# bsdrlawfirm.com > Kantor Hukum Bernard Simamora & Rekan ## Posts - [Korupsi Besar Terungkap Jika Polisi Tak Tarik Penyidiknya di KPK](https://bsdrlawfirm.com/korupsi-besar-terungkap-jika-polisi-tak-tarik-penyidiknya-di-kpk/): Kasus-kasus korupsi besar niscaya bisa dengan cepat dan mudah terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  seandainya Polri tak menarik para penyidiknya. Di tengah minimnya jumlah penyidik di KPK, akibat ditarik Polrisecara besar-besaran, seorang menteri dan jenderal polisi aktif, justru mampu dijadikan tersangka. Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, mengatakan, seandainya para penyidik di […] - [Presiden Didesak Segera Keluarkan PP Penyidik KPK](https://bsdrlawfirm.com/presiden-didesak-segera-keluarkan-pp-penyidik-kpk/): Pegiat antikorupsi dan dosen hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan persaingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian tidak akan berakhir hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Presiden pun diminta untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyidik untuk KPK. - [Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dijerat KPK](https://bsdrlawfirm.com/andi-mallarangeng-menteri-aktif-pertama-yang-dijerat-kpk/): Penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangengmenjadi sejarah baru bagi KPK. Sejak berdiri pada 2003, lembaga antikorupsi itu akhirnya berani menetapkan seorang menteri aktif pada akhir tahun ini. Andi Mallarangeng merupakan menteri aktif pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, […] - [Djoko Susilo Ditahan, Polri Tarik 13 Penyidik KPK](https://bsdrlawfirm.com/djoko-susilo-ditahan-polri-tarik-13-penyidik-kpk/): Kepolisian RI kembali menarik para penyidiknya yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Polri menarik 13 penyidiknya. Penarikan penyidik ini dilakukan bersamaan dengan penahanan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). KPK menahan Djoko di Rumah Tahanan […] - [Pemeriksaan Rekening 15.000 Pegawai Ditjen Pajak Tidak Cukup](https://bsdrlawfirm.com/pemeriksaan-rekening-15-000-pegawai-ditjen-pajak-tidak-cukup/): Oleh Bernard Simamora Penyerahan nama 15.000 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak oleh Dirjenl Pajak Pajak Mohammad Tjiptardjo ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk diselidiki kekayaannya dengan argumen bahwa Informasi dari PPATK menjadi pembanding bagi Ditjen Pajak untuk mengukur kekayaan mereka, belum merupakan upaya yang signifikan. Dirjen Pajak menyatakan juga bawah hal […] - [Koalisi Tak Solid](https://bsdrlawfirm.com/koalisi-tak-solid/): Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, koalisi tidak pernah solid jika tidak ada kepekaan dari tiap-tiap partai untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Ia berharap kasus Bank Century justru menjadi berkat (blessing in disguise) untuk memperkuat koalisi. ”Target kita sesudah Pansus, pemerintah berjalan dengan solid,” kata Aburizal, yang juga biasa dipanggil Ical, seusai acara diskusi bertema […] - [Penalisasi Kasus Century](https://bsdrlawfirm.com/penalisasi-kasus-century/): Oleh M ALI ZAIDAN Mayoritas fraksi dalam pandangan akhir berkaitan dengan hak angket Bank Century menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran hukum dalam rangka pemberian dana talangan kepada Bank Century. Fraksi yang tergabung dalam Pansus, baik dengan menyebutkan nama atau tidak, menengarai bahwa pelanggaran yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum agar segala sesuatunya menjadi terang benderang. […] - [Menjaga Kepercayaan Bank](https://bsdrlawfirm.com/menjaga-kepercayaan-bank/): Oleh Krisna Wijaya Mengapa bank selalu disebut sebagai lembaga kepercayaan? Ini tidak lain karena bank menjual surat berharga berupa giro, tabungan, dan deposito. Nasabah yang datang ke sebuah lembaga bank membawa uang mereka yang kemudian digantikan dengan surat berharga dari lembaga bank yang bersangkutan. Tentunya ini tergantung dari jenisnya, seperti simpanan dalam bentuk tabungan, maka […] - [Timbangan Hukum yang Timpang](https://bsdrlawfirm.com/timbangan-hukum-yang-timpang/): Oleh ENDAH RAHAYU dan INDAH SURYA WARDHANI Tajamnya pedang hukum yang mengena kepada orang kecil ternyata tumpul saat menghadapi orang yang memiliki kekuasaan. Timpangnya timbangan hukum membuat citra aparat hukum pun terpuruk, bahkan menyentuh titik nadir. - [Hukum untuk Si Miskin](https://bsdrlawfirm.com/hukum-untuk-si-miskin/): Oleh John IM Pattiwael “Hukum begitu tajam menghujam si miskin yang lemah, sementara pada saat yang sama, hukum begitu tumpul terhadap mereka yang berkuasa”. - [Rekomendasi Harus Diterima](https://bsdrlawfirm.com/rekomendasi-harus-diterima/): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menerima apa pun rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century terkait pemberian dana talangan senilai lebih dari Rp 6,7 triliun. Penyelidikan itu diharapkan bisa menguak indikasi penyelewengan, seperti yang diinginkan rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo di […] - [Wapres : Mundur Tidak Mudah](https://bsdrlawfirm.com/wapres-mundur-tidak-mudah/): Wakil Presiden Boediono menegaskan, dirinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipilih berdasarkan suara terbanyak oleh rakyat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Juli 2009. Oleh sebab itu, tidak mudah baginya menyatakan mengundurkan diri. ”Saya itu dipilih oleh rakyat. Jadi, untuk mundur tidak semudah itu,” kata Boediono, seperti disampaikan kembali oleh Ketua Presidium Majelis Pengurus Pusat […] - [Korupsi Damkar : Selingkuh Pengusaha-Penguasa](https://bsdrlawfirm.com/korupsi-damkar-selingkuh-pengusaha-penguasa/): Oleh : Ahmad Arif Kamis (7/1) siang. Sidang Pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan terdakwa pengadaan mobil kebakaran di 22 daerah, Hengky Samuel Daud, hampir berujung. Ketua Majelis Hakim Maryana menyampaikan agenda sidang berikutnya pada 14 Januari 2010 tentang pembacaan tuntutan jaksa. Tiba-tiba, terdakwa mengacungkan tangan dan menyela. ”Mohon izin bicara,” Hengky memulainya seperti biasa dengan […] - [Tidak Ada Dendam, Antasari Tak Terbukti sebagai Auktor Intelektualis](https://bsdrlawfirm.com/tidak-ada-dendam-antasari-tak-terbukti-sebagai-auktor-intelektualis/): Jaksa Agung Hendarman Supandji membantah adanya balas dendam terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Jaksa Agung menegaskan pula tidak ada politisasi dalam perkara tersebut. Kejaksaan Agung tidak menaruh dendam terhadap Antasari, terkait penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK Pada Maret 2008. ”Tuntutan itu bottom up dari jaksa. Bagaimana saya menetapkan (tuntutan mati) […] - [HUBUNGAN POLITIK-BISNIS,Presiden Diminta Tak Kaburkan Persoalan](https://bsdrlawfirm.com/hubungan-politik-bisnispresiden-diminta-tak-kaburkan-persoalan/): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kolusi antara penguasa politik dan pelaku bisnis, seperti dalam kasus pelanggaran pajak, dinilai mengaburkan persoalan. Kolusi pajak yang sebenarnya terjadi adalah antara pelaku bisnis dan aparat birokrasi. Selama aparat birokrasi tangguh dan profesional, potensi pelanggaran perpajakan pun kecil. ”Presiden sungkan untuk menyalahkan aparatnya (birokrasi) sendiri yang gagal dalam mengelola […] - [Terkait Bank Century Pansus Temukan Transaksi Janggal](https://bsdrlawfirm.com/terkait-bank-century-pansus-temukan-transaksi-janggal/): Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century, Jumat (12/2), menemukan sejumlah keganjilan dalam transaksi pencairan dana secara tunai dari bank itu. Fenomena ini ditemukan dalam investigasi lapangan yang mereka lakukan di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar. ”Sejumlah temuan di lapangan makin meyakinkan kami, ada upaya pembobolan secara terencana dan sistematis terhadap […] - [Tanda Type ex Senilai Rp 1 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/tanda-type-ex-senilai-rp-1-miliar/): Tanda type ex di buku rekening Amiruddin Rustan yang diperlihatkan Anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR RI tentang skandal Bank Century terbilang tak sedikit. Tanda berwarna putih pada buku rekening Amiruddin Rustan ini menutup kode transaksi keuangan Amiruddin Rustan. Kode nilai transaksi yang ditutupi ini sebesar Rp 1 miliar. “Yang di type ex itu ada […] - [Politik Uang = Menabur Benih Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/politik-uang-menabur-benih-korupsi/): Pemilu legislatif yang digelar pada 9 April 2009 mendatang dinilai akan berlangsung lebih demokratis dibandingkan pemilu sebelumnya, menyusul adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan calon legislatif (caleg) yang lolos adalah yang meraih suara terbanyak dan tidak ditentukan oleh nomor urut. Namun pemilu legislatif 2009 yang menetapkan sistem tarung bebas antarcaleg ini akan lebih rentan […] - [Tindak Tegas Perambah Hutan Bermodal](https://bsdrlawfirm.com/tindak-tegas-perambah-hutan-bermodal/): Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menindak tegas para pengusaha pertanian yang merambah hutan di kawasan Gunung Wayang atau wilayah hulu Sungai Citarum di Bandung selatan. Alasannya, tindakan mereka menyebabkan banjir selama bertahun-tahun di kawasan hilir, terutama di daerah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. “Mana mungkin ada petani kampung yang mampu membeli pipa penyemprot sayuran sepanjang puluhan […] - [Koruptor Melakukan Perlawanan](https://bsdrlawfirm.com/koruptor-melakukan-perlawanan/): Frans H Winarta Desakan untuk menciptakan good governance di birokrasi merupakan tuntutan universal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gerakan antikorupsi bermunculan hampir di semua negara di dunia. Sejak United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dideklarasikan pada 31 Oktober 2003, banyak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukungnya, khususnya negara-negara berkembang yang paling menderita didera korupsi serta merasakan […] - [Berharap dari Hasil Pemilu AS](https://bsdrlawfirm.com/berharap-dari-hasil-pemilu-as/): Dewi Fortuna Anwar Sebagai satu-satunya negara adidaya yang memiliki pengaruh di seluruh belahan bumi, pemilihan presiden Amerika Serikat-manusia paling berkuasa di dunia-selalu menarik perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Majunya kandidat presiden berkulit hitam, Barack Obama, sebagai calon kuat dari Partai Demokrat semakin menyedot perhatian. Selain latar belakangnya yang tidak konvensional, Obama menjanjikan perubahan […] - [Survei Opini sejak 1824 Pemilu AS](https://bsdrlawfirm.com/survei-opini-sejak-1824-pemilu-as/): Pemanfaatan survei opini dalam ajang pemilu di Amerika Serikat telah mengakar sedemikian lama. Dalam beberapa catatan, pemilu tahun 1824 menjadi tonggak pertama kalinya survei dilakukan. Saat itu, surat kabar Harrisburg Pennsylvanian, Wilmington, dan Delaware memelopori pengumpulan opini publik terkait preferensi mereka terhadap kandidat presiden yang bersaing. Metode yang digunakan sangat sederhana dan belum bersifat ilmiah. […] - [PEMILU AS, Peluang Para Kandidat Presiden](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-as-peluang-para-kandidat-presiden/): Bestian Nainggolan Menjelang pemilu dilakukan, berbagai survei opini publik di Amerika Serikat cenderung menempatkan keunggulan Barack Obama atas John McCain. Survei juga mengungkap pola pengelompokan yang telah terbentuk sejak lama dan bersifat konsisten. Secara teoretis, masihkah McCain berpeluang menang? Apabila mengkaji dari hasil survei pre-election yang dilakukan tiga institusi survei ternama di AS, sekalipun dilaksanakan […] - ["Electoral College", Demokrasi ala AS](https://bsdrlawfirm.com/electoral-college-demokrasi-ala-as/): Jika ada yang khas dalam pemilu presiden AS, salah satunya yang disebut “electoral college”. Seperti tertuang dalam Konstitusi AS, presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui sekelompok warga negara yang disebut “electoral college”. Meskipun dilangsungkan di seluruh negeri, pemilu AS bukan pemilu nasional, tetapi lebih serangkaian pemilu di level negara bagian yang […] - [Belajar untuk Kecewa](https://bsdrlawfirm.com/belajar-untuk-kecewa/): Sistem pemilu presiden di AS bakal menimbulkan kisruh, rusuh, apabila diterapkan di Indonesia. Mengapa? Soalnya, hasil pemilu presiden di AS sangat memungkinkan seseorang yang meraih suara terbanyak alias popular votes tidak menjadi presiden terpilih karena kalah dalam electoral votes. Simak hasil pemilu presiden tahun 2000 dengan selisih suara yang sangat tipis antara George W Bush […] - [Publik Menyoal Syarat Pencalonan Presiden](https://bsdrlawfirm.com/publik-menyoal-syarat-pencalonan-presiden/): Oleh SUWARDIMAN Perdebatan soal syarat calon dan pencalonan presiden dan wakil presiden mencapai klimaks dalam Rapat Paripurna DPR, pekan lalu (29/10). Menyikapi ini, publik ragu aturan perundang-undangan yang dihasilkan DPR tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai politik. Alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Presiden dan […] - ["Konflik" Agama dan Pemilu di Dua Negara](https://bsdrlawfirm.com/konflik-agama-dan-pemilu-di-dua-negara/): R William Liddle Dalam kampanye presidensial Amerika Serikat 2008 ini, tuntutan kaum konservatif Kristen berkurang sekali ketimbang Pemilu 2004. Isu-isu mereka jarang dibicarakan kedua calon presiden, Barack Obama dan John McCain. Dari awal kampanye tahun ini, ketika belum ada krisis perbankan dan pasar saham, yang menonjol adalah konflik kebijakan ekonomi, khususnya peran yang seharusnya dimainkan […] - [Efek Bradley, Bandwagon, Ayers, atau Osama?](https://bsdrlawfirm.com/efek-bradley-bandwagon-ayers-atau-osama/): EFFENDI GAZALI Teori atau metode komunikasi politik mana yang paling memberi pengaruh dan kejutan menjelang 4 November di Amerika Serikat? Efek Bradley versus Bandwagon, atau iklan 30 menit Obama versus video Khalidi atau video kiriman Osama bin Laden (lagi)? Sekitar dua pekan lalu, marak dibicarakan Efek Bradley. Tom Bradley, mantan Wali Kota Los Angeles, tahun […] - [Melongok Bekas Kediaman Obama di Jakarta](https://bsdrlawfirm.com/melongok-bekas-kediaman-obama-di-jakarta/): SETELAH 3 tahun tinggal di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, pada awal tahun 1970 Barry kecil bersama keluarga akhirnya pindah ke sebuah rumah paviliun di Jalan Taman Amir Hamzah No 22, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Tempat tinggal Barry dan keluarga kali ini bukanlah rumah atau tempat tinggal utama yang sebenarnya. Rumah yang […] - [Itulah Indonesia!](https://bsdrlawfirm.com/1105-2/): Oleh BUDIARTO SHAMBAZY Koran dwimingguan Sun News di Santa Fe (New Mexico) edisi 28 Oktober memuat judul “Obama Wins!” di halaman depan. Tak ada teks, cuma judul itu plus foto Barack Obama dengan giginya yang kayak Chiclets itu sehalaman. - [Sulit Raih 30 Persen, Penentuan Caleg Terpilih Gerakkan Mesin Partai](https://bsdrlawfirm.com/sulit-raih-30-persen-penentuan-caleg-terpilih-gerakkan-mesin-partai/): Calon anggota legislatif diyakini sulit meraih minimal 30 persen dari bilangan pembagi pemilihan. Kondisi itulah yang membuat urutan atas dalam daftar calon anggota legislatif tetap diperebutkan oleh calon. Dari data distribusi kursi partai politik di DPR dari Komisi Pemilihan Umum, yang diolah Kompas, Minggu (21/9), hanya 89 anggota Dewan yang melenggang ke Senayan dengan raihan […] - [Bangsa Ini Belum Cukup Dewasa untuk Isi Kemerdekaan](https://bsdrlawfirm.com/bangsa-ini-belum-cukup-dewasa-untuk-isi-kemerdekaan/): Bangsa ini perlu membangun kekuatan alternatif, yang bisa bekerja sama untuk menyelesaikan agenda kebangsaan. Itu sebabnya para pemimpin partai politik perlu duduk bersama untuk membuat agenda besar mengatasi problem kebangsaan. Hal ini dikatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir dalam dialog koalisi alternatif untuk membangun Indonesia bermartabat di Jakarta, Sabtu (20/9). Dialog itu […] - [KPK Perlu Mengamati, Revisi UU MA Sarat Nuansa Politik](https://bsdrlawfirm.com/kpk-perlu-mengamati-revisi-uu-ma-sarat-nuansa-politik/): Nuansa politik, termasuk politik uang, dirasakan amat kental dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK perlu mengamati pembahasan rancangan undang-undang itu. - [Risiko Mencoblos Surat Suara Dinilai Lebih Besar](https://bsdrlawfirm.com/risiko-mencoblos-surat-suara-dinilai-lebih-besar/): Perubahan budaya pemberian suara secara drastis, dari mencoblos menjadi memberi tanda atau mencontreng, memang akan mengejutkan masyarakat. Namun, hal ini bisa diatasi dengan sosialisasi yang gencar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan seluruh pihak yang peduli dengan peningkatan kualitas pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widada, di Jakarta, Minggu (21/9), mengatakan, risiko […] - [Suara Terbanyak untuk Hargai Kerja Caleg](https://bsdrlawfirm.com/suara-terbanyak-untuk-hargai-kerja-caleg/): Penentuan calon anggota legislatif atau caleg terpilih dari Partai Bintang Reformasi atau PBR ditentukan dengan suara terbanyak. Ketentuan ini diatur dalam peraturan partai untuk memberi kekuatan hukum dan kepastian bagai semua caleg PBR. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBR Yusuf Lakaseng di Jakarta, Sabtu (20/9), mengemukakan, sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan […] - [Rakyat Rindu Wajah Baru di Legislatif](https://bsdrlawfirm.com/rakyat-rindu-wajah-baru-di-legislatif/): Oleh GIANIE Masyarakat menginginkan ada perubahan di legislatif terkait dengan penetapan daftar calon anggota legislatif 2009 yang tengah diajukan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum. Reformasi lembaga legislatif ini diharapkan bisa terwujud lewat terpilihnya wajah-wajah baru, bukan anggota Dewan yang saat ini sudah berkantor di Senayan. Masa kerja lima tahun dirasakan sudah cukup untuk wakil […] - [Nyotreng Gantikan Nyoblos Dongkrak Suara Tidak Sah](https://bsdrlawfirm.com/nyotreng-gantikan-nyoblos-dongkrak-suara-tidak-sah/): Oleh Bernard Simamora Sebagian anggota Komisi II DPR masih mempertanyakan tanda contreng (V) yang dipilih Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai tanda pemberian suara. Berbagai pertanyaan mengenai tanda contreng atau centang, bagaimana suara yang sah dan tidak sah, serta desain surat suara muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan KPU beberapa hari lalu. - [Bersama (Siapa) Kita (Supaya) Bisa(?)](https://bsdrlawfirm.com/bersama-siapa-kita-supaya-bisa/): Oleh Salahuddin Wahid “Bersama Kita Bisa” adalah semboyan yang dikumandangkan duet SBY-JK dalam kampanye pilpres 2004. Semboyan itu berperan dalam membawa duet itu ke kursi kepresidenan. Pidato kenegaraan (15/8/2008) diakhiri dengan: ”Harus Bisa! Apa pun masalahnya, kapan pun masanya, seberapa pun keterbatasannya, kalau kita bermental bisa, kita semua bisa dan Indonesia pasti bisa.” Akan tetapi, […] - [Moralitas Publik](https://bsdrlawfirm.com/moralitas-publik/): Oleh Yonky Karman ”The criminal law has served better to punish the crimes of citizens than the crimes of government against citizens.” (Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office, 66) Beberapa tahun terakhir korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa dan sejumlah koruptor dijerat hukum. Sebelumnya, korupsi sulit diberantas. Sistem hukum lama tak mampu menjerat […] - ["Miranda Warning"](https://bsdrlawfirm.com/miranda-warning/): Pada tahun 1963, Ernesto Miranda ditangkap polisi dengan tuduhan menculik dan memerkosa perempuan di sebuah halte bus Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat. Dia ditangkap, diperiksa, diadili, dan dihukum (oleh pengadilan distrik) hanya berdasarkan pengakuannya, tanpa didukung alat-alat dan bukti lain. Ketika kasusnya sampai ke Supreme Court (Mahkamah Agung), pada tahun 1966, Mahkamah Agung membatalkan putusan […] - [Bawaslu Sedang Memproses Pelanggaran Iklan Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-sedang-memproses-pelanggaran-iklan-pemilu/): Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sedang memproses temuan Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan penayangan iklan pemilu. Kajian Bawaslu itu akan menentukan apakah pelanggaran iklan pemilu tersebut merupakan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana pemilu. Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, mengungkapkan hal itu, Jumat (19/9), seusai pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dari 13 provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan […] - [Dapatkah PKS Bertahan sebagai Partai Dakwah?](https://bsdrlawfirm.com/dapatkah-pks-bertahan-sebagai-partai-dakwah/): Partai Keadilan Sejahtera, yang pada awalnya lahir dengan nama Partai Keadilan, pada Pemilu 2004 mampu memperlihatkan kuantitas dukungan yang luar biasa. Bahkan, di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi wilayah yang cukup prestisius, PKS mampu menjadi partai yang unggul. Sejak awal dideklarasikan, PKS sudah mencanangkan diri sebagai partai dakwah. Sebuah partai berbasis massa Islam yang hadir […] - [Daftar Pemilih, Ketidakpercayaan DPR Undang Konflik](https://bsdrlawfirm.com/daftar-pemilih-ketidakpercayaan-dpr-undang-konflik/): Data pemilih Pemilu 2009 yang bermasalah dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan di kemudian hari. Untuk itu, dalam waktu yang sempit ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mencari solusi supaya Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang akan diumumkan pada Oktober 2008 bisa lebih akurat dan lengkap. Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini, Jumat (19/9) di […] - [Logika Dakwah dari PKS](https://bsdrlawfirm.com/logika-dakwah-dari-pks/): Data pemilih Pemilu 2009 yang bermasalah dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan di kemudian hari. Untuk itu, dalam waktu yang sempit ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mencari solusi supaya Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang akan diumumkan pada Oktober 2008 bisa lebih akurat dan lengkap. Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini, Jumat (19/9) di […] - [Cara Mencontreng Dikhawatirkan](https://bsdrlawfirm.com/cara-mencontreng-dikhawatirkan/): Inti pemilihan umum terletak pada upaya menjaga suara rakyat. Cara pemberian suara akan menentukan tingkat partisipasi pemilih dan juga suara sah hasil pemilu. Jika partisipasi pemilih rendah dan suara tidak sah besar, legitimasi pemerintahan hasil pemilu akan dipertanyakan. - [Siap Menang, Siap Kalah](https://bsdrlawfirm.com/siap-menang-siap-kalah/): Oleh Budiarto Shambazy Banyak pembaca prihatin dengan popularitas Barack Obama yang turun dua pekan terakhir. Ada yang bertanya, apakah itu terjadi karena faktor Sarah Palin atau rakyat Amerika Serikat belum siap orang hitam menjadi presiden? - [Jaksa Agung yang "Tak Tersentuh"](https://bsdrlawfirm.com/jaksa-agung-yang-tak-tersentuh/): Seusai Kejaksaan Agung dihujani berbagai ”malapetaka” yang amat menghinakan, dari Kampus Undip, Semarang, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengumandangkan kembali teriakan perang (battle cry), ”Jatuh untuk bangun lagi. Mati satu tumbuh seribu” (Suara Merdeka, 5/9/2008). - [KPU Perlu Segera Mengesahkan Kode Etik](https://bsdrlawfirm.com/kpu-perlu-segera-mengesahkan-kode-etik/): Banyaknya laporan indikasi anggota Komisi Pemilihan Umum di daerah yang tidak independen dari kepentingan partai politik membuat KPU Pusat perlu segera menetapkan kode etik bagi seluruh penyelenggara pemilu. Keberadaan Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran kode etik dapat menjadi alat bagi anggota KPU untuk membersihkan diri dari berbagai tuduhan. - [Data Pemilih Memprihatinkan, DPR Ragukan Akurasi Data](https://bsdrlawfirm.com/data-pemilih-memprihatinkan-dpr-ragukan-akurasi-data/): Sebagian besar anggota Komisi II DPR meragukan akurasi Data Pemilih Sementara yang sedang dimutakhirkan dan disusun Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, KPU harus lebih giat menyosialisasikan pendaftaran pemilih dan membagikan Data Pemilih Sementara kepada partai politik di tingkat kelurahan. - [Vonis yang Memasung Kebebasan Pers](https://bsdrlawfirm.com/vonis-yang-memasung-kebebasan-pers/): Oleh M Sanusi Putusan Majelis Hakim Jakarta Pusat, Selasa (9/9), yang mengabulkan sebagian gugatan perdata PT Asian Agri atas PT Tempo Inti Media dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad mengentak kita semua. - [Tawuran dan Hipermaskulinitas](https://bsdrlawfirm.com/tawuran-dan-hipermaskulinitas/): Oleh Sudirman Nasir Dua surat kabar utama memberitakan tawuran di antara anak muda pada hari ke-14 bulan suci Ramadhan. Harian Kompas (15/9) melaporkan, perkelahian di Gang Saidin, Jalan Pejajaran Raya, Tangerang, melibatkan remaja yang tergabung dalam Keluarga Besar Putra Putri Polri sektor 131 Ciputat melawan anak-anak muda Bambu Apus. Enam orang tewas tenggelam dan seorang […] - ["Nahdliyin" yang Selalu Diperebutkan...](https://bsdrlawfirm.com/nahdliyin-yang-selalu-diperebutkan/): Oleh M Hernowo Selain militer, Nahdlatul Ulama atau NU adalah pihak yang paling sering diperbincangkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Arah angin dukungan kelompok ini selalu diperhitungkan oleh mayoritas peserta pesta demokrasi di Tanah Air. - [Nomor Urut Bisa Diubah, Parpol Masih Bisa Ajukan Perubahan Caleg](https://bsdrlawfirm.com/nomor-urut-bisa-diubah-parpol-masih-bisa-ajukan-perubahan-caleg/): Partai politik masih dapat mengubah nomor urut calon anggota legislatifnya meski Selasa (16/9) adalah batas akhir perbaikan persyaratan administrasi calon anggota legislatif atau caleg. Parpol diberi kesempatan mengubah nomor urut caleg sampai dengan dipasangnya Daftar Caleg Sementara atau DCS. Syamsulbahri, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan, sebagian besar perbaikan yang dilakukan parpol adalah melengkapi dokumen, […] - [KPU Pilih Contreng untuk Pemberian Suara](https://bsdrlawfirm.com/kpu-pilih-contreng-untuk-pemberian-suara/): Alasan pemilihan tanda centang atau tanda contreng (V) sebagai pemberian suara sah pada kertas suara Pemilu 2009 adalah, karena Komisi Pemilihan Umum menganggap lebih mudah dan sudah dikenal. Sebelumnya, KPU mempunyai tiga alternatif tanda, yaitu tanda contreng, lingkaran, dan silang. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, yang menjadi Ketua Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan […] - [Masyarakat Masih Bisa Mendaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2009](https://bsdrlawfirm.com/masyarakat-masih-bisa-mendaftar-sebagai-pemilih-pada-pemilu-2009/): Komisi Pemilihan Umum masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2009 setelah melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sampai dengan 8 September, yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan awal. KPU memerintahkan KPU provinsi membuat surat edaran kepada KPU kabupaten/kota untuk tetap menempel Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan awal […] - [Pemilu dan Pilkada, Seberapa Erat Berhubungan?](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-dan-pilkada-seberapa-erat-berhubungan/): M Hernowo Selain pemilihan umum, pemilihan kepala daerah menjadi tempat partai politik untuk berebut kekuasaan. Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah banyak diyakini akan lebih memuluskan jalan menuju kemenangan dalam pemilihan umum. Tidak mengherankan parpol umumnya berjuang habis-habisan untuk memenangkan calonnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena ini, misalnya, terlihat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur […] - [Studi Banding, Lalu Sosialisasi](https://bsdrlawfirm.com/studi-banding-lalu-sosialisasi/): Oleh Syamsuddin Haris Apa beda Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum jika para komisioner ngotot ke luar negeri untuk supervisi dan sosialisasi pemilihan umum yang esensinya tak lebih dari pelesir? Publik yang agak khawatir dengan kinerja KPU wajar bila mempertanyakannya. Mengapa para komisioner yang berlatar belakang akademis tidak memiliki sensitivitas? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono […] - ["Cyber Crime" Benarkah Maya?](https://bsdrlawfirm.com/cyber-crime-benarkah-maya/): Bagi sebagian besar orang, paradigma keamanan komputer hanya berkutat pada seputar masalah hacking, cracking, deface, dan carding. Kita berpikir bagaimana bisa mengubah isi sebuah situs Web. Atau membayangkan bagaimana mengakali sistem penjualan online tanpa perlu membayar dengan kartu kredit milik kita sendiri. Dalam terminologi cyber crime, sebenarnya ada dua hal penting yang berkaitan, yaitu kejahatan […] - [Perbaikan Berkas Caleg Tetap Terlambat](https://bsdrlawfirm.com/perbaikan-berkas-caleg-tetap-terlambat/): Meski diingatkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar partai politik tak terlambat mengembalikan perbaikan surat pengajuan dan daftar calon anggota legislatif atau caleg, sebagian partai masih terlambat. Namun, KPU tetap menerima perbaikan yang diajukan parpol meski melewati batas waktu yang disepakati. Hingga batas akhir pengembalian perbaikan surat pengajuan dan daftar caleg di Ruang Sidang Utama […] - [Peluang Mega-SBY Terbesar, Sultan HB X Tinggi Soal Pluralitas](https://bsdrlawfirm.com/peluang-mega-sby-terbesar-sultan-hb-x-tinggi-soal-pluralitas/): Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk memenangi pemilihan presiden pada tahun depan dibandingkan calon-calon lain. Keduanya pun diprediksi akan bertarung di putaran kedua, sama seperti tahun 2004. Hal itu diungkapkan Dr Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, dalam seminar dan peluncuran buku Expressing Islam: Religious Life and Politics in […] - [KPU: Proses Hukum Jangan Ganggu Tahapan Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/kpu-proses-hukum-jangan-ganggu-tahapan-pemilu/): Komisi Pemilihan Umum meminta Kejaksaan Agung untuk bersikap arif dalam memproses kasus hukum yang melibatkan sejumlah anggota KPU dan KPU daerah. Upaya ini diperlukan agar tahapan pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, tidak terganggu akibat sebagian pelaksananya sedang dalam proses hukum. ”KPU berharap proses hukum bagi sejumlah anggota KPUD dilakukan dengan tetap memerhatikan […] - [Golkar dan PDI-P Ideal, Megawati Masih Ragukan Sistem Koalisi](https://bsdrlawfirm.com/golkar-dan-pdi-p-ideal-megawati-masih-ragukan-sistem-koalisi/): Koalisi partai besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa menjadi koalisi ideal bila dilihat dari sisi kepemerintahan. Jika kedua partai ini benar-benar berkoalisi dan memenangi pemilu presiden, susunan dalam pemerintahan bisa lebih baik, kabinet tak harus reshuffle berkali-kali, dan rakyat bisa mendapatkan manfaat. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, […] - [Banyak Calon Anggota DPD Gunakan KTP Bukan Domisili](https://bsdrlawfirm.com/banyak-calon-anggota-dpd-gunakan-ktp-bukan-domisili/): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan persyaratan domisili dalam pendaftaran calon anggota DPD di Komisi Pemilihan Umum provinsi. Banyak calon anggota DPD yang memakai kartu tanda penduduk Jakarta untuk mendaftar di daerah-daerah luar DKI Jakarta. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan ”syarat domisili di provinsi” untuk calon anggota DPD. Hal itu diungkapkan anggota DPD Husein Rahayaan […] - [Delegitimasi Konspirasi BI dan DPR](https://bsdrlawfirm.com/delegitimasi-konspirasi-bi-dan-dpr/): Oleh Bambang Widjojanto Pemberitaan media massa atas korupsi di Indonesia belakangan ini seolah berpucuk pada korupsi di BI dan DPR. Ini fenomena menarik karena kedua lembaga itu mempunyai kewenangan yang sangat luas pada bidangnya masing-masing. Yang mengkhawatirkan, orang awam akan berpikir, jika pemilik kekuasaan yang mengatur uang bertemu dengan kekuatan yang memiliki kekuasaan politik, tidak […] - [Pemilu 2009 Tentukan Generasi Baru Politik](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-2009-tentukan-generasi-baru-politik/): Demokrasi Masih Berlangsung di Bawah Tekanan Prosedural Pemilu 2009 adalah babak baru bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajang terakhir bagi politisi senior yang ada saat ini. Hasil Pemilu 2009 akan menentukan generasi politik baru. Namun, oligarki partai politik masih berlangsung dan bergerak menuju masa depan Indonesia sekurang-kurangnya sampai 2015. - [Caleg Golkar harus Merakyat](https://bsdrlawfirm.com/caleg-golkar-harus-merakyat/): Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono meminta kader Golkar, khususnya mereka yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2009 agar senantiasa mendekatkan diri dengan rakyat. Karena, yang menentukan apakah bisa lolos menjadi anggota DPR adalah suara rakyat yang diperoleh dalam pemilu. Imbauan tersebut dilontarkan Agung kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/8) […] - [Putusan KPU Bingungkan Pemilih, Peserta Pemilu Bertambah 4 Parpol](https://bsdrlawfirm.com/putusan-kpu-bingungkan-pemilih-peserta-pemilu-bertambah-4-parpol/): Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan empat partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 sebagai peserta susulan Pemilu 2009 berpotensi membingungkan pemilih. Sikap itu menunjukkan lemahnya KPU menghadapi tekanan dari parpol pula. Padahal, KPU masih memiliki peluang hukum untuk mempertahankan putusan sebelumnya. Penilaian itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu 2009 Nur Hidayat Sardini di Jakarta, […] - [Calon Anggota Legislatif, Jalur Khusus Partai Golkar 10 Persen](https://bsdrlawfirm.com/calon-anggota-legislatif-jalur-khusus-partai-golkar-10-persen/): Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden, menyatakan, Partai Golkar menetapkan calon anggota legislatif dari jalur khusus hanya sebanyak 10 persen, sedangkan 90 persen melalui jalur karier dari ranting hingga DPP. ”Jalur khusus ini akan diisi oleh tokoh-tokoh maupun pakar yang mempunyai pengaruh, termasuk di antaranya akademisi maupun […] - [Sistem Pemilu, Hanura Pakai 15 Persen BPP](https://bsdrlawfirm.com/sistem-pemilu-hanura-pakai-15-persen-bpp/): Semangat untuk menghargai suara masyarakat yang diberikan kepada seorang tokoh juga ditangkap Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Selain masih menghargai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan calon anggota legislatif terpilih menurut nomor urut, Partai Hanura juga menghargai kadernya yang berhasil mengumpulkan dukungan minimal 15 persen dari […] - [Berburu "Idol" di Pentas Politik](https://bsdrlawfirm.com/berburu-idol-di-pentas-politik/): Oleh UMI KULSUM dan TOTO SURYANINGTYAS Lembaga legislatif menjadi ruang yang nyata bagi partai politik menunjukkan keberpihakan dan keseriusan berdemokrasi. Akan tetapi, penempatan bakal calon anggota legislatif dari luar kader parpol, apalagi semata berbekal popularitas, menimbulkan tanda tanya publik tentang keseriusan ”arah” demokrasi politik parpol. Sudah menjadi fungsi partai politik berperan menjadi sarana artikulasi kepentingan […] - [Menimbang Kader "Instan"](https://bsdrlawfirm.com/menimbang-kader-instan/): Minimalkan Jumlah Kader “Tak Berkeringat” di Parpol Kaderisasi di dalam partai politik sangat dipengaruhi sistem perekrutan anggotanya, termasuk perekrutan calon anggota legislatif. Semakin banyak jumlah calon anggota legislatif yang ”tidak berkeringat” di dalam sebuah parpol mengisyaratkan proses pengaderan tidak berjalan baik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto menegaskan, proses pemilihan kader […] - ["Conflict Governance" Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/conflict-governance-pemilu/): oleh Novri Susan Pemilu 2004 bisa jadi adalah pengalaman yang mengesankan bagi bangsa Indonesia. Asas luber dan jurdil bisa ditegakkan, pujian dunia internasional bagi demokrasi muda Indonesia, dan terutama tertutup rapatnya layar kekerasan. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan fasilitas sosial. Bangsa ini berhasil dalam berdemokrasi melalui Pemilu 2004. Namun, apakah Pemilu 2009 nanti bisa […] - [Akbar Tandjung, Tangan Dingin Tokoh Beringin](https://bsdrlawfirm.com/akbar-tandjung-tangan-dingin-tokoh-beringin/): Oleh Sutta Dharmasaputra Akbar Tandjung adalah salah satu tokoh yang sudah mendeklarasikan diri siap untuk dicalonkan dalam Pemilu Presiden 2009. Keunggulan tokoh beringin ini, selain punya pengalaman beragam dan jam terbangnya tinggi, dia juga kerap berhasil mengatasi situasi-situasi sulit. Tangannya ”dingin”. Pada awal reformasi, 1998, ketika Golkar menghadapi situasi kritis karena dianggap paling bertanggung jawab […] - [DPS Sumut Diperkirakan Molor](https://bsdrlawfirm.com/dps-sumut-diperkirakan-molor/): Penyusunan daftar pemilih sementara Sumatera Utara untuk Pemilu 2009 diperkirakan tidak bisa selesai tepat waktu. Hingga satu hari menjelang batas akhir pengumuman daftar pemilih sementara, Jumat (15/8), baru tiga kabupaten yang mengumumkan jumlah daftar pemilih sementara. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Turunan Gulo, mengakui, kemungkinan besar jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di […] - [penentuan caleg, Pragmatisme Dorong Parpol Terima Proporsional Terbuka](https://bsdrlawfirm.com/penentuan-caleg-pragmatisme-dorong-parpol-terima-proporsional-terbuka/): Perubahan sejumlah partai politik, yang menyetujui penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dalam penentuan calon anggota legislatifnya, adalah sikap pragmatis dan hipokrit. Perubahan sikap itu hanya untuk mencari simpati dan merebut kembali suara masyarakat. Penilaian itu disampaikan sejumlah pembicara dalam penyampaian rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Tata Kelola dan Demokrasi Internal Parpol Tahap II, […] - [KPU Sulit Diharapkan Lakukan Pendidikan Pemilih](https://bsdrlawfirm.com/kpu-sulit-diharapkan-lakukan-pendidikan-pemilih/): Undang-Undang tentang Pemilu tak mewajibkan penyelenggara pemilu melakukan pendidikan kepada pemilih. Penyelenggara pemilu hanya diwajibkan mengatur dan memberikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada peserta pemilu. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay dalam seminar ”Mewujudkan Pemilu 2009 yang Demokratis dan Berkualitas” di Jakarta, Kamis (14/8). Tidak adanya pendidikan pemilih akan […] - [KPU Pakai Nomor Urut, Partai Politik Dinilai Tidak Konsisten](https://bsdrlawfirm.com/kpu-pakai-nomor-urut-partai-politik-dinilai-tidak-konsisten/): Komisi Pemilihan Umum menegaskan hanya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan perolehan suara minimal 30 persen dari bilangan pembagi pemilih. Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Kamis (14/8), jika dalam satu daerah pemilihan bakal caleg yang memperoleh […] - [PRI Diputus Ikut Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/pri-diputus-ikut-pemilu/): Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta menetapkan lagi satu partai politik berhak mengikuti Pemilu 2009, yaitu Partai Republiku Indonesia atau PRI. PTUN menilai PRI punya pengurus sah di 25 provinsi, melebihi syarat minimum agar lolos dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum. Demikian dikatakan Ketua Pelaksana Harian PRI Ramses David Simanjuntak saat menyampaikan putusan PTUN […] - [Vonis Korupsi untuk Penyuap](https://bsdrlawfirm.com/vonis-korupsi-untuk-penyuap/): Oleh Oce Madril Vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta terhadap Artalyta Suryani dalam kasus suap senilai 660.000 dollar AS kepada jaksa Urip Tri Gunawan oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dinilai banyak kalangan terlalu ringan. Vonis ini tidak menggambarkan bahwa kasus Artalyta merupakan tragedi penegakan hukum tahun ini yang telah […] - [Kasus Urip-Artalyta](https://bsdrlawfirm.com/kasus-urip-artalyta/): Oleh Zainal Abidin Menarik dianalisis seluruh isi percakapan Artalyta Suryani dengan para pejabat Kejaksaan Agung. Pelajaran moral apa yang bisa dipetik dari hal itu? Dalam rekaman percakapan itu Artalyta mendominasi pembicaraan, sedangkan Urip mengamininya. Artalyta mengarahkan Urip agar terus konsisten dengan skenario yang telah dia susun. Urip, seperti murid yang patuh, mengiyakan (beberapa kali dia […] - [Pengadilan HAM Belum Penuhi Rasa Keadilan](https://bsdrlawfirm.com/pengadilan-ham-belum-penuhi-rasa-keadilan/): Sedikitnya 16 elemen masyarakat di Sumatera Utara yang tergabung dalam Kelompok Kerja Masyarakat Sipil Sumatera Utara kembali mendesak pemerintah untuk meratifikasi International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional pada tahun ini sesuai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009. Desakan dilakukan mengingat tahun 2008 kurang dari lima bulan lagi, sementara pada tahun 2009 nanti DPR […] - [UU Korupsi Berlaku pada Saat Darurat](https://bsdrlawfirm.com/uu-korupsi-berlaku-pada-saat-darurat/): Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku pada saat darurat atau bahaya. Meski keadaan darurat memberikan keleluasaan kepada pejabat darurat sipil untuk bertindak menyimpang dari peraturan yang berlaku dari keadaan normal, tidak berarti pejabat darurat sipil itu boleh melakukan korupsi. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim Konstitusi yang […] - [Umumkan Politisi Busuk agar Tidak Dipilih](https://bsdrlawfirm.com/umumkan-politisi-busuk-agar-tidak-dipilih/): Momen pemilihan umum legislatif dan eksekutif tahun 2009 harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menghakimi para politisi dan partai politik yang terbukti tidak memihak rakyat. Dengan adanya kesempatan penghakiman itu, masyarakat diminta turut aktif mengampanyekan dan menolak memilih atau mencoblos para politisi atau parpol busuk seperti itu. Demikian antara lain isi deklarasi para korban pelanggar […] - [Organisasi Advokat, MA Prihatinkan Perpecahan](https://bsdrlawfirm.com/organisasi-advokat-ma-prihatinkan-perpecahan/): Ketua Mahkamah Agung atau MA Bagir Manan meminta organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dan Kongres Advokat Indonesia atau KAI, mengedepankan persatuan organisasi dan menahan diri. Perpecahan advokat akan melemahkan posisi advokat dan langkah mundur dari semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini disampaikan Bagir Manan di Jakarta, Kamis (14/8). Ia […] - [Pemerintah Harus Berinisiatif](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-harus-berinisiatif/): Penambahan hukuman kerja sosial bagi terpidana kasus korupsi merupakan ranah pemerintah dan DPR karena memerlukan perubahan peraturan. Efek jera tersebut akan lebih terasa apabila ada sanksi moral dari masyarakat yang menganggap korupsi merupakan hal memalukan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengatakan hal itu di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Kamis […] - [Politisi Safari Bicara Pemimpin Nasional](https://bsdrlawfirm.com/politisi-safari-bicara-pemimpin-nasional/): Menjelang Pemilu 2009, tampaknya para politisi, terutama yang mulai sesumbar akan maju mencalonkan diri tak melewatkan satu momen pun untuk tampil. Setelah memenuhi undangan diskusi wartawan di DPR, Jumat (30/5) kemarin, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, hari ini Sabtu (31/5) kembali tampil dalam seminar nasional tentang 100 tahun Kebangkitan Nasional yang diadakan Persatuan Alumni Gontor […] - [Advokat: Koruptor Jangan Sampai Bebas Jika Diadili](https://bsdrlawfirm.com/advokat-koruptor-jangan-sampai-bebas-jika-diadili/): Aparat penegak hukum diminta tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembuktian hukum, dalam menangani setiap kasus korupsi di Tanah Air, agar nantinya kasus hukum tidak terhenti di tengah jalan, akibat lemahnya alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan jaksa. Wakil Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Juniver Girsang di Jakarta, Rabu, menanggapi rencana tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung RI) […] - [Wiranto Nilai 'ET' Kekang Demokrasi](https://bsdrlawfirm.com/wiranto-nilai-et-kekang-demokrasi/): Ketua umum partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa dimasukkannya Electoral Threshold (ET) dalam RUU Pemilu hanya akan mematikan parpol dan ujung-ujungnya mematikan demokrasi. Menurut Wiranto, dipertahankannya ET hanya menutup peluang bagi parpol bersaing secara fair. - [Penegakan Hukum dan Suap](https://bsdrlawfirm.com/penegakan-hukum-dan-suap/): Penegakan hukum, bagaimana pun, tidak terlepas dari uang, politik (kepentingan, kekuasaan), dan kedekatan. Intinya, penegakan hukum dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) masih merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, paling tidak untuk progres dalam penegakan hukum sejauh ini. Masih relevan dikilas balik statement Prof. Dr. Muladi sesaat setelah dilantik menjadi Menteri Kehakimam menyatakan akan […] - [Golkar dan Konvensi Calon Presiden](https://bsdrlawfirm.com/golkar-dan-konvensi-calon-presiden/): Oleh Bernard Simamora Dalam pemilu 5 April 2004, Partai Golkar yang meraih posisi pertama (jika konsisten sampai penghitungan terakhir) memang tidak harus disebut come back ke panggung kekuasaan, karena memang tidak pernah pergi, sekalipun Soeharto lengser dan Habibie tak terpilih lagi jadi presiden tahun 1999. Partai Golkar bukan come back tetapi merebut kembali hegemoni. Bahkan […] - [Travel Nakal, 93 Calon Jemaah asal Lombok Telantar di Bandara Soekarno-Hatta](https://bsdrlawfirm.com/travel-nakal-93-calon-jemaah-asal-lombok-telantar-di-bandara-soekarno-hatta/): JAKARTA – Adanya Pihak travel yang nakal atau tidak bertanggung jawab terhadap calon jemaah umroh sebanyak 93 orang asal Lombok, NTB yang tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci Makkah. Mereka sudah terlantar di Bandara Soekarno-Hatta selama tiga hari. Fadli selaku Pimpinan salah satu jemaah umroh bernama menjelaskan, seharusnya mereka terbang menuju Jeddah berdasarkan surat perjanjian […] The post Travel Nakal, 93 Calon Jemaah asal Lombok Telantar di Bandara Soekarno-Hatta first appeared on Majalah Hukum. - [Ali Fikri : Informasi Tidak Benar Terkait Firli Bahuri Bocorkan Informasi Penyelidikan di Kementerian ESDM](https://bsdrlawfirm.com/ali-fikri-informasi-tidak-benar-terkait-firli-bahuri-bocorkan-informasi-penyelidikan-di-kementerian-esdm/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri mengenai bocornya informasi penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diduga sengaja dilakukan. Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) lantas melaporkan dugaan itu ke Dewan Pengawas (Dewas). Menanggapi hal itu, Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menegaskan […] The post Ali Fikri : Informasi Tidak Benar Terkait Firli Bahuri Bocorkan Informasi Penyelidikan di Kementerian ESDM first appeared on Majalah Hukum. - [LHKPN Bupati Meranti Tercatat Miliki 74 Aset Tanah](https://bsdrlawfirm.com/lhkpn-bupati-meranti-tercatat-miliki-74-aset-tanah/): JAKARTA – Muhammad Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK tercatat memiliki total 74 bidang tanah. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan Adil ke KPK. Adil terakhir menyampaikan LHKPN pada 29 Maret 2022 untuk periodik 2021. Dalam LHKPN, tercatat Adil memiliki 74 aset tanah […] The post LHKPN Bupati Meranti Tercatat Miliki 74 Aset Tanah first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Bupati Meranti Potong Anggaran Untuk Modal Pilgub 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpk-bupati-meranti-potong-anggaran-untuk-modal-pilgub-2024/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan konstruksi perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Adil (MA) selaku Bupati Meranti. Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menuturkan bahwa MA yang menjabat sebagai bupati Meranti sejak 2021 hingga saat ini diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya […] The post KPK : Bupati Meranti Potong Anggaran Untuk Modal Pilgub 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan M Adil Bupati Meranti sebagai Tersangka Kasus Suap](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-m-adil-bupati-meranti-sebagai-tersangka-kasus-suap/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan M Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagai tersangka kasus suap. M Adil dan dua tersangka lainnya langsung ditahan hingga 26 April 2023. “KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, MA, Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2024. Kemudian FN, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti. Kemudian MFA, auditor muda BPK Perwakilan […] The post KPK Tetapkan M Adil Bupati Meranti sebagai Tersangka Kasus Suap first appeared on Majalah Hukum. - [Novel Baswedan Ditawarkan Jadi Caleg Gelora oleh Fahri Hamzah](https://bsdrlawfirm.com/novel-baswedan-ditawarkan-jadi-caleg-gelora-oleh-fahri-hamzah/): JAKARTA – Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora menawarkan kepada mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Fahri siap memfasilitasi jika Novel menjadi caleg melalui partainya. Tawaran itu bermula ketika Fahri Hamzah membeberkan perjuangan mengawasi KPK melalui akun Twitter-nya. Menurut Fahri, Novel Baswedan harus bersyukur […] The post Novel Baswedan Ditawarkan Jadi Caleg Gelora oleh Fahri Hamzah first appeared on Majalah Hukum. - [Pahami PPJB agar Tidak Salah Langkah](https://bsdrlawfirm.com/pahami-ppjb-agar-tidak-salah-langkah/): “Saya ingin membeli sebuah rumah beserta dengan tanahnya. Rencananya pembayaran akan saya lakukan dengan angsuran. Saya sudah menghubungi penjual dan pihak penjual meminta dilakukan pembuatan PPJB terlebih dahulu. Sebenarnya, PPJB itu apa, ya? Dan seperti apa pengaturannya?” Contoh ilustrasi kasus di atas mungkin sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita atau sanak famili hendak […] - [Mengenal Debt Collector Beserta Aturan Hukumnya](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-debt-collector-beserta-aturan-hukumnya/): Majalahukum.com – Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, kata debt artinya utang dan kata collector artinya pengumpul atau dalam konteks ini berarti penagih. Sehingga dapat diartikan bahwa debt collector artinya penagih utang. Secara umum, seperti dikutip dari situs Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, debt collector disebut sebagai jasa penagihan di bidang perbankan. Debt […] The post Mengenal Debt Collector Beserta Aturan Hukumnya first appeared on Majalah Hukum. - [Pemerintah Tolak Impor Kereta Bekas Jepang yang Diajukan PT KCI](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-tolak-impor-kereta-bekas-jepang-yang-diajukan-pt-kci/): JAKARTA – Pemerintah telah menerima hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengadaan kereta rel listrik bekas. Pemerintah pun menetapkan impor rangkaian kereta bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi ditolak. Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) […] The post Pemerintah Tolak Impor Kereta Bekas Jepang yang Diajukan PT KCI first appeared on Majalah Hukum. - [Satpol PP Kota Bekasi Susun Operasi Cukai 2023, Saut : Tahun 2022 Mengamankan 700 ribu Batang Rokok Ilegal](https://bsdrlawfirm.com/satpol-pp-kota-bekasi-susun-operasi-cukai-2023-saut-tahun-2022-mengamankan-700-ribu-batang-rokok-ilegal/): BEKASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi sedang menyusun kegiatan operasi cukai selama tahun 2023. Hal itu untuk mengulang kesuksesan pada tahun lalu. Sepanjang 2022, Satpol PP Kota Bekasi mampu menyita 700 ribu batang rokok tanpa cukai. “Tahun lalu Satpol PP Kota Bekasi itu mengamankan 700 ribu batang rokok ilegal,” ujar Saut […] The post Satpol PP Kota Bekasi Susun Operasi Cukai 2023, Saut : Tahun 2022 Mengamankan 700 ribu Batang Rokok Ilegal first appeared on Majalah Hukum. - [Koster Tolak Kontingen Israel di ANOC WBG Bali, Jowoki : Saya Belum Dapat Laporan](https://bsdrlawfirm.com/koster-tolak-kontingen-israel-di-anoc-wbg-bali-jowoki-saya-belum-dapat-laporan/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapannya terkait penolakan Gubernur Bali, I Wayan Koster, terhadap kedatangan kontingen Israel yang akan menghadiri ANOC World Beach Games di Bali. Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan dari Gubernur Bali terkait hal tersebut. “Saya belum dapat laporan ya. Saya belum dapat laporan,” ujar Jokowi dalam keterangannya usai menanam […] The post Koster Tolak Kontingen Israel di ANOC WBG Bali, Jowoki : Saya Belum Dapat Laporan first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu : Kami Tak Temukan Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024 dalam Bagi-bagi Amplop Logo PDIP](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-kami-tak-temukan-pelanggaran-tahapan-pemilu-2024-dalam-bagi-bagi-amplop-logo-pdip/): JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tak menemukan pelanggaran dalam peristiwa bagi-bagi amplop warna merah bergambar Plt DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah. Video bagi-bagi amplop kepada jamaah salat taraweh di masjid itu sebelumnya viral di media sosial. Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi […] The post Bawaslu : Kami Tak Temukan Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024 dalam Bagi-bagi Amplop Logo PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Panjar Perkara, Sisa Panjar Perkara, Pengambilan Putusan dan Akte Cerai di Pengadilan Agama](https://bsdrlawfirm.com/panjar-perkara-sisa-panjar-perkara-pengambilan-putusan-dan-akte-cerai-di-pengadilan-agama/): Dalam hal cerai gugat, setelah Ketua Majelis membacakan putusan, selanjutnya Penggugat diberi instrumen oleh Ketua Majelis untuk mengambil sisa panjar ke tempat pengembalian sisa panjar bertemu petugas pemegang kas. Petugas pemegang kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Penggugat. Apabila terdapat sisa panjar perkaranya, maka pemegang kas membuatkan […] - [Penjelasan Dasar KPK Berhentikan Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-dasar-kpk-berhentikan-brigjen-endar-dari-direktur-penyelidikan/): JAKARTA – Brigjen Pol Endar Priantoro diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan oleh Komisi Pemberasan Korupsi (KPK). Pencopotan dan pemulangan Endar ke Polri menjadi polemik lantaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempertahankan dan menugaskannya tetap berada di jabatan tersebut. KPK juga kukuh mencopot Endar dan tidak memperpanjang masa tugasnya di lembaga antirasuah pimpinan […] The post Penjelasan Dasar KPK Berhentikan Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Korupsi Tanah Pulo Gebang, Anggota DPR Fraksi Demokrat Diperiksa KPK](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-korupsi-tanah-pulo-gebang-anggota-dpr-fraksi-demokrat-diperiksa-kpk/): JAKARTA – Santoso selaku Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (06/04/2023) hari ini. Santoso diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang , Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ali Fikri selaku Plt Juru Bicara KPK menyatakan, Santoso telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Santoso didalami keterangannya […] The post Dugaan Korupsi Tanah Pulo Gebang, Anggota DPR Fraksi Demokrat Diperiksa KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status.](https://bsdrlawfirm.com/membayar-panjar-biaya-perkara-semudah-update-status/): Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi atas empat lingkungan peradilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dan sekaligus puncak manajemen administrasi (man, money dan material) yang terus berupaya mereformasi peradilan demi terwujudnya badan peradilan yang agung. Mahkamah Agung menyadari di era modern ini teknologi informasi memegang peranan penting dan menentukan dalam perubahan dunia. Teknologi […] - [Bebas 11 April 2023, Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Wajib Lapor 1 Bulan Sekali](https://bsdrlawfirm.com/bebas-11-april-2023-eks-ketum-demokrat-anas-urbaningrum-wajib-lapor-1-bulan-sekali/): JAKARTA – Anas Urbaningrum selaku mantan Ketua Umun Partai Demokrat, menghirup udara bebas pada 11 April 2023 mendatang. Anas akan menjalani cuti menjelang bebas dan akan dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin. “Iya benar, tanggal 11 insyaallah mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Tanggal 11 Pak Anas untuk menjalani cuti menjelang bebas,” ujar Kusnali selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan […] The post Bebas 11 April 2023, Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Wajib Lapor 1 Bulan Sekali first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Ultimatum Dito Mahendra Penuhi Panggilan Pemeriksaan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-ultimatum-dito-mahendra-penuhi-panggilan-pemeriksaan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra agar kooperatif memenuhi panggilan untuk kesekian kalinya, Kamis (06/04/2023) hari ini. Dito akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nurhadi (NHD) selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA). “Benar, hari ini penyidik memanggil kembali saksi Mahendra Dito untuk […] The post KPK Ultimatum Dito Mahendra Penuhi Panggilan Pemeriksaan first appeared on Majalah Hukum. - [Dasco Gerinda Tanggapi Anggota DPR Minta Sedekah Sarung ke Pertamina, Minta sama Saya!](https://bsdrlawfirm.com/dasco-gerinda-tanggapi-anggota-dpr-minta-sedekah-sarung-ke-pertamina-minta-sama-saya/): JAKARTA – Ramson Siagian selaku Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Gerindra menjadi sorotan seusai video curhat minta-minta sarung ke Pertamina viral. Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian Partai Gerindra menyarankan Ramson meminta sarung kepada dirinya. “Sarung minta sama gue (saya) saja bilang. Berapa dia minta? Gue kasih 2.000,” ujar Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, […] The post Dasco Gerinda Tanggapi Anggota DPR Minta Sedekah Sarung ke Pertamina, Minta sama Saya! first appeared on Majalah Hukum. - [Rahmat Bagja : Sulit Tindak Baliho Politik Karena Belum Masuk Masa Kampanye](https://bsdrlawfirm.com/rahmat-bagja-sulit-tindak-baliho-politik-karena-belum-masuk-masa-kampanye/): JAKARTA – Rahmat Bagja selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sulit untuk menindak terkait larangan berkampanye, termasuk dalam media sosial (medsos) Hal ini disampaikan Bagja saat audiensi Bawaslu dengan jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2023. Bagja mengatakan, hal ini dikarenakan belum memasuki masa […] The post Rahmat Bagja : Sulit Tindak Baliho Politik Karena Belum Masuk Masa Kampanye first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Tuntut Anak AG 4 Tahun Penjara, Dianggap Sebabkan Luka Berat](https://bsdrlawfirm.com/jpu-tuntut-anak-ag-4-tahun-penjara-dianggap-sebabkan-luka-berat/): JAKARTA – Syarief Sulaeman Nahdi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan salah satu hal memberatkan tuntutan AG (15) dalam kasus penganiayaan berencana terhadap Cristalino David Ozora yaitu karena menyebabkan luka berat pada korban. Dalam kasus ini, AG dituntut 4 tahun penjara di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) oleh jaksa penuntut umum (JPU). “Yang jelas […] The post JPU Tuntut Anak AG 4 Tahun Penjara, Dianggap Sebabkan Luka Berat first appeared on Majalah Hukum. - [Novel Baswedan Ditawarkan Jadi Caleg Gelora oleh Fahri Hamzah](https://bsdrlawfirm.com/novel-baswedan-ditawarkan-jadi-caleg-gelora-oleh-fahri-hamzah-2/): JAKARTA – Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora menawarkan kepada mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Fahri siap memfasilitasi jika Novel menjadi caleg melalui partainya. Tawaran itu bermula ketika Fahri Hamzah membeberkan perjuangan mengawasi KPK melalui akun Twitter-nya. Menurut Fahri, Novel Baswedan harus bersyukur […] - [Mengenal Debt Collector Beserta Aturan Hukumnya](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-debt-collector-beserta-aturan-hukumnya-2/): Majalahukum.com – Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, kata debt artinya utang dan kata collector artinya pengumpul atau dalam konteks ini berarti penagih. Sehingga dapat diartikan bahwa debt collector artinya penagih utang. Secara umum, seperti dikutip dari situs Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, debt collector disebut sebagai jasa penagihan di bidang perbankan. Debt […] - [Pemerintah Tolak Impor Kereta Bekas Jepang yang Diajukan PT KCI](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-tolak-impor-kereta-bekas-jepang-yang-diajukan-pt-kci-2/): JAKARTA – Pemerintah telah menerima hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengadaan kereta rel listrik bekas. Pemerintah pun menetapkan impor rangkaian kereta bekas dari Jepang yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi ditolak. Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) […] - [Satpol PP Kota Bekasi Susun Operasi Cukai 2023, Saut : Tahun 2022 Mengamankan 700 ribu Batang Rokok Ilegal](https://bsdrlawfirm.com/satpol-pp-kota-bekasi-susun-operasi-cukai-2023-saut-tahun-2022-mengamankan-700-ribu-batang-rokok-ilegal-2/): BEKASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi sedang menyusun kegiatan operasi cukai selama tahun 2023. Hal itu untuk mengulang kesuksesan pada tahun lalu. Sepanjang 2022, Satpol PP Kota Bekasi mampu menyita 700 ribu batang rokok tanpa cukai. “Tahun lalu Satpol PP Kota Bekasi itu mengamankan 700 ribu batang rokok ilegal,” ujar Saut […] - [Koster Tolak Kontingen Israel di ANOC WBG Bali, Jowoki : Saya Belum Dapat Laporan](https://bsdrlawfirm.com/koster-tolak-kontingen-israel-di-anoc-wbg-bali-jowoki-saya-belum-dapat-laporan-2/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapannya terkait penolakan Gubernur Bali, I Wayan Koster, terhadap kedatangan kontingen Israel yang akan menghadiri ANOC World Beach Games di Bali. Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan dari Gubernur Bali terkait hal tersebut. “Saya belum dapat laporan ya. Saya belum dapat laporan,” ujar Jokowi dalam keterangannya usai menanam […] - [Usai Piala Dunia U20 Dibatalkan, Ketua DPD : Saya Minta Transparansi Dana Senilai Rp.500 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/usai-piala-dunia-u20-dibatalkan-ketua-dpd-saya-minta-transparansi-dana-senilai-rp-500-miliar/): JAKARTA – Federasi sepakbola dunia, FIFA telah memutuskan gelaran Piala Dunia U-20 batal diselenggarakan di Indonesia. Akibat keputusan ini, Timnas U-20 Indonesia pun batal berlaga di Piala Dunia karena tidak lagi berstatus sebagai tuan rumah. Posisi Indonesia digantikan oleh Argentina yang telah ditunjuk FIFA untuk menggelar Piala Dunia U-20. Batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia […] The post Usai Piala Dunia U20 Dibatalkan, Ketua DPD : Saya Minta Transparansi Dana Senilai Rp.500 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Jokowi : Setiap Institusi Ada Mekanismenya, Ikuti Saja](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-pencopotan-brigjen-endar-priantoro-jokowi-setiap-institusi-ada-mekanismenya-ikuti-saja/): JAKARTA – Pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapinya dengan meminta mutasi atau perpindahan perwira polisi ke KPK harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Di setiap institusi kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada […] The post Tanggapi Pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Jokowi : Setiap Institusi Ada Mekanismenya, Ikuti Saja first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Moeldoko Ajukan PK, DPP Nasdem : Prihatin Oknum Istana Rusak Demokrasi](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-moeldoko-ajukan-pk-dpp-nasdem-prihatin-oknum-istana-rusak-demokrasi/): JAKARTA – Effendy Choirie atau Gus Choi selaku Ketua DPP Partai Nasdem menanggapi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko yang telah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan Partai Demokrat. Ia mengaku prihatin terhadap upaya tersebut. “Kita ikut sedih dan  prihatin, oknum Istana terus melakukan gerakan jahat merusak demokrasi, berarti merusak negara,” […] The post Tanggapi Moeldoko Ajukan PK, DPP Nasdem : Prihatin Oknum Istana Rusak Demokrasi first appeared on Majalah Hukum. - [Direktur PT Tabi Bangun Papua Suap Lukas Enembe Rp.35,4 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/direktur-pt-tabi-bangun-papua-suap-lukas-enembe-rp-354-miliar/): JAKARTA – Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus Tabi Anugerah Pharmindo didakwa telah menyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebesar Rp35.429.555.850 (Rp35,4 miliar). Suap tersebut dilakukan bersama-sama dengan Frederik Banne selaku Staf PT Tabi Bangun Papua. Hal tersebut disampaikan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono saat […] The post Direktur PT Tabi Bangun Papua Suap Lukas Enembe Rp.35,4 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Hari Ini KPK Klarifikasi 3 Pegawai Ditjen Pajak Terkait LHKPN](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-kpk-klarifikasi-3-pegawai-ditjen-pajak-terkait-lhkpn/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tiga pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Klarifikasi dilakukan untuk mendalami dugaan kepemilikan perusahaan konsultan pajak. Klarifikasi dijadwalkan digelar pada pukul 10.00 WIB oleh tim pemeriksa LHKPN KPK. “Jadwal hari ini pegawai pajak pemilik konsultan pajak,” ujar Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan […] The post Hari Ini KPK Klarifikasi 3 Pegawai Ditjen Pajak Terkait LHKPN first appeared on Majalah Hukum. - [Hari ini Sidang Tuntutan AG Digelar Secara Tertutup di PN Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-sidang-tuntutan-ag-digelar-secara-tertutup-di-pn-jaksel/): JAKARTA – Sidang tuntutan anak AG (15) digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (05/04/2023) ini. AG didakwa terlibat dalam penganiayaan berencana Cristalino David Ozora. “(Sidang tuntutan AG) tetap tertutup. Jadi yang Pasal 61 Undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) itu jelas bahwa sidang yang terbuka untuk perkara pidana anak hanya […] The post Hari ini Sidang Tuntutan AG Digelar Secara Tertutup di PN Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [BPS Babel : Nilai Ekspor pada Februari 2023 Turun 63,36 Persen](https://bsdrlawfirm.com/bps-babel-nilai-ekspor-pada-februari-2023-turun-6336-persen/): PANGKALPINANG – Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat nilai ekspor pada Februari 2023 mencapai sebesar 112,56 juta dolar Amerika Serikat atau turun 63,36 persen dibandingkan Februari tahun sebelumnya yang 307,25 juta dolar AS. “Ekspor year on year (Februari 2023 dibanding Februari 2022) turun 63,36 persen, karena turunnya ekspor timah,” ujar Toto Haryanto Silitonga […] The post BPS Babel : Nilai Ekspor pada Februari 2023 Turun 63,36 Persen first appeared on Majalah Hukum. - [Puan : Perppu Pemilu Sudah Disahkan, Pemilu 2024 Berjalan Sesuai dengan Jadwal](https://bsdrlawfirm.com/puan-perppu-pemilu-sudah-disahkan-pemilu-2024-berjalan-sesuai-dengan-jadwal/): JAKARTA – DPR telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang. Pengesahannya menjadi tanda bahwa kontestasi nasional harus berjalan tepat waktu. “Perppu nomor 1 sebagai undang-undang ini, apa yang akan sama-sama kita laksanakan dan kita jalankan menjelang Pemilu tahun 2024 yang akan datang itu bisa berjalan […] The post Puan : Perppu Pemilu Sudah Disahkan, Pemilu 2024 Berjalan Sesuai dengan Jadwal first appeared on Majalah Hukum. - [Dukun Pengganda Uang, Mbah Slamet Akui Lakukan Pembunuhan Sejak 2020](https://bsdrlawfirm.com/dukun-pengganda-uang-mbah-slamet-akui-lakukan-pembunuhan-sejak-2020/): BANJARNEGARA – Mbah Slamet yang menjadi dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, mengakui aksi pembunuhan yang dia lakukan dimulai sejak 2020. Keterangan tersebut diketahui setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. “Jadi hasil tadi malam kita periksa, tersangka mengaku membunuh korbannya sejak tahun 2020,” jelas AKBP Hendriyanto selaku Kapolres Banjarnegara, Selasa (04/04/2023). Akan tetapi, […] The post Dukun Pengganda Uang, Mbah Slamet Akui Lakukan Pembunuhan Sejak 2020 first appeared on Majalah Hukum. - [Hadi Tjahjanto : Percepat Serifikat Tanah Wakaf, Target selesai pada 2024](https://bsdrlawfirm.com/hadi-tjahjanto-percepat-serifikat-tanah-wakaf-target-selesai-pada-2024/): JAKARTA – Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertifikasi tanah wakaf peribadatan dan sosial selesai pada 2024. Hadi menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta. Kedatangan Hadi Tjahjanto bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni diterima langsung Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Wakil […] The post Hadi Tjahjanto : Percepat Serifikat Tanah Wakaf, Target selesai pada 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Prajurit Satgas Pamtas Yonif 645/Gardatama Yudha Berikan Bantuan Yankes Terdampak Korban Banjir](https://bsdrlawfirm.com/prajurit-satgas-pamtas-yonif-645-gardatama-yudha-berikan-bantuan-yankes-terdampak-korban-banjir-2/): BENGKAYANG, KALBAR (pelitaindo.news) – Prajurit Pos Saparan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha berikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan bantu Dinas BPBD Kabupaten Bengkayang dalam Pendistribusian bantuan sembako dan peralatan terhadap korban terdampak banjir, bertempat di Balai Rakyat, dusun Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang. Demikian disampaikan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-Malaysia […] The post Prajurit Satgas Pamtas Yonif 645/Gardatama Yudha Berikan Bantuan Yankes Terdampak Korban Banjir first appeared on pelitaindonews. - [DPO Sejak Januari 2020 Harun Masiku Belum Ditemukan](https://bsdrlawfirm.com/dpo-sejak-januari-2020-harun-masiku-belum-ditemukan/): Jakarta, Indikasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku berada di luar negeri. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. “Ada di luar negeri. Jadi, kami masih koordinasi dengan […] The post DPO Sejak Januari 2020 Harun Masiku Belum Ditemukan first appeared on indikasi.id. - [Polda Metro Jaya Menangkap Pelaku Penipuan Dan Penggelapan Dana Umrah](https://bsdrlawfirm.com/polda-metro-jaya-menangkap-pelaku-penipuan-dan-penggelapan-dana-umrah/): Jakarta, Indikasi.id – Polda Metro Jaya menangkap pelaku penipuan dan penggelapan dana umrah yang merugikan jemaah hingga Rp2,2 miliar. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku yang berinisial RAP (27) ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu (10/11) lalu sekitar pukul 07.30 WITA. “Dan kemudian langsung kami bawa ke Mapolda Metro Jaya […] The post Polda Metro Jaya Menangkap Pelaku Penipuan Dan Penggelapan Dana Umrah first appeared on indikasi.id. - [Remaja Di Lampung Perkosa Ibu Kandungnya Dan Cabuli Adik Perempuannya](https://bsdrlawfirm.com/remaja-di-lampung-perkosa-ibu-kandungnya-dan-cabuli-adik-perempuannya/): Lampung, Indikasi.id – Remaja berinisial St alias Dedet (19) melakukan pemerkosaan terhadap ibu kandungnya. Warga Kecamatan Katibung, Lampung, ini juga mencabuli adik perempuannya yang masih berusia 7 tahun. Untuk melampiaskan nafsunya, ibu dan adiknya bahkan diancam akan dibunuh jika menolak dan menceritakan perbuatannya itu kepada orang lain. St melakukan aksi bejatnya selama dua tahun. Perbuatannya terbongkar setelah […] The post Remaja Di Lampung Perkosa Ibu Kandungnya Dan Cabuli Adik Perempuannya first appeared on indikasi.id. - [Pengangkatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono](https://bsdrlawfirm.com/pengangkatan-panglima-tni-laksamana-tni-yudo-margono/): Jakarta, Indikasi.id – Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hal itu diputuskan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan secara internal dalam rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Rapat internal tersebut […] The post Pengangkatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono first appeared on indikasi.id. - [UU Pesantren Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Serta Berdaya Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosialnya](https://bsdrlawfirm.com/uu-pesantren-diharapkan-dapat-meningkatkan-kualitas-serta-berdaya-dalam-memenuhi-kebutuhan-pendidikan-dan-kesejahteraan-sosialnya/): Jakarta, Indikasi.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilu memastikan negara memberi pengakuan khusus bagi kaum santri. Salah satu buktinya yakni dengan hadirnya Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi basis bagi kebudayaan dan peradaban besar Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di […] The post UU Pesantren Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Serta Berdaya Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosialnya first appeared on indikasi.id. - [PN Jaksel Akan Menyidangkan Kasus Pembunuhan Brigadir J](https://bsdrlawfirm.com/pn-jaksel-akan-menyidangkan-kasus-pembunuhan-brigadir-j/): Jakarta, Indikasi.id – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan siap menyidangkan lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Rencananya, Kejaksaan Agung akan melimpahkan berkas perkara kelima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada hari ini, Senin (10/10/2022). Menurut Humas PN Jaksel Djuyamto, sidang akan digelar paling lama sepekan setelah berkas diterima […] The post PN Jaksel Akan Menyidangkan Kasus Pembunuhan Brigadir J first appeared on indikasi.id. - [Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan](https://bsdrlawfirm.com/sistem-informasi-sumber-daya-manusia-kesehatan/): Jakarta, Indikasi.id – Kementerian Kesehatan meluncurkan Portal Informasi Tenaga Kesehatan terintegrasi untuk melakukan pengkinian data bagi para tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Portal yang dapat diakses melalui tautan nakes.kemkes.go.id merupakan wujud transformasi kesehatan, pilar kelima, transformasi sumber daya kesehatan dan pilar ke enam, transformasi teknologi kesehatan. Awal peluncuran, portal ini ditujukan kepada para dokter, dokter […] The post Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan first appeared on indikasi.id. - [Akibat Hukum Jika Peraturan Perusahaan Tidak Disahkan Menaker](https://bsdrlawfirm.com/akibat-hukum-jika-peraturan-perusahaan-tidak-disahkan-menaker/): Bandung – Pengertian peraturan perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Menurut Pasal 108 UU Ketenagakerjaan, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh […] - [Akibat Hukum Jika Merekayasa Alat Bukti di Persidangan](https://bsdrlawfirm.com/akibat-hukum-jika-merekayasa-alat-bukti-di-persidangan/): Apa yang terjadi jika mengajukan alat bukti palsu/merekayasa alat bukti untuk kelengkapan tuntutan di pengadilan? Misalnya salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana adalah keterangan saksi. Jika dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana […] - [Utang Pribadi Isteri Juga Merupakan Utang Suami?](https://bsdrlawfirm.com/apakah-utang-pribadi-isteri-juga-merupakan-utang-suami/): Jika isteri meminjam uang dengan membuat perjanjian dengan pemilik dana tanpa sepengetahuan suami, apakah suami bertanggung jawab atas utang itu? Bagaimana pula jika isteri menjaminkan harta gono gini (rumah) karena meminjam uang tetapi suami tidak mengetahui (termasuk perjanjian dilakukan di notaris tetapi tanpa persetujuan suami), apakah rumah bisa disita untuk melunasi utang tersebut? Mengenai utang […] - [Kerjasama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum UNINUS, HAPI Kota Bandung Gelar PKPA](https://bsdrlawfirm.com/kerjasama-dengan-program-studi-magister-ilmu-hukum-uninus-hapi-kota-bandung-gelar-pkpa/): Bandung, pelitaindonews – Dalam rangka pelaksanaan Pedidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kota Bandung, Hendra Silitonga, SH, didampingi Bernard Simamora, SH, S.IP, S.Si, MM, menandatangani Perjanjian kerjasama dengan ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Uninus Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati, SH, MH, hari ini Rabu (8/1/2020) di kampus […] - [HAPI Kota Bandung Selenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)](https://bsdrlawfirm.com/hapi-kota-bandung-selenggarakan-pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa/): Bandung, pelitaindonews – Sebagai salah satu pilar pergerakan hukum dan HAM, seorang Advokat dituntut untuk memiliki mental, integrasi, kecakapan, dan keterampilan yang memadai dalam mengajalankan tugasnya. Untuk mewujudkan profesi advokat sebagai officium nobile serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme Advokat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, […] - [Makhluk Apa Omnibus Law itu?](https://bsdrlawfirm.com/makhluk-apa-omnibus-law-itu/): Kata Omnibus Law akhir-akhir ini banyak disebut-sebut oleh pejabat pemerintah, mulai dari Menteri Keuangan Ibu Sri Muliani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, sampai Presiden Jokowi memunculkan istilah ini pada saat memberikan usulan untuk memangkas regulasi agar membangkitkan gairah investasi di Indonesia, yang hingga saat ini investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target […] - [Kumpulan Asas Hukum](https://bsdrlawfirm.com/kumpulan-asas-hukum/): Pengertian asas hukum secara umum ialah prinsip-prinsip yang di anggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan UU dan interpretasi UU tersebut. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh. Asas hukum sangatlah penting karena dari asas tersebut […] - [Insentif yang Ditawarkan Omnibus law Perpajakan](https://bsdrlawfirm.com/insentif-yang-ditawarkan-omnibus-law-perpajakan/): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Omnibus Perpajakan yang terdiri dari beberapa kelompok isu. Ranah yang dijadikan Omnibus law adalah terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda) yang terpengaruh atau yang […] - [Agar Kendaraan Tidak Diambil Paksa, Pahami UU Fidusia dan Perkap No. 8 Tahun 2011](https://bsdrlawfirm.com/agar-kendaraan-tidak-diambil-paksa-pahami-uu-fidusia-dan-perkap-no-8-tahun-2011/): Saat ini untuk mengajukan kredit kendraan bukanlah hal yang sulit. Banyak perusahaan pembiayaan (leasing) menawarkan kredit dengan berbagai jenis kebutuhan, seperti kredit kendaraan bermotor dan lain-lain. Namun, tidak sedikit kasus jika si debitur menunggak kredit beberapa bulan maka perusahaan pembiayaan selaku kreditur langsung mengambil paksa barang atau kendaraan debitur lewat debt collector. Padahal jika kita […] - [Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan](https://bsdrlawfirm.com/eksekusi-obyek-jaminan-fidusia-melalui-penjualan-barang-jaminan/): Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut […] - [Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang](https://bsdrlawfirm.com/mengurus-sertifikat-tanah-yang-hilang/): Bagaimana kalau terjadi sesuatu hal tak terduga sehingga sertifikat tanah asli yang Anda miliki hilang, apakah hak tanah yang Anda miliki tersebut juga hilang? Tentu saja tidak, karena pada dasarnya sertifikat tanah asli yang Anda pegang tersebut hanya merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di […] - [Masalah Rumah dan Tanah Warisan](https://bsdrlawfirm.com/msalah-rumah-dan-tanah-warisan/): Waris yang paling sering menjadi potensi bermasalah adalah rumah atau tanah, apalagi jika ahli waris ada beberapa orang dan berbeda pendapat tentang objek waris. Di tengah masyarakat sering terjadi seorang ahli waris tidak setuju menjual rumah waris namun saudaranya yang lain ingin menjual rumah tersebut. Pengaturan materil mengenai kewarisan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang […] - [Pencabutan Pengaduan Tindak Pidana di Kepolisian](https://bsdrlawfirm.com/pencabutan-pengaduan-tindak-pidana-di-kepolisian/): Saya dilaporkan hingga berstatus DPO di Kepolisian, padahal saya tidak melakukan tindakan melanggar hukum apapun, dan pelaporan ini atas dasar kesalahpahaman. Untuk itu bagaimana caranya mencabut laporan tersebut, dan siapa yang bisa melakukan pencabutan pelaporan? Penjelasan Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu delik biasa dan delik delik aduan. Pemrosesan […] - [Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata](https://bsdrlawfirm.com/tata-urutan-persidangan-perkara-perdata/): Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum); Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang; Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat); Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara […] - [Langkah Hukum Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial](https://bsdrlawfirm.com/760-2/): Menurut Penjelasan Umum Angka 10 Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan PHI yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan PHI yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat […] - [Jika Perusahaan Mem-PHK, Cermati Putusan MK](https://bsdrlawfirm.com/jika-perusahaan-mem-phk-cermati-putusan-mk/): Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu UU yang terbanyak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan penelusuran, sudah 33 kali UU Ketenagakerjaan diuji materi dan menempati urutan ke-7 diantara 10 UU terbanyak diuji sepanjang MK berdiri. Tentu saja, putusan MK terkait beberapa pengujian UU Ketenagakerjaan mengubah norma yang berlaku, terutama mengenai perselisihan […] - [Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik](https://bsdrlawfirm.com/tanggung-jawab-hukum-akuntan-publik/): Pemberian sanksi administrasi oleh pemerintah kepada sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan sebuah perseroan, menjadi pembelajaran tentang bagaimana seyogianya memahami tanggung jawab hukum bagi profesi AP. Pertanggungjawaban pidana dan administrasi bagi pengemban profesi akuntan publik (AP) harus dipahami para praktisi profesi AP, yang menurut Undang-Undang Akuntan diberi kewenangan mengaudit dan memberikan opini […] - [Upah Proses PHK Menurut Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011](https://bsdrlawfirm.com/upah-proses-phk-menurut-putusan-mk-no-37-puu-ix-2011/): Kompleksnya hubungan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja tidak dapat dielakkan bahwa sering kali terjadi perselisihan di dalamnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Menurut Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan :“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Bagi pekerja/buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) […] - [Kompilasi Putusan MK Terhadap UU Ketenagakerjaan Hingga 2018](https://bsdrlawfirm.com/kompilasi-putusan-mk-terhadap-uu-ketenagakerjaan-hingga-2018/): Sejak keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguatan prinsip checks and balances antarlembaga negara di Indonesia, khususnya antara legislatif dan yudikatif. MK telah memfasilitasi warga negara untuk “menggugat” norma dalam UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusionalnya. UU Ketenagakerjaan kenyataannya merupakan salah satu UU yang paling sering diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Undang-undang Nomor […] - [Berdalih Merugi Tahun 2015-2017, PT Dae Hwa Indonesia PHK Sepihak](https://bsdrlawfirm.com/berdalih-merugi-tahun-2015-2017-pt-dae-hwa-indonesia-phk-sepihak/): PT Dae Hwa Indonesia (DHI) yang berlokasi di jalan Industri Utara 4 Kawasan Industri Jababeka Cikarang Utara Bekasi pada Juli 2018 lalu, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 8 karyawannya secara sepihak. Rimba Sarira salah satu karyawan korban PHK yang sudah bekerja 12 tahun, tidak terima dengan Pesangon yang dijanjikan PT DHI. Meski telah […] - [Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.](https://bsdrlawfirm.com/dr-anwar-usman-s-h-m-h/): Mengawali karier sebagai seorang guru honorer pada 1975, tidak membatasi langkah Anwar Usman menjadi seorang Hakim Konstitusi seperti sekarang. Keterpilihannya sebagai pengganti M. Arsyad Sanusi, dipandang oleh pria kelahiran 31 Desember 1956 merupakan jalan takdir yang dipilihkan Allah SWT untuknya. “Saya sama sekali tak pernah membayangkan untuk mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Saya juga […] - [Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi Isteri dan/atau Anak](https://bsdrlawfirm.com/langkah-hukum-jika-suami-tidak-menafkahi-isteri-dan-atau-anak/): Kasus Suami saya sudah 12 tahun ini tidak pernah lagi menafkahi saya dan anak-anak, padahal dia tidak sedang dalam kekurangan. Dia juga jarang pulang, alasannya harus mengurus usahanya yang ada di Kalimantan. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan dia. Pertanyaannya, saya ingin dia menafkahi saya dan anak-anak saya. Langkah hukum apa yang bisa […] - [Prosedur Ganti Nama Menurut Hukum](https://bsdrlawfirm.com/prosedur-ganti-nama-menurut-hukum/): Saya merasa begitu tersiksa dan malu dengan nama saya. Saya seorang pria tetapi nama saya mirip dan lazim dipakai oleh wanita dan kerap jadi bahan tertawaan teman-teman, sehingga saya tersiksa dan merasa malu dengan nama saya. Seorang teman menyarankan saya untuk ganti nama dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Saya bingung karena tidak tahu prosedurnya […] - [Prosedur Perceraian Non Muslim di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/prosedur-perceraian-non-muslim-di-indonesia/): Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Kristen tunduk pada peraturan yang diatur dalam dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang melangsungkan Perkawinan, sesuai ketentuan di atas, harus […] - [KPK Supervisi Perkara Dengan Tiga Kementerian Soal Reklamasi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-supervisi-perkara-dengan-tiga-kementerian-soal-reklamasi/): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi penanganan perkara dengan tiga kementerian terkait dengan dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung. “Jadi, intinya KPK men-trigger peran tiga kementerian terkait dengan pelanggaran pesisir pulau-pulau kecil. Kesimpulan rapat tadi akan masuk ke ranah pidana,” ucap Ketua Tim Satgas Pencegahan Korwil III KPK Dian Patria saat jumpa pers di […] - [UU KPK Layak Digugat ke MK](https://bsdrlawfirm.com/uu-kpk-layak-digugat-ke-mk/): Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan layak digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi. Menurut PSHK, ada tiga aturan yang dilanggar pemerintah dan DPR dalam proses pengubahan UU tersebut. “Uji formil itu terkait prosedur pembentukan. Nah, sekarang UU KPK itu menyalahi prosedur pembentukan,” kata peneliti PSHK Agil Oktaryal […] - [Pemerintah Segera Hapus IMB Demi Mempercepat Investasi](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-segera-hapus-imb-demi-mempercepat-investasi/): Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan pemerintah bakal segera hapus IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Rencana ini muncul karena pemerintah menilai keberadaan IMB lebih banyak mengundang pelanggaran dan menghambat investasi. “Sedang dipikirkan regulasi ya,karena konsep izin yang selama ini lebih banyak pelanggarannya” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, […] - [MA Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Litigasi](https://bsdrlawfirm.com/ma-luncurkan-sembilan-aplikasi-e-litigasi/): Mahkamah Agung (MA) melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA meluncurkan sembilan inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. “Sembilan aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung implementasi sistem e-Litigasi di Mahkamah Agung yang telah diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung RI,” ujar Dirjen Badan Peradilan Agama Aco Nur di Gedung Mahkamah Konstitusi […] - [Menpora Imam Nahrawi Tersangka Diduga Terima Rp26,5 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/menpora-imam-nahrawi-tersangka-diduga-terima-rp265-miliar/): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Imam diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. “Total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar diduga commitment fee atas pengurusan proposal […] - [Tersangka Karhutla Bertambah Jadi 230 Orang](https://bsdrlawfirm.com/tersangka-karhutla-bertambah-jadi-230-orang/): Kepolisian telah menetapkan 230 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya sebanyak 218 tersangka. “Sebagian besar kasus tersebut dinaikkan jadi penyidikan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/9). Rincian para tersangka itu adalah di Riau […] - [Alami PHK Sepihak, Rimba Sarira Gugat PT Dae Hwa Indonesia ke Pengadilan](https://bsdrlawfirm.com/alami-phk-sepihak-rima-sarira-gugat-pt-dae-hwa-indonesia-ke-pengadilan/): Bandung, pelitaindonews – Tidak menerima dirinya di-PHK sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja selama 12 Tahun, Rimba Sarira menggugat PT Dae Hwa Indonesia (PT DHI) ke Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial (PHI) Bandung. Rimba berharap, PT DHI menenuhi hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku. Melalui kuasa hukumnya Bernard Simamora, SH, S.IP, S.Si, MM; Hendra Frasisko Silitonga, SH dan […] - [Proyek Apartemen Lavanya Cinere Tetap Berjalan ??](https://bsdrlawfirm.com/proyek-apartemen-lavanya-cinere-tetap-berjalan-dan-developer-kooperatif-kepada-konsumen/): Bandung, pelitaindonews.com – Kekecewaan pemesan unit Apartemen Lavanya, Cinere, Jakarta Selatan akibat pembangunan fisik yang sebelumnya berlangsung lambat, kekecewaan itu kini terobati dengan tetap berlangsungnya proyek, dan pihak Developer kooperatif terhadap konsumen yang kurang puas. Gery Adrian AH salah satu konsumen apartemen Lavanya asal Kota Bandung, yang sebelumnya kecewa atas keterlambatan pembangunan unit apartemen pesanannya, […] - [Pemalsuan Klaim Asuransi: Sidang In Absentia Dapat Digelar](https://bsdrlawfirm.com/pemalsuan-klaim-asuransi-sidang-in-absentia-dapat-digelar/): Sidang kasus pemalsuan klaim asuransi yang diduga melibatkan Terdakwa AL semakin berlarut-latut. Penyababnya, AL kembali mangkir di sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Akademisi bidang hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasan berpendapat, sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dibenarkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sepanjang yang bersangkutan sudah dipanggil secara sah […] - [Diduga Menipu Konsumen Dirut PT. Graha Cipta Suksestama Terancam Dipidanakan](https://bsdrlawfirm.com/192-2/): Bandung, pelitaindonews.com– Gery Adrian HS yang berdomisili di Batununggal Bandung merasa dirugikan oleh pihak PT. Graha Cipta Suksestama sebagai DeveloperLavanya Garden Residences yang beralamat di JL. Bukit Cinere Raya No.171D, Gadul, Cinere Depok. Gery Adrian melalui Kuasa Hukumnya Bernard Simamora, SH., S.P., S.Si, M.M., kepada wartawan mengatakan, pihak developer dinilai telah mengecewakan dan merugikan konsumen […] - [Bagaimana Jika Anda Ditangkap Polisi?](https://bsdrlawfirm.com/bagaimana-jika-anda-ditangkap-polisi/): Tidak semua orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Kecuali memang disengaja seperti menipu, mencuri, dan merampok. Misalnya, membeli sesuatu barang dari hasil kejahatan, sedangkan saat sebelumnya Anda tidak tahu barang itu barang rampokan. Anda bisa dituduh sebagai penadah dan ditangkap polisi. Bisa terjadi juga, Anda sesungguhnya tak bersalah, […] - [Kendala Dalam Menjerat Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/kendala-dalam-menjerat-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi/): Penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum belum maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, dari data penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta justru merupakan salah satu pihak yang tertinggi melakukan tindak pidana korupsi. Dari data di tahun 2016 saja sudah ada 150 orang yang menjadi terpidana korupsi dari korporasi yang lebih banyak dari […] - [Konsistensi Bernegara Hukum](https://bsdrlawfirm.com/konsistensi-bernegara-hukum/): Oleh Sudjito Atmoredjo *) INDONESIA ialah negara hu­kum, bukan negara ke­kua­sa­an. Hukum senantiasa a priori  dan normatif terhadap segala pemikiran, sikap, dan peri­laku semua warga negara dan penyelenggara negara tanpa perkecualian. Tidak di­per­kenankan atas nama ke­kuasa­an ataupun demi kepen­tingan tertentu, hukum di­tem­patkan di belakang (posteriori) terhadap kehendak seseorang, penguasa, atau pihak-pihak manapun. Dalam bernegara hukum […] - [Mengenal Pemikiran Hukum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-pemikiran-hukum-prof-dr-mochtar-kusumaatmadja-s-h-llm/): Sosok Mochtar Kusumaatmadja menempati posisi khusus dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kekhususan ini terletak pada lengkapnya peran Mochtar sebagai pendidik, pemikir, praktisi, dan juga birokrat hukum. Sebagai pendidik, Mochtar adalah figur penting dibalik reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada awal tahun 1970-an dengan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) […] - [Hakim Artidjo dan Peluang PK Ahok](https://bsdrlawfirm.com/hakim-artidjo-dan-peluang-pk-ahok/): Oleh Gafur Sangadji Penggiat Hukum di Indonesian Jurisprudence Institute (IJI), Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia  PROSES pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki tahap yang paling krusial. Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan PK telah menunjuk majelis hakim PK Ahok yang […] - [Artidjo Alkostar Hakim Pimpin Sidang PK Ahok](https://bsdrlawfirm.com/artidjo-alkostar-hakim-pimpin-sidang-pk-ahok/): Terpidana Kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan siapa pun hakim yang memimpin sidang peninjauan kembali (PK) kasus penodaan agama yang diajukannya. Ahok memilih berdoa menghadapi sidang itu. Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. […] - ["Surat Perpisahan" Ramadhan](https://bsdrlawfirm.com/surat-perpisahan-ramadhan/): Saudaraku, Aku akan pulang… Sudah di 26 hari aku bertamu namun seringkali aku ditinggal sendirian. Walau sering dikatakan istimewa namun perlakuanmu tak luar biasa. Oleh-olehku nyaris tak kau sentuh… Alquran hanya dibaca sekilas, kalah dengan update status smartphone dan tontonan. Shalat tak lebih khusyu, kalah bersaing dengan ingatan akan lebaran. Tak banyak kau minta ampunan, […] - [Sejarah Kehendaki Jokowi Presiden 2014](https://bsdrlawfirm.com/sejarah-kehendaki-jokowi-presiden-2014/): Meski berbagai pihak menilai Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini tadi malam (9/6/2014) hampir bukan suatu perdebatan, saya setuju jika dilihat sepenuhnya sebagai sebuah komunikasi politik verbal. Lingkup komunikasi verbal telah banyak komentar pro-kontra, baik tim sukses masing-masing, maupun oleh tim sukses yang “diposisikan seolah-olah” narasumber. Namun menurut saya, telah perdebatan melalui komunikasi non-verbal secara seru […] - [Menghujat Menjelekkan Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/menghujat-menjelekkan-jokowi/): Menghujat memang asyik, karena bisa merasa puas sendiri bak masturbasi tanpa rasa bersalah. Menghujat sejatinya adalah suatu perilaku tidak bertanggungjawab karena cenderung menyalahkan, mencari-cari kesalahan, menghakimi, mengadili orang lain atas alasan yang belum tentu objektif. Menghujat menjadi “halal 100%” manakala ia menjadi salah satu cara perebutan pengaruh dan kekuasaan, meski sarat dengan kalimat yang mengada-ngada […] - [Elektabilitas Megawati dan Jokowi, Annihilatif atau Sinergis?](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-megawati-dan-jokowi-annihilatif-atau-sinergis/): Jiwa besar Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepaka Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon Presiden dari PDIP yang dibesarkannya dengan susah payah, pantas mendapat acungan jempol sebagai negarawati sejati. Segenap penggemar, penyuka, atau pendukung Jokowi bergembira ria, dan mempermulus keinginan pada Jokower (Jokowi Lovers) untuk mendudukkan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019. Namun hal […] - [Ayo Nyoblos, Jangan Golput!](https://bsdrlawfirm.com/ayo-nyoblos-jangan-golput/): Pemilu adalah pesta demokrasi seluruh rakyat, dan adalah hak sekaligus tanggung jawab. Jangan ketinggalan, ayo berpesta. Meski tidak mencicipi makanan enak saat pesta, tetapi pesta ini menjadi penentu apa yang bakal kita cicipi sebagai warga bangsa ini selama lima tahun ke depan, bahkan jauh ke masa depan. Dalam pesta demokrasi Rabu 9 April 2014 ini […] - [Pemilu 2014 : Momentum Untuk Indonesia Baru](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-2014-momentum-untuk-indonesia-baru/): Gadget dan smartphone yang kini melanda negara kita, telah merasuk ke berbagai kalangan dan tingkat usia. Tidak heran lagi jika anak-anak ada yang memegang tablet, handphone canggih sambil rekreasi atau jalan-jalan. Memang, konsumsi gadget di negeri ini lebih seru dibanding di negara produsennya sendiri. Dan, perilaku masyarakat kita terhadap perangkat pun berubah. Salah satu hobi […] - [Golput Harus Turun Gunung Untuk Indonesia Raya](https://bsdrlawfirm.com/golput-harus-turun-gunung-untuk-indonesia-raya/): Tanpa bermaksud menggurui siapa pun, temasuk rekan-rekan Golput, saya tergerak untuk membagikan sesuatu yang pernah saya anut. “Be Proactive”, kebiasaan pertama dari 7 kebiasaan manusia paling efektif dalam buku “The Seven Habits of More Efective People” karangan Stephen R. Covey, tampaknya bisa menginspirasi kita untuk menjadi subjek perubahan bangsa ini. “Jika bukan kita siapa lagi, […] - [Elektabilitas dan Kepemilikan Media Massa](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-dan-kepemilikan-media-massa/): Hiruk pikuk jelang pemilihan calon legislatif (Pileg) 9 April 2014 makin dekat makin seru, khususnya di media massa. Pimpinan partai ramai-ramai dan silih berganti “jual diri” dan “jual partai”, siapa tahu “dibeli” rakyat. Tidak hanya melalui iklan yang secara gamblang merupakan advertorial alias promosi, sang politisi yang memiliki media massa bahkan tidak malu-malu lagi menerapkan […] - [Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram dan Akrobat Politik](https://bsdrlawfirm.com/kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram-dan-akrobat-politik/): Tahun baru 2014 ternyata berwajah buram bagi takyat Indonesia, namun berkilau bagi sejumlah politisi dan partai politik. Pasalnya, tanggal 1 Januari 2014, Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 5.850 per kg menjadi Rp 9.809 per kg. Sehingga harga jual dari Pertamina sebelumnya Rp 70.200 per tabung menjadi 117.708 per tabung atau […] - [Dana Kampanye Pemilu dan Korupsi (2)](https://bsdrlawfirm.com/dana-kampanye-pemilu-dan-korupsi-2/): (sambungan) Calon legislatif yang sejak awal mengeluarkan banyak uang dalam kampanye untuk bisa terpilih sebagai anggota dewan sudah memiliki niat tak baik, dan pada akhirnya akan melakukan tindak pidana korupsi. Jika seorang caleg daerah saja menghabiskan uang sampai Rp 1,5 miliar, setelah terpilih maka akan mencari uang untuk menutupi dana yang dikeluarkannya. Jika merujuk hanya […] - [Dana Kampanye Pemilu dan Korupsi (1)](https://bsdrlawfirm.com/dana-kampanye-pemilu-dan-korupsi-1/): Pemilihan Umum Tahun 2014, bagaimana pun tetap menjadi cara yang sah mengokupasi posisi strategis dalam penyelenggaraan negara lima tahun berikutnya. Ada 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 1.780 anggota DPRD seluruh Indonesia, serta presiden dan wakil presiden dipilih melalui proses ini. Pemilu menjadi ajang kompetisi yang sah bagi puluhan ribu politisi berebut kursi dan kekuasaan, […] - [Pemilihan Presiden Pada Pemilu 2014](https://bsdrlawfirm.com/siapa-presiden-hasil-pemilihan-umum-presiden-indonesia-2014/): Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia akan diselenggarakan pada tahun 2014. Ini akan menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan bagi presiden yang terpilih akan mempunyai jabatan tersebut pada jangka waktu sampai lima tahun. Kewajiban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara konstitusional dilarang ikut untuk ketiga kalinya dalam pemilu. Rencananya, Sistem Pemilu 2014 Indonesia […] - [Peserta Pemilihan Umum 2014 Partai Politik Apa saja?](https://bsdrlawfirm.com/peserta-pemilihan-umum-2014-partai-politik-apa-saja/): Oleh Bernard Simamora Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia 2014 berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2014. Ini akan menjadi pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD langsung ketiga di Indonesia. Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu […] - [Partai Politik Mengutus Kadernya Jadi Koruptor?](https://bsdrlawfirm.com/partai-politik-mengutus-kadernya-jadi-koruptor/): Oleh Bernard Simamora Bom berita korupsi politisi meledak lagi! Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (30/1) malam. KPK menetapkan LHI tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap kebijakan impor daging sapi. Luthfi diduga menerima suap terkait kebijakan impor sapi dari dua direktur PT Indoguna, uang muka […] - [Angelina Sondakh, Sang Koruptor Tercantik](https://bsdrlawfirm.com/angelina-sondakh-sang-koruptor-tercantik/): Oleh Bernad Simamora … kamu adalah perempuan paling cantik, di negeriku indonesia kamulah yang nomor satu, aku tak akan bisa sukai lagi perempuan yang lainnya, … (Reff lagu dari album Republik Cinta Management, milik Ahmad Dani), sangat kontras dengan potret sang kesohor Angelina Sondakh. - [PP 103/2012, KPK Dibiarkan Tidak Mandiri Kelola SDM dan Penyidik](https://bsdrlawfirm.com/pp-1032012-kpk-dibiarkan-tidak-mandiri-kelola-sdm-dan-pendidik/): Oleh Bernad Simamora Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Desember 2012, meskipun baru diumumkan kepada publik 10 Desember 2012. - [Tewas Tertabrak Kereta Api, Ini Hasil Puslabfor Polri Terhadap Jasad AKBP Buddy](https://bsdrlawfirm.com/tewas-tertabrak-kereta-api-ini-hasil-puslabfor-polri-terhadap-jasad-akbp-buddy/): JAKARTA – Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri memastikan tidak menemukan adanya racun dalam tubuh AKBP Buddy Alfrits Towoliu selaku Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang tewas tertabrak kereta di Stasiun Jatinegara pada hari Sabtu, 29 April 2023. Tidak ditemukan juga kandungan obat-obatan terlarang dalam tubuh korban. “Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan enam barang […] Artikel Tewas Tertabrak Kereta Api, Ini Hasil Puslabfor Polri Terhadap Jasad AKBP Buddy pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Idham Kholik : Parpol Pemilu 2024 Belum Ajukan Bacaleg DPR](https://bsdrlawfirm.com/idham-kholik-parpol-pemilu-2024-belum-ajukan-bacaleg-dpr/): JAKARTA – Idham Kholik selaku Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 belum mengajukan bakal calon legislatif (bacaleg) dikarenakan tengah menyelesaikan persyaratannya. Salah satu persyaratannya yakni parpol wajib memasukkan data bacaleg ke situs Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Idham pun menjamin bahwa Silon berfungsi dengan baik. “KPU RI telah […] Artikel Idham Kholik : Parpol Pemilu 2024 Belum Ajukan Bacaleg DPR pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Partai Gerindra dan PKB Isyaratkan Tolak Koalisi Besar](https://bsdrlawfirm.com/partai-gerindra-dan-pkb-isyaratkan-tolak-koalisi-besar/): JAKARTA – Partai Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengisyaratkan untuk tidak mengikuti pembentukan koalisi besar. Wacana tersebut dinilai akan sulit dalam realisasinya karena butuh waktu yang lama karena harus menyamakan pandangan dari banyak pimpinan partai politik. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra mengatakan, wacana pembentukan koalisi besar memang […] Artikel Partai Gerindra dan PKB Isyaratkan Tolak Koalisi Besar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kejagung Tetapkan Dirut PT Waskita Karya sebagai Tersangka Dugaan Kasus Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tetapkan-dirut-pt-waskita-karya-sebagai-tersangka-dugaan-kasus-korupsi/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dan menetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Waskita Karya, DES, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. “Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap DES,” ujar Kepala Pusat Penerangan […] Artikel Kejagung Tetapkan Dirut PT Waskita Karya sebagai Tersangka Dugaan Kasus Korupsi pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [May Day Fiesta, Said Iqbal : 100.000 Orang akan Kepung Jakarta, akan ada Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/may-day-fiesta-said-iqbal-100-000-orang-akan-kepung-jakarta-akan-ada-capres-2024/): JAKARTA – Pada Senin, 01 Mei 2023 sebanyak 100.000 orang akan mengepung Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Peringatan Hari Buruh tersebut rencananya dihadiri oleh salah satu calon presiden (capres) 2024. Said Iqbal selaku Ketua Partai Buruh mengungkapkan, 100.000 buruh se-Jabodetabek nantinya berkumpul di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Mereka akan mengikuti kegiatan bertajuk May Day […] Artikel May Day Fiesta, Said Iqbal : 100.000 Orang akan Kepung Jakarta, akan ada Capres 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [DPR Minta Pemerintah dan Kepolisian Telusuri 20 WNI Diduga Korban Perdagangan Orang di Myanmar](https://bsdrlawfirm.com/dpr-minta-pemerintah-dan-kepolisian-telusuri-20-wni-diduga-korban-perdagangan-orang-di-myanmar/): JAKARTA – Puan Maharani selaku Ketua DPR RI meminta pemerintah dan aparat kepolisian segera menelusuri kebenaran informasi di media sosial, yang menyebutkan 20 WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. “Informasi ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai mereka diperbudak, apalagi mereka menyatakan disekap dan disiksa. Itu sudah merampas kemerdekaan seseorang. Menjadi tugas […] Artikel DPR Minta Pemerintah dan Kepolisian Telusuri 20 WNI Diduga Korban Perdagangan Orang di Myanmar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [AKBP Achiruddin Diduga Terima Gratifikasi dan TPPU](https://bsdrlawfirm.com/akbp-achiruddin-diduga-terima-gratifikasi-dan-tppu/): JAKARTA – AKBP Achiruddin selaku mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut seorang ayah dari Aditya Hasibuan pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral, diduga menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut mengatakan Achiruddin diduga menerima gratifikasi dari bisnis penimbunan solar yang dikelola […] Artikel AKBP Achiruddin Diduga Terima Gratifikasi dan TPPU pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Perempuan SH Diduga Pemicu Penganiayaan Anak AKBP Achiruddin Terhadap Korban KA](https://bsdrlawfirm.com/perempuan-sh-diduga-pemicu-penganiayaan-anak-akbp-achiruddin-terhadap-korban-ka/): JAKARTA – Perempuan berinisial SH diduga menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan anak dari AKBP Achiruddin terhadap Ken Admiral. Keduanya sempat membahas tentang SH melalui chatting hingga akhirnya peristiwa penganiayaan itu terjadi. Kombes Pol Sumaryono selaku Direktur Ditreskrimum Polda Sumut mengatakan, SH sebenarnya tidak berpacaran dengan Ken Admiral. Keduanya merupakan teman dekat. Namun, Ken […] Artikel Perempuan SH Diduga Pemicu Penganiayaan Anak AKBP Achiruddin Terhadap Korban KA pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Lina Mukherjee Ditetapkan sebagai Tersangka Penistaan Agama](https://bsdrlawfirm.com/lina-mukherjee-ditetapkan-sebagai-tersangka-penistaan-agama/): JAKARTA – Selebgram Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama karena mengucapkan bismillah saat makan olahan babi. Ia terancam hukuman enam tahun pidana penjara serta denda Rp1 miliar. Ancaman hukuman diberikan setelah penyidik Subdirektorat V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapatkan kecukupan barang bukti yang didukung keterangan beberapa orang saksi dan ahli. Kombes Pol Agung […] Artikel Lina Mukherjee Ditetapkan sebagai Tersangka Penistaan Agama pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Andi Pangerang Jalani Sidang Etik, Dicecarkan 38 Pertanyaan](https://bsdrlawfirm.com/andi-pangerang-jalani-sidang-etik-dicecarkan-38-pertanyaan/): JAKARTA – Andi Pangerang Hasanuddin (APH) dinyatakan melanggar kode etik ASN usai menjalani rangkaian klarifikasi dan sidang Majelis Etik ASN di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses klarifikasi dan sidang berlangsung selama kurang lebih enam jam dengan 38 pertanyaan yang dicecarkan kepada APH. “Sebanyak 38 pertanyaan telah disampaikan kepada APH dan dijawab relatif […] Artikel Andi Pangerang Jalani Sidang Etik, Dicecarkan 38 Pertanyaan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Polda Sumut Cek Gudang Solar Diduga Milik AKBP Achiruddin](https://bsdrlawfirm.com/polda-sumut-cek-gudang-solar-diduga-milik-akbp-achiruddin/): MEDAN – Kepolisian mendalami keberadaan dugaan gudang solar AKBP Achiruddin Hasibuan yang merupakan mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Dugaan gudang solar tersebut turut disorot setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan anak dari AKBP Achiruddin menjadi viral di media sosial. Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut mengatakan tim penyidik […] Artikel Polda Sumut Cek Gudang Solar Diduga Milik AKBP Achiruddin pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-blokir-rekening-akbp-achiruddin-hasibuan-dan-anaknya/): JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan. “Benar (rekening AKBP Achiruddin diblokir),” ujar Natsir Kongah selaku Kepala Biro Humas PPATK, Kamis (27/04/2023). Natsir mengatakan alasan pemblokiran rekening milik perwira menengah di Polda Sumatera Utara itu itu lantaran ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) “Ada indikasi tindak […] Artikel PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Ali Fikri : KPK Bebas dari Intervensi Partai Politik](https://bsdrlawfirm.com/ali-fikri-kpk-bebas-dari-intervensi-partai-politik/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk partai politik dalam penanganan perkara korupsi. KPK memastikan tidak membeda-bedakan latar belakang para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus rasuah. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menanggapi isu yang mengaitkan keberpihakan KPK pada sosok dan partai tertentu dalam Pilpres serta Pemilu 2024. […] Artikel Ali Fikri : KPK Bebas dari Intervensi Partai Politik pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Dradjad Wibowo Klaim Capres Ganjar Pranowo Menguat di PAN](https://bsdrlawfirm.com/dradjad-wibowo-klaim-capres-ganjar-pranowo-menguat-di-pan/): JAKARTA –  Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan mengumumkan capres yang didukung dalam waktu dekat. Dua nama yang muncul disebut Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. PAN menyerahkan keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung kepada Zulkifli Hasan sebagai ketua umum, sebagaimana amanat Rakernas PAN pada 2022. “Menurut AD/ART PAN, keputusan capres-cawapres dibuat dalam Rapat […] Artikel Dradjad Wibowo Klaim Capres Ganjar Pranowo Menguat di PAN pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Putusan Banding Kuatkan Putusan PN, AG Tetap Ditahan 3 Tahun 6 Bulan](https://bsdrlawfirm.com/putusan-banding-kuatkan-putusan-pn-ag-tetap-ditahan-3-tahun-6-bulan/): JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap mengenakan sanksi hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum AG (15) selama tiga tahun enam bulan tahanan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan bersama tersangka anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Mario Dandy Satriyo (20 tahun). “Menetapkan anak berada dalam tahanan,” ujar Budi Hapsari selaku hakim tunggal […] Artikel Putusan Banding Kuatkan Putusan PN, AG Tetap Ditahan 3 Tahun 6 Bulan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terkait Aliran Dana Korupsi Tanah Pulo Gebang, Politikus PDIP Cinta Mega Diperiksa KPK](https://bsdrlawfirm.com/terkait-aliran-dana-korupsi-tanah-pulo-gebang-politikus-pdip-cinta-mega-diperiksa-kpk-2/): JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Cinta Mega selaku politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Rabu (26/04/2023) kemarin. Cinta Mega diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Penyidik mendalami keterangan Cinta Mega soal aliran uang dalam dugaan korupsi tersebut. Tak hanya itu, […] Artikel Terkait Aliran Dana Korupsi Tanah Pulo Gebang, Politikus PDIP Cinta Mega Diperiksa KPK pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Buntut LHKPN Tidak Sesuai, Ketua DPP PSI Minta Polri Periksa AKBP Achiruddin](https://bsdrlawfirm.com/butut-lhkpn-tidak-sesuai-ketua-dpp-psi-minta-polri-periksa-akbp-achiruddin/): JAKARTA – Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh AKBP Achiruddin Hasibuan selaku putra perwira Polda Sumatra Utara (Sumut) terus menjadi sorotan publik. Apalagi, empat bulan belum tertangani, memberi sinyalemen buruk ke penegakan hukum. Kokok Herdhianto Dirgantoro selaku Ketua DPP PSI menyesalkan tindak kekerasan yang telah dilakukan ke korban KA. Padahal, belum hilang dari ingatan atas aksi […] Artikel Butut LHKPN Tidak Sesuai, Ketua DPP PSI Minta Polri Periksa AKBP Achiruddin pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Habib Aboe : PPP Dukung Capres Ganjar, PKS Tetap Fokus Menangkan Anies](https://bsdrlawfirm.com/habib-aboe-ppp-dukung-capres-ganjar-pks-tetap-fokus-menangkan-anies/): JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres). PKS bersama Koalisi Perubahan akan tetap fokus memenangkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. “Kita menghormati keputusan PPP yang menyatakan dukungan mereka untuk calon presiden Ganjar Pranowo. PKS mengedepankan proses demokrasi yang sehat dan menghargai keputusan […] Artikel Habib Aboe : PPP Dukung Capres Ganjar, PKS Tetap Fokus Menangkan Anies pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [BNNP Aceh : Perlu Penguat Kerja Sama Antarnegara Cegah Penyelundupan Narkotika](https://bsdrlawfirm.com/bnnp-aceh-perlu-penguat-kerja-sama-antarnegara-cegah-penyelundupan-narkotika/): BANDA ACEH – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menyatakan perlu penguatan kerja sama antarnegara guna mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba melalui provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Brigjen Pol Sukandar selaku Kepala BNNP Aceh mengatakan, Aceh termasuk pintu masuk narkoba jaringan internasional seperti dari Malaysia dan Thailand. “Dengan adanya penguatan kerja sama antarnegara tersebut dapat […] The post BNNP Aceh : Perlu Penguat Kerja Sama Antarnegara Cegah Penyelundupan Narkotika first appeared on Majalah Hukum. - [DPC Gerinda Solo : Wacana Prabowo jadi Cawapres Sangat Merugikan](https://bsdrlawfirm.com/dpc-gerinda-solo-wacana-prabowo-jadi-cawapres-sangat-merugikan/): SOLO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Solo menilai wacana Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden (cawapres) sangat merugikan. Pasalnya, amanat yang diberikan partai kepada Prabowo selama ini adalah menjadi calon presiden (capres). “Kita sangat dirugikan, karena banyak relawan, simpatisan, Masyarakat telepon saya ‘kenapa Pak Prabowo jadi cawapres, kan kemarin saya mendukung jadi […] The post DPC Gerinda Solo : Wacana Prabowo jadi Cawapres Sangat Merugikan first appeared on Majalah Hukum. - [Peneliti INSIS : Penunjukkan Puan Maharani sebagai Tim Pemenang Ganjar, Wujudkan Soliditas PDIP](https://bsdrlawfirm.com/peneliti-insis-penunjukkan-puan-maharani-sebagai-tim-pemenang-ganjar-wujudkan-soliditas-pdip/): JAKARTA – Dian Permata selaku Peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS) mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi kunci soliditas mesin partai. Penugasan Puan sebagai Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, bentuk Megawati ingin menunjukkan bahwa soliditas mesin partai merupakan kunci memenangi pemilu. Dian mengatakan, penunjukan Puan Maharani sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, merupakan wujud totalitas […] The post Peneliti INSIS : Penunjukkan Puan Maharani sebagai Tim Pemenang Ganjar, Wujudkan Soliditas PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [PPP Gelar Rapimnas Bahas Persiapan Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/ppp-gelar-rapimnas-bahas-persiapan-pemilu-2024/): JAKARTA – Hari ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Sleman, Yogyakarta. Rapat tersebut ditujukan untuk membahas persiapan Pemilu 2024. “Rapimnas membahas persiapan menghadapi pemilu dan menyikapi situasi politik terkini dan bagaimana langkah PPP ke depan terkait pesta demokrasi apakah itu pileg maupun pilpres mengingat waktunya bersamaan,” ujar Usman M Tokan […] The post PPP Gelar Rapimnas Bahas Persiapan Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Komentar Negatif, LBH Muhammadiyah Laporkan Eks LAPAN dan PNS BRIN ke Bareskrim](https://bsdrlawfirm.com/buntut-komentar-negatif-lbh-muhammadiyah-laporkan-eks-lapan-dan-pns-brin-ke-bareskrim/): JAKARTA – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melaporkan mantan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin dan PNS BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang berkomentar bernada negatif tentang Muhammadiyah di medsos. Ewi selaku Kepala Divisi Litigasi bersama tim LBH Muhammadiyah melayangkan laporan tersebut. Ewi tiba di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan membawa sebundel dokumen, Ewi […] The post Buntut Komentar Negatif, LBH Muhammadiyah Laporkan Eks LAPAN dan PNS BRIN ke Bareskrim first appeared on Majalah Hukum. - [Denny Indrayana : Keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024, Ancaman bagi Demokrasi Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/denny-indrayana-keterlibatan-jokowi-dalam-pilpres-2024-ancaman-bagi-demokrasi-indonesia/): JAKARTA – Denny Indrayana selaku Guru Besar Hukum Tata Negara UGM mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan kerja politik untuk ikut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan pasangan yang didukung bisa menang dalam kompetisi Pilpres 2024. Menurut Denny, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres […] The post Denny Indrayana : Keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024, Ancaman bagi Demokrasi Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Kemkes : Perlu Pasal Perlindungan Hukum untuk Tenaga Kesehatan dalam RUU Kesehatan](https://bsdrlawfirm.com/kemkes-perlu-pasal-perlindungan-hukum-untuk-tenaga-kesehatan-dalam-ruu-kesehatan/): JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengusulkan tambahan pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Usulan tersebut dilakukan karena dinilai belum ada tambahan perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam undang-undang yang berlaku saat ini memang perlindungan hukum untuk dokter, […] The post Kemkes : Perlu Pasal Perlindungan Hukum untuk Tenaga Kesehatan dalam RUU Kesehatan first appeared on Majalah Hukum. - [Pamer Barang Mewah, Kemenkumham Periksa Sipir di Lampung](https://bsdrlawfirm.com/pamer-barang-mewah-kemenkumham-periksa-sipir-di-lampung/): JAKARTA – Dhawank Delvi seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, ditarik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Lampung usai fotonya viral melakukan pamer barang mewah di media sosial (medsos). Dia pun bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Info dari Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkumham Lampung yang bersangkutan (Dhawank Delvi) ditarik ke kanwil untuk menjalani […] The post Pamer Barang Mewah, Kemenkumham Periksa Sipir di Lampung first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Bakal Selidiki Ancaman Peneliti BRIN ke Muhammadiyah](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-bakal-selidiki-ancaman-peneliti-brin-ke-muhammadiyah/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim bakal menyelidiki pernyataan berisi ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin kepada warga Muhammadiyah. “Sedang kita profiling terkait pernyataan tersebut, untuk ditindaklanjuti,” ujar Brigjen Adi Vivid selaku Dirtipidsiber Bareskrim Polri saat dikonfirmasi, Senin (24/04/2023). Kendati demikian, Andi belum mau berbicara banyak ihwal kasus ini. […] The post Bareskrim Bakal Selidiki Ancaman Peneliti BRIN ke Muhammadiyah first appeared on Majalah Hukum. - [Begini Kisaran Umum Tarif Jasa Hukum Advokat](https://bsdrlawfirm.com/begini-kisaran-umum-tarif-jasa-hukum-advokat/): Setiap orang yang memiliki masalah hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat atau pengacara. Biaya atau tarif sewa pengacara pada kasus pidana maupun perdata biasanya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara pihak advokat dengan klien, rata-rata jutaan rupiah per kasus. Tarif yang dikenakan oleh masing-masing lawyer dalam mengurus sebuah kasus bisa saja berbeda-beda. Walau […] The post Begini Kisaran Umum Tarif Jasa Hukum Advokat first appeared on Majalah Hukum. - [Perlu Sekali Kehati-Hatian Dalam Memilih Advokat/Pengacara](https://bsdrlawfirm.com/perlu-sekali-kehati-hatian-dalam-memilih-advokat-pengacara-2/): Setiap orang tentu saja tidak ingin bersinggungan dengan masalah hukum. Namun, adakalanya hal itu terpaksa dialami, dan tidak bisa dihindari. Selain karena awam hukum, ketidaksiapan dalam menghadapi persoalan hukum, mengharuskan kita untuk mencari bantuan kepada pihak yang mengerti seperti pengacara/advokat atau konsultan hukum. Sayangnya, tidak semua konsultan hukum mampu membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. […] The post Perlu Sekali Kehati-Hatian Dalam Memilih Advokat/Pengacara first appeared on indikasi.id. - [Perlu Sekali Kehati-Hatian Dalam Memilih Advokat/Pengacara](https://bsdrlawfirm.com/perlu-sekali-kehati-hatian-dalam-memilih-advokat-pengacara/): Setiap orang tentu saja tidak ingin bersinggungan dengan masalah hukum. Namun, adakalanya hal itu terpaksa dialami, dan tidak bisa dihindari. Selain karena awam hukum, ketidaksiapan dalam menghadapi persoalan hukum, mengharuskan kita untuk mencari bantuan kepada pihak yang mengerti seperti pengacara/advokat atau konsultan hukum. Sayangnya, tidak semua konsultan hukum mampu membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. […] The post Perlu Sekali Kehati-Hatian Dalam Memilih Advokat/Pengacara first appeared on Majalah Hukum. - [PT Pos Indonesia Salurkan Bansos dari Pemerintah](https://bsdrlawfirm.com/pt-pos-indonesia-salurkan-bansos-dari-pemerintah/): JAKARTA – PT Pos Indonesia kembali mendapatkan amanah untuk penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bantuan dari pemerintah pusat berupa PKH dan BPNT Triwulan Pertama di tahun 2023. Sedangkan bantuan tunai daerah, salah satunya berupa BLT tunai bagi hasil cukai hasil tembakau. “Penyaluran ini kita berikan langsung pada penerima, kemudian keluarga penerima […] The post PT Pos Indonesia Salurkan Bansos dari Pemerintah first appeared on Majalah Hukum. - [Pengamat Hukum Pidana : Jaksa Harus Ajukan Banding Terkait Memori Banding Anak AG](https://bsdrlawfirm.com/pengamat-hukum-pidana-jaksa-harus-ajukan-banding-terkait-memori-banding-anak-ag/): JAKARTA – Hibnu Nugroho selaku pengamat hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, mengatakan Jaksa dalam perkara AG, terpidana kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario, memang harus mengajukan banding. Hal ini agar Jaksa bisa menyanggah memori banding yang diajukan kuasa hukum AG. “Jaksa mengimbangi banding yang dilakukan penasihat hukum AG. Karena mereka mengajukan banding maka Jaksa mengimbanginya,” […] The post Pengamat Hukum Pidana : Jaksa Harus Ajukan Banding Terkait Memori Banding Anak AG first appeared on Majalah Hukum. - [Novel Baswedan : Ada Ketakutan Firli Terhadap Proses Hukum yang sedang Berjalan](https://bsdrlawfirm.com/novel-baswedan-ada-ketakutan-firli-terhadap-proses-hukum-yang-sedang-berjalan/): JAKARTA – Novel Baswedan selaku mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketakutan terhadap proses hukum di balik sowan Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. “Saya yakin bahwa sowan Firli kepada Kapolri tersebut menunjukkan Firli ketakutan karena kejahatannya yang sedang diproses oleh Polri atas laporan banyak pihak,” […] The post Novel Baswedan : Ada Ketakutan Firli Terhadap Proses Hukum yang sedang Berjalan first appeared on Majalah Hukum. - [Effendi Syahputra : Perampasan Aset Hasil Korupsi perlu Disahkan](https://bsdrlawfirm.com/effendi-syahputra-perampasan-aset-hasil-korupsi-perlu-disahkan/): JAKARTA – Effendi Syahputra selaku Ketua Umum DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Pemerintah yang mendorong DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, Pemuda Perindo memandang pergeseran penindakan kasus korupsi dari efek jera ke arah pemaksimalan pengembalian kerugian negara berupa perampasan hasil tindak pidana korupsi, perlu dilakukan. “Ini agar penegakan hukum dalam […] The post Effendi Syahputra : Perampasan Aset Hasil Korupsi perlu Disahkan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Adanya Pihak Berupaya Hilangkan Bukti Kasus Wali Kota Bandung](https://bsdrlawfirm.com/kpk-adanya-pihak-berupaya-hilangkan-bukti-kasus-wali-kota-bandung/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pihak tertentu yang diduga akan menghalangi proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pada proyek Bandung Smart City dengan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana (YM). KPK mengantongi informasi mengenai adanya pihak yang sengaja ingin menghalang-halangi proses penyidikan kasus tersebut. Adapun upaya merintangi penyidikan itu dengan cara ingin […] The post KPK : Adanya Pihak Berupaya Hilangkan Bukti Kasus Wali Kota Bandung first appeared on Majalah Hukum. - [Viral Pamer Harta, KPK Pantau LHKPN Kadinkes Lampung](https://bsdrlawfirm.com/viral-pamer-harta-kpk-pantau-lhkpn-kadinkes-lampung/): JAKARTA – Reihana selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul perilaku pamer harta yang dilakukan Reihana lewat dunia maya kian menyita perhatian publik. KPK tak tinggal diam setelah gaya hidup hedon Reihana mencuat ke permukaan. Apalagi Reihana sempat memamerkan koleksi mobil mewah. Sehingga KPK mendalami […] The post Viral Pamer Harta, KPK Pantau LHKPN Kadinkes Lampung first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP : Megawati Persiapkan Capres yang Kokoh Secara Ideologi](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-megawati-persiapkan-capres-yang-kokoh-secara-ideologi/): JAKARTA  – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempersiapkan calon presiden (capres) yang kokoh secara ideologi dan merupakan pemimpin yang visioner. “Yang dicari oleh Bu Megawati dan dipersiapkan oleh Bu Mega itu pemimpin yang kokoh secara ideologi, pemimpin yang visioner, pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang punya […] The post Sekjen PDIP : Megawati Persiapkan Capres yang Kokoh Secara Ideologi first appeared on Majalah Hukum. - [Terjerat OTT Suap, Walkot Bandung Tak Dapat Bantuan Hukum Dari Pemkot Bandung](https://bsdrlawfirm.com/terjerat-ott-suap-walkot-bandung-tak-dapat-bantuan-hukum-dari-pemkot-bandung/): JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada wali kota Bandung non-aktif Yana Mulyana, Kadishub Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dishub Khairur Rijal. Mereka ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan internet. Ema Sumarna selaku Plh Wali Kota Bandung mengatakan Pemkot Bandung tidak akan memberikan pendampingan hukum […] The post Terjerat OTT Suap, Walkot Bandung Tak Dapat Bantuan Hukum Dari Pemkot Bandung first appeared on Majalah Hukum. - [Tewasnya Anggota TNI, Komnas HAM Dukung Penegak Hukum Bagi Pelaku Kekerasan di Papua](https://bsdrlawfirm.com/tewasnya-anggota-tni-komnas-ham-dukung-penegak-hukum-bagi-pelaku-kekerasan-di-papua/): JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan di Bumi Cendrawasih. Hal ini menyangkut perkembangan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Phillip Marthen dan informasi peningkatan operasi TNI di daerah rawan konflik di Papua menjadi siaga tempur darat. Komnas HAM menyampaikan turut berduka cita atas korban jiwa dan luka […] The post Tewasnya Anggota TNI, Komnas HAM Dukung Penegak Hukum Bagi Pelaku Kekerasan di Papua first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Mahfud MD Terkait Tawaran PKS Jadi Pasangan Anies](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-mahfud-md-terkait-tawaran-pks-jadi-pasangan-anies/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) enggan menjawab tawaran menjadi bakal cawapres Anies Baswedan di pemilu presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pertemuan dirinya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pada Sabtu 15 April 2023 lalu. “Terkait pasangan capres-cawapres rasanya itu hanya pembicaraan […] The post Tanggapan Mahfud MD Terkait Tawaran PKS Jadi Pasangan Anies first appeared on Majalah Hukum. - [Komunikasi dengan Plh Dirjen Minerba, ICW Laporkan Johanis Tanak ke Dewas](https://bsdrlawfirm.com/komunikasi-dengan-plh-dirjen-minerba-icw-laporkan-johanis-tanak-ke-dewas/): JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Johanis Tanak selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas (Dewas). Aduan tersebut disampaikan buntut beredarnya percakapan Johanis dengan Idris Froyoto selaku Plh Dirjen Minerba Sihite di media sosial beberapa waktu lalu. Lalola Easter selaku Kepala Divisi Hukum ICW mengatakan, pihaknya melaporkan dua hal. Selain percakapan […] The post Komunikasi dengan Plh Dirjen Minerba, ICW Laporkan Johanis Tanak ke Dewas first appeared on Majalah Hukum. - [Ketua DPP PSI : Hakim Jalankan Prosedur, Mengapai KPAI Bersikap Demikian?](https://bsdrlawfirm.com/ketua-dpp-psi-hakim-jalankan-prosedur-mengapai-kpai-bersikap-demikian/): JAKARTA – Kokok Dirgantoro selaku Ketua DPP PSI sesalkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa hakim tunggal, Sri Wahyuni Batubara, dalam kasus penganiayaan David untuk tersangka anak AG. Sri sendiri sebagai hakim tunggal memutus AG bersalah dengan vonis 3,5 tahun penjara. KPAI malah menduga Sri Wahyuni melakukan pelanggaran kode […] The post Ketua DPP PSI : Hakim Jalankan Prosedur, Mengapai KPAI Bersikap Demikian? first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Geledah 3 Lokasi Berkaitan Kasus Suap Wali Kota Bandung, Dokumen Disita](https://bsdrlawfirm.com/kpk-geledah-3-lokasi-berkaitan-kasus-suap-wali-kota-bandung-dokumen-disita/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan Penggeledahan di tiga lokasi berbeda di daerah Bandung dan Jakarta Barat pada Senin, 17 April 2023. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana (YM). Tiga lokasi yang digeledah adalah Balai Kota Bandung; Kantor Dishub Kota Bandung; serta Kantor PT Sarana Mitra Adiguna (PT […] The post KPK Geledah 3 Lokasi Berkaitan Kasus Suap Wali Kota Bandung, Dokumen Disita first appeared on Majalah Hukum. - [DPO Anggota DPRD Tanjungbalai Akhirnya Ditahan Kasus Narkoba](https://bsdrlawfirm.com/dpo-anggota-dprd-tanjungbalai-akhirnya-ditahan-kasus-narkoba/): MEDAN – Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut akhirnya melakukan penahanan terhadap Mukmin Mulyadi selaku anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Mukmin Mulyadi sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena diduga terlibat kasus narkoba dalam penjualan 2.000 butir pil ekstasi. Kombes Pol Yemi Mandagi selaku Direktur Resnarkoba Polda Sumut mengatakan, Mukmin Mulyadi ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Sumut […] The post DPO Anggota DPRD Tanjungbalai Akhirnya Ditahan Kasus Narkoba first appeared on Majalah Hukum. - [Partai Prima Akan Ajukan Kasasi Jika Gagal Ikut Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/partai-prima-akan-ajukan-kasasi-jika-gagal-ikut-pemilu-2024/): JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) bakal menempuh sejumlah langkah hukum apabila KPU RI kembali menyatakan partai baru itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Salah satu langkah hukum yang akan ditempuh adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan penundaan Pemilu 2024 yang sudah dianulir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Agus Jabo Priyono selaku […] The post Partai Prima Akan Ajukan Kasasi Jika Gagal Ikut Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Gratifikasi TPPU, KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp.10 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-gratifikasi-tppu-kpk-sita-aset-ricky-ham-pagawak-senilai-rp-10-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah nonaktif senilai Rp10 miliar terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Aset tersebut berupa dua unit mobil serta empat bidang tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri tiga homestay dan satu rumah tinggal itu berada di […] The post Dugaan Gratifikasi TPPU, KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp.10 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Surpres RUU Perampasan Aset Segera Diteken Jokowi Setelah Lebaran](https://bsdrlawfirm.com/surpres-ruu-perampasan-aset-segera-diteken-jokowi-setelah-lebaran/): JAKARTA – Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika tidak ada kendala, Surpres akan ditandatangani setelah Idulfitri 1444H. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, naskah akademik RUU Perampasan Aset telah hampir rampung. Selanjutnya, pemerintah bakal melayangkan Surpres RUU Perampasan […] The post Surpres RUU Perampasan Aset Segera Diteken Jokowi Setelah Lebaran first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pemberi Suap Lukas Enembe, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pemberi-suap-lukas-enembe-kpk-tetapkan-2-tersangka-baru/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua tersangka baru pemberi suap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Lembaga antirasuah itu menyatakan mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penetapan dua tersangka baru tersebut. “Setelah menemukan kecukupan alat bukti pada proses penyidikan dengan tersangka LE (Lukas Enembe). Saat ini KPK kembali menetapkan dua orang tersangka pemberi […] The post Kasus Pemberi Suap Lukas Enembe, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru first appeared on Majalah Hukum. - [Dirjen HAM : Setiap Orang Bebas Berpendapat, Kritik Bima Dijamin Konstitusi](https://bsdrlawfirm.com/dirjen-ham-setiap-orang-bebas-berpendapat-kritik-bima-dijamin-konstitusi/): JAKARTA – Dhahana Putra selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM menyayangkan langkah Arinal Djunaidi selaku Gubernur Lampung yang memilih jalur hukum dalam menyikapi TikToker Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung. Dhahana menilai konten yang disebarkan Bima di media sosial terkait kondisi infrastruktur Lampung masih termasuk kategori kritik […] The post Dirjen HAM : Setiap Orang Bebas Berpendapat, Kritik Bima Dijamin Konstitusi first appeared on Majalah Hukum. - [Lukas Enembe Diduga Sengaja Samarkan Aset Korupsi Gunakan Identitas Orang Lain](https://bsdrlawfirm.com/lukas-enembe-diduga-sengaja-samarkan-aset-korupsi-gunakan-identitas-orang-lain/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Lukas Enembe selaku Gubernur Papua nonaktif sengaja menyamarkan aset hasil korupsi dengan menggunakan identitas orang lain. Hal tersebut telah didalami penyidik KPK lewat pemeriksaan terhadap lima orang saksi pada Jumat 14 April 2023. “Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset-aset dari tersangka […] The post Lukas Enembe Diduga Sengaja Samarkan Aset Korupsi Gunakan Identitas Orang Lain first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Senpi Ilegal, Bareskrim Tetapkan Dito Mahendra Sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-senpi-ilegal-bareskrim-tetapkan-dito-mahendra-sebagai-tersangka/): JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan Pengusaha Dito Mahendra sebagai tersangka terkait dugaan senjata api (senpi) ilegal. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dito tercatat sudah dua kali mangkir panggil pemeriksaan di Bareskrim. “Peserta gelar sepakat menaikan status Dito Mahendra dari saksi menjadi tersangka,” ujar Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Dir Tipidum Bareskrim Polri saat dikonfirmasi MPI, Jakarta, Senin […] The post Dugaan Senpi Ilegal, Bareskrim Tetapkan Dito Mahendra Sebagai Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Terkait Kasus Korupsi Paket E-KTP, KPK Panggil 2 Direksi Perusahaan Swasta](https://bsdrlawfirm.com/terkait-kasus-korupsi-paket-e-ktp-kpk-panggil-2-direksi-perusahaan-swasta/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua direksi perusahaan swasta untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP) pada hari ini Senin, 17 April 2023. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menjelaskan, dua saksi yang diperiksa ialah Indarto S Budiarto selaku Direktur Asset […] The post Terkait Kasus Korupsi Paket E-KTP, KPK Panggil 2 Direksi Perusahaan Swasta first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim PN Semarang Tolak Permohonan Praperadilan MAKI Terkait 5 Polisi Calo Bintara Polda Jateng](https://bsdrlawfirm.com/hakim-pn-semarang-tolak-permohonan-praperadilan-maki-terkait-5-polisi-calo-bintara-polda-jateng/): JAKARTA – Hakim PN Semarang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penanganan pidana terhadap lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri Tahun 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah. Kairul Saleh selaku hakim tunggal dalam sidang praperadilan tersebut mengatakan, penolakan itu karena pemohon tidak mampu menunjukkan bukti nomor surat penghentian perkara […] The post Hakim PN Semarang Tolak Permohonan Praperadilan MAKI Terkait 5 Polisi Calo Bintara Polda Jateng first appeared on Majalah Hukum. - [Bantah Disebut Terima Pesanan Gugat Penundaan Pemilu 2024, Partai Berkarya : Kami Hanya Ingin Jadi Peserta Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/bantah-disebut-terima-pesanan-gugat-penundaan-pemilu-2024-partai-berkarya-kami-hanya-ingin-jadi-peserta-pemilu-2024/): JAKARTA – Partai Berkarya tidak terima jika gugatan melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan Pemilu Serentak 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) disebut pesanan pihak tertentu. Berkarya menegaskan, gugatan tersebut usaha memperoleh hak konstitusional agar bisa menjadi peserta Pemilu 2024. “Kita pastikan tidak ada (pesanan pihak tertentu), kita cuma ingin menjadi Peserta […] The post Bantah Disebut Terima Pesanan Gugat Penundaan Pemilu 2024, Partai Berkarya : Kami Hanya Ingin Jadi Peserta Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Keluarga David Tuntut Ganti Rugi Biaya Perawatan Nyaris Rp.2 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/keluarga-david-tuntut-ganti-rugi-biaya-perawatan-nyaris-rp-2-miliar/): JAKARTA – Kuasa hukum keluarga David Ozora mengatakan akan menempuh upaya hukum guna menuntut ganti rugi biaya perawatan hingga pemulihan David usai dianiaya Mario Dandy. Mellisa Anggraini selaku pengacara keluarga David mengatakan, upaya hukum akan ditempuh setelah putusan sudah dijatuhkan terhadap semua pelaku. “Terkait biaya ganti rugi dan sebagainya, tentu itu nanti kita akan sampai […] The post Keluarga David Tuntut Ganti Rugi Biaya Perawatan Nyaris Rp.2 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Wali Kota Bandung di Rutan KPK](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-wali-kota-bandung-di-rutan-kpk/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana selama 20 hari ke depan. Nurul Ghufron selaku Ketua KPK menyebut Yana akan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK pada gedung Merah Putih, terhitung sejak 15 April hingga 4 Mei 2023. Adapun Yana sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK kemudian […] The post KPK Tahan Wali Kota Bandung di Rutan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tak Mau Gegabah Terkait Bupati Meranti Gadaikan Kantornya Rp.100 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tak-mau-gegabah-terkait-bupati-meranti-gadaikan-kantornya-rp-100-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang diduga menggadaikan Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau senilai Rp100 miliar ke Bank Riau Kepri pada 2022. KPK pun tak mau gegabah menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana dari langkah Adil tersebut. “Kami tidak akan gegabah untuk mengatakan […] The post KPK Tak Mau Gegabah Terkait Bupati Meranti Gadaikan Kantornya Rp.100 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Hakim Agung, Gayus : Perampasan Aset Harus Izin Pengadilan](https://bsdrlawfirm.com/eks-hakim-agung-gayus-perampasan-aset-harus-izin-pengadilan/): JAKARTA – Gayus Lumbun selaku Mantan Hakim Agung mengatakan, kunci dari perampasan aset tetap berada di penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung maupun Kepolisian. Harusnya penegak hukum yang melaksanakan perampasan aset. Gayus mengatakan, keberadaan UU Perampasan Aset sangat dibutuhkan. Pelaku kejahatan tidak jera dengan hukuman badan saja jika tidak disertai penyitaan asetnya. Menurut Gayus, dalam […] The post Eks Hakim Agung, Gayus : Perampasan Aset Harus Izin Pengadilan first appeared on Majalah Hukum. - [OTT Wali Kota Bandung Terkait Program Bandung Smart City](https://bsdrlawfirm.com/ott-wali-kota-bandung-terkait-program-bandung-smart-city/): JAKARTA – Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap program Bandung Smart City. Berdasarkan keterangan KPK, Yana diduga menerima hadiah terkait janji penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet. Melansir situs resmi Kota Bandung, ide Smart City di Bandung dicetuskan Ridwan Kamil (RK) […] The post OTT Wali Kota Bandung Terkait Program Bandung Smart City first appeared on Majalah Hukum. - [Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Ngurah Rai Bali Deportasi WNA Ukraina](https://bsdrlawfirm.com/langgar-izin-tinggal-imigrasi-ngurah-rai-bali-deportasi-wna-ukraina/): DENPASAR – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Ukraina yang menyalahgunakan izin tinggal karena selama di Pulau Dewata bekerja sebagai seorang fotografer. “Kami deportasi dan namanya sudah dicantumkan dalam daftar penangkalan,” ujar Sugito selaku Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Kelas I Khusus Ngurah Rai, Sabtu (15/04/2023). WNA Ukraina […] The post Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Ngurah Rai Bali Deportasi WNA Ukraina first appeared on Majalah Hukum. - [JPPR : Bawaslu Tak Tindak Tegas Pelanggaran Alat Peraga Parpol](https://bsdrlawfirm.com/jppr-bawaslu-tak-tindak-tegas-pelanggaran-alat-peraga-parpol/): JAKARTA – Sebuah lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu RI, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengkritik Bawaslu RI karena tidak menindak alat peraga partai politik yang melanggar ketentuan. Pasalnya, JPPR menemukan ratusan alat peraga yang melanggar ketentuan pemilu bertebaran di belasan provinsi. Aji Pangestu selaku Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR mengatakan, pihaknya menemukan […] The post JPPR : Bawaslu Tak Tindak Tegas Pelanggaran Alat Peraga Parpol first appeared on Majalah Hukum. - [Partai Republik Gugat KPU dan Bawaslu Lantaran Tidak Lolos Peserta Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/partai-republik-gugat-kpu-dan-bawaslu-lantaran-tidak-lolos-peserta-pemilu-2024/): JAKARTA – Partai Republik menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Hal ini terjadi usai Partai Republik dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Gugatan tersebut teregister dengan perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PNJkt.Pst. Gugatan didaftarkan pada Kamis 13 April 2023, dengan penggugat Asngari selaku Ketua Umum Partai […] The post Partai Republik Gugat KPU dan Bawaslu Lantaran Tidak Lolos Peserta Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Tiktoker Kritik Pemerintah Lampung, Hotman Paris : Ada Masalah Apa? DM Saya](https://bsdrlawfirm.com/tiktoker-kritik-pemerintah-lampung-hotman-paris-ada-masalah-apa-dm-saya/): JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap untuk membantu Bima Yudho Saputro apabila permasalahan dengan pemerintah Lampung dibawa ke jalur hukum. Hotman meminta Bima, sang pemilik akun TikTok Awbimax Reborn sekaligus sosok pemuda yang mengkritik pembangunan di Lampung untuk segera menghubunginya melalui direct message (DM) Instagram. Sebagaimana diketahui Bima menjadi sosok yang disorot […] The post Tiktoker Kritik Pemerintah Lampung, Hotman Paris : Ada Masalah Apa? DM Saya first appeared on Majalah Hukum. - [PNS/Pejabat Tidak Lapor LHKPN Tidak Dipidana, Diberi Sanksi Potongan 25%](https://bsdrlawfirm.com/pns-pejabat-tidak-lapor-lhkpn-tidak-dipidana-diberi-sanksi-potongan-25/): Majalahukum.com — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu upaya di Indonesia, untuk mencegah terjadinya korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara. Namun, apabila PNS atau pejabat negara tidak melaporkan harta kekayaannya, maka hanya mendapatkan sanksi […] The post PNS/Pejabat Tidak Lapor LHKPN Tidak Dipidana, Diberi Sanksi Potongan 25% first appeared on Majalah Hukum. - [Terjaring OTT, Yana Mulyana Punya Harta Rp.8,5 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/terjaring-ott-yana-mulyana-punya-harta-rp-85-miliar/): JAKARTA – Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung tercatat memiliki harta sebesar Rp.8,5 miliar. Berdasarkan data terakhir yang disampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Januari 2023, nilai terbesar dari jumlah itu berasal dari aset tanah dan bangunan. Jumlah tersebut naik Rp.2,8 miliar dari yang dilaporkan Yana pada 2019. Dalam laman elhkpn.kpk.go.id, […] The post Terjaring OTT, Yana Mulyana Punya Harta Rp.8,5 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [KPK OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Bandung](https://bsdrlawfirm.com/kpk-ott-wali-kota-bandung-yana-mulyana-di-bandung/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yana Mulyana (YM) selaku Wali Kota Bandung di Bandung, Jawa Barat. “Betul, KPK pada Jumat (14/04/2023), telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi, satu di antaranya wali kota,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK saat […] The post KPK OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Bandung first appeared on Majalah Hukum. - [Gunakan Art of War, Seni Berperang Sun Tzu.](https://bsdrlawfirm.com/gunakan-art-of-war-seni-berperang-sun-tzu/): Sun Tzu (tahun 400-320 Sebelum Masehi) diyakini sebagai penulis Art of War (Seni Perang) sebuah karya militer klasik tertua dalam literatur Cina. Banyak yang dapat diadaptasikan dan diterapkan dalam bisnis, politik, meraih kemenangan, bahkan untuk sukses dalam studi. Art of War diperkenalkan di Jepang sekitar tahun 716-735 Masehi, dan seribu tahun kemudian muncul di Eropa, […] - [Dapatkah PPJB Dijadikan Sebagai Alat Bukti?](https://bsdrlawfirm.com/dapatkah-ppjb-dijadikan-sebagai-alat-bukti/): Pertanyaan: Akta perjanjian perikatan jual beli tanah antara si A (penjual) dan si B (pembeli) dibuat di hadapan notaris tahun 2001. Dapatkah PPJB dijadikan alat bukti gugatan di Pengadilan? Dapatkah menjadi alat bukti setelah 10 tahun kemudian untuk menggugat pihak pihak di luar yang namanya tidak tercantum dalam PPJB, serta digabung dengan pihak A (pihak […] - [Bisakah Menjual Tanah Atas Dasar PPJB?](https://bsdrlawfirm.com/bisakah-menjual-tanah-atas-dasar-ppjb/): Pertanyaan: Saya mau jual rumah, tapi masih PPJB Lunas, tapi sampai sekarang belum melakukan AJB karena belum bayar pajaknya, dan kebetulan ada yang mau beli rumah itu. Apakah saya harus melakukan balik nama terlebih dahulu atas nama saya sendiri, baru melakukan penjualan ke pihak lain, atau saya bisa langsung melakukan penjualan? Jawaban: Unsur penting perjanjian […] - [KemenPPPA Menyayangkan Bocornya Hubungan Intim Anak AG](https://bsdrlawfirm.com/kemenpppa-menyayangkan-bocornya-hubungan-intim-anak-ag/): JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyayangkan terbongkarnya informasi hubungan intim yang dilakukan AG (15 tahun) dalam sidang vonis kasus penganiayaan terhadap David (17 tahun). KemenPPPA memandang persidangan mestinya bukan menjadi sarana menjatuhkan harga diri AG yang masih berstatus anak. AG kini makin menjadi bahan hujatan warganet menyusul terbongkarnya isi sidang soal […] The post KemenPPPA Menyayangkan Bocornya Hubungan Intim Anak AG first appeared on Majalah Hukum. - [Polisi Tengah Mendalami Kasus Dua Perempuan yang Diduga Alami Persekusi Oleh Pemuda Tidak Dikenal](https://bsdrlawfirm.com/polisi-tengah-mendalami-kasus-dua-perempuan-yang-diduga-alami-persekusi-oleh-pemuda-tidak-dikenal/): Padang, Indikasi.id – Dua perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) diduga mengalami persekusi dari sekelompok pemuda pada Sabtu (8/4) malam sekitar pukul 23.30 WIB. Dua perempuan tersebut ditelanjangi lalu diceburkan ke laut hingga videonya viral di media sosial. Peristiwa bermula saat korban yang tengah bersantai di salah satu kafe yang memiliki fasilitas karaoke […] The post Polisi Tengah Mendalami Kasus Dua Perempuan yang Diduga Alami Persekusi Oleh Pemuda Tidak Dikenal first appeared on indikasi.id. - [Restui Cawapres Anies dari NU atau Muhammadiyah, JK : Penuhi 2 Syarat Ini](https://bsdrlawfirm.com/restui-cawapres-anies-dari-nu-atau-muhammadiyah-jk-penuhi-2-syarat-ini/): JAKARTA – Jusuf Kalla ( JK ) selaku mantan Wakil Presiden mengusulkan dua kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Salah satunya, figur cawapres pendamping Anies harus bisa menambah perolehan suara di Pilpres 2024. “Ya saya pernah jadi wakil presiden, itu harus calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk presiden, harus punya modal […] The post Restui Cawapres Anies dari NU atau Muhammadiyah, JK : Penuhi 2 Syarat Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Airlangga Hartarto Akui Koalisi Besar Akan Siapkan RPJP 2025-2045](https://bsdrlawfirm.com/airlangga-hartarto-akui-koalisi-besar-akan-siapkan-rpjp-2025-2045/): JAKARTA – Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar mengakui dalam jangka pendek Koalisi Besar akan menyiapkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 untuk Indonesia. Menurut Airlangga, RPJP akan dimasukkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama-sama. Ketum Golkar mengatakan RPJP merupakan rencana pembangunan yang akan sesuai dengan visi kenegaraan. Visi inilah yang penting dibahas […] The post Airlangga Hartarto Akui Koalisi Besar Akan Siapkan RPJP 2025-2045 first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Jokowi Terkait KPK OTT Proyek Kereta Api](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-jokowi-terkait-kpk-ott-proyek-kereta-api/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo buka suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek pemeliharaan jalur kereta api yang ia resmikan. Jokowi mengatakan pemerintah selalu melakukan pengawasan di lapangan. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi. “Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu […] The post Tanggapan Jokowi Terkait KPK OTT Proyek Kereta Api first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Bea Cukai Bantah Terhadap Pemerasan Turis Taiwan](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-bea-cukai-bantah-terhadap-pemerasan-turis-taiwan-2/): JAKARTA – Bea Cukai Indonesia menjadi sorotan media asing atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum petugas bea cukai terhadap turis asal Taiwan yang diduga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hatta Wardhana selaku Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai mengaku telah melakukan penelusuran terkait informasi turis Taiwan yang diminta membayar sejumlah uang […] The post Penjelasan Bea Cukai Bantah Terhadap Pemerasan Turis Taiwan first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Bea Cukai Bantah Terhadap Pemerasan Turis Taiwan](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-bea-cukai-bantah-terhadap-pemerasan-turis-taiwan/): JAKARTA – Bea Cukai Indonesia menjadi sorotan media asing atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum petugas bea cukai terhadap turis asal Taiwan yang diduga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hatta Wardhana selaku Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai mengaku telah melakukan penelusuran terkait informasi turis Taiwan yang diminta membayar sejumlah uang […] The post Penjelasan Bea Cukai Bantah Terhadap Pemerasan Turis Taiwan first appeared on Majalah Hukum. - [Simpatisan Panjat Pagar, Tidak Terima Walkot Makassar Diperiksa Terkait Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/simpatisan-panjat-pagar-tidak-terima-walkot-makassar-diperiksa-terkait-korupsi/): MAKASSAR – Mohammad Ramdhan Pomanto salah satu simpatisan Wali Kota Makassar nekat memanjat pagar kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Mereka tak terima Ramdhan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ramdhan tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi PDAM Makassar yakni, penggunaan anggaran tantiem dan bonus […] The post Simpatisan Panjat Pagar, Tidak Terima Walkot Makassar Diperiksa Terkait Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Demokrat Minta PKN dan Kubu Moeldoko Stop Adu Domba](https://bsdrlawfirm.com/demokrat-minta-pkn-dan-kubu-moeldoko-stop-adu-domba/): JAKARTA – Partai Demokrat meminta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan kubu Moeldoko menyetop adu domba antara Partai Demokrat dengan Anas Urbaningrum. Demokrat mengklaim tidak punya masalah dengan Anas. “Begini ya, Mas Anas ini kan tidak menyampaikan apa pun, dan tentu kalau melihat situasinya ini kan hanya diadu domba saja apakah itu oleh kubu PKN maupun […] The post Demokrat Minta PKN dan Kubu Moeldoko Stop Adu Domba first appeared on Majalah Hukum. - [Pengamat Politik : Tidak Gabung Koalisi Besar, PDIP Diprediksi Prioritaskan Puan Sebagai Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/pengamat-politik-tidak-gabung-koalisi-besar-pdip-diprediksi-prioritaskan-puan-sebagai-capres-2024/): JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum menentukan apakah akan bergabung dengan Koalisi Besar yang digagas lima parpol pro pemerintah. Jika tak bergabung dengan Koalisi Besar, PDIP diperkirakan maju sendiri dan akan memprioritaskan Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024. Jerry Massie selaku pengamat politik mengatakan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar […] The post Pengamat Politik : Tidak Gabung Koalisi Besar, PDIP Diprediksi Prioritaskan Puan Sebagai Capres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Densus 88 Tangkap 6 Tersangka Teroris di Lampung Diduga Jaringan JI](https://bsdrlawfirm.com/densus-88-tangkap-6-tersangka-teroris-di-lampung-diduga-jaringan-ji/): JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap total enam tersangka teroris di wilayah Lampung, pada Rabu (12/04/2023). Kombes Aswin Siregar selaku Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri menjelaskan para tersangka teroris tersebut diduga terafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI). “Total yang ditangkap ada 6 orang, 2 meninggal dunia,” ujarnya, Kamis (13/04/2023). Aswin menyebut […] The post Densus 88 Tangkap 6 Tersangka Teroris di Lampung Diduga Jaringan JI first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Uang Suap Proyek Jalur KA Digunakan Untuk THR](https://bsdrlawfirm.com/kpk-uang-suap-proyek-jalur-ka-digunakan-untuk-thr/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan uang suap atas kegiatan proyek Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA 2018-2022 digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR). KPK menyatakan penerimaan suap atas kegiatan proyek tersebut mencapai lebih dari Rp14,5 miliar. “Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari […] The post KPK : Uang Suap Proyek Jalur KA Digunakan Untuk THR first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Surat Minta THR ke PO Bus Budiman Tasikmalaya, BNN Kota Tasikmalaya Diperiksa](https://bsdrlawfirm.com/buntut-surat-minta-thr-ke-po-bus-budiman-tasikmalaya-bnn-kota-tasikmalaya-diperiksa/): BANDUNG – Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat menyatakan sedang memeriksa Kepala BNN Kota Tasikmalaya yang diduga meminta tunjangan hari raya (THR) untuk Lebaran 2023 kepada Perusahaan Otobus (PO) Bus Budiman Tasikmalaya. “BNNP Jawa Barat melakukan serangkaian proses pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan,” ujar Brigjen Arief Ramdhani selaku Kepala BNN Jawa Barat dalam keterangannya di […] The post Buntut Surat Minta THR ke PO Bus Budiman Tasikmalaya, BNN Kota Tasikmalaya Diperiksa first appeared on Majalah Hukum. - [M Jamiluddin : Koalisi Besar Bakal Usung Prabowo Bakal Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/m-jamiluddin-koalisi-besar-bakal-usung-prabowo-bakal-capres-2024/): JAKARTA – Lima parpol pro pemerintah tengah mewacanakan koalisi besar, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Konfigurasi capres dan cawapres dalam koalisi tersebut menjadi perhatian banyak pihak. M Jamiluddin Ritonga selaku analisis komunikasi politik Universitas Esa Unggul mengatakan setuju dengan prediksi bahwa koalisi besar bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres […] The post M Jamiluddin : Koalisi Besar Bakal Usung Prabowo Bakal Capres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Putusan Banding Kuatkan Putusan PN, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati](https://bsdrlawfirm.com/putusan-banding-kuatkan-putusan-pn-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati/): JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Ferdy Sambo tetap dihukum mati. “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,” ujar Singgih Budi Prakoso selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan bandingnya di PT DKI […] The post Putusan Banding Kuatkan Putusan PN, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati first appeared on Majalah Hukum. - [Klarifikasi Pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Dewas KPK Panggil Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/klarifikasi-pencopotan-brigjen-endar-priantoro-dewas-kpk-panggil-firli-bahuri/): JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memanggil Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang akan diklarifikasi soal laporan pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. “Benar,” singkat Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Dewas KPK saat dikonfirmasi soal agenda klarifikasi Firli Bahuri hari ini, Rabu (12/04/2023). Syamsuddin Haris selaku Anggota Dewas […] The post Klarifikasi Pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Dewas KPK Panggil Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Partai Prima Terkait Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus Dibatalkan](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-partai-prima-terkait-putusan-tunda-pemilu-pn-jakpus-dibatalkan/): JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengaku menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima banding KPU RI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait gugatan partai tersebut. Sebagaimana diketahui, Putusan PN Jakpus memenangkan Prima dan menyatakan KPU RI melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum menunda Pemilu 2024. “Prima menghormati keputusan Pengadilan […] The post Tanggapan Partai Prima Terkait Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus Dibatalkan first appeared on Majalah Hukum. - [Irwan Demokrat , Mahfud MD Bukan Kriteria Cawapres, Tapi Bagian Pemerintah](https://bsdrlawfirm.com/irwan-demokrat-mahfud-md-bukan-kriteria-cawapres-tapi-bagian-pemerintah/): JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD dimasukkan dalam bursa cawapres. Namanya disebut-sebut cocok mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun, Partai Demokrat dengan tegas menolaknya lantaran dianggap tidak masuk kriteria cawapres Koalisi Perubahan. “Seperti yang termaktub dalam piagam koalisi perubahan dan persatuan, Partai Demokrat telah memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Clear and […] The post Irwan Demokrat , Mahfud MD Bukan Kriteria Cawapres, Tapi Bagian Pemerintah first appeared on Majalah Hukum. - [Pejabat DJKA Jateng Terjaring OTT Tiba di KPK, Lanjutkan Pemeriksaan](https://bsdrlawfirm.com/pejabat-djka-jateng-terjaring-ott-tiba-di-kpk-lanjutkan-pemeriksaan/): JAKARTA – Terdapat sebanyak empat orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 11 April 2023, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Salah satunya adalah pejabat balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jateng. “Betul. Empat orang yang ditangkap sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. […] The post Pejabat DJKA Jateng Terjaring OTT Tiba di KPK, Lanjutkan Pemeriksaan first appeared on Majalah Hukum. - [Christina Aryani : KBRI Harus Responsif Persoalan WNI di Luar Negeri](https://bsdrlawfirm.com/christina-aryani-kbri-harus-responsif-persoalan-wni-di-luar-negeri/): JAKARTA – Christina Aryani selaku anggota Komisi I DPR mendorong agar pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) responsif untuk setiap persoalan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Christina meminta agar jangan sampai menunggu kasusnya viral. “Kami juga mendorong KBRI agar apa pun persoalan atau aduan yang masuk itu ditanggapi. Jangan juga tunggu […] The post Christina Aryani : KBRI Harus Responsif Persoalan WNI di Luar Negeri first appeared on Majalah Hukum. - [Sri Mulyani : Akibat Transaksi Janggal Rp.349 Triliun, Hukuman Disiplin 193 Pegawai](https://bsdrlawfirm.com/sri-mulyani-akibat-transaksi-janggal-rp-349-triliun-hukuman-disiplin-193-pegawai/): JAKARTA – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengaku, pihaknya telah menindak ratusan pegawainya akibat adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan, ratusan pegawai itu telah diberi sanksi disipilin. Hal itu Sri Mulyani mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, Selasa (11/04/2023). Sri […] The post Sri Mulyani : Akibat Transaksi Janggal Rp.349 Triliun, Hukuman Disiplin 193 Pegawai first appeared on Majalah Hukum. - [PT DKI Jakarta Kabulkan Permohonan Banding KPU, Pemilu 2024 Tidak Ditunda](https://bsdrlawfirm.com/pt-dki-jakarta-kabulkan-permohonan-banding-kpu-pemilu-2024-tidak-ditunda/): JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024. Majelis hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan tersebut, sehingga tahapan pemilu tidak ditunda. “Mengadili menerima permohonan banding pembanding/tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 […] The post PT DKI Jakarta Kabulkan Permohonan Banding KPU, Pemilu 2024 Tidak Ditunda first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penipuan Penukaran Barcode QRIS, Polisi Tetapkan Satu Orang Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penipuan-penukaran-barcode-qris-polisi-tetapkan-satu-orang-tersangka/): JAKARTA – Mohammad Iman Mahlil Lubis (MIML) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi dalam kasus penipuan lewat aksi penukaran barcode QR Indonesian Standard (QRIS) kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan, termasuk Masjid Istiqlal. Iman ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan di daerah Kebayoran Lama, Selasa (11/04/2023) pada […] The post Kasus Penipuan Penukaran Barcode QRIS, Polisi Tetapkan Satu Orang Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Pemerintah Akan Revisi PP 49/2022 PPPN Naikan Harga Rumah Subsidi](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-akan-revisi-pp-49-2022-pppn-naikan-harga-rumah-subsidi/): JAKARTA – Pemerintah akan merevisi aturan batasan harga rumah subsidi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. Revisi ini akan menjadi batasan harga rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan revisi tersebut […] The post Pemerintah Akan Revisi PP 49/2022 PPPN Naikan Harga Rumah Subsidi first appeared on Majalah Hukum. - [BK Akan Investigasi Viralnya Video Wakil Ketua DPRD Sulut Aniaya Perempuan](https://bsdrlawfirm.com/bk-akan-investigasi-viralnya-video-wakil-ketua-dprd-sulut-aniaya-perempuan/): MAKASSAR – Syeni Kalangi selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara, menanggapi video viral diduga Wakil Ketua DPRD Sulut, inisial JAK atas kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan. “Badan kehormatan akan rapat untuk koordinasikan dan akan rapat bersama ketua dewan,” ujar Syeni, Selasa (11/04/2023). Syeni menuturkan pihaknya akan melakukan investigasi terkait kebenaran video viral tersebut. […] The post BK Akan Investigasi Viralnya Video Wakil Ketua DPRD Sulut Aniaya Perempuan first appeared on Majalah Hukum. - [Anas Urbaningrum Eks Ketum Demokrat Bebas Penjara Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/anas-urbaningrum-eks-ketum-demokrat-bebas-penjara-hari-ini/): BANDUNG – Anas Urbaningrum selaku Mantan Ketua Umum Partai Demokrat akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa (11/04/2023). “Selasa tanggal 11 April 2023,” ujar Kusnali selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Senin (10/04/2023). Rika Aprianti selaku Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan (PAS) menyebut Anas akan […] The post Anas Urbaningrum Eks Ketum Demokrat Bebas Penjara Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Tragedi Kanjuruhan, Penyidik Bareskim Tolak Laporan Baru Keluarga Korban](https://bsdrlawfirm.com/tragedi-kanjuruhan-penyidik-bareskim-tolak-laporan-baru-keluarga-korban/): JAKARTA – Penyidik menolak laporan baru terkait perlindungan anak yang dilayangkan oleh perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan. Muhammad Yahya, Staf Hukum Kontras selaku perwakilan keluarga korban, ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 April 2023 yang menyebut penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan yang berakhir di persidangan tidak menerapkan pasal perlindungan anak, hanya menggunakan Pasal 359 […] The post Tragedi Kanjuruhan, Penyidik Bareskim Tolak Laporan Baru Keluarga Korban first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penganiayaan David, Terdakwa Anak AG Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penganiayaan-david-terdakwa-anak-ag-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memvonis terdakwa anak Agnes Gracia Haryanto (AG) bersalah turut serta melakukan penganiayaan berat terhadap korban anak David Ozora. Atas vonis tersebut, Sri Wahyuni Batubara selaku hakim tunggal peradilan anak menghukum perempuan 15 tahun tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. “Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto […] The post Kasus Penganiayaan David, Terdakwa Anak AG Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Sebagai Saksi, Aspri Wamenkumham Diperiksa Bareskim](https://bsdrlawfirm.com/sebagai-saksi-aspri-wamenkumham-diperiksa-bareskim/): JAKARTA – Yogi Arie Rukmana selaku Asisten pribadi (aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Senin, 10 April 2023. Yogi diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. […] The post Sebagai Saksi, Aspri Wamenkumham Diperiksa Bareskim first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-ketua-dprd-dki-prasetyo-edi-terkait-korupsi-tanah-pulo-gebang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada Senin 10 April 2023. Prasetyo Edi diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap keterangan Prasetyo Edi. “Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada […] The post KPK Periksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang first appeared on Majalah Hukum. - [Terjaring OTT Suap, Adil Resmi Ditahan 20 Hari di Rutan KPK](https://bsdrlawfirm.com/terjaring-ott-suap-adil-resmi-ditahan-20-hari-di-rutan-kpk/): JAKARTA – Muhammad Adil (MA) selaku Bupati Kepulauan Meranti resmi di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari di Rutan KPK terhitung sejak Jumat (07/04/2023), usai terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023). KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang PT […] The post Terjaring OTT Suap, Adil Resmi Ditahan 20 Hari di Rutan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Narkoba, Teddy Minahasa Dipecat dari Polri](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-narkoba-teddy-minahasa-dipecat-dari-polri/): JAKARTA – Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan memecat Teddy Minahasa dari keanggotannya sebagai Polri. Keputusan tersebut dibacakan melalui Sidang KKEP yang digelar di Mabes Polri, Selasa (30/5/2023) malam. Mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) itu diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dengan kepangkatan terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua. “Sidang KKEP memutuskan untuk […] Artikel Buntut Kasus Narkoba, Teddy Minahasa Dipecat dari Polri pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Windy Idol Diduga Terima Uang dan Kelola Aset Terkait Kasus Suap Perkara MA](https://bsdrlawfirm.com/windy-idol-diduga-terima-uang-dan-kelola-aset-terkait-kasus-suap-perkara-ma/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa penyanyi Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol pada Senin (29/5/2023). Dari hasil pemeriksaan tersebut, Windy diduga menerima sejumlah uang dari salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). “Didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak […] Artikel Windy Idol Diduga Terima Uang dan Kelola Aset Terkait Kasus Suap Perkara MA pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Ketua KPU : Pemerintah Belum Anggarkan Pilpres 2024 Putaran Kedua](https://bsdrlawfirm.com/ketua-kpu-pemerintah-belum-anggarkan-pilpres-2024-putaran-kedua/): JAKARTA – Pemerintah telah menyetujui pagu indikatif sebesar Rp28,3 triliun untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2024. Akan tetapi, anggaran Pemilu Presiden (Pilpres) putaran kedua belum termasuk di dalamnya. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat anggaran dengan Komisi II DPR, Senin (29/5/2023) malam. Menurutnya, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp44,5 triliun untuk […] Artikel Ketua KPU : Pemerintah Belum Anggarkan Pilpres 2024 Putaran Kedua pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [MAKI Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Bea Cukai](https://bsdrlawfirm.com/maki-dukung-kejagung-usut-tuntas-korupsi-di-bea-cukai/): JAKARTA – Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung langkah Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Penggeledahan kantor Bea Cukai adalah upaya untuk mencari alat bukti  keterlibatan oknum pegawai maupun pejabat di sana. Boyamin mengatakan, Kejagung berani mencoba mengintervensi dan membongkar dugaan pelanggaran kepabeanan. “Yang […] Artikel MAKI Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi di Bea Cukai pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pengadilan Militer Medan Vonis 2 Prajurit TNI Penjara Seumur Hidup Kasus Narkoba](https://bsdrlawfirm.com/pengadilan-militer-medan-vonis-2-prajurit-tni-penjara-seumur-hidup-kasus-narkoba/): JAKARTA – Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Militer 1-02 Medan, Sumatera Utara memvonis terdakwa Sertu Yalpin Tarjun dan Pratu Rian Hermawan, penjara seumur hidup atas perkara membawa 75 kilogram sabu dan 40.000 butir pil ekstasi. “Selain itu, Sertu Yalpin Tarjun dan Pratu Rian Hermawan dikenakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI,” ujar Kolonel Chk […] Artikel Pengadilan Militer Medan Vonis 2 Prajurit TNI Penjara Seumur Hidup Kasus Narkoba pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Alasan Denny Indrayana Bocorkan Informasi Putusan MK Terkait Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/alasan-denny-indrayana-bocorkan-informasi-putusan-mk-terkait-pemilu-2024/): Alasan Denny Indrayana Bocorkan Informasi Putusan MK Terkait Pemilu 2024 JAKARTA – Denny Indrayana selaku Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamemkumham) mengungkapkan alasan membocorkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024. Denny sengaja membawa isu ini media sosial agar menjadi diskusi publik. Hal ini disampaikan Denny Indrayana dalam keterangan video yang […] Artikel Alasan Denny Indrayana Bocorkan Informasi Putusan MK Terkait Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terkait Kabel Ties Mario Dandy, Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Periksa Anggota](https://bsdrlawfirm.com/terkait-kabel-ties-mario-dandy-kapolda-metro-jaya-perintahkan-propam-periksa-anggota/): JAKARTA – Irjen Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya memerintahkan Propam untuk memeriksa kemungkinan adanya anggota yang melanggar prosedur dan disiplin dalam penanganan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Perintah tersebut berkaitan dengan video viral di media sosial yang menunjukkan tersangka penganiyaan, yakni Mario Dandy, bisa memasang kabel ties yang mengikat tangannya. “Saya juga perintahkan Kabid […] Artikel Terkait Kabel Ties Mario Dandy, Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Periksa Anggota pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Ancam Warga Muhammadiyah, Andi Pangerang Dipecat BRIN](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-ancam-warga-muhammadiyah-andi-pangerang-dipecat-brin/): JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memecat Andi Pangerang Hasanuddin (APH) yang melontarkan komentar bernada ancaman kepada warga Muhammadiyah pada Minggu 23 April 2023 melalui akun Facebooknya. Adapun Thomas Djamaluddin (TD) dikenakan sanksi moral dan harus meminta maaf secara terbuka. “Sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan 2 orang […] Artikel Buntut Kasus Ancam Warga Muhammadiyah, Andi Pangerang Dipecat BRIN pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kisruh Sistem Pemilu, Partai Buruh Tawarkan Alternatif Sistem Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/kisruh-sistem-pemilu-partai-buruh-tawarkan-alternatif-sistem-pemilu/): JAKARTA – Mencuat kisruh apakah pemilu akan dilakukan dengan sistem terbuka atau tertutup, Partai Buruh menawarkan alternatif sistem pemilihan umum (pemilu) menyusul kisruh mekanisme penyelenggaraan pemilu. Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh mengatakan bahwa dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hal tersebut. Namun, Partai Buruh mendorong alternatif sendiri, yakni “sistem pemilu terbuka tanpa […] Artikel Kisruh Sistem Pemilu, Partai Buruh Tawarkan Alternatif Sistem Pemilu pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Melarang Kampanye LGBT, Pakar Pidana : Tergantung Politik Hukum?](https://bsdrlawfirm.com/melarang-kampanye-lgbt-pakar-pidana-tergantung-politik-hukum/): JAKARTA – Prof Mudzakkir selaku Pakar hukum pidana UII Yogyakarta mengatakan politik hukum negara sangat menentukan dalam menyelesaikan kontroversi masalah LGBT. Bila sikap politik hukum jelas, maka sikap pada soal LGBT dari para penegak hukumnya itu juga jelas. ‘’Misalnya sekarang marak kampanye LGBT seperti adanya pengibaran bendera di Monas sebagai bukti adanya kampanye. Maka bila […] Artikel Melarang Kampanye LGBT, Pakar Pidana : Tergantung Politik Hukum? pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bareskrim Temukan Indikasi Aliran Dana Narkoba dalam Kontestasi Politik Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-temukan-indikasi-aliran-dana-narkoba-dalam-kontestasi-politik-pemilu-2024/): JAKARTA – Bareskrim Polri menemukan indikasi aliran dana narkoba yang diduga digunakan dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024. Kombes Jayadi selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan temuan itu terungkap buntut penangkapan yang sebelumnya dilakukan terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah. “Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa […] Artikel Bareskrim Temukan Indikasi Aliran Dana Narkoba dalam Kontestasi Politik Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPU Buka Suara Tudingan ICW Terkait Mantan Terpidana Korupsi Maju Bacaleg](https://bsdrlawfirm.com/kpu-buka-suara-tudingan-icw-terkait-mantan-terpidana-korupsi-maju-bacaleg/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal tudingan ICW yang menyebut terdapat pasal di dalam Peraturan KPU yang memudahkan mantan terpidana korupsi maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024. Kendati demikian, KPU membantah pernyataan ICW karena belandasan putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ). “Itu bukan ngarang-ngarang KPU dan bukan penyelundupan pasal karena […] Artikel KPU Buka Suara Tudingan ICW Terkait Mantan Terpidana Korupsi Maju Bacaleg pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Simpangsiur, Mahfud MD Bantah Sebut 3 Parpol Terima aliran Dana Korupsi BTS Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/simpangsiur-mahfud-md-bantah-sebut-3-parpol-terima-aliran-dana-korupsi-bts-kominfo/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan membantah telah menyebut nama partai politik terkait aliran dana korupsi BTS Kominfo. Ia mengaku hanya mendengar sebatas sebagai gosip politik. “Info itu tidak akurat, Pak Benny. Saya tidak pernah menyebut nama parpol. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebut nama beberapa parpol menerima aliran […] Artikel Simpangsiur, Mahfud MD Bantah Sebut 3 Parpol Terima aliran Dana Korupsi BTS Kominfo pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Periksa Dirut Kapal Api Dugaan Aliran Uang Asing ke Eks Bupati Sidoarjo](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-dirut-kapal-api-dugaan-aliran-uang-asing-ke-eks-bupati-sidoarjo/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Soedomo Mergonoto selaku Dirut PT Santos Jaya Abdi Kopi Kapal Api pada Senin, 22 Mei 2023. Penyidik KPK mencecar Soedomo terkait tuntutan aliran uang yang diterima Saiful Ilah eks Bupati Sidoarjo dalam kasus gratifikasi. “Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran uang yang diterima […] Artikel KPK Periksa Dirut Kapal Api Dugaan Aliran Uang Asing ke Eks Bupati Sidoarjo pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kejagung Berencana Ajukan Kasasi Lawan Ferdy Sambo Cs](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-berencana-ajukan-kasasi-lawan-ferdy-sambo-cs/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi langkah hukum kasasi yang dilakukan empat terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Keempatnya adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu materi kasasi yang dilayangkan Ferdy Sambo Cs. “Kalau beliau melakukan […] Artikel Kejagung Berencana Ajukan Kasasi Lawan Ferdy Sambo Cs pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Jadi Tersangka, Kejagung Tahan Dirut PT PKS Dugaan Korupsi Graha Telkom Sigma](https://bsdrlawfirm.com/jadi-tersangka-kejagung-tahan-dirut-pt-pks-dugaan-korupsi-graha-telkom-sigma/): JAKARTA – Kejaksaan agung (Kejagung) menetapkan Syarif Mahdi (SM) selaku Direktur Utama PT Prima Karya Sejahtera (PKS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) Tahun 2017-2018. Syarif langsung ditahan oleh kejagung. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung […] Artikel Jadi Tersangka, Kejagung Tahan Dirut PT PKS Dugaan Korupsi Graha Telkom Sigma pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Berseberangan dengan Jokowi, Pengamat: Kontestasi Pilpres 2024 Dinilai Akan Berat](https://bsdrlawfirm.com/berseberangan-dengan-jokowi-pengamat-kontestasi-pilpres-2024-dinilai-akan-berat/): JAKARTA – Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang dinilai akan berat bagi pihak yang berseberangan dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia menilai, hal ini sudah mulai nampak dan dirasakan Partai Nasdem yang sebelumnya menjadi bagian dari Pemerintahan kemudian berbalik mendukung calon presiden Anies Baswedan. Ujang mengatakan, […] Artikel Berseberangan dengan Jokowi, Pengamat: Kontestasi Pilpres 2024 Dinilai Akan Berat pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Batal Revisi Aturan Pemangkas Caleg Perempuan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-batal-revisi-aturan-pemangkas-caleg-perempuan/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal merevisi ketentuan cara penghitungan kuota minimal 30 persen bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang berpotensi memangkas jumlah caleg wanita. Sebab, Komisi II DPR menolak rencana KPU merevisi ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU mengatakan, […] Artikel KPK Batal Revisi Aturan Pemangkas Caleg Perempuan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Elektabilitas Ganjar Pranowo Bacapres 2024 Cenderung Naik](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-ganjar-pranowo-bacapres-2024-cenderung-naik/): JAKARTA – Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 cenderung naik. Tren dukungan terhadap Ganjar mengalami rebound pascadeklarasi capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang diselenggarakan pada 30 April hingga 5 Mei 2023. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon. Responden […] Artikel Elektabilitas Ganjar Pranowo Bacapres 2024 Cenderung Naik pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Yana Mulyana, KPK Periksa Plh Kadishub Bandung](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-yana-mulyana-kpk-periksa-plh-kadishub-bandung/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ricky Gustiadi selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung, Jawa Barat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan atas nama Ricky Gustiadi,” ujar Ali Fikri selaku […] Artikel Kasus Korupsi Yana Mulyana, KPK Periksa Plh Kadishub Bandung pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pakar Hukum : Kasus Jhonny Plate Murni Tindak Pidana, Jauhkan Dari Politik](https://bsdrlawfirm.com/pakar-hukum-kasus-jhonny-plate-murni-tindak-pidana-jauhkan-dari-politik/): JAKARTA – Penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo menimbulkan polemik. Terlebih, Johnny Plate merupakan Sekjen Partai Nasdem yang tengah diisukan berbeda pandangan politik dengan pemerintah saat ini. Oce Madril selaku pakar hukum sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (Pushan) menilai, kasus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut masuk […] Artikel Pakar Hukum : Kasus Jhonny Plate Murni Tindak Pidana, Jauhkan Dari Politik pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Tak Dijerat, Bareskrim Selidiki Aliran Dana Dua Tersangka TPPO Myanmar](https://bsdrlawfirm.com/tak-dijerat-bareskrim-selidiki-aliran-dana-dua-tersangka-tppo-myanmar/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke Myanmar dengan sangkaan pasal pencucian uang, tapi bakal menyelidiki aliran dana kedua tersangka. Menurut Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan belum ada tindak pidana […] Artikel Tak Dijerat, Bareskrim Selidiki Aliran Dana Dua Tersangka TPPO Myanmar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bongkar Aliran Dana Korupsi BTS BAKTI Gunakan Konsep Follow The Money](https://bsdrlawfirm.com/bongkar-aliran-dana-korupsi-bts-bakti-gunakan-konsep-follow-the-money/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) harus menggunakan konsep follow the money untuk membongkar aliran dana dugaan tindak pidana korupsi penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Kejagung juga dapat menindak partai politik jika terbukti menerima aliran dana. Prof Mudzakkir selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) […] Artikel Bongkar Aliran Dana Korupsi BTS BAKTI Gunakan Konsep Follow The Money pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Johnny G Plate Ditahan, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Sebagai Plt Menkominfo](https://bsdrlawfirm.com/johnny-g-plate-ditahan-jokowi-tunjuk-mahfud-md-sebagai-plt-menkominfo/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika. Penunjukan ini dilakukan setelah Johnny G Plate menjadi tersangka dan ditahan. “Plt-nya Pak Menko Polhukam,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Terkait kasus […] Artikel Johnny G Plate Ditahan, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Sebagai Plt Menkominfo pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bareskrim Selidiki Dugaan Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldplay Via Online](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-selidiki-dugaan-penipuan-penjualan-tiket-konser-coldplay-via-online/): JAKARTA – Bareskrim Mabes Polri menyelidiki dugaan penipuan dari penjualan tiket konser band Coldplay yang dilakukan via online. Brigjen Adi Vivid selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengaku sudah menemukan dugaan penipuan lewat patroli siber. “Kami mendengar dan menemukan adanya dugaan penipuan penjualan tiket online Coldplay melalui hasil Patroli Siber. Atas temuan tersebut kita […] Artikel Bareskrim Selidiki Dugaan Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldplay Via Online pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KemenpPPPA Dukung Vonis Kebiri Terhadap Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung](https://bsdrlawfirm.com/kemenppppa-dukung-vonis-kebiri-terhadap-terdakwa-pemerkosa-anak-kandung/): JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendukung putusan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, Sulawesi Tengah terhadap terdakwa (BK) yang divonis 16 tahun penjara dengan tambahan pemberian tindakan kebiri karena kembali memerkosa anaknya. Majelis Hakim PN Buol memutus BK dinyatakan terbukti melakukan kembali tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang […] Artikel KemenpPPPA Dukung Vonis Kebiri Terhadap Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Lakukan Kajian Tata Kelola Pendidikan Wasadai Celah Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN](https://bsdrlawfirm.com/kpk-lakukan-kajian-tata-kelola-pendidikan-wasadai-celah-korupsi-penerimaan-mahasiswa-baru-di-ptn/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai celah korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk mencegah terjadinya kembali korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru, KPK kemudian melakukan kajian untuk perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia. Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menyoroti beberapa kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di […] Artikel KPK Lakukan Kajian Tata Kelola Pendidikan Wasadai Celah Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kejagung Tahan Johnny G Plate Terkait Kasus Korupsi BAKTI Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tahan-johnny-g-plate-terkait-kasus-korupsi-bakti-kominfo/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate usai menjalani pemeriksaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Dia keluar dari Gedung Jampidsus dengan menggunakan rompi pink. Pantauan di lokasi, Plate keluar dari pemeriksaan melalui pintu utama Jampidsus. Johnny G Plate diperiksa terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G […] Artikel Kejagung Tahan Johnny G Plate Terkait Kasus Korupsi BAKTI Kominfo pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Dugaan Aliran Uang dari Ricky Ham Pagawak ke Kader Demokrat](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-aliran-uang-dari-ricky-ham-pagawak-ke-kader-demokrat/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati nonaktif Mamberamo Tengah dalam kasus suap dan gratifikasi. Salah satunya mendalami dugaan adanya kemungkinan duit yang mengalir ke sejumlah kader Partai Demokrat. Asep Guntur selaku Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menegaskan, pihaknya bakal mencari ke mana pun uang […] Artikel Dugaan Aliran Uang dari Ricky Ham Pagawak ke Kader Demokrat pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [MA Vonis Bos KSP Indosurya 18 Tahun Penjara dan Denda Rp15 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/ma-vonis-bos-ksp-indosurya-18-tahun-penjara-dan-denda-rp15-miliar/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis terhadap Henry Surya selaku Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya 18 tahun penjara dan denda Rp15 miliar yang sebelumnya divonis lepas. “Batal judex facti. Adili sendiri. Terbukti Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 3. Menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, denda Rp15 miliar subsider 8 bulan,” demikian bunyi amar […] Artikel MA Vonis Bos KSP Indosurya 18 Tahun Penjara dan Denda Rp15 Miliar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Survei Terbaru Charta Politika, PPP Lolos Ambang Batas Parlemen](https://bsdrlawfirm.com/survei-terbaru-charta-politika-ppp-lolos-ambang-batas-parlemen/): JAKARTA – Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menembus ambang batas parlemen yaitu 4,1 persen. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terbaru dari Charta Politika Indonesia yang dirilis baru-baru ini. Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia mengatakan, ini kali pertama PPP memperoleh angka di atas parliamentary threshold (PT). “PPP pertama kali dalam survei kami melampaui […] Artikel Survei Terbaru Charta Politika, PPP Lolos Ambang Batas Parlemen pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Dipanggil KPK, Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperiksa Sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/dipanggil-kpk-sekretaris-ma-hasbi-hasan-diperiksa-sebagai-tersangka/): JAKARTA – Hari ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto (DTY). Keduanya akan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. “Hari ini diagendakan pemanggilan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan perkara di […] Artikel Dipanggil KPK, Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperiksa Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Menteri Nyaleg, KPU : Boleh, Tanpa Harus Mundur Jabatan](https://bsdrlawfirm.com/menteri-nyaleg-kpu-boleh-tanpa-harus-mundur-jabatan/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa seorang menteri boleh menjadi calon anggota legislatif (caleg). Penegasan itu disampaikan untuk menanggapi langkah delapan menteri dan wakil menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin mendaftar sebagai bakal caleg DPR RI Pemilu 2024. “Jadi, menteri itu boleh mencalonkan diri menjadi bakal caleg. Hal tersebut tidak ada larangan,” ujar Idham Holik […] Artikel Menteri Nyaleg, KPU : Boleh, Tanpa Harus Mundur Jabatan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Klarifikasi LHKPN Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur](https://bsdrlawfirm.com/kpk-klarifikasi-lhkpn-ditjen-pajak-dan-bupati-bolaang-mongondow-timur/): JAKARTA – Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi dua Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dua LHKPN itu masing-masing atas nama Wahyu Widodo selaku Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sam Sachrul Mamonto selaku Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim). “Untuk hari ini, KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow […] Artikel KPK Klarifikasi LHKPN Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Buntut Dugaan Korupsi Impor Emas, Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai](https://bsdrlawfirm.com/buntut-dugaan-korupsi-impor-emas-kejagung-geledah-kantor-bea-cukai/): JAKARTA – Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai 2022. Penyidik menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan terkait kasus korupsi impor emas tersebut. Kendati demikian, Kuntadi belum bisa memaparkan konstruksi perkara kasus […] Artikel Buntut Dugaan Korupsi Impor Emas, Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK : Laporan Terhadap Hengky Kurniawan Prosesnya Panjang](https://bsdrlawfirm.com/kpk-laporan-terhadap-hengky-kurniawan-prosesnya-panjang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mempelajari laporan masyarakat terhadap Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terkait kebijakan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. “Setelah kami cek betul ada laporan itu, kami akan verifikasi setelah koordinasi dengan pihak pelapor, kemudian apakah laporan itu sesuai syarat yang ditentukan dalam SOP pelaporan, termasuk juga […] Artikel KPK : Laporan Terhadap Hengky Kurniawan Prosesnya Panjang pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Tersangka Dugaan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-kepala-bea-cukai-makassar-tersangka-dugaan-gratifikasi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andhi Pramono (AP) selaku Kepala Bea Cukai Makassar sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. KPK menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status hukum Andhi Pramono. “Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai […] Artikel KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Tersangka Dugaan Gratifikasi pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Hengky Kurniawan Dilaporkan Ke KPK](https://bsdrlawfirm.com/hengky-kurniawan-dilaporkan-ke-kpk/): Jakarta, Indikasi. Id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar pelaporan yang dilakukan Aktivis Pemuda Bandung Barat terhadap Bupati Hengky Kurniawan ke lembaga antirasuah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bakal mengecek lebih dulu apakah laporan tersebut sudah masuk ke lembaga antirasuah. “Kami akan cek terlebih dahulu. Prinsipnya, bila ada laporan masyarakat dimaksud,” ujar […] Artikel Hengky Kurniawan Dilaporkan Ke KPK pertama kali tampil pada indikasi.id. - [Kejagung : Jaksa EKT Harus Dipidana Terkait Pemerasan Guru SD di Batubara](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-jaksa-ekt-harus-dipidana-terkait-pemerasan-guru-sd-di-batubara/): JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) tak hanya memberikan sanksi disiplin terhadap Jaksa EKT. Jaksa EKT diduga menjadi pelaku pemerasan terhadap keluarga tersangka dalam kasus narkotika di Kabupaten Batubara, Sumut. Burhanuddin memerintahkan agar Kepala Kejati Sumut juga menyeret Jaksa EKT ke pengadilan umum untuk dapat dipidana atas pemerasan […] Artikel Kejagung : Jaksa EKT Harus Dipidana Terkait Pemerasan Guru SD di Batubara pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Artis Jadi Caleg, Pengamat : Bukti Kegagalan Kaderisasi Parpol](https://bsdrlawfirm.com/artis-jadi-caleg-pengamat-bukti-kegagalan-kaderisasi-parpol/): JAKARTA – Najmuddin Rasul selaku pengamat politik dari Universitas Andalas menilai fenomena artis ramai-ramai didaftar menjadi calon legislatif oleh partai politik merupakan bukti bentuk kegagalan parpol melakukan kaderisasi. Sehingga parpol mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan kepopuleran artis untuk meraup suara pada Pemilu Legislatif. “Ini bukti kegagalan partai melakukan kaderisasi. Dan ini tentu berdampak negatif terhadap […] Artikel Artis Jadi Caleg, Pengamat : Bukti Kegagalan Kaderisasi Parpol pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPU Segera Revisi PKPU No. 19 Tahun 2023 Terkait Keterwakilan Perempuan](https://bsdrlawfirm.com/kpu-segera-revisi-pkpu-no-19-tahun-2023-terkait-keterwakilan-perempuan/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah didorong berbagai pihak lantaran berpotensi mengurangi kuota perempuan dalam legislatif. Pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 8 ayat (2) mengenai penghitungan kuota 30% bakal calon legislatif perempuan di tiap dapil, yang jika […] Artikel KPU Segera Revisi PKPU No. 19 Tahun 2023 Terkait Keterwakilan Perempuan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Komjak : Uji Materi Kewenangan Penyidikan Korupsi jadi Pelemahan Kejaksaan](https://bsdrlawfirm.com/komjak-uji-materi-kewenangan-penyidikan-korupsi-jadi-pelemahan-kejaksaan/): JAKARTA – Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai ada agenda terselubung yang digencarkan sejumlah pihak dari kalangan advokat atau pengacara, dalam upaya mendegradasi, serta melemahkan peran Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk menindak hukum para pelaku tindak pidana korupsi. Barita Simanjuntak selaku Ketua Komjak mengatakan, menjadi hak semua warga negara dalam penggunaan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) atas […] Artikel Komjak : Uji Materi Kewenangan Penyidikan Korupsi jadi Pelemahan Kejaksaan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Komnas HAM : LGBT Rentan Dipolitisasikan Saat Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/komnas-ham-lgbt-rentan-dipolitisasikan-saat-pemilu-2024/): JAKARTA – Pramono Ubaid Tanthowi selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai LGBT menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dipolitisasi saat Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut setelah pihaknya melakukan pemantauan Pra Pemilu sejak April sampai Mei 2023. “Mereka rentan menjadi korban politisasi. Jadi ada misalnya caleg caleg atau partai-partai yang misalnya […] Artikel Komnas HAM : LGBT Rentan Dipolitisasikan Saat Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bareskrim Serahkan Bos Indosurya Henry Surya ke Kejagung](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-serahkan-bos-indosurya-henry-surya-ke-kejagung/): JAKARTA – Penyidik Bareskrim menyerahkan Henry Surya selaku bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) IndoSurya kepada kejaksaan. Henry yang segera disidangkan untuk kasus pemalsuan dokumen ditahan selama 20 hari ke depan. “Jaksa Penuntut Umum pada Jampidum Kejaksaan Agung RI dan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap […] Artikel Bareskrim Serahkan Bos Indosurya Henry Surya ke Kejagung pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Partai Gerindra, PKB, PBB dan Partai Gelora Daftar Bacaleg ke KPU Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/partai-gerindra-pkb-pbb-dan-partai-gelora-daftar-bacaleg-ke-kpu-hari-ini/): JAKARTA – Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia hari ini Sabtu 13 Mei 2023 akan mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) mereka ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun penjadwalan Partai Gelora pukul 10.00 WIB, PBB pukul 13.13 WIB. PKB dan Gerindra belum diketahui untuk waktu […] Artikel Partai Gerindra, PKB, PBB dan Partai Gelora Daftar Bacaleg ke KPU Hari Ini pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Nusron Wahid Konfirmasi Tak Ada Opsi Jadikan Airlangga Hartato Sebagai Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/nusron-wahid-konfirmasi-tak-ada-opsi-jadikan-airlangga-hartato-sebagai-cawapres/): JAKARTA – Nusron Wahid selaku Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengedepankan prinsip kesetaraan dalam upaya membangun koalisi besar. Khususnya terkait wacana peleburan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Koalisi besar adalah gagasan membangun Indonesia yang berlandaskan kebersamaan dan kesetaraan. Semua fakta politik dibangun […] Artikel Nusron Wahid Konfirmasi Tak Ada Opsi Jadikan Airlangga Hartato Sebagai Cawapres pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Setujui Usulan KPK, Wapres : Koruptor ke Lapas Nusakambangan Buat Efek Jera](https://bsdrlawfirm.com/setujui-usulan-kpk-wapres-koruptor-ke-lapas-nusakambangan-buat-efek-jera/): JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menanggapi dan menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar narapidana kasus korupsi ditahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan perlu dibicarakan. Ma’ruf mengatakan, usulan itu dapat menjadi alternatif sepanjang usulan pemindahan napi koruptor ke Lapas Nusakambangan bisa membuat efek jera kepada para koruptor. “Saya pikir bisa dibicarakan. Kalau memang alternatifnya […] Artikel Setujui Usulan KPK, Wapres : Koruptor ke Lapas Nusakambangan Buat Efek Jera pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [ICW Sebut Menteri Jadi Caleg Harus Segera Mengundurkan Diri](https://bsdrlawfirm.com/icw-sebut-menteri-jadi-caleg-harus-segera-mengundurkan-diri/): JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti langkah sejumlah menteri Kabinet Jokowi yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Pemilu 2024. ICW mendorong mereka untuk segera mundur dari jabatan menteri. “ICW mendorong para menteri yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri,” ujar […] Artikel ICW Sebut Menteri Jadi Caleg Harus Segera Mengundurkan Diri pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Resmi Ditahan, Archi Bela Ajukan Penangguhan Penahanan ke Bareskrim](https://bsdrlawfirm.com/resmi-ditahan-archi-bela-ajukan-penangguhan-penahanan-ke-bareskrim/): JAKARTA – Archi Bella selaku keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Permohonan itu disampaikan usai Archi resmi ditahan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Eddy. “Kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagai bentuk antisipasi,” ujar Slamet Yuono selaku Kuasa hukum Archi saat dikonfirmasi, Jumat […] Artikel Resmi Ditahan, Archi Bela Ajukan Penangguhan Penahanan ke Bareskrim pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Gede Pasek Berencana Serahkan Jabatan Ketum PKN Ke Anas Urbaningrum](https://bsdrlawfirm.com/gede-pasek-berencana-serahkan-jabatan-ketum-pkn-ke-anas-urbaningrum/): JAKARTA – Gede Pasek Suardika (GPS) selaku Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) membuat keputusan mengejutkan dengan berencana menyerahkan jabatan yang diembannya kepada Anas Urbaningrum (AU). “Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan Ketua Umum PKN kepada Mas Anas,” ujar Gede Pasek, Jumat (12/5/2023). Gede Pasek menjelaskan, dirinya yakin di […] Artikel Gede Pasek Berencana Serahkan Jabatan Ketum PKN Ke Anas Urbaningrum pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [PPATK : Sumber Utama Pencucian Uang Berasal dari Korupsi dan Narkotika](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-sumber-utama-pencucian-uang-berasal-dari-korupsi-dan-narkotika/): JAKARTA – Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa sumber utama dari pencucian uang adalah berasal dari hasil korupsi dan narkotika. Skornya 9,0 atau masuk kategori tinggi. “Kalau ini (aliran dana korupsi dan narkotika) yang paling banyak di industri perbankan (peringkat keempat dengan skor tingkat risiko 6,74 atau masuk […] Artikel PPATK : Sumber Utama Pencucian Uang Berasal dari Korupsi dan Narkotika pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Amarta Karya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Fiktif](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-2-pejabat-pt-amarta-karya-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-fiktif/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat PT Amarta Karya (Persero) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018-2020. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Catur Prabowo selaku Direktur Utama dan Trisna Sutisna selaku Direktur Keuangan. “Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka TS [Trisna Sutisna] untuk 20 […] Artikel KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Amarta Karya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Fiktif pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pencemaran Nama Baik, Bareskrim Tahan Keponakan Wamenkumham](https://bsdrlawfirm.com/pencemaran-nama-baik-bareskrim-tahan-keponakan-wamenkumham/): JAKARTA – Brigjen Pol Adi Vivid A Bachtiar selaku Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Archi Bella, tersangka kasus pencemaran nama baik, yang merupakan keponakan dari Edward Omar Sharif Hiariej yang sedang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkuham). “Benar, tersangka AB (ditahan) dalam perkara pencemaran nama […] Artikel Pencemaran Nama Baik, Bareskrim Tahan Keponakan Wamenkumham pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Anggota Komisi XI DPR : Pasal Produk Tembakau di RUU Kesehatan Tak Tepat](https://bsdrlawfirm.com/anggota-komisi-xi-dpr-pasal-produk-tembakau-di-ruu-kesehatan-tak-tepat/): JAKARTA – Muhammad Yahya Zaini selaku Anggota Komisi IX DPR menanggapi adanya pasal penyamaan kategori antara zat narkotika dengan produk tembakau di rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan. Menurutnya, perlu adanya aturan terpisah antara zat narkotika dan tembakau. “Memang di dalam RUU disebutkan termasuk hasil produk turunan dari tembakau adalah rokok elektrik, dikategorikan sebagai bahan berbahaya,” […] Artikel Anggota Komisi XI DPR : Pasal Produk Tembakau di RUU Kesehatan Tak Tepat pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Hari Ini PAN dan PPP Rencana Daftar Bacaleg ke KPU](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-pan-dan-ppp-rencana-daftar-bacaleg-ke-kpu/): JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Jumat (12/5/2023). Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan alasan partainya mendaftarkan bacaleg ke KPU secara serentak pada hari ini karena bertepatan dengan nomor urut PAN. “PAN nomor urut 12, […] Artikel Hari Ini PAN dan PPP Rencana Daftar Bacaleg ke KPU pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Migor, MA Perberat Hukuman Pierre Togar Sitanggang](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-migor-ma-perberat-hukuman-pierre-togar-sitanggang/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas (MM) dalam kasus korupsi kartel minyak goreng. Jaksa menyebut kasus itu merugikan negara mencapai Rp 18 triliun. Kasus bermula saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sampai-sampai Presiden Jokowi memerintahkan Luhut mengusut kasus kelangkaan migor […] Artikel Kasus Korupsi Migor, MA Perberat Hukuman Pierre Togar Sitanggang pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pakar Politik UGM : Politik Identitas Masih Akan Digunakan Pada Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/pakar-politik-ugm-politik-identitas-masih-akan-digunakan-pada-pemilu-2024/): JAKARTA – Wawan Mas’udi seorang Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) memprediksi, politik identitas masih akan dipakai sebagai strategi pada Pemilu 2024. Menurut Wawan, penggunaan politik identitas menjadi sangat kritikal, terlebih dalam pemilu yang mengharuskan pertarungan melalui dua putaran dan hanya memertemukan dua calon presiden. Meraih suara 50 persen plus 1 menurutnya menjadi sebuah legitimasi […] Artikel Pakar Politik UGM : Politik Identitas Masih Akan Digunakan Pada Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terbukti Besalah, Kompolnas Desak Polri Segera Pecat Teddy Minahasa dari Kepolisian](https://bsdrlawfirm.com/terbukti-besalah-kompolnas-desak-polri-segera-pecat-teddy-minahasa-dari-kepolisian/): JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri segera memecat Inspektur Jenderal (Irjen) Teddy Minahasa Putra. Poengky Indarti selaku Komisioner Kompolnas mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) cukup menjadi dasar hukum yang kuat bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memecat mantan Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) tersebut. Poengky mengatakan, kompolnas merekomendasikan agar Polri segera […] Artikel Terbukti Besalah, Kompolnas Desak Polri Segera Pecat Teddy Minahasa dari Kepolisian pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Erick Thohir soal BSI Mobile Error: Ada Serangan Siber](https://bsdrlawfirm.com/erick-thohir-soal-bsi-mobile-error-ada-serangan-siber/): Labuan Bajo (pelitaindo.news) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa gangguan layanan (error) pada mesin ATM hingga aplikasi BSI mobile akibat serangan siber. Meski begitu, Erick tidak bersedia mengungkapkan jenis serangan yang menyebabkan layanan BSI error. “Memang ada serangan, saya bukan ahlinya. Disebutkan (serangan) three poin apalah itu. Sehingga down hampir […] Artikel Erick Thohir soal BSI Mobile Error: Ada Serangan Siber pertama kali tampil pada pelitaindonews. Artikel Erick Thohir soal BSI Mobile Error: Ada Serangan Siber pertama kali tampil pada indikasi.id. - [Sufmi Dasco : Ya, Memang Ada Rencana Pengunduran Diri Dedi Mulyadi dari Golkar](https://bsdrlawfirm.com/sufmi-dasco-ya-memang-ada-rencana-pengunduran-diri-dedi-mulyadi-dari-golkar/): JAKARTA – Kabar pengunduran diri anggota DPR Dedi Mulyadi dari Partai Golkar dibenarkan pimpinan DPR. Kendati demikian, hingga kini belum ada perkembangan terkini terkait realisasi dari rencana tersebut. “Iya saya baru mendengar kabar dari kawan-kawan memang ada rencana itu. Tapi kemudian realisasinya seperti apa saya belum dapat update,” ujar Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua […] Artikel Sufmi Dasco : Ya, Memang Ada Rencana Pengunduran Diri Dedi Mulyadi dari Golkar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Buntut Perkembangan Kasus Suap di MA, KPK Periksa 9 Saksi](https://bsdrlawfirm.com/buntut-perkembangan-kasus-suap-di-ma-kpk-periksa-9-saksi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sembilan saksi sebagai pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap di Mahkamah Agung (MA). Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, kesembilan orang itu akan diperiksa sebagai saksi Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto. “Hari ini pemeriksaan saksi pengembangan dugaan tindak pidana korupsi […] Artikel Buntut Perkembangan Kasus Suap di MA, KPK Periksa 9 Saksi pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Didik Mukrianto : RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Bisa Berikan Efek Jera](https://bsdrlawfirm.com/didik-mukrianto-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-bisa-berikan-efek-jera/): JAKARTA – Didik Mukrianto selaku Anggota Komisi III DPR RI meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana bisa memberikan efek jera bagi para koruptor. “RUU itu dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum saat ini. Saya yakin akan menahan laju korupsi dan mudah-mudahan akan menjadi efek jera,” ujar Didik Mukrianto di Jakarta, Kamis […] Artikel Didik Mukrianto : RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Bisa Berikan Efek Jera pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Hadapi Pemilu 2024, Nasdem Mengaku Percaya Diri Karena Usung Anies Baswedan](https://bsdrlawfirm.com/hadapi-pemilu-2024-nasdem-mengaku-percaya-diri-karena-usung-anies-baswedan/): JAKARTA – Partai Nasdem secara resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 ke KPU. Willy Aditya selaku Ketua DPP Partai Nasdem mengaku, memiliki capres meningkatkan kepercayaan diri partainya hadapi Pemilu 2024. Willy menuturkan, Nasdem sudah dua kali melewati pemilu dan pada momentum ketiga tidak banyak perpindahan kader-kader yang terjadi. Willy merasa, semua […] Artikel Hadapi Pemilu 2024, Nasdem Mengaku Percaya Diri Karena Usung Anies Baswedan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kasus Gratifikasi Rafael Alun, KPK Periksa Grace Tahir](https://bsdrlawfirm.com/kasus-gratifikasi-rafael-alun-kpk-periksa-grace-tahir/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Grace Dewi Riady atau yang akrab disapa Grace Tahir pada hari ini, Kamis (11/5/2023). Menurut Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK, Grace diperiksa sebagai saksi di kasus gratifikasi yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. “Hari ini pemeriksaan saksi TPK gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, […] Artikel Kasus Gratifikasi Rafael Alun, KPK Periksa Grace Tahir pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Guspardi Gaus Sebut KIB Masih Malu-malu Bubarkan Diri](https://bsdrlawfirm.com/guspardi-gaus-sebut-kib-masih-malu-malu-bubarkan-diri/): JAKARTA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP disebut sudah kehilangan taring. Hal tersebut terjadi setelah PPP lebih dulu memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presidn (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Di sisi lain, ada kemungkinan Golkar bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia […] Artikel Guspardi Gaus Sebut KIB Masih Malu-malu Bubarkan Diri pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [PDIP Daftarkan Caleg Pemilu 2024 ke KPU Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/pdip-daftarkan-caleg-pemilu-2024-ke-kpu-hari-ini/): JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaftarkan calon legislatif (caleg) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran tersebut dilakukan secara serentak, baik caleg tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendaftaran tersebut diawali dengan defile dari Kantor DPP PDIP ke Kantor KPU. Namun, mereka tak membawa massa dalam defile tersebut. “Kami tegaskan […] Artikel PDIP Daftarkan Caleg Pemilu 2024 ke KPU Hari Ini pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Usut Kasus Rafael Alun, KPK Duga Keluarga dan Istri Terlibat Pencucian Uang](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-rafael-alun-kpk-duga-keluarga-dan-istri-terlibat-pencucian-uang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyelisik keterlibatan berbagai pihak yang diduga ikut menyamarkan aset milik eks Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun dalam kasus dugaan pencucian uang. Salah satu yang bakal ditelusuri adalah istri Rafael, yaitu Ernie Torondek serta keluarga intinya. “Ya, semuanya (keterlibatan ditelusuri). Keluarganya, anaknya (juga akan ditelusuri),” ujar Asep […] Artikel Usut Kasus Rafael Alun, KPK Duga Keluarga dan Istri Terlibat Pencucian Uang pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kriminolog UI Sebut Pembunuhan Cor Semen di Semarang Miliki Motif Ganda](https://bsdrlawfirm.com/kriminolog-ui-sebut-pembunuhan-cor-semen-di-semarang-miliki-motif-ganda/): JAKARTA – Ardi Putra Prasetya selaku Kriminolog Universitas Indonesia (UI) menyebut pelaku pembunuhan disertai mutilasi serta mengecor mayat korban di Semarang memiliki motif hybrid atau ganda. Ardi mengatakan bahwa pelaku memiliki dua motif dalam melakukan pembunuhan kepada majikannya yaitu dendam dan motif ekonomi. “Saya lebih jauh, faktor dendam memang menjadi pemicu, namun ada unsur ekonomi […] Artikel Kriminolog UI Sebut Pembunuhan Cor Semen di Semarang Miliki Motif Ganda pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [6 Tersangka Eks Anggota DPRD Jambi Segera Disidang Terkait Kasus Zumi Zola](https://bsdrlawfirm.com/6-tersangka-eks-anggota-dprd-jambi-segera-disidang-terkait-kasus-zumi-zola/): JAKARTA – Enam mantan anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017/2018 segera disidang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampung berkas penyidikan untuk keenam tersangka. Keenam mantan Anggota DPRD Jambi tersebut adalah Syopian (SP); Sofyan Ali (SA); Sainuddin (SN); Muntalia (MT); Supriyanto (SP); dan Rudi Wijaya […] Artikel 6 Tersangka Eks Anggota DPRD Jambi Segera Disidang Terkait Kasus Zumi Zola pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Wiranto Dikabarkan Batal Bergabung dengan PAN](https://bsdrlawfirm.com/wiranto-dikabarkan-batal-bergabung-dengan-pan/): JAKARTA – Mantan ketua umum Partai Hanura yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto diberitakan batal bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Adi Warman selaku kuasa hukumnya. “Bapak (Wiranto) jadi tidak bergabung ke PAN,” ujar Adi kepada wartawan, Rabu (10/5/2023). Adi juga menegaskan, Wiranto saat ini tak dalam […] Artikel Wiranto Dikabarkan Batal Bergabung dengan PAN pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kejagung Berpeluang Besar Kelola Barang Sitaan](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-berpeluang-besar-kelola-barang-sitaan/): JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) berpeluang besar mengelola barang sitaan Negara lewat Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Aturan ini guna memaksimalkan perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sugeng Purnomo selaku Deputi III Kemenkopolhukam mulanya menceritakan adanya rapat terkait pengelolaan hasil rampasan aset yang diikuti […] Artikel Kejagung Berpeluang Besar Kelola Barang Sitaan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pemilu 2024, KPU Bakal Bagi 2 Panel Perhitungan Suara](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-2024-kpu-bakal-bagi-2-panel-perhitungan-suara/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang model baru penghitungan suara Pemilu 2024. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah tragedi meninggalnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terulang. “Kami merancang kebijakan penghitungan suara dengan metode panel, yang di mana pelaksanaan penghitungan suara itu dibagi dalam dua panel,” ujar Idham Holik selaku […] Artikel Pemilu 2024, KPU Bakal Bagi 2 Panel Perhitungan Suara pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [MA Tolak Kasasi Roy Suryo, Tetap Dipenjara 9 Bulan](https://bsdrlawfirm.com/ma-tolak-kasasi-roy-suryo-tetap-dipenjara-9-bulan/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Dengan demikian, Roy Suryo tetap dihukum sembilan bulan penjara dan denda Rp150 juta. “Tolak,” demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari situs MA, Kamis (4/5/2023). Perkara nomor: 2254 K/Pid.Sus/2023 itu diadili oleh Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan hakim […] Artikel MA Tolak Kasasi Roy Suryo, Tetap Dipenjara 9 Bulan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kapolresta Bandung Selidiki Video Aksi Pornografi Perempuan di Kebun Tes Ciwidey](https://bsdrlawfirm.com/kapolresta-bandung-selidiki-video-aksi-pornografi-perempuan-di-kebun-tes-ciwidey/): BANDUNG – Video aksi pornografi perempuan di perkebunan Ciwidey, Kabupaten Bandung, viral di media sosial. Polisi tengah menyelidiki video tersebut. “Sedang diselidiki,” ujar Kusworo Wibowo selaku Kapolresta Bandung Kombes dikutip, Kamis (4/5/2023). Berdasarkan video yang diunggah di akun Facebook @shinta di group Ciwidey Viral, perempuan tersebut tengah berada di atas sebuah batu berukuran besar. Kemudian […] Artikel Kapolresta Bandung Selidiki Video Aksi Pornografi Perempuan di Kebun Tes Ciwidey pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Korupsi PT Waskita digunakan untuk Hedonisme dan Dibagi-Bagi](https://bsdrlawfirm.com/korupsi-pt-waskita-digunakan-untuk-hedonisme-dan-dibagi-bagi/): JAKARTA – Penyidikan korupsi PT Waskita Karya (WSKT) di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, adanya penggunaan uang supplay chain financing (SCF) untuk kebutuhan hedonisme dan ‘bagi-bagi’ di pemangku kebijakan tinggi di perusahaan konstruksi milik negara tersebut. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengatakan, kerugian negara dari penyimpangan dana pinjaman perbankan […] Artikel Korupsi PT Waskita digunakan untuk Hedonisme dan Dibagi-Bagi pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Dugaan Korupsi Dana Pensiun, Jampidsus Periksa Pegawai PT Pelabuhan Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-korupsi-dana-pensiun-jampidsus-periksa-pegawai-pt-pelabuhan-indonesia/): JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa seorang pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pemeriksaan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013-2019. “Saksi yang diperiksa, yaitu CAK selaku pegawai PT Pelabuhan Indonesia,” ujar Ketut Sumedana […] Artikel Dugaan Korupsi Dana Pensiun, Jampidsus Periksa Pegawai PT Pelabuhan Indonesia pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Terima 373 Objek Gratifikasi Selama Hari Raya Idulfitri](https://bsdrlawfirm.com/kpk-terima-373-objek-gratifikasi-selama-hari-raya-idulfitri/): JAKARTA – Pada Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 373 laporan terkait dugaan gratifikasi. Total gratifikasi yang dilaporkan KPK senilai Rp240.712.804. “Per tanggal 3 Mei 2023, KPK telah menerima laporan 373 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idulfitri dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804,” ujar Ipi Maryati selaku Juru […] Artikel KPK Terima 373 Objek Gratifikasi Selama Hari Raya Idulfitri pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bareskrim Usut Kasus Dugaan TPPO WNI di Myanmar](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-usut-kasus-dugaan-tppo-wni-di-myanmar/): JAKARTA – Bareskrim Polri mengaku tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi serta KBRI Yangon terkait kasua tersebut. “Kami sudah langsung koordinasi dengan kementerian […] Artikel Bareskrim Usut Kasus Dugaan TPPO WNI di Myanmar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Lima Kandidat Cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/lima-kandidat-cawapres-anies-baswedan-pada-pilpres-2024/): JAKARTA – Terdapat lima nama yang berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang berpotensi diusung Koalisi Perubahan. Kelima nama tersebut berpeluang berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Sekarang saya kuantifisir saja, sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah mengerucut,” ujar Sugeng Suparwoto selaku Ketua DPP Partai Nasdem saat webinar Menakar Peluang Capres dan Format […] Artikel Lima Kandidat Cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terlibat Korupsi Lukas Enembe, KPK Tetapkan Kadis PUPR Papua Sebagai Tersangka Baru](https://bsdrlawfirm.com/terlibat-korupsi-lukas-enembe-kpk-tetapkan-kadis-pupr-papua-sebagai-tersangka-baru/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Girius One Yoman selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE). Girius ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan penyidikan korupsi Lukas Enembe. KPK telah mengantongi bukti-bukti terkait keterlibatan Girius dalam dugaan […] Artikel Terlibat Korupsi Lukas Enembe, KPK Tetapkan Kadis PUPR Papua Sebagai Tersangka Baru pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Jalani Sidang, Hakim Agung Nonaktif Gazalba Didakwa Terima Suap SGD20.000](https://bsdrlawfirm.com/jalani-sidang-hakim-agung-nonaktif-gazalba-didakwa-terima-suap-sgd20-000/): JAKARTA – Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat pada Rabu 03 Mei 2023. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Gazalba Saleh didakwa telah menerima uang sebesar SGD20.000 untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap […] Artikel Jalani Sidang, Hakim Agung Nonaktif Gazalba Didakwa Terima Suap SGD20.000 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Satnarkoba Gagalkan Peredaran 37 Juta Butir Tramadol dan Hexymer di Kedoya Raya](https://bsdrlawfirm.com/satnarkoba-gagalkan-peredaran-37-juta-butir-tramadol-dan-hexymer-di-kedoya-raya/): JAKARTA –  Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran 37 juta butir obat jenis Tramadol dan Hexymer jaringan internasional India, Singapore, dan Indonesia. Brigjen Suyudi Ario Seto selaku Wakapolda Metro Jaya mengatakan, jutaan butir obat terlarang itu tersimpan dalam sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Kedoya Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. “Barang bukti yang […] Artikel Satnarkoba Gagalkan Peredaran 37 Juta Butir Tramadol dan Hexymer di Kedoya Raya pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK : Rafael Alun Diduga Manipulasi Transaksi Jual Beli Rumah](https://bsdrlawfirm.com/kpk-rafael-alun-diduga-manipulasi-transaksi-jual-beli-rumah/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Rafael Alun Trisambodo memanipulasi transaksi jual beli rumah. Praktik itu dilakukan demi menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Dugaan manipulasi transaksi jual beli rumah tersebut didalami penyidik lewat satu saksi, Hirawati pada Selasa (2/5/2023). Saksi yang berasal dari pihak swasta diduga mengetahui proses jual beli rumah yang disamarkan […] Artikel KPK : Rafael Alun Diduga Manipulasi Transaksi Jual Beli Rumah pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Menilik Kembali Perolehan Suara Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/menilik-kembali-perolehan-suara-pemilu-2019-menuju-pemilu-2024/): Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dari 34 provinsi dan 130 PPLN untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, di Jakarta, Selasa (21/05/2019), hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, dan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Hasil rekapitulasi itu ditetapkan melalui Keputusan […] Artikel Menilik Kembali Perolehan Suara Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Kasus Suap dan Gratifikasi, KPK Sita Aset AKBP Bambang Kayun Senilai Rp12,7 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kasus-suap-dan-gratifikasi-kpk-sita-aset-akbp-bambang-kayun-senilai-rp127-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset AKBP Bambang Kayun Bagus PS senilai total Rp12,7 miliar. Penyitaan itu terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bambang. “Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga milik tersangka BK [Bambang Kayun],” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK […] Artikel Kasus Suap dan Gratifikasi, KPK Sita Aset AKBP Bambang Kayun Senilai Rp12,7 Miliar pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Habiburokhman : Buka Peluang Bergabungnya Gerindra ke KKIR](https://bsdrlawfirm.com/habiburokhman-buka-peluang-bergabungnya-gerindra-ke-kkir/): JAKARTA – Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, bahwa koalisinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung. Termasuk dengan Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. “Saya bukan pengamat, berapa besar kemungkinan (Partai Golkar bergabung), tapi kita berikhtiar. Kita berusaha, kita berupaya agar koalisi ini lebih besar,” […] Artikel Habiburokhman : Buka Peluang Bergabungnya Gerindra ke KKIR pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terbukti Melanggar Kode Etik, AKBP Achiruddin Dipecat dari Anggota Polri](https://bsdrlawfirm.com/terbukti-melanggar-kode-etik-akbp-achiruddin-dipecat-dari-anggota-polri/): JAKARTA – AKBP Achiuddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang hanya membiarkan anaknya yang telah menjadi tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral. “Seharusnya bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi, dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan,” ujar Irjen Panca […] Artikel Terbukti Melanggar Kode Etik, AKBP Achiruddin Dipecat dari Anggota Polri pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pengakuan AKBP Achiruddin Terima Uang Bulanan Rp7,5 Juta](https://bsdrlawfirm.com/pengakuan-akbp-achiruddin-terima-uang-bulanan-rp75-juta/): JAKARTA – AKBP Achiruddin Hasibuan mengaku menerima uang Rp7,5 juta per bulan sebagai pengawas gudang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dimiliki PT ANR di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia. “Pengakuan dia (AKBP AH) menerima uang Rp7,5 juta per bulan,” ujar Kombes Pol Teddy Marbun selaku Dirreskrimsus Polda Sumut di Medan, Selasa (2/5/2023) […] Artikel Pengakuan AKBP Achiruddin Terima Uang Bulanan Rp7,5 Juta pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Bareskrim Polri Ajak Imigrasi dan KPK Buru Dito Mahendra Kasus Senpi Ilegal](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-polri-ajak-imigrasi-dan-kpk-buru-dito-mahendra-kasus-senpi-ilegal/): JAKARTA – Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol mengatakan Bareskrim Polri menggandeng pihak Imigrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memburu tersangka Dito Mahendra dalam kasus senjata api ilegal. “Kita akan tetap selalu melaksanakan proses secara profesional di mana kita melalui tahapan baik itu gelar perkara kemudian itu koordinasi baik itu […] Artikel Bareskrim Polri Ajak Imigrasi dan KPK Buru Dito Mahendra Kasus Senpi Ilegal pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Keluarga Korban Aisiah Laporkan 6 Perusahaan ke Bareskrim](https://bsdrlawfirm.com/keluarga-korban-aisiah-laporkan-6-perusahaan-ke-bareskrim/): JAKARTA – Keluarga Aisiah Sinta Dewi yang merupakan korban terjatuh dari lift Bandara Kualanamu resmi melaporkan enam perusahaan ke Bareskrim Polri. Laporan itu, teregristrasi dengan nomor LP/B/81/V/2023/SPKT/Bareskrik Polri tertanggal 2 Mei 2023. “Barusan kita udah selesai buat laporan polisi terhadap 6 perusahaan yang sudah kita masukkan, termasuk nama direksi-direksinya,” ujar kuasa hukum keluarga korban, Indra […] Artikel Keluarga Korban Aisiah Laporkan 6 Perusahaan ke Bareskrim pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Tanggapi Kasus Penembakan di Kantor MUI Pusat, Pengamat Terorisme Sebut Pelaku Tak Terlibat Jaringan Terorisme](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-kasus-penembakan-di-kantor-mui-pusat-pengamat-terorisme-sebut-pelaku-tak-terlibat-jaringan-terorisme/): JAKARTA – Harist Abu Ulya selaku pengamat terorisme menanggapi kasus penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023). Harist menyebut terduga pelaku berinisial M (60) tidak terlibat dalam jaringan terorisme. “Sejauh yang saya tahu ini dugaan kuat saya tidak terkait dengan jaringan terorisme, ini orang (terduga pelaku) depresi yang sudah […] Artikel Tanggapi Kasus Penembakan di Kantor MUI Pusat, Pengamat Terorisme Sebut Pelaku Tak Terlibat Jaringan Terorisme pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Ditangkap hingga Dinyatakan Meninggal, Berikut Kronologi Penembakan di Kantor MUI Pusat](https://bsdrlawfirm.com/ditangkap-hingga-dinyatakan-meninggal-berikut-kronologi-penembakan-di-kantor-mui-pusat/): JAKARTA – Polisi menangkap satu orang pelaku aksi penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (02/05/2023) siang. Namun, setelah pelaku ditangkap, polisi menyatakan pelaku meninggal dunia. Belum dijelaskan alasan pelaku meninggal. Berikut kronologi penangkapan pelaku hingga dinyatakan tewas yaitu sebagai berikut: Pelaku datang pukul 11.24 WIB Kapolda Metro Jaya […] Artikel Ditangkap hingga Dinyatakan Meninggal, Berikut Kronologi Penembakan di Kantor MUI Pusat pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Imbas Kasus Anaknya, AKBP Achiruddin Hasibuan Jalani Sidang Etik](https://bsdrlawfirm.com/imbas-kasus-anaknya-akbp-achiruddin-hasibuan-jalani-sidang-etik/): JAKARTA – AKBP Achiruddin Hasibuan selaku mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (2/5). AKBP Achiruddin ikut terseret setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral mencuat. AKBP Achiruddin digiring oleh petugas provost keluar dari gedung Dit Tahti Polda Sumut pada pukul […] Artikel Imbas Kasus Anaknya, AKBP Achiruddin Hasibuan Jalani Sidang Etik pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Benny Rhamdani : Nama yang diserahkan Wiranto ke PPP dan Gerindra Bukan Kader](https://bsdrlawfirm.com/benny-rhamdani-nama-yang-diserahkan-wiranto-ke-ppp-dan-gerindra-bukan-kader/): JAKARTA – Benny Rhamdani selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Hanura mengatakan, penyerahan nama kader Hanura ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan Wiranto selaku mantan ketua umum Hanura hanya sekadar klaim. Benny menegaskan, kader Hanura adalah sosok yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani Ketua […] Artikel Benny Rhamdani : Nama yang diserahkan Wiranto ke PPP dan Gerindra Bukan Kader pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Terjerat Kasus Penipuan, Ikal “Laskar Pelangi” dan Istri Ditetapkan Sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/terjerat-kasus-penipuan-ikal-laskar-pelangi-dan-istri-ditetapkan-sebagai-tersangka/): JAKARTA – Polres Belitung Timur menangkap pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi, Zulfani Pasha alias ZP (26) bersama 4 orang lainnya. Dari lima orang yang diamankan, 3 di antaranya ditetapkan tersangka oleh polisi. Ikal ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka usai terlibat kasus dugaan penipuan MiChat. “Terkait kasus dugaan penipuan dan senjata tajam tanpa izin, […] Artikel Terjerat Kasus Penipuan, Ikal “Laskar Pelangi” dan Istri Ditetapkan Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Pelaku Penembakan Sempat Kirim Surat Ancaman Pembunuhan](https://bsdrlawfirm.com/pelaku-penembakan-sempat-kirim-surat-ancaman-pembunuhan/): JAKARTA – Cholil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah menyebut pelaku penembakan di kantor MUI sempat mengirim surat ancaman pembunuhan sebelum melakukan aksinya pada Selasa 02 Mei 2023. Cholil menyebut pelaku tak hanya sekali melayangkan surat yang berkaitan dengan MUI. Berdasarkan dokumen foto yang diterima dengan tajuk ‘Sumpah yang Kedua’, terlihat selembar […] Artikel Pelaku Penembakan Sempat Kirim Surat Ancaman Pembunuhan pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Dua Staf MUI Terluka Akibat Penembakan di Kantor MUI Pusat](https://bsdrlawfirm.com/dua-staf-mui-terluka-akibat-penembakan-di-kantor-mui-pusat/): JAKARTA – Penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta pada Selasa 02 Mei 2023 siang menyebabkan dua korban luka. Arif Fahrudin selaku Wakil Sekjen MUI mengatakan korban luka adalah staf MUI Pusat. “Luka staf kami dua orang. Staf rumah tangga kena serpihan kaca. Ada yang kena gesekan peluru,” ujar Arif. Arif […] Artikel Dua Staf MUI Terluka Akibat Penembakan di Kantor MUI Pusat pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [KPK Korordinasi dengan Irwasum Polri Terkait Harta Kekayaan AKBP Achiruddin](https://bsdrlawfirm.com/kpk-korordinasi-dengan-irwasum-polri-terkait-harta-kekayaan-akbp-achiruddin/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri terkait harta kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan. Saat ini, KPK masih mengumpulkan data dan informasi terkait harta-harta milik AKBP Achiruddin. “KPK sedang kumpulin data dan informasi keuangan, properti, kendaraan dan lain-lain, dan koordinasi dengan Itwasum Polri,” ujar Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan […] Artikel KPK Korordinasi dengan Irwasum Polri Terkait Harta Kekayaan AKBP Achiruddin pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [LBH Muhammadiyah Desak Polri Untuk Jerat Thomas Djamaluddin](https://bsdrlawfirm.com/lbh-muhammadiyah-desak-polri-untuk-jerat-thomas-djamaluddin/): JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai kasus penghalalan darah para warga Muhammadiyah tak cukup dengan menetapkan Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai tersangka. Taufiq Nugroho selaku Direktur LBHAP PP Muhammadiyah mendesak agar Polri juga menetapkan Thomas Djamaluddin (TDj) sebagai tersangka dalam kasus yang sama. “Kami memberikan apresiasi tinggi […] Artikel LBH Muhammadiyah Desak Polri Untuk Jerat Thomas Djamaluddin pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [AP Hasanuddin Ditahan Setelah Ditetapkan jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/ap-hasanuddin-ditahan-setelah-ditetapkan-jadi-tersangka/): JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan Andi Pangerang Hasanuddin selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai tersangka terkait komentar ‘halalkan darah Muhammadiyah’ di media sosial. Andi pun langsung ditahan di Rutan Bareskrim. “(Penahanan) terhitung dari hari ini,” ujar Brigjen Adi Vivid selaku Direktur Siber Bareskrim Polri di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (01/05/2023). […] Artikel AP Hasanuddin Ditahan Setelah Ditetapkan jadi Tersangka pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Brigjen Endar Priantoro Kembali Menjabat sebagai Dirlidik KPK](https://bsdrlawfirm.com/brigjen-endar-priantoro-kembali-menjabat-sebagai-dirlidik-kpk/): JAKARTA – Brigjen Endar Priantoro kembali ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal menduduki jabatan lamanya sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK. “Iya betul (kembali ke KPK),” ujar Endar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (5/7/2023). Endar tak berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. Namun, rencananya, jenderal bintang satu itu akan bertemu pimpinan KPK. KPK membenarkan kembalinya […] The post Brigjen Endar Priantoro Kembali Menjabat sebagai Dirlidik KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Peneliti Brin : Draft Revisi UU TNI Dinilai Mereduksi Supremasi Sipil](https://bsdrlawfirm.com/peneliti-brin-draft-revisi-uu-tni-dinilai-mereduksi-supremasi-sipil/): JAKARTA – Diandra Megaputri Mengko selaku Peneliti BRIN, menilai draft revisi UU TNI, yang beredar di publik belakangan ini, mereduksi supremasi sipil terhadap militer. Draft revisi UU TNI, alih-alih mendorong kepatuhan militer atas supremasi sipil, justru malah memperkuat independensi militer terhadap otoritas sipil. “Secara teoritik, perlu ada pemisahan secara tegas antara ranah militer dan ranah […] The post Peneliti Brin : Draft Revisi UU TNI Dinilai Mereduksi Supremasi Sipil first appeared on Majalah Hukum. - [Aboe Bakar : Anies Kemungkinan Umumkan Cawapres di Pertengahan Juli](https://bsdrlawfirm.com/aboe-bakar-anies-kemungkinan-umumkan-cawapres-di-pertengahan-juli/): JAKARTA – Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya usai pulang ibadah haji. Beredar kabar Anies akan mengumumkan pada 16 Juli 2023 bertepatan dengan Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, ada juga tanggal 18 Juli. Aboe Bakar Alhabsyi […] The post Aboe Bakar : Anies Kemungkinan Umumkan Cawapres di Pertengahan Juli first appeared on Majalah Hukum. - [Fakta dan Kronologi Penangkapan Si Kembar Kasus Penipuan iPhone](https://bsdrlawfirm.com/fakta-dan-kronologi-penangkapan-si-kembar-kasus-penipuan-iphone/): JAKARTA – Polda Metro Jaya akhirnya menangkap dan menahan si kembar Rihana dan Rihani yang merupakan tersangka kasus dugaan penipuan iPhone pada Selasa (4/7/2023). Pelarian keduanya berakhir usai ditangkap penyidik di sebuah apartemen daerah Gading Serpong sekitar pukul 05.00 WIB. Sebelum ditangkap keduanya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Adapun faktafakta dan kronologi penangkapan […] The post Fakta dan Kronologi Penangkapan Si Kembar Kasus Penipuan iPhone first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Transaksi Rp300 M Eks AKBP Tri Suhartanto Hasil Jual Beli Mobil](https://bsdrlawfirm.com/kpk-transaksi-rp300-m-eks-akbp-tri-suhartanto-hasil-jual-beli-mobil/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan transaksi mantan penyidik AKBP Tri Suhartanto senilai Rp300 miliar berasal dari bisnis pribadi jual beli mobil dan usaha lainnya. “Kalau dari penjelasan yang bersangkutan, bisnis pribadi. Seperti jual beli mobil dan lain-lain,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK, Selasa (4/7/2023). Ali menyebut Tri yang nantinya bisa menjelaskan […] The post KPK : Transaksi Rp300 M Eks AKBP Tri Suhartanto Hasil Jual Beli Mobil first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Dakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Pasal Korupsi dan TPPU Kasus BTS](https://bsdrlawfirm.com/jpu-dakwa-komisaris-pt-solitech-media-sinergy-pasal-korupsi-dan-tppu-kasus-bts/): JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung dalan sidang pembacaan surat dakwaan pada Selasa, 4 Juli 2023 mendakwa Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy telah merugikan negara Rp 8 triliun dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. Irwan […] The post JPU Dakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Pasal Korupsi dan TPPU Kasus BTS first appeared on Majalah Hukum. - [Pantau Sidang Johnny Plate, Surya Paloh Kerahkan Plt Sekjen Nasdem](https://bsdrlawfirm.com/pantau-sidang-johnny-plate-surya-paloh-kerahkan-plt-sekjen-nasdem/): JAKARTA – Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mengerahkan Hermawi Taslim selaku Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem memantau sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate, hari ini. Hermawi Taslim datang menghadiri sidang Plate di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). Hermawi menghadiri sidang […] The post Pantau Sidang Johnny Plate, Surya Paloh Kerahkan Plt Sekjen Nasdem first appeared on Majalah Hukum. - [Komnas PA : Kasus Suami Bakar Istri dan Dua Anak Harus Di Hukum Berat](https://bsdrlawfirm.com/komnas-pa-kasus-suami-bakar-istri-dan-dua-anak-harus-di-hukum-berat/): JAKARTA – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoroti kasus suami membakar istri dan dua anaknya yang berusia 12 dan 15 tahun lantaran cemburu istrinya selingkuh. Komnas PA mendorong sanksi berat bagi pelaku. Mulanya, pelaku menemukan istrinya bersama pria lain di salah satu rumah kontrakan di Jl. Inspirasi PPD, Cakung Jakarta Timur. Ketiga korban dibakar […] The post Komnas PA : Kasus Suami Bakar Istri dan Dua Anak Harus Di Hukum Berat first appeared on Majalah Hukum. - [PPATK Perika Aliran Uang Panji Gumilang, Miliki 256 Rekening](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-perika-aliran-uang-panji-gumilang-miliki-256-rekening/): JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang memeriksa aliran keuangan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan adanya transaksi keuangan janggal yang dilakukan Panji Gumilang. “Sudah kami proses,” ujar Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK saat dikonfirmasi soal dugaan transaksi janggal keuangan Panji Gumilang, Selasa (4/7/2023). PPATK mengantongi […] The post PPATK Perika Aliran Uang Panji Gumilang, Miliki 256 Rekening first appeared on Majalah Hukum. - [Status Panji Gumilang Naik ke Penyidikan Setelah Diperiksa Delapan Jam](https://bsdrlawfirm.com/status-panji-gumilang-naik-ke-penyidikan-setelah-diperiksa-delapan-jam/): JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus penistaan agama dengan terlapor Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dinaikkannya status kasus atas pimpinan Ma’had Al-Zaytun itu setelah penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. “Kami sampaikan selesai pemeriksaan penyidik telah (melakukan) […] The post Status Panji Gumilang Naik ke Penyidikan Setelah Diperiksa Delapan Jam first appeared on Majalah Hukum. - [Direskrim : Mario Dandy Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencabulan Terhadap Anak AG](https://bsdrlawfirm.com/direskrim-mario-dandy-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-pencabulan-terhadap-anak-ag/): JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Mario Dandy Satrio (20 tahun) sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak korban berinisial AG (15). Mario Dandy dijadikan sebagai tersangka usai penyidik menaikan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. “Sudah (Mario ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan),” ujar Kombes Hengki Haryadi selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro […] The post Direskrim : Mario Dandy Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencabulan Terhadap Anak AG first appeared on Majalah Hukum. - [Moeldoko : Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Proses Hukum Para Menterinya](https://bsdrlawfirm.com/moeldoko-presiden-jokowi-tak-pernah-intervensi-proses-hukum-para-menterinya/): JAKARTA – Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menanggapi sejumlah menteri Jokowi yang diperiksa baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Ia pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah melakukan intervensi terhadap para menterinya yang tersangkut proses hukum. Moeldoko mengatakan, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. “Itu bukti bahwa presiden tidak pernah intervensi […] The post Moeldoko : Presiden Jokowi Tak Pernah Intervensi Proses Hukum Para Menterinya first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan KPU Terkait Hanya 304 Pekerja di IKN Tercatat Sebagai Pemilih](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kpu-terkait-hanya-304-pekerja-di-ikn-tercatat-sebagai-pemilih/): JAKARTA – Pemerintah mendatangkan ribuan pekerja untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, hanya 304 pekerja yang tercatat sebagai pemilih atau masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yang baru saja ditetapkan KPU RI. Betty Epsilon Idroos selaku Komisioner KPU RI mengatakan, kecilnya jumlah pekerja IKN yang terdaftar sebagai pemilih di […] The post Penjelasan KPU Terkait Hanya 304 Pekerja di IKN Tercatat Sebagai Pemilih first appeared on Majalah Hukum. - [Tim Jampidsus Dalami Aliran Uang Korupsi BTS 4G ke Airlangga Hartarto](https://bsdrlawfirm.com/tim-jampidsus-dalami-aliran-uang-korupsi-bts-4g-ke-airlangga-hartarto/): JAKARTA – Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengakui terus mendalami aliran-aliran uang yang bersumber dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Dari kasus tersebut, adanya informasi tentang dugaan aliran dana korupsi yang merugikan negara Rp 8,03 triliun tersebut ke Menteri Koordinator Bidang […] The post Tim Jampidsus Dalami Aliran Uang Korupsi BTS 4G ke Airlangga Hartarto first appeared on Majalah Hukum. - [Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon](https://bsdrlawfirm.com/eksekusi-terhadap-pengusaha-yang-tidak-membayar-pesangon/): Pengaturan Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat dimohonkan untuk eksekusi apabila telah mempunyai hukum tetap (in kracht van gewijsde), artinya sudah tidak bisa untuk diupayakan lagi ke jalur pengadilan tingkat selanjutnya. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tentang perselisihan hak dan perselisihan PHK bukan berarti tidak dapat dieksekusi. Putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tidak dimintakan upaya […] The post Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon first appeared on Majalah Hukum. - [Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana](https://bsdrlawfirm.com/penyerobatan-tanah-dalam-perspektif-hukum-pidana/): Oleh Bernard Simamora. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak […] The post Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana first appeared on Majalah Hukum. - [Cawapres Ganjar-Prabowo Berpotensi Bagian dari Pendukung Pemerintah Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/cawapres-ganjar-prabowo-berpotensi-bagian-dari-pendukung-pemerintah-jokowi/): JAKARTA – Cawapres untuk Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto berpotensi diambil dari nama-nama yang menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yusak Farchan selaku Pengamat Politik Citra Institute mengatakan, dengan jarak elektabilitas tiga bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang sangat kompetitif, figur cawapres berpotensi menjadi kunci kemenangan. […] The post Cawapres Ganjar-Prabowo Berpotensi Bagian dari Pendukung Pemerintah Jokowi first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Alat Pertanian di Kementan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-dugaan-korupsi-proyek-pengadaan-alat-pertanian-di-kementan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) tak hanya soal pungutan uang terhadap pegawai. Namun, diduga ada beberapa kasus korupsi lainnya, termasuk proyek pengadaan alat pertanian. “Karena tidak hanya permintaan sejumlah uang kepada eselon I, II, III, tapi ada perkara-perkara lain,” ujar Asep Guntur selaku Plt Deputi Penindakan dan […] The post KPK : Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Alat Pertanian di Kementan first appeared on Majalah Hukum. - [Perubahan Sanksi Disiplin, Chuk Putranto Tidak di PTDH dan Masih Anggota Polri](https://bsdrlawfirm.com/perubahan-sanksi-disiplin-chuk-putranto-tidak-di-ptdh-dan-masih-anggota-polri/): JAKARTA – Mabes Polri membenarkan kabar tentang perubahan sanksi disiplin terhadap Komisaris Polisi (Kompol) Chuck Putranto. Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri mengatakan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding memutuskan peringanan hukuman terhadap terpidana obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J tersebut menjadi demosi. Semula […] The post Perubahan Sanksi Disiplin, Chuk Putranto Tidak di PTDH dan Masih Anggota Polri first appeared on Majalah Hukum. - [Kapolresta Denpasar : 20 Kasus Narkoba, 25 Tersangka DIamankan](https://bsdrlawfirm.com/kapolresta-denpasar-20-kasus-narkoba-25-tersangka-diamankan/): JAKARTA – Kepolisian Polresta Denpasar, Bali, mengungkap sebanyak 20 kasus narkotika sepanjang Juni 2023. Dari 20 kasus tersebut sebanyak 25 tersangka diamankan. “20 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka 25 orang,” ujar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas selaku Kapolresta Denpasar dalam konferensi pers di Mapolresta Denpasar, Jumat (30/6/2023). Jumlah barang bukti yang disita yakni narkotika […] The post Kapolresta Denpasar : 20 Kasus Narkoba, 25 Tersangka DIamankan first appeared on Majalah Hukum. - [KPU : Sebanyak 8,2 Juta Warga DKI Jakarta Masuk DPT Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpu-sebanyak-82-juta-warga-dki-jakarta-masuk-dpt-pemilu-2024/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka, Selasa, 27 Juni 2023. Tercatat ada sebanyak 8,2 juta warga Ibu Kota yang masuk DPT. “Rekapitulasi data pemilih tetap pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, total 8.252.897 pemilih. Jumlah TPS adalah 30.766,” ujar Wahyu Dinata selaku Ketua […] The post KPU : Sebanyak 8,2 Juta Warga DKI Jakarta Masuk DPT Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Tuntut Pelaku Revenge Porn di Pandeglang 6 Tahun Bui](https://bsdrlawfirm.com/jpu-tuntut-pelaku-revenge-porn-di-pandeglang-6-tahun-bui/): JAKARTA – Pelaku penyebaran video porno atau revenge porn di Pandeglang, Banten, berinisial AHM dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Sidang kasus revenge porn dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut berlangsung Selasa (27/6/2023). Terdakwa AHM dituntut Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang (UU) ITE, dengan […] The post JPU Tuntut Pelaku Revenge Porn di Pandeglang 6 Tahun Bui first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Ditjenpas Terkait Mario Dandi Telepon Saksi dari Lapas](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-ditjenpas-terkait-mario-dandi-telepon-saksi-dari-lapas/): JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) buka suara terkait dugaan terdakwa kasus penganiayaan, Mario Dandy Satriyo yang pernah menelepon saksi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal tersebut diungkapkan salah satu kuasa hukum korban D, Mellisa Anggraini. Menurut Rika Aprianti selaku Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, setiap warga […] The post Penjelasan Ditjenpas Terkait Mario Dandi Telepon Saksi dari Lapas first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan Jonathan Latumahina Minta Mario Dandi Dibebaskan](https://bsdrlawfirm.com/alasan-jonathan-latumahina-minta-mario-dandi-dibebaskan/): JAKARTA – Jonathan Latumahina selaku Ayah David Ozora kembali menanggapi perkembangan persidangan Mario Dandy yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023). Dalam cuitan di akun Twitter, pengurus PB Anshor itu malah menyinggung mengenai perlakuan istimewa yang diterima anak mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Terlihat kecewa dengan perlakuan istimewa itu, Jonathan justru meminta kepada […] The post Alasan Jonathan Latumahina Minta Mario Dandi Dibebaskan first appeared on Majalah Hukum. - [Kuasa Hukum : AG Anak Perempuan Pertama yang Dibui di LPKA Tangerang](https://bsdrlawfirm.com/kuasa-hukum-ag-anak-perempuan-pertama-yang-dibui-di-lpka-tangerang/): JAKARTA – Mangatta Toding Allo selaku penasihat hukum terpidana remaja perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy mengatakan, bahwa kliennya merupakan anak perempuan pertama yang dibui di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Mangatta mengatakan, beberapa hari setelah AG mendekam di tempat tersebut, ada terpidana anak perempuan lain yang turut dijebloskan […] The post Kuasa Hukum : AG Anak Perempuan Pertama yang Dibui di LPKA Tangerang first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-jual-beli-jabatan-di-pemalang-kpk-tetapkan-3-tersangka-baru/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (27/6/2023). Mereka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Moh Ramdon (MR), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Haryono (BH), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raharjo (RH). “Untuk keperluan proses […] The post Usut Kasus Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Sita Aset Lukas Enembe Rp144,7 Miliar Hasil Proyek Infrastruktur di Papua](https://bsdrlawfirm.com/kpk-sita-aset-lukas-enembe-rp1447-miliar-hasil-proyek-infrastruktur-di-papua/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset dan uang milik mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Aset yang berhasil disita pun mencapai Rp144,7 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Papua. Menurut Firli Bahuri selaku Ketua KPK, para pelaku tindak pidana korupsi tidak takut masuk penjara, melainkan takut dimiskinkan. Dengan […] The post KPK Sita Aset Lukas Enembe Rp144,7 Miliar Hasil Proyek Infrastruktur di Papua first appeared on Majalah Hukum. - [Baleg DPR Sepakat Kades Calon Tunggal Ditetapkan Secara Musyawarah Mufakat](https://bsdrlawfirm.com/baleg-dpr-sepakat-kades-calon-tunggal-ditetapkan-secara-musyawarah-mufakat/): JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati kepala desa (kades) yang akan ditetapkan melalui musyawarah mufakat jika hanya ada satu calon. Ini merupakan bagian draf materi perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Firman Soebagyo selaku Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, aturan satu calon kepala desa harus melawan kotak […] The post Baleg DPR Sepakat Kades Calon Tunggal Ditetapkan Secara Musyawarah Mufakat first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Belum Tahan Eks Kepala Becuk Makassar Lantaran Cari Aset](https://bsdrlawfirm.com/kpk-belum-tahan-eks-kepala-becuk-makassar-lantaran-cari-aset/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, penahanan terhadap Andhi Pramono mantan Kepala Bea Cukai Makassar, bakal dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, tim penyidik sedang melengkapi bukti. “Terkait dengan Pak Andhi Pramono, kapan penahanannya? AP (Andhi Pramono) ini dalam waktu dekat,” ujar Asep Guntur selaku Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK di Gedung KPK, […] The post KPK Belum Tahan Eks Kepala Becuk Makassar Lantaran Cari Aset first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Selidiki Dugaan Puluhan Tahanan Terlibat Kasus Pungli di Rutan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-selidiki-dugaan-puluhan-tahanan-terlibat-kasus-pungli-di-rutan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih. Diduga ada puluhan tahanan yang terlibat kasus tersebut. “Iya (ada puluhan tahanan). Itu yang sedang kita tangani,” ujar Asep Guntur selaku Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta […] The post KPK Selidiki Dugaan Puluhan Tahanan Terlibat Kasus Pungli di Rutan first appeared on Majalah Hukum. - [MK Tolak Permohonan Perpanjangan Jabatan Komisioner KPU Tingkat Provinsi dan Kabupaten](https://bsdrlawfirm.com/mk-tolak-permohonan-perpanjangan-jabatan-komisioner-kpu-tingkat-provinsi-dan-kabupaten/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga Pemilu 2024 selesai digelar. MK berkesimpulan, permohonan uji materi tersebut tidak beralasan menurut hukum. “Mengadili, menyatakan permohonan pemohon II tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan atas perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 […] The post MK Tolak Permohonan Perpanjangan Jabatan Komisioner KPU Tingkat Provinsi dan Kabupaten first appeared on Majalah Hukum. - [Nasdem dan Demokrat Beda Respon Terkait Yenny Wahid di Bursa Cawapres Anies](https://bsdrlawfirm.com/nasdem-dan-demokrat-beda-respon-terkait-yenny-wahid-di-bursa-cawapres-anies/): JAKARTA – Partai Nasdem dan Partai Demokrat merespons nama putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid di bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Adapun cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan diumumkan usai Anies pulang ibadah haji. Effendi Choirie atau Gus Choi selaku Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem menilai Yenny […] The post Nasdem dan Demokrat Beda Respon Terkait Yenny Wahid di Bursa Cawapres Anies first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Ungkap Johnny Plate Minta Rp500 Juta Tiap Bulan dari Proyek BTS](https://bsdrlawfirm.com/jpu-ungkap-johnny-plate-minta-rp500-juta-tiap-bulan-dari-proyek-bts/): JAKARTA – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023 mengungkapkan terdakwa Johnny G. Plate selaku Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disebut meminta uang Rp500 juta setiap bulan pada Maret 2021 sampai Oktober 2022 terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS […] The post JPU Ungkap Johnny Plate Minta Rp500 Juta Tiap Bulan dari Proyek BTS first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Lukas Enembe Habiskan Dana Operasional Rp1 Triliun Tiap Tahun](https://bsdrlawfirm.com/kpk-lukas-enembe-habiskan-dana-operasional-rp1-triliun-tiap-tahun/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe menghabiskan dana operasional sebesar Rp1 triliun kurun waktu setahun. Uang Rp1 triliun dialokasikan Lukas untuk belanja makan dan minum selama setahun. Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK mengaku heran dan tak habis pikir Lukas Enembe bisa menghabiskan uang operasional gubernur sebesar Rp1 […] The post KPK : Lukas Enembe Habiskan Dana Operasional Rp1 Triliun Tiap Tahun first appeared on Majalah Hukum. - [Soal Cawe-Cawe, SBY Ingatkan Jokowi Lewat Sebuah Buku Fisik](https://bsdrlawfirm.com/soal-cawe-cawe-sby-ingatkan-jokowi-lewat-sebuah-buku-fisik/): JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia menerbitkan buku berjudul “Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong”. Buku fisik tersebut hanya terbatas untuk pengurus DPP Partai Demokrat. Hal pertama yang disampaikan dalam bukunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) […] The post Soal Cawe-Cawe, SBY Ingatkan Jokowi Lewat Sebuah Buku Fisik first appeared on Majalah Hukum. - [Utusan Ponpes Al-Zaytun Datang ke Gedung Sate Serahkan Jawaban](https://bsdrlawfirm.com/utusan-ponpes-al-zaytun-datang-ke-gedung-sate-serahkan-jawaban/): BANDUNG – Utusan dari Ponpes Al-Zaytun akhirnya datang ke Gedung Sate pada Senin, 26 Juni 2023 untuk menyerahkan jawaban yang diajukan oleh Tim investigasi. Tim yang dibentuk oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar ini, telah menerima jawaban atas lima poin pertanyaan yang diajukan kepada Ponpes Al-Zaytun. “Mereka (utusan) hadir kemarin siang, sudah diterima jawabannya,” ujar […] The post Utusan Ponpes Al-Zaytun Datang ke Gedung Sate Serahkan Jawaban first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Survei PWS : Elektabilitas Prabowo 40,5%, Ganjar Pranowo 33,4%](https://bsdrlawfirm.com/hasil-survei-pws-elektabilitas-prabowo-405-ganjar-pranowo-334/): JAKARTA – Political Weather Stations (PWS) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden dan partai politik. Dalam hasil survei itu, Prabowo Subianto menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi, sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi. “Jika Pilpres digelar hari ini maka Prabowo Subianto menjadi Capres dengan elektabilitas tertinggi dengan 40,5 persen,” […] The post Hasil Survei PWS : Elektabilitas Prabowo 40,5%, Ganjar Pranowo 33,4% first appeared on Majalah Hukum. - [Direktur Keuangan PT Indikator Politik Diperiksa KPK Terkait Bupati Kapuas](https://bsdrlawfirm.com/direktur-keuangan-pt-indikator-politik-diperiksa-kpk-terkait-bupati-kapuas/): JAKARTA – Fauny Hidayat selaku Direktur Keuangan PT Indikator Politik Indonesia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK )pada Senin, 26 Juni 2023. Fauny diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat pasangan suami istri Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat (BBSB) dan Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Ary Egahni (AE). “Saksi hadir. […] The post Direktur Keuangan PT Indikator Politik Diperiksa KPK Terkait Bupati Kapuas first appeared on Majalah Hukum. - [Johnny Plate Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi BTS Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/johnny-plate-jalani-sidang-perdana-kasus-korupsi-bts-kominfo/): JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana untuk terdakwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate hari ini Selasa, 27 Juni 2023. Johnny bakal disidang atas perkara dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, […] The post Johnny Plate Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi BTS Kominfo first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Ungkap Dugaan Penyebab Bacaleg Tak Memenuhi Syarat Pendaftaran](https://bsdrlawfirm.com/kpu-ungkap-dugaan-penyebab-bacaleg-tak-memenuhi-syarat-pendaftaran/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap dugaan penyebab tingginya jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI Pemilu 2024 yang dokumen persyaratannya tidak lolos verifikasi administrasi. Menurut KPU, ada dua faktor penyebab. Pertama, partai politik dan bacaleg terkendala waktu menyiapkan berkas. Idham Holik Komisioner KPU RI mengatakan, pihaknya menetapkan Peraturan KPU terkait pendaftaran […] The post KPU Ungkap Dugaan Penyebab Bacaleg Tak Memenuhi Syarat Pendaftaran first appeared on Majalah Hukum. - [Kapolri Listyo dan Erick Dalami Aktor Mafia Bola](https://bsdrlawfirm.com/kapolri-listyo-dan-erick-dalami-aktor-mafia-bola/): JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Erick Thohir selaku Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sepakat untuk terus melakukan pendalaman dalam mengungkap aktor mafia bola. Jenderal Listyo menyampaikan Polri sejak awal berkomitmen mendukung PSSI untuk kompetisi yang bersih dan tidak ada pengaturan skor. “Kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang […] The post Kapolri Listyo dan Erick Dalami Aktor Mafia Bola first appeared on Majalah Hukum. - [Tak Terima Ditetapkan Sebagai Tersangka, Windy Purnomo Ajukan Praperadilan](https://bsdrlawfirm.com/tak-terima-ditetapkan-sebagai-tersangka-windy-purnomo-ajukan-praperadilan/): JAKARTA – Windy Purnomo (WP) selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera tak terima ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Windy mengajukan praperadilan atas status hukumnya terkait kasus korupsi yang merugikan negara Rp 8,32 triliun tersebut. Pengajuan praperadilan tersebut, resmi disampaikan ke […] The post Tak Terima Ditetapkan Sebagai Tersangka, Windy Purnomo Ajukan Praperadilan first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan KPK Belum Blokir Rekening Terkait Kasus Pungli di Rutan](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kpk-belum-blokir-rekening-terkait-kasus-pungli-di-rutan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum bisa memblokir rekening yang berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan. Sebab, kasus ini masih di tahap penyelidikan. “Pemblokiran hanya dapat dilakukan pada proses penyidikan,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/6/2023). Ali menjelaskan, pemblokiran rekening merupakan upaya paksa yang […] The post Penjelasan KPK Belum Blokir Rekening Terkait Kasus Pungli di Rutan first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim PN Jakarta Pusan Kabulkan Pemohonan Perkawinan Pasangan Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/hakim-pn-jakarta-pusan-kabulkan-pemohonan-perkawinan-pasangan-beda-agama/): JAKARTA – Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda agama. Permohonan tersebut dimohonkan oleh JEA (mempelai laki-laki) beragama Kristen dan SW (mempelai perempuan) beragama Islam. Selain berdasarkan UU Adminduk, hakim juga mendasarkan putusannya pada alasan sosiologis yaitu keberagaman masyarakat. PN Jakpus menyatakan pengabulan permohonan pernikahan beda agama sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan […] The post Hakim PN Jakarta Pusan Kabulkan Pemohonan Perkawinan Pasangan Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Singgung Soal Bekingan Terkait Sindikat Jual Ginjal Bekasi](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-singgung-soal-bekingan-terkait-sindikat-jual-ginjal-bekasi/): JAKARTA – Sindikat penjualan ginjal internasional yang beroperasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, terungkap. Pelaku menampung sejumlah orang di sebuah rumah dengan dalih akan memberangkatkan mereka kerja ke luar negeri. Padahal, para korban itu akan diambil ginjalnya untuk dijual ke luar negeri. Pada Senin, 19 Juni 2023 dini hari di Perum Vila Mutiara Gading Jalan […] The post Mahfud MD Singgung Soal Bekingan Terkait Sindikat Jual Ginjal Bekasi first appeared on Majalah Hukum. - [7.000 Anggota Satgas Cakra Buana PDIP Hentak GBK](https://bsdrlawfirm.com/7-000-anggota-satgas-cakra-buana-pdip-hentak-gbk/): JAKARTA – Derap langkah 7.000 anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana PDI Perjuangan (PDIP) menghentak Gelora Bung Karno (GBK) saat tampil memeriahkan puncak peringatan Bulan Bung Karno pada Sabtu (24/6/2023). Para anggota Satgas Cakra Buana ini berlari dalam barisan yang rapi dan langkah yang kokoh, memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) sebelum acara resmi […] The post 7.000 Anggota Satgas Cakra Buana PDIP Hentak GBK first appeared on Majalah Hukum. - [Pimpinan Pondok Al-Zaytun Dilaporkan Forum Advokat ke Bareskrim](https://bsdrlawfirm.com/pimpinan-pondok-al-zaytun-dilaporkan-forum-advokat-ke-bareskrim/): JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) melaporkan Panji Gumilang selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun ke Bareskrim Polri, Jumat 23/6/20232). Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri terdaftar dengan Nomor: LP/B/163/VI/2023/Bareskrim Polri.Panji dilaporkan terkait dugaan pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dan penistaan agama sebagaimana diatur Pasal 156 a […] The post Pimpinan Pondok Al-Zaytun Dilaporkan Forum Advokat ke Bareskrim first appeared on Majalah Hukum. - [Adik Tahanan Dimintai Uang Oleh Pihak Rutan Hingga Rp72,5 Juta](https://bsdrlawfirm.com/adik-tahanan-dimintai-uang-oleh-pihak-rutan-hingga-rp725-juta/): JAKARTA – Adik tahanan KPK, G, mengaku dimintai uang oleh petugas rumah tahanan (rutan) KPK dengan alasan kelancaran tahanan selama berada di rutan. Uang yang sudah ditransfer berjumlah Rp72,5 secara bertahap. Pengakuan ini terungkap dalam kesaksian G. Ia semula dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus dugaan tindakan asusila petugas rutan KPK berinisial […] The post Adik Tahanan Dimintai Uang Oleh Pihak Rutan Hingga Rp72,5 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP Minta Maaf Tak Bisa Undang Partai Demokrat di Puncak Bulan Bung Karno](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-minta-maaf-tak-bisa-undang-partai-demokrat-di-puncak-bulan-bung-karno/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP memastikan tak mengundang Partai Demokrat dalam puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, hari ini. Hal itu pun telah disampaikan Hasto secara terbuka kepada Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. “Jadi saya bilang sama Mas Teuku Rifky, ‘Mas mohon […] The post Sekjen PDIP Minta Maaf Tak Bisa Undang Partai Demokrat di Puncak Bulan Bung Karno first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Korupsi Komoditas Emas, Kejagung Periksa Enam Manajer PT Antam](https://bsdrlawfirm.com/usut-korupsi-komoditas-emas-kejagung-periksa-enam-manajer-pt-antam/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam manajer dari PT Aneka Tambang (Antam) dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi komoditas emas. Enam orang yang diperiksa oleh tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut adalah D, AHA, HJS, RS, SEP, dan YH. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan, enam […] The post Usut Korupsi Komoditas Emas, Kejagung Periksa Enam Manajer PT Antam first appeared on Majalah Hukum. - [PT BUP Tangkis Terlibat Kasus BTS BAKTI Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/pt-bup-tangkis-terlibat-kasus-bts-bakti-kominfo/): JAKARTA – PT Basis Utama Prima (BUP) menyangkal terlibat kasus penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi ini adalah Johnny G Plate selaku Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Yanuar P. Wasesa selaku Kuasa Hukum […] The post PT BUP Tangkis Terlibat Kasus BTS BAKTI Kominfo first appeared on Majalah Hukum. - [Muhajir Habibie Divonis 8 Tahun Bui Kasus Suap Sudrajad Dimyati](https://bsdrlawfirm.com/muhajir-habibie-divonis-8-tahun-bui-kasus-suap-sudrajad-dimyati/): JAKARTA – Muhajir Habibie selaku selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) divonis 8 tahun penjara terkait kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Kuasa hukum legowo dengan vonis hakim itu. Muhajir dinyatakan terbukti menerima suap sekaligus menjadi perantara yang juga fasilitator dalam kasus suap yang menjerat Sudrajad Dimyati menjadi tersangka terkait pengurusan perkara […] The post Muhajir Habibie Divonis 8 Tahun Bui Kasus Suap Sudrajad Dimyati first appeared on Majalah Hukum. - [Novel Baswedan : Dugaan Pungli di Rutan KPK Berawal dari Kasus Asusila Oknum Petugas](https://bsdrlawfirm.com/novel-baswedan-dugaan-pungli-di-rutan-kpk-berawal-dari-kasus-asusila-oknum-petugas/): JAKARTA – Terbongkarnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyedot perhatian banyak pihak. Tak terkecuali mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan membongkar awal mula temuan dugaan pungli di Rutan KPK. Dia mengatakan, dugaan pungli di Rutan KPK itu berawal dari tindak lanjut kasus asusila oknum petugas […] The post Novel Baswedan : Dugaan Pungli di Rutan KPK Berawal dari Kasus Asusila Oknum Petugas first appeared on Majalah Hukum. - [Kepala BNN : Peredaran Narkotika Naik Signifikan Setelah Pandemi Berlalu](https://bsdrlawfirm.com/kepala-bnn-peredaran-narkotika-naik-signifikan-setelah-pandemi-berlalu/): JAKARTA – Petrus Reinhard Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi menyebutkan setelah masa pandemi Covid-19 berlalu peredaran gelap narkotika di Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu disampaikan Golose saat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil sitaan BNN RI selama bulan Mei dan Juni di Lapangan Tembak Polda […] The post Kepala BNN : Peredaran Narkotika Naik Signifikan Setelah Pandemi Berlalu first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Dapat Informasi Dugaan Impor Ore Nikel Ilegal ke China](https://bsdrlawfirm.com/kpk-dapat-informasi-dugaan-impor-ore-nikel-ilegal-ke-china/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi mengenai dugaan impor ore nikel ilegal ke China sejak 2021 lalu. Dian Patria selaku Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK menyebut setidaknya ada 5 juta ton ore nikel yang diterima di China dari Indonesia sepanjang 2021-2022. “Data ini sumbernya dari bea cukai China,” ujar Dian, Kamis […] The post KPK Dapat Informasi Dugaan Impor Ore Nikel Ilegal ke China first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Bantah Bawaslu Terkait Pihaknya Tambah Data Pemilih Daerah](https://bsdrlawfirm.com/kpu-bantah-bawaslu-terkait-pihaknya-tambah-data-pemilih-daerah/): JAKARTA – Betty Epsilon Idroos selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal pihaknya secara tiba-tiba menambah data pemilih daerah. Dia menegaskan KPU hanya melakukan koreksi data. Betty menjelaskan, sejak Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan pada April 2023, pihaknya melakukan perbaikan data mengacu pada hasil pembaharuan data dari […] The post KPU Bantah Bawaslu Terkait Pihaknya Tambah Data Pemilih Daerah first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Pemerintah Dalami Dugaan Penyimpangan Ajaran Agama di Ponpes Al Zaytun](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-pemerintah-dalami-dugaan-penyimpangan-ajaran-agama-di-ponpes-al-zaytun/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, pemerintah masih mendalami soal dugaan penyimpangan ajaran agama yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Mahfud menjelaskan, salah satu yang dilakukan Kemenko Polhukam, adalah mendalami kasus tersebut dari sumber-sumber lain, seperti pihak-pihak yang pernah aktif di Ponpes Al Zaytun. […] The post Mahfud MD : Pemerintah Dalami Dugaan Penyimpangan Ajaran Agama di Ponpes Al Zaytun first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Sita 20 Aset Rafael Alun Senilai Rp150 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kpk-sita-20-aset-rafael-alun-senilai-rp150-miliar/): JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset Rafael Alun Trisambodo (RAT) mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp150 Miliar. Total aset yang disita KPK berupa 20 bidang tanah dan bangunan tersebut diduga milik RAT yang diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan […] The post KPK Sita 20 Aset Rafael Alun Senilai Rp150 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Tangkap Ketua Hipmi Terkait Kasus Penipuan](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-tangkap-ketua-hipmi-terkait-kasus-penipuan/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menangkap Muhammad Arif selaku Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia Muda (Hipmi) terkait kasus dugaan penipuan atau penggelapan. Dalam kasus ini, ada tiga tersangka lain yakni Faizal H, Anisa Yulia dan Hermas Wibowo. “Benar yang bersangkutan ditangkap dan ditahan tanggal 31 Mei 2023,” ujar Brigjen Hersadwi Rusdiyono […] The post Bareskrim Tangkap Ketua Hipmi Terkait Kasus Penipuan first appeared on Majalah Hukum. - [Pungli di Rutan KPK Diduga Libatkan Pegawai Penjaga dan Perawat](https://bsdrlawfirm.com/pungli-di-rutan-kpk-diduga-libatkan-pegawai-penjaga-dan-perawat/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih. Kasus ini diduga melibatkan para pegawai dari bagian penjagaan dan perawatan rutan. “Tentu namanya, sudah agak fokus sebenarnya bahwa ini terjadi di rutan, melibatkan penjaga dan perawatan. Tentu terfokus pada […] The post Pungli di Rutan KPK Diduga Libatkan Pegawai Penjaga dan Perawat first appeared on Majalah Hukum. - [PDIP Akan Gelar Konsolidasi Akbar Dalam Rangka Bulan Karno di GBK](https://bsdrlawfirm.com/pdip-akan-gelar-konsolidasi-akbar-dalam-rangka-bulan-karno-di-gbk/): JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar konsolidasi akbar yang rapi dan berdisiplin dalam rangka puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK) pada 24 Juni mendatang. Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP mengatakan, puncak peringatan Bulan Bung Karno dikategorikan yang terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama. “Perlu diingat […] The post PDIP Akan Gelar Konsolidasi Akbar Dalam Rangka Bulan Karno di GBK first appeared on Majalah Hukum. - [Bobby Nasution Minta Kepolisian Tindak Tegas Geng Motor dan Begal di Medan](https://bsdrlawfirm.com/bobby-nasution-minta-kepolisian-tindak-tegas-geng-motor-dan-begal-di-medan/): MEDAN – Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap anggota geng motor dan begal di Kota Medan. Mantu Presiden Jokowi itu mengungkapkan sudah sering berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dan Polres Belawan untuk menindak aksi geng motor dan begal. Sebab aksi komplotan kriminal tersebut sudah sering mengambil korban jiwa. “Kejadian […] The post Bobby Nasution Minta Kepolisian Tindak Tegas Geng Motor dan Begal di Medan first appeared on Majalah Hukum. - [Rumor Denny Sebut Anies Akan Jadi Tersangka, Nasdem : Jangan buat Gaduh](https://bsdrlawfirm.com/rumor-denny-sebut-anies-akan-jadi-tersangka-nasdem-jangan-buat-gaduh/): JAKARTA – Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai NasDem merespons pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan akan menjadi tersangka di KPK. Ali meminta Denny tidak membuat gaduh dengan pernyataannya yang selama ini tak terbukti kebenarannya. Ali menyinggung pernyataan Denny yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengubah sistem pemilu ke proporsional tertutup. “Pak Denny […] The post Rumor Denny Sebut Anies Akan Jadi Tersangka, Nasdem : Jangan buat Gaduh first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Pernyataan Denny, KPK Lakukan Penyelidikan Kasus Formula E](https://bsdrlawfirm.com/respon-pernyataan-denny-kpk-lakukan-penyelidikan-kasus-formula-e/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Denny Indrayana selaku advokat yang pernah menjadi Wamenkumham soal rumor Anies Baswedan bakal segera ditetapkan jadi tersangka dalam kasus Formula E Jakarta. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengaku pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus Formula E yang disebut menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies […] The post Respon Pernyataan Denny, KPK Lakukan Penyelidikan Kasus Formula E first appeared on Majalah Hukum. - [Mendagri : MPP Digital Dapat Tekankan Potensi Tindak Pidana Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/mendagri-mpp-digital-dapat-tekankan-potensi-tindak-pidana-korupsi/): JAKARTA – Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan untuk kepentingan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat, Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital juga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi. Sebab dengan layanan tersebut, pertemuan tatap muka yang membuat rawan terjadinya praktik pungutan liar menjadi sangat berkurang. “Dengan adanya digitalisasi ini maka (pertemuan tatap muka) […] The post Mendagri : MPP Digital Dapat Tekankan Potensi Tindak Pidana Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Badan Narkoter Perindo : Kami Siapkan Bantuan Hukum bagi Korban Narkotika](https://bsdrlawfirm.com/badan-narkoter-perindo-kami-siapkan-bantuan-hukum-bagi-korban-narkotika/): JAKARTA – Anang Iskandar selaku Ketua Badan Narkoter Center DPP Partai Perindo Komjen Pol (Purn) menyatakan pihaknya telah menyiapkan bantuan hukum kepada korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini adalah upaya Partai Perindo membenahi penanganan pengguna narkotika di Indonesia. “Kita menyiapkan ahli-ahli hukum narkotika apabila ada masyarakat yang bermasalah dengan narkotika, merasa terzalimi bisa minta bantuan kepada […] The post Badan Narkoter Perindo : Kami Siapkan Bantuan Hukum bagi Korban Narkotika first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Bebas Tugaskan Sementara Petugas Rutan Terkait Pungli Total Rp4 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kpk-bebas-tugaskan-sementara-petugas-rutan-terkait-pungli-total-rp4-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membebastugaskan sementara para petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan total Rp4 miliar. Kasus pungli ini merupakan temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. “Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat,” ujar Cahya H Harefa selaku Sekretaris Jenderal […] The post KPK Bebas Tugaskan Sementara Petugas Rutan Terkait Pungli Total Rp4 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Penyidik Pegang Bukti Miliaran Rupiah Anang Achmad Terkait Pengaturan Tender BTS](https://bsdrlawfirm.com/penyidik-pegang-bukti-miliaran-rupiah-anang-achmad-terkait-pengaturan-tender-bts/): JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku memiliki bukti penerimaan uang miliaran rupiah dan ratusan ribu dolar Singapura tersangka Anang Achmad Latief (AAL). Uang tersebut diduga terkait pengaturan pemenangan tender proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Haryoko Ari Prabowo selaku Kasubdit Penyidikan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) […] The post Penyidik Pegang Bukti Miliaran Rupiah Anang Achmad Terkait Pengaturan Tender BTS first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Rafael Alun, KPK Periksa Bos Pajak Jaktim Wahono Saputro](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-rafael-alun-kpk-periksa-bos-pajak-jaktim-wahono-saputro/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wahono Saputro selaku Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Ditjen Pajak, Selasa (20/6/2023). “Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Wahono Saputro, Kepala KPP Madya Jakarta Timur,” ujar Ali Fikri […] The post Buntut Kasus Rafael Alun, KPK Periksa Bos Pajak Jaktim Wahono Saputro first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan KPK Terkait Mentan Syahrul Yasin Limpo Diperiksa di Gedung Dewas](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kpk-terkait-mentan-syahrul-yasin-limpo-diperiksa-di-gedung-dewas/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memintai keterangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Menteri Pertanian (Mentan) pada Senin 19 Juni 2023 kemarin. Syahrul Yasin Limpo dimintai keterangannya terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, ada yang berbeda dari permintaan keterangan Yasin Limpo. Yasin dimintai keterangannya di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) atau Gedung […] The post Penjelasan KPK Terkait Mentan Syahrul Yasin Limpo Diperiksa di Gedung Dewas first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Diminta Hadiri Uji Formil Omnibus Law di MK](https://bsdrlawfirm.com/presiden-diminta-hadiri-uji-formil-omnibus-law-di-mk/): JAKARTA – Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh menyebutkan ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara Jakarta, Rabu (21/6/2023) besok. Aksi dilakukan bertepatan dengan sidang ketiga uji formil omnibus law UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh. Agenda sidang besok adalah mendengar keterangan presiden atau Pemerintah serta Pimpinan […] The post Presiden Diminta Hadiri Uji Formil Omnibus Law di MK first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tindaklanjuti Dugaan Pungli Rp.4 Miliar oleh Oknum Petugas Rutan KPK](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tindaklanjuti-dugaan-pungli-rp-4-miliar-oleh-oknum-petugas-rutan-kpk/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menindaklanjuti temuan Dewan Pengawas (Dewas) soal adanya pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Saat ini, KPK sedang menyelidiki oknum petugas rutan yang diduga menerima pungli hingga Rp4 miliar. “Saat ini status untuk prosesnya sedang dilaksanakan penyelidikan, jadi temuan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar yang […] The post KPK Tindaklanjuti Dugaan Pungli Rp.4 Miliar oleh Oknum Petugas Rutan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Susul Lukas Enembe, KPK Tahan Kadis PUPR Papua Dugaan Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/susul-lukas-enembe-kpk-tahan-kadis-pupr-papua-dugaan-korupsi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan paksa Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua. Gerius dijebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Gerius One Yoman tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan diborgol usai diperiksa sebagai tersangka. Ia digiring petugas ke Gedung Juang […] The post Susul Lukas Enembe, KPK Tahan Kadis PUPR Papua Dugaan Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Tidak Lanjut Laporan Langgar Etik Terkait Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-tidak-lanjut-laporan-langgar-etik-terkait-pemberhentian-brigjen-endar-priantoro/): JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan ke sidang etik. Dewas mengaku tidak menemukan kecukupan bukti KPK melanggar etik. Dugaan pelanggaran etik tersebut dilaporkan oleh Ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni dan Brigjen Endar […] The post Dewas KPK Tidak Lanjut Laporan Langgar Etik Terkait Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Rapat Pleno PKB, Larang Cak Imin Bicarakan Pilres 2024](https://bsdrlawfirm.com/hasil-rapat-pleno-pkb-larang-cak-imin-bicarakan-pilres-2024/): JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat pleno terkait Pemilu 2024 pada Senin (19/6/2023) pagi. Salah satu hasilnya adalah, PKB memutuskan untuk “memingit” Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait Pilpres 2024. Dengan keputusan ini, Cak Imin tak diperbolehkan lagi membicarakan ihwal Pilpres 2024. “Rapat pleno DPP akhirnya memutuskan agar Gus Muhaimin Iskandar mulai hari […] The post Hasil Rapat Pleno PKB, Larang Cak Imin Bicarakan Pilres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Terkait Kasus Eks Bupati PPU, KPK Kembali Periksa Andi Arief](https://bsdrlawfirm.com/terkait-kasus-eks-bupati-ppu-kpk-kembali-periksa-andi-arief/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Andi Arief selaku Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat hari ini. Andi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang kembali menjerat mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama […] The post Terkait Kasus Eks Bupati PPU, KPK Kembali Periksa Andi Arief first appeared on Majalah Hukum. - [Penuhi Panggilan, KPK Periksa Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kantor Dewas](https://bsdrlawfirm.com/penuhi-panggilan-kpk-periksa-mentan-syahrul-yasin-limpo-di-kantor-dewas/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian (Mentan) terkait penyelidikan di Kementerian Pertanian pada Senin (19/6/2023). Syahrul dimintai keterangan di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC atau dikenal dengan sebutan C1, Jakarta Selatan. “(Pemeriksaan) di C1 (Kantor Dewas),” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK dalam keterangan […] The post Penuhi Panggilan, KPK Periksa Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kantor Dewas first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Eks Dirjen Minrba Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-eks-dirjen-minrba-terkait-dugaan-korupsi-izin-tambang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ridwan Djamaluddin selaku mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM terkait penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP), Senin (19/6/2023). Ridwan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.47 WIB. Ia enggan berbicara banyak terkait agenda pada hari ini. “Nanti tanya mereka [KPK] […] The post KPK Periksa Eks Dirjen Minrba Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Telusuri Bengkel Mobil Antik Milik Eks Kepala Bea Cukai Makassar](https://bsdrlawfirm.com/kpk-telusuri-bengkel-mobil-antik-milik-eks-kepala-bea-cukai-makassar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset-aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Andhi Pramono (AP) selaku mantan Kepala Bea Cukai Makassar. Salah satu aset yang didalami KPK yakni terkait asal usul bengkel mobil antik. Andhi Pramono diduga memiliki bengkel mobil antik. Asal usul bengkel mobil antik diduga milik Andhi Pramono didalami lewat […] The post KPK Telusuri Bengkel Mobil Antik Milik Eks Kepala Bea Cukai Makassar first appeared on Majalah Hukum. - [Total 4 Tersangka, Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Robot Trading FIN888](https://bsdrlawfirm.com/total-4-tersangka-bareskrim-tetapkan-2-tersangka-baru-kasus-robot-trading-fin888/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus robot trading FIN888. Dengan tambahan ini, total sudah ada empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah PS, selaku leader yang memperkenalkan produk Fin888 pertama kali kepada member di Indonesia. Dia ditahan di Rutan Bareskrim Polri. “CC berperan sebagai […] The post Total 4 Tersangka, Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Robot Trading FIN888 first appeared on Majalah Hukum. - [Abdul Muhaimin Bantah Isu PKB Tunggu Mahar Politik](https://bsdrlawfirm.com/abdul-muhaimin-bantah-isu-pkb-tunggu-mahar-politik/): JAKARTA – Abdul Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, bahwa pembahasan terkait calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) merupakan kewenangan dirinya dan Prabowo Subianto. Ia membantah, jika PKB menunggu mahar politik dari sosok-sosok yang ingin menjadi cawapres dari Prabowo. “Enggak ada (mahar politik), siapa yang mau ngasih […] The post Abdul Muhaimin Bantah Isu PKB Tunggu Mahar Politik first appeared on Majalah Hukum. - [Eks rektor Unila Cs Dieksekusi ke Lapas Bandar Lampung](https://bsdrlawfirm.com/eks-rektor-unila-cs-dieksekusi-ke-lapas-bandar-lampung/): JAKARTA – Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Karomani terpidana suap eks Rektor Universitas Lampung (Unila). Karomani dieksekusi bersama eks Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heriyandi dan mantan Ketua Senat Unila, Muhammad Basri ke lapas. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menyebutkan, ketiganya dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I Bandar Lampung sesuai […] The post Eks rektor Unila Cs Dieksekusi ke Lapas Bandar Lampung first appeared on Majalah Hukum. - [Anggota DPR Respon MK Sebut Adanya Kelemahan Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Terbuka](https://bsdrlawfirm.com/anggota-dpr-respon-mk-sebut-adanya-kelemahan-pemilu-gunakan-sistem-proporsional-terbuka/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memang memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Kendati begitu, lembaga penjaga konstitusi itu mengingatkan bahwa maraknya politik uang merupakan kelemahan sistem tersebut. Salah satu anggota tim hukum DPR dari Fraksi Golkar, Supariansa, menyoroti saran perbaikan dari MK agar calon anggota legislatif (caleg) yang melakukan politik uang atau […] The post Anggota DPR Respon MK Sebut Adanya Kelemahan Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Terbuka first appeared on Majalah Hukum. - [284 Tersangka Kasus TPPO Ditangkap](https://bsdrlawfirm.com/284-tersangka-kasus-tppo-ditangkap/): JAKARTA – Terdapat sebanyak 284 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ditangkap sejak 5 Juni hingga 13 Juni 2023. Ratusan orang tersangka itu merupakan penangkapan gabungan dari Satgas TPPO Polri dan Polda jajaran se-Indonesia. “Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 284 orang,” ujar Brigjen Pol Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri […] The post 284 Tersangka Kasus TPPO Ditangkap first appeared on Majalah Hukum. - [Yusrizki Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus BAKTI Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/yusrizki-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-bakti-kominfo/): JAKARTA – Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan beberapa […] The post Yusrizki Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus BAKTI Kominfo first appeared on Majalah Hukum. - [Beberapa Istilah Dalam Sidang Perceraian Pasangan Beragama Islam](https://bsdrlawfirm.com/beberapa-istilah-dalam-sidang-perceraian-pasangan-beragama-islam/):   Panitera : seseorang yang bertugas mencatat dan mengurusi urusan//berkas-berkas persidangan perceraian Ketua Hakim Pengadilan Agama : seseorang yang memimpin/mengepalai lembaga Pengadilan Agama Ketua Hakim Majelis : seseorang yang mengetuai para Hakim dalam suatu sidang Hakim Anggota : seseorang hakim yang menjadi Hakim anggota dalam satu kelompok majelis Penggugat (dalam Pengadilan Agama) : seseorang (istri) […] - [Membunuh Untuk Membela Diri Tidak Dihukum?](https://bsdrlawfirm.com/membunuh-untuk-membela-diri-tidak-dihukum/): Pembelaan diri merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang kepada seseorang untuk memelihara dan menjaga keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, keselamatan harta benda, maupun kehormatannya. Dasar hukum pembelaan diri tertuang dalam Pasal 49 KUHP yang dibedakan atas pembelaan diri umum atau biasa dan pembelaan diri luar biasa. Pasal pembelaan diri digunakan sebagai alasan pemaaf, […] - [Teori Hukum Menurut Para Ahli](https://bsdrlawfirm.com/teori-hukum-menurut-para-ahli/): Secara spesifik, teori hukum sendiri belum memiliki definisi yang baku. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai disiplin dari teori hukum, sebagai berikut. Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, […] - [Apakah Gugatan Cerai dan Harta Bersama Dapat Diajukan Sekaligus ?](https://bsdrlawfirm.com/apakah-gugatan-cerai-dan-harta-bersama-dapat-diajukan-sekaligus/): Membina mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi impian semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hilangnya rasa kecocokan hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian. Namun, urusan […] - [Apakah Keluarga Boleh Menjadi Saksi Perkara Perceraian?](https://bsdrlawfirm.com/apakah-keluarga-boleh-menjadi-saksi-pekara-perceraian/): Sering menjadi pertanyaan banyak, apakah saksi keluarga dapat diajukan dalam perkara perceraian? Pasalnya, ketentuan mengenai saksi keluarga diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dinyatakan: “Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada […] - [Jenis-jenis Hak Atas Tanah di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/jenis-jenis-hak-atas-tanah-di-indonesia/): Tanah adalah sumber kehidupan manusia. Umumnya, sesorang akan berusaha agar tanahnya dapat memiliki kepastian atas kepemilikannya. Kepastian atas kepemilikan sebidang tanah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA). Kemudian UUPA diturunkan kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang […] - [Jenis-Jenis Surat Tanah di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/jenis-jenis-surat-tanah-di-indonesia/): Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (yang disingkat UUPA), sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun kenyataannya, masih ada berbagai jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. […] - [Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti](https://bsdrlawfirm.com/hukum-jaminan-dan-prosedur-penjaminan-properti/): Istilah hukum jaminan lebih jarang dikenali masyarakat awam dibanding istilah gadai yang lebih akrab di telinga. Padahal, hukum jaminan ini yang mengatur aktivitas pinjam meminjam, termasuk di dalamnya soal gadai. Dengan memahami hukum jaminan dan prosedur penjaminan properti, sejumlah harapan anda bisa terwujud. Pahamilah hukumnya agar Anda tahu hak dan kewajiban Anda saat menjaminkan suatu […] - [Warkah Tanah dan Fungsinya](https://bsdrlawfirm.com/warkah-tanah-dan-fungsinya/): Dalam Proses jual beli tanah yang telah bersertipikat mungkin pernah mendengar istilah Warkah, dan kemudian menjadi penasaran, apa itu Warkah, kenapa sepertinya surat yang bernama warkah penting sekali? Secara historis, penggunaan istilah warkah berasal dari kalimat belanda “Waarmerkh“- yang artinya “Tanda” pengertian ini merujuk pada pengertian surat yang telah ditandai atau bukti bahwa telah diperiksa […] - [Sukses Penjarakan Orang, Dadan Disebut Terima Uang Rp11,2 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/sukses-penjarakan-orang-dadan-disebut-terima-uang-rp112-miliar/): JAKARTA – Dadan Tri Yudianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) diduga menerima uang sebesar Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka. Dana tersebut diberikan karena Dadan telah berhasil memenjarakan Budiman Gandi Suparman. “Bahwa untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung, baik untuk perkara kasasi […] The post Sukses Penjarakan Orang, Dadan Disebut Terima Uang Rp11,2 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Resmi Ditahan, Dadan Tri Yudianto Diduga Jadi Calo Pengurusan Perkara di MA](https://bsdrlawfirm.com/resmi-ditahan-dadan-tri-yudianto-diduga-jadi-calo-pengurusan-perkara-di-ma/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Dadan Tri Yudianto yaitu mantan Komisaris Independen PT Wika Beton. Dadan diduga menjadi pihak yang membantu dan mengawasi proses pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Selain Dadan, KPK juga secara resmi mengumumkan Sekretaris MA, Hasbi Hasan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara. Namun, KPK belum menahan Hasbi. […] The post Resmi Ditahan, Dadan Tri Yudianto Diduga Jadi Calo Pengurusan Perkara di MA first appeared on Majalah Hukum. - [Ahmad Doli Tegaskan Terkait Pilpres Sepenuhnya Diserahkan ke Airlangga](https://bsdrlawfirm.com/ahmad-doli-tegaskan-terkait-pilpres-sepenuhnya-diserahkan-ke-airlangga/): JAKARTA – Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan tidak ada perubahan sikap Golkar dalam mengusung Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Rakernas Golkar 2023 tidak merevisi keputusan Munas. “Kita tegaskan lagi hasil Munas itu, semua tentang hal yang berkaitan dengan pilpres itu diserahkan sepenuhnya mandat kepada ketua […] The post Ahmad Doli Tegaskan Terkait Pilpres Sepenuhnya Diserahkan ke Airlangga first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Pemerkosaan Anak, Pemerintah Desak Terapkan UU TPKS di Sulteng](https://bsdrlawfirm.com/usut-pemerkosaan-anak-pemerintah-desak-terapkan-uu-tpks-di-sulteng/): JAKARTA – Dalam mengusut tutas kasus persetubuhan terhadap anak RO di Parigi Moutong, Pemerintah mendesak kepolisian di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengacu pada konstruksi hukum sesuai Undang-undang (UU) Perlindungan Anak (PA), dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan, kasus persetubuhan berkali-kali […] The post Usut Pemerkosaan Anak, Pemerintah Desak Terapkan UU TPKS di Sulteng first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Hamdan Zoelva Terkait Posisi MK Soal Pasal Sistem Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-hamdan-zoelva-terkait-posisi-mk-soal-pasal-sistem-pemilu/): JAKARTA – Hamdan Zoelva selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut semua norma dalam undang-undang bisa dan berwenang diuji materi oleh MK untuk diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Termasuk juga pasal 168 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini tengah diuji materi hingga menjadi pembicaraan publik. Pasal itu mengatur soal […] The post Penjelasan Hamdan Zoelva Terkait Posisi MK Soal Pasal Sistem Pemilu first appeared on Majalah Hukum. - [Dampak Luar Biasa Jika MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup](https://bsdrlawfirm.com/dampak-luar-biasa-jika-mk-putuskan-sistem-proporsional-tertutup/): JAKARTA – Adanya informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Hal tersebut telah menimbulkan kehebohan nasional dan perdebatan di ruang publik. Apalagi dengan tahapan Pemilu 2024 sudah sangat matang, di mana parpol telah mendaftarkan ribuan bakal calon legislatifnya (bacaleg) di seluruh Indonesia. M Rizqi Azmi selaku Dosen […] Artikel Dampak Luar Biasa Jika MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup pertama kali tampil pada Majalah Hukum. - [Alasan Kesehatan, Lukas Enembe Mohon Dijadikan Tahanan Kota](https://bsdrlawfirm.com/alasan-kesehatan-lukas-enembe-mohon-dijadikan-tahanan-kota/): JAKARTA – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe memohon untuk dijadikan tahanan kota. Permohonan itu diajukan tim kuasa hukum Lukas kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. O.C Kaligis selaku Koordinator tim kuasa hukum Lukas mengatakan, memohon penetapan status tahanan kota dengan alasan kesehatan. Kaligis mengatakan, penahanan terhadap kliennya di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi […] The post Alasan Kesehatan, Lukas Enembe Mohon Dijadikan Tahanan Kota first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Perpanjang Penahanan Dadan Tri Yudianto Kasus Suap Perkara di MA](https://bsdrlawfirm.com/kpk-perpanjang-penahanan-dadan-tri-yudianto-kasus-suap-perkara-di-ma/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Dadan Tri Yudianto (DTY). Dadan diperpanjang masa penahanannya untuk 40 hari ke depan. “Tim penyidik saat ini telah memperpanjang masa penahanan tersangka DTY untuk 40 hari ke depan sampai dengan 4 Agustus 2023 di Rutan KPK,” ujar Ali […] The post KPK Perpanjang Penahanan Dadan Tri Yudianto Kasus Suap Perkara di MA first appeared on Majalah Hukum. - [Batal Hadir, Airlangga Hartarto Siap Penuhi Panggilan Selanjutnya Terkait Pemeriksaan Saksi Kasus Mafia Minyak Goreng](https://bsdrlawfirm.com/batal-hadir-airlangga-hartarto-siap-penuhi-panggilan-selanjutnya-terkait-pemeriksaan-saksi-kasus-mafia-minyak-goreng/): JAKARTA – Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian menyatakan siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini erkait tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit, yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). “Ya nanti sesudah ada undangan saya akan hadir. Saya […] The post Batal Hadir, Airlangga Hartarto Siap Penuhi Panggilan Selanjutnya Terkait Pemeriksaan Saksi Kasus Mafia Minyak Goreng first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Investasi Bodong Robot Trading Net89](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-tetapkan-5-tersangka-baru-kasus-investasi-bodong-robot-trading-net89/): JAKARTA – Bareskrim Polri kembali menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan investasi bodong robot trading Net89. Brigjen Whisnu Hermawan selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengatakan, saat ini total ada 13 orang tersangka dalam kasus tersebut. “Penyidik telah menetapkan total tiga belas orang tersangka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis […] The post Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Investasi Bodong Robot Trading Net89 first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan MA Larang Pengadilan Kabulkan Pencatatan Nikah Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/alasan-ma-larang-pengadilan-kabulkan-pencatatan-nikah-beda-agama/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengungkap alasan melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan pernikahan berbeda agama dan keyakinan. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. SE itu ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Selasa, 17 […] The post Alasan MA Larang Pengadilan Kabulkan Pencatatan Nikah Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Peniupan, Kominfo Tutup Aplikasi Jombingo](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-peniupan-kominfo-tutup-aplikasi-jombingo/): JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan aplikasi Jombingo telah ditutup buntut penyalahgunaan, di mana aplikasi itu terdaftar sebagai e-commerce tetapi malah melakukan penipuan. Aplikasi ini sempat viral di media sosial dengan keluhan banyak orang yang tertipu. “Itu Jombingo sudah ditutup,” ujar Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dalam konferensi pers, Kamis […] The post Buntut Kasus Peniupan, Kominfo Tutup Aplikasi Jombingo first appeared on Majalah Hukum. - [5 Tahanan Kabur dari Sel, 12 Polisi Diperiksa Propam Makassar](https://bsdrlawfirm.com/5-tahanan-kabur-dari-sel-12-polisi-diperiksa-propam-makassar/): MAKASSAR – Sebanyak 12 personel Polsek Tallo diperiksa Propam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, setelah 5 tahanan berhasil kabur dengan cara menjebol teralis besi ventilasi udara di balik sel tahanan, Selasa (18/7/2023). Kombes Pol Mokhamad Ngajib selaku Kapolrestabes Makassar menyebut, total 16 orang yang dimintai keterangan. “Pemeriksaan terhadap seluruh anggota ada 16 orang yang kita periksa, […] The post 5 Tahanan Kabur dari Sel, 12 Polisi Diperiksa Propam Makassar first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim PN Rangkasbitung Dipecat Secara Tidak Hormat Lantaran Pakai Narkoba Di ruang Kerja](https://bsdrlawfirm.com/hakim-pn-rangkasbitung-dipecat-secara-tidak-hormat-lantaran-pakai-narkoba-di-ruang-kerja/): JAKARTA – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA dipecat secara tidak hormat karena mengonsumsi narkoba di ruang kerjanya. Sanksi itu dijatuhkan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dipimpin Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. “Menyatakan hakim DA telah terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 […] The post Hakim PN Rangkasbitung Dipecat Secara Tidak Hormat Lantaran Pakai Narkoba Di ruang Kerja first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Reses Ke-2, DPR Temukan Perkumpulan LGBT di Makasar Jakarta Timur](https://bsdrlawfirm.com/hasil-reses-ke-2-dpr-temukan-perkumpulan-lgbt-di-makasar-jakarta-timur/): JAKARTA – DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan hasil reses ke-2 tahun 2023 dalam rapat paripurna pada Selasa (18/7/2023). Berdasarkan hasil reses yang dilangsungkan 15 Mei sampai 28 Juni lalu itu, Wa Ode Herlina selaku Wakil Sekretaris Fraksi PDIP meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan hutan dan taman kota dari aksi kriminalitas dan perbuatan negatif […] The post Hasil Reses Ke-2, DPR Temukan Perkumpulan LGBT di Makasar Jakarta Timur first appeared on Majalah Hukum. - [Kader PDIP Budiman Sudjatmiko Disebut Melawan Keputusan Partai](https://bsdrlawfirm.com/kader-pdip-budiman-sudjatmiko-disebut-melawan-keputusan-partai/): JAKARTA – Kedatangan kader PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Prabowo Subianto berbuntut panjang. Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP menganggap langkah Budiman menemui ketua umum Partai Gerindra tersebut melawan keputusan partai. Komarudin menegaskan, PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Jika ada kader yang mendatangi bakal capres lain, berarti kader tersebut […] The post Kader PDIP Budiman Sudjatmiko Disebut Melawan Keputusan Partai first appeared on Majalah Hukum. - [Majelis Hakim Tolak Eksepsi Johnny G Plate, Sidang Kasus Korupsi BTS 4G Dilanjutkan](https://bsdrlawfirm.com/majelis-hakim-tolak-eksepsi-johnny-g-plate-sidang-kasus-korupsi-bts-4g-dilanjutkan/): JAKARTA – Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan olen eks menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Selasa (18/7/2023). Johnny terlibat kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022. Hal tersebut disampaikan hakim ketua Fahzal Hendri dalam sidang beragendakan pembacaan putusan […] The post Majelis Hakim Tolak Eksepsi Johnny G Plate, Sidang Kasus Korupsi BTS 4G Dilanjutkan first appeared on Majalah Hukum. - [Yasonna H : fundamentalis dan ekstremisme Ancaman HAM Secara Global](https://bsdrlawfirm.com/yasonna-h-fundamentalis-dan-ekstremisme-ancaman-ham-secara-global/): JAKARTA – Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) meminta kepada komunitas internasional memberikan perhatian khusus kepada pemikiran fundamentalis dan ekstremisme. Sebab, keduanya memberikan aancaman nyata terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Yasonna Laoly dalam seminar internasional World Student Christian Federation On Human Rights and Fundamentalisms di Universitas Kristen Indonesia […] The post Yasonna H : fundamentalis dan ekstremisme Ancaman HAM Secara Global first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Sebut Korupsi PT PTPN Jatim Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kpk-sebut-korupsi-pt-ptpn-jatim-diduga-rugikan-negara-puluhan-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kasus korupsi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, Kota Surabaya, Jawa Timur diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. “Sejauh ini (penghitungan sementara) benar sekitar puluhan miliar,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, […] The post KPK Sebut Korupsi PT PTPN Jatim Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Memilih Partai Politik yang Baik dan Benar](https://bsdrlawfirm.com/memilih-partai-politik-yang-baik-dan-benar/): Majalahukum.com – Menentukan apakah sebuah partai politik baik atau tidak dapat menjadi subjektif, tergantung pada sudut pandang individu dan nilai-nilai yang mereka anut. Adapun cara memilih partai politik dengan beberapa faktor yang dapat membantu anda memilih partai politik yang baik dan benar, yaitu sebagai berikut: Nilai dan Prinsip Pribadi: Tinjau nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi Anda. […] The post Memilih Partai Politik yang Baik dan Benar first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP : Gibran Rakabuming Siap Jadi Juru Kampanye Bacaleg Ganjar Pranowo di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-gibran-rakabuming-siap-jadi-juru-kampanye-bacaleg-ganjar-pranowo-di-pemilu-2024/): JAKARTA – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut siap menjadi juru kampanye bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Disebut, sebagai kader PDIP, Gibran akan membantu mensosialisasikan Ganjar Pranowo ke masyarakat. “Ketika kami berdialog dengan Mas Gibran di DPP PDIP, beliau menyatakan kesiapannya untuk menjadi Jurkam dari […] The post Sekjen PDIP : Gibran Rakabuming Siap Jadi Juru Kampanye Bacaleg Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Kejaksaan Tetapkan Kadispertaru DIY jadi Tersangka Mafia Tanah](https://bsdrlawfirm.com/kejaksaan-tetapkan-kadispertaru-diy-jadi-tersangka-mafia-tanah/): JAKARTA – Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menetapkan Krido Suprayitno selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kadispertaru) DIY sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan mafia tanah penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) di wilayah Caturtunggal, Sleman. “Tersangka KS jabatannya kepala Dispertaru Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ponco Hartanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DIY dalam konferensi pers […] The post Kejaksaan Tetapkan Kadispertaru DIY jadi Tersangka Mafia Tanah first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Dirjen Kemhan Divonis 12 Tahun Penjara Kasus Korupsi Pengadaan Satelit](https://bsdrlawfirm.com/eks-dirjen-kemhan-divonis-12-tahun-penjara-kasus-korupsi-pengadaan-satelit/): JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) selama 12 tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kemhan 2012-2021. Hakim menyatakan Agus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Arifin Wiguna dan Surya Cipta […] The post Eks Dirjen Kemhan Divonis 12 Tahun Penjara Kasus Korupsi Pengadaan Satelit first appeared on Majalah Hukum. - [Respon KPK Terhadap Vonis Lepas Bupati Mimika Nonaktif Kasus Korupsi Gereja](https://bsdrlawfirm.com/respon-kpk-terhadap-vonis-lepas-bupati-mimika-nonaktif-kasus-korupsi-gereja/): JAKARTA – Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng divonis lepas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Senin (17/7/2023). Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengatakan majelis hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis terdakwa Marthen Sawy dan Teguh Anggara dinyatakan bersalah melakukan korupsi. Keduanya dikenakan hukuman pidana empat tahun penjara. “Sedangkan terdakwa […] The post Respon KPK Terhadap Vonis Lepas Bupati Mimika Nonaktif Kasus Korupsi Gereja first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar Pranowo Dinilai Punya Karakteristik sama dengan Presiden Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-pranowo-dinilai-punya-karakteristik-sama-dengan-presiden-jokowi/): JAKARTA – Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dinilai memiliki karakteristik yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Salah satunya suka blusukan ke masyarakat. “Ganjar dan Jokowi itu punya karakter yang sama, yaitu suka blusukan, turun ke bawah dan langsung menyapa masyarakat. Salah satu yang belum terlihat dari calon-calon yang lain,” ungkap Adi Prayitno selaku Direktur Parameter […] The post Ganjar Pranowo Dinilai Punya Karakteristik sama dengan Presiden Jokowi first appeared on Majalah Hukum. - [Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat dalam Hukum Perdata](https://bsdrlawfirm.com/pembagian-waris-terhadap-anak-angkat-dalam-hukum-perdata/): Majalahukum.com – Pembagian waris terhadap anak angkat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. KUHPerdata mengatur mengenai hukum waris secara umum, termasuk dalam konteks anak angkat. Dalam KUHPerdata, anak angkat diberikan perlindungan hukum tertentu, tetapi pembagian waris terhadap anak angkat tidak diatur secara khusus. Prinsip dasar dalam KUHPerdata adalah pewarisan dilakukan berdasarkan hubungan keluarga […] The post Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat dalam Hukum Perdata first appeared on Majalah Hukum. - [Tahapan Proses Penyelidikan Oleh Kepolisian Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/tahapan-proses-penyelidikan-oleh-kepolisian-indonesia/): Majalahukum.com – Proses penyelidikan di kepolisian Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan umum yang biasanya dilakukan dalam proses penyelidikan di kepolisian Indonesia: Penerimaan Laporan: Penyelidikan dimulai dengan penerimaan laporan dari korban atau pihak yang terkait. Laporan ini dapat berupa pengaduan, pelaporan kejadian kriminal, atau informasi yang […] The post Tahapan Proses Penyelidikan Oleh Kepolisian Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Tersangka Windi Purnama Ajukan Praperadilan Terkait Kasus BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/tersangka-windi-purnama-ajukan-praperadilan-terkait-kasus-bts-4g/): JAKARTA – Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), , melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera itu tidak terima dijadikan tersangka. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2023), […] The post Tersangka Windi Purnama Ajukan Praperadilan Terkait Kasus BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan Presiden Menkominfo Baru Bukan dari Nasdem](https://bsdrlawfirm.com/alasan-presiden-menkominfo-baru-bukan-dari-nasdem/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sebagaimana diketahui, Jabatan Menkominfo sendiri awalnya dijabat Johnny G.Plate yang merupakan Sekjen Partai NasDem. Jokowi menjelaskan alasan dirinya menunjuk tokoh non-partai politik sebagai Menkominfo. Dia ingin adanya percepatan dalam melakukan pekerjaan. “Semuanya dalam […] The post Alasan Presiden Menkominfo Baru Bukan dari Nasdem first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Geledah Kantor PT PTPN, KPK Sita Dokumen Transaksi Jual Beli Lahan](https://bsdrlawfirm.com/hasil-geledah-kantor-pt-ptpn-kpk-sita-dokumen-transaksi-jual-beli-lahan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 14 Juli 2023. Selain kantor PTPN XI, tim penyidik juga menggeledah beberapa lokasi lainnya di hari yang sama. Lokasi lainnya yakni Perusahaan Gula Assembagoes di Situbondo, dan beberapa kantor pihak swasta serta rumah kediaman pihak terkait […] The post Hasil Geledah Kantor PT PTPN, KPK Sita Dokumen Transaksi Jual Beli Lahan first appeared on Majalah Hukum. - [Jokowi Resmi Lantik Djan Faridz dan Gandhi Sulistiyanto Sebagai Wantimpres](https://bsdrlawfirm.com/jokowi-resmi-lantik-djan-faridz-dan-gandhi-sulistiyanto-sebagai-wantimpres/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023). Mereka adalah anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz dan Dubes RI untuk Korea Selatan Gandhi Sulistiyanto. Pelantikan dua anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kedua anggota Wantimpres […] The post Jokowi Resmi Lantik Djan Faridz dan Gandhi Sulistiyanto Sebagai Wantimpres first appeared on Majalah Hukum. - [Jokowi Resmi Lantik Syaiful Rahmat Dasuki Sebagai Wamenag](https://bsdrlawfirm.com/jokowi-resmi-lantik-syaiful-rahmat-dasuki-sebagai-wamenag/): JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag). Hari ini Senin, 17 Juli 2023, Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Saiful di Istana Kepresidenan Jakarta. Saiful dilantik bersama sejumlah pejabat negara lain. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 […] The post Jokowi Resmi Lantik Syaiful Rahmat Dasuki Sebagai Wamenag first appeared on Majalah Hukum. - [Ditetapkan Jadi Tersangka, Pierra Gruno Terancam 5 Tahun Bui](https://bsdrlawfirm.com/ditetapkan-jadi-tersangka-pierra-gruno-terancam-5-tahun-bui/): JAKARTA – Artis senior Pierre Gruno telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan pria berinisial GDS (61 tahun) di sebuah bar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, ia dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. “Kami tetapkan sebagai tersangka dugaan pasal 351 KUHP, mengacu pasal 20 dan 21 hukum acara pidana, ancaman hukumannya […] The post Ditetapkan Jadi Tersangka, Pierra Gruno Terancam 5 Tahun Bui first appeared on Majalah Hukum. - [Anggota Brimob Ditahan Dugaan Kasus Penggelapan Uang Koperasi Rp3,7 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/anggota-brimob-ditahan-dugaan-kasus-penggelapan-uang-koperasi-rp37-miliar/): MEDAN  – AKP Hafiz Paesal Lubis manta Ketua Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatra Utara, ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan terkait dugaan kasus penggelapan uang koperasi hingga Rp3,7 miliar. Yos A Tarigan selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut mengatakan, penahanan itu buntut pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti ke Kejari Medan dari […] The post Anggota Brimob Ditahan Dugaan Kasus Penggelapan Uang Koperasi Rp3,7 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Lucky Hakim Sebut Ponpes Al Zaytun PBB Terbesar di Indramayu](https://bsdrlawfirm.com/lucky-hakim-sebut-ponpes-al-zaytun-pbb-terbesar-di-indramayu/): JAKARTA – Lucky Hakim mantan Wakil Bupati Indramayu memberikan keterangan detail tentang Pondok Pesantren Al Zaytun sebagai pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbesar di Indramayu, termasuk tagihan listrik Rp170 jutaan per bulannya. Hal tersebut disampaikannya usai memberikan keterangan terkait dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. “Saya tahu dari mana, karena […] The post Lucky Hakim Sebut Ponpes Al Zaytun PBB Terbesar di Indramayu first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Munaslub, Anas Urbaningrum Resmi Jadi Ketua Umum PKN](https://bsdrlawfirm.com/hasil-munaslub-anas-urbaningrum-resmi-jadi-ketua-umum-pkn/): JAKARTA – Anas Urbaningrum resmi menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) . Prosesi pengangkatan diputuskan melalui Forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN, Jumat (14/7/2023) malam. “Memutuskan, menetapkan saudara Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pimpinan nasional PKN periode 2023-2028,” ujar salah satu pimpinan rapat pleno Munaslub PKN saat membacakan hasil keputusan. Dalam Munaslub ini […] The post Hasil Munaslub, Anas Urbaningrum Resmi Jadi Ketua Umum PKN first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Pimpinan PT PTPN XI di Surabaya Terkait Kasus Pengadaan Lahan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-pimpinan-pt-ptpn-xi-di-surabaya-terkait-kasus-pengadaan-lahan/): SURABAYA – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023). Mereka berada di gedung itu selama lima jam lebih, dan keluar membawa beberapa koper dan satu kardus. Diduga barang itu berisi berkas yang disita dari dalam kantor PTPN XI. Selain itu, saat berada […] The post KPK Periksa Pimpinan PT PTPN XI di Surabaya Terkait Kasus Pengadaan Lahan first appeared on Majalah Hukum. - [Anwar Abbas Siap Hadapi Gugatan Panji Gumilang, Tunjuk 36 Advokat dari DPP FAPP](https://bsdrlawfirm.com/anwar-abbas-siap-hadapi-gugatan-panji-gumilang-tunjuk-36-advokat-dari-dpp-fapp/): JAKARTA – Anwar Abbas selaku Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI mengatakan siap hadapi gugatan Panji Gumilang dalam proses hukum di pengadilan. Secara hukum Anwar Abbas telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya pada Jumat, 14 Juli 2023. “Sehubungan dengan masalah yang akan saya hadapi di pengadilan dimana Panji Gumilang telah menggugat saya dengan […] The post Anwar Abbas Siap Hadapi Gugatan Panji Gumilang, Tunjuk 36 Advokat dari DPP FAPP first appeared on Majalah Hukum. - [Moeldoko : Pemerintah Belum Putuskan Penundaan Pilkada Serentak 2024](https://bsdrlawfirm.com/moeldoko-pemerintah-belum-putuskan-penundaan-pilkada-serentak-2024/): JAKARTA – Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyatakan, pemerintah belum dapat memutuskan apakah akan mengikuti saran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengusulkan adanya penundaan Pilkada Serentak 2024. Usulan ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP pada Rabu, 15 Juli 2023. “Dalam rangka mencari solusi, […] The post Moeldoko : Pemerintah Belum Putuskan Penundaan Pilkada Serentak 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Menelusuri Peran Jaksa Dody Silalahi di Pusaran Kasus Suap Hasbi Hasan](https://bsdrlawfirm.com/menelusuri-peran-jaksa-dody-silalahi-di-pusaran-kasus-suap-hasbi-hasan/): JAKARTA – Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) memasuki babak baru. Sekretaris MA Hasbi Hasan, kini telah dinonaktifkan dan resmi ditahan KPK selama 20 hari mulai 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Sebagaimana diberitakan, Hasbi merupakan tersangka ke-17 yang diproses hukum KPK. Kasus ini menjerat hakim agung, pegawai MA, pengacara […] The post Menelusuri Peran Jaksa Dody Silalahi di Pusaran Kasus Suap Hasbi Hasan first appeared on Majalah Hukum. - [MUI : Yang Buat Masalah Panji Gumilang, Bukan Ponpes Al-Zaytun](https://bsdrlawfirm.com/mui-yang-buat-masalah-panji-gumilang-bukan-ponpes-al-zaytun/): JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju Pondok Pesantren Al Zaytun tetap dipertahankan alias tidak dibubarkan. Sebab permasalahan utamannya ada pemimpinnya yaitu Panji Gumilang. “Tapi yang harus dipersoalkan dan diselesaikan secepatnya adalah bahwa masalah pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang yang juga berfungsi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun ,” ujar Dr H […] The post MUI : Yang Buat Masalah Panji Gumilang, Bukan Ponpes Al-Zaytun first appeared on Majalah Hukum. - [Apa dan Bagaimana Program Adik Asuh Siswa di Sekolah?](https://bsdrlawfirm.com/apa-dan-bagaimana-program-adik-asuh-siswa-di-sekolah/): Program Adik Asuh siswa merupakan praktik di mana seorang siswa yang lebih tua atau berpengalaman bertindak sebagai mentor atau peran kakak bagi siswa yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Program ini akan membantu upaya untuk memberikan dukungan sosial, bimbingan, dan pembinaan kepada siswa yang yang lebih muda sebagai Adik Asuh, dan sebagai suatu proses pematangan, […] The post Apa dan Bagaimana Program Adik Asuh Siswa di Sekolah? first appeared on Majalah Hukum. - [Polisi Tetapkan Aktor Pierre Gruno Jadi Tersangka Penganiayaan Pengunjung di Bar Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/polisi-tetapkan-aktor-pierre-gruno-jadi-tersangka-penganiayaan-pengunjung-di-bar-jaksel/): JAKARTA – Polisi menetapkan aktor senior Pierre Gruno (64) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pria berinisial GDS (62), seorang pengunjung bar di Jakarta Selatan. Pierre selanjutnya diperiksa sebagai tersangka. “Hari ini terlapor saudara PSH alias PG, telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pasal 351 KUHP,” ujar Kompol Irwandhy selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta […] The post Polisi Tetapkan Aktor Pierre Gruno Jadi Tersangka Penganiayaan Pengunjung di Bar Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Periksa Eks Wagub Indramayu Lucky Hakim](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-panji-gumilang-bareskrim-periksa-eks-wagub-indramayu-lucky-hakim/): JAKARTA – Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada Jumat (14/7/2023). Dalam surat pemanggilan yang dilayangkan penyidik, Lucky bakal dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Dikonfirmasi terpisah, Lucky membenarkan apabila dirinya dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri berkaitan dengan […] The post Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Periksa Eks Wagub Indramayu Lucky Hakim first appeared on Majalah Hukum. - [Elektabilitas Erick Thohir Meningkat, Ini Faktornya](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-erick-thohir-meningkat-ini-faktornya/): JAKARTA – Kedekatan dan pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dinilai menjadi dua faktor yang bisa membuat elektabilitas Menteri BUMN itu makin meningkat. Untuk diketahui, nama Erick Thohir berada di posisi teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan masyarakat berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang […] The post Elektabilitas Erick Thohir Meningkat, Ini Faktornya first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Geledah PT Fantastik Internasional di Batam Terkait Kasus Andhi Pramono](https://bsdrlawfirm.com/kpk-geledah-pt-fantastik-internasional-di-batam-terkait-kasus-andhi-pramono/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus penerimaan gratifikasi dan dugaan pencucian uang yang menjerat Andhi Pramono mantan Kepala Bea Cukai Makassar. Lokasi yang digeledah yakni PT Fantastik Internasional (FI) di Batam. “Hari ini, tim penyidik KPK melanjutkan lagi proses penggeledahan di Kota Batam bertempat di PT FI (Fantastik Internasional),” […] The post KPK Geledah PT Fantastik Internasional di Batam Terkait Kasus Andhi Pramono first appeared on Majalah Hukum. - [Mario Teguh Dipolisikan Atas Kasus Penipuan Promosi Skincare Rp5 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/mario-teguh-dipolisikan-atas-kasus-penipuan-promosi-skincare-rp5-miliar/): JAKARTA – Motivator Mario Teguh dipolisikan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian diduga mencapai Rp5 miliar. Laporan terhadap Mario ini diterima Polda Metro Jaya dan terdaftar dengan nomor LP/3505/VI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA/tanggal 19 Juni 2023. “Iya benar ada laporan tersebut,” ujar Trunoyudo Wisnu Andika selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes saat dikonfirmasi, Kamis […] The post Mario Teguh Dipolisikan Atas Kasus Penipuan Promosi Skincare Rp5 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Inilah Beberapa Strategi Mencegah Korupsi di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/inilah-beberapa-strategi-mencegah-korupsi-di-indonesia/): Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah korupsi di Indonesia antara lain: Penegakan Hukum yang Tegas: Menguatkan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dengan memastikan bahwa pelaku korupsi diberikan hukuman yang tegas dan adil. Ini melibatkan pemberlakuan undang-undang yang ketat dan efektif, serta memperkuat lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya. […] The post Inilah Beberapa Strategi Mencegah Korupsi di Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Revenge Porn, Terdakwa Divonis 6 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-revenge-porn-terdakwa-divonis-6-tahun-penjara/): PANDEGLANG – Majelis hakim PN Pandeglang, Banten, menjatuhkan enam tahun kurungan penjara terhadap terdakwa Alwi Husen Maolana kasus revenge porn. Selain itu majelis hakim menambah hukuman lain bagi terdakwa yakni kewajiban membayar denda Rp1 miliar. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila […] The post Kasus Revenge Porn, Terdakwa Divonis 6 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Jadi Tersangka Kasus Suap, KY Akan Perika Etik Sekretaris MA Hasbi Hasan](https://bsdrlawfirm.com/jadi-tersangka-kasus-suap-ky-akan-perika-etik-sekretaris-ma-hasbi-hasan/): JAKARTA – Miko Ginting selaku Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan etik terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di MA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Hasbi Hasan menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi […] The post Jadi Tersangka Kasus Suap, KY Akan Perika Etik Sekretaris MA Hasbi Hasan first appeared on Majalah Hukum. - [Pengganti Ganjar Pranowo, Jokowi : Sudah Siapkan Nama-nama Calon PJ Gubernur Jateng](https://bsdrlawfirm.com/pengganti-ganjar-pranowo-jokowi-sudah-siapkan-nama-nama-calon-pj-gubernur-jateng/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyiapkan nama-nama calon penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo. Jokowi mengatakan keputusan akhir belum akan dibuat dalam waktu dekat. Jokowi berkata masa jabatan Ganjar baru akan beres September 2023. “Nama-nama sudah mulai, tetapi semuanya nanti lewat TPA [red: tim penilai akhir], ada proses seleksi,” […] The post Pengganti Ganjar Pranowo, Jokowi : Sudah Siapkan Nama-nama Calon PJ Gubernur Jateng first appeared on Majalah Hukum. - [Maqdir Ismail Penuhi Panggilan Kejagung, Bawa Uang Rp27 Miliar USD](https://bsdrlawfirm.com/maqdir-ismail-penuhi-panggilan-kejagung-bawa-uang-rp27-miliar-usd/): JAKARTA – Pengacara Maqdir Ismail memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dengan membawa uang Rp27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pada Kamis (13/7/2023). Maqdir tampak hadir di Gedung Bundar, Kejagung, pada pukul 10.15 WIB. Maqdir yang menggunakan jas berwarna hitam terlihat menghadiri pemeriksaan bersama sejumlah asisten pribadinya. Maqdir nampak dibantu kedua asistennya […] The post Maqdir Ismail Penuhi Panggilan Kejagung, Bawa Uang Rp27 Miliar USD first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Periksa Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah, dan MUI](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-panji-gumilang-bareskrim-periksa-ahli-agama-dari-nu-muhammadiyah-dan-mui/): JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dengan meminta keterangan saksi ahli di Jakarta, Kamis (13/7/2023). Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri mengatakan, penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian […] The post Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Periksa Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah, dan MUI first appeared on Majalah Hukum. - [Partai Nasdem Gelar Konsolidasi di GBK, Undang Demokrat dan PKS](https://bsdrlawfirm.com/partai-nasdem-gelar-konsolidasi-di-gbk-undang-demokrat-dan-pks/): JAKARTA – Partai Nasdem akan menggelar konsolidasi internal di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu 16 Juli 2023. Pada kegiatan itu, Nasdem hanya akan mengundang Partai Demokrat dan PKS. Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, keduanya diundang sebagai sesama partai koalisi pendukung Anies Baswedan pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Pilpres […] The post Partai Nasdem Gelar Konsolidasi di GBK, Undang Demokrat dan PKS first appeared on Majalah Hukum. - [Respon MA Soal KPK Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan](https://bsdrlawfirm.com/respon-ma-soal-kpk-tahan-sekretaris-ma-hasbi-hasan/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) hanya melontarkan pernyataan normatif pasca penahanan Hasbi Hasan selaku Sekertaris MA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasan Hasbi ditahan terkait dugaan suap penanganan perkara di MA. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan lembaganya menghargai proses hukum yang tengah dijalani oleh Hasbi Hasan. Suharto menyebut MA tak mempermasalahkan penahanan terhadap Hasbi Hasan. […] The post Respon MA Soal KPK Tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Tangkap Dirut PT Lawu Agung Mining di Jakbar Terkait Korupsi Rp5,7 Triliun](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tangkap-dirut-pt-lawu-agung-mining-di-jakbar-terkait-korupsi-rp57-triliun/): JAKARTA – Kejaksaan menangkap Direktur Utama (Dirut) PT Lawu Agung Mining berinisial OS di kawasan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (12/7/2023). Penangkapan tersebut terkait dengan penyidikan korupsi Rp 5,7 triliun terkait dengan kegiatan pertambangan di Blok Mandiodo Konawe Utara, di Sulawesi Tenggara (Sultra). OS diduga merujuk nama Ofan Sofwan yang saat ini berstatus tersangka. OS […] The post Kejagung Tangkap Dirut PT Lawu Agung Mining di Jakbar Terkait Korupsi Rp5,7 Triliun first appeared on Majalah Hukum. - [Dalami Aliran Uang Suap Proyek Perkeretaapian, KPK Periksa Empat Saksi](https://bsdrlawfirm.com/dalami-aliran-uang-suap-proyek-perkeretaapian-kpk-periksa-empat-saksi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalir ke sejumlah pihak. Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi ke empat orang saksi. Empat saksi tersebut merupakan Karyawan PT Istana Putra Agung (PT IPA) yakni, Suyanto; Any Sisworatri; Tato Suranto; dan […] The post Dalami Aliran Uang Suap Proyek Perkeretaapian, KPK Periksa Empat Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan jadi Undang-Undang](https://bsdrlawfirm.com/dpr-resmi-sahkan-ruu-kesehatan-jadi-undang-undang/): JAKARTA – Pada rapat paripurna ke-29 DPR Masa Sidang V Tahun 2022-2023, DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law menjadi undang-undang. “Apakah rancangan undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR Puan Maharani dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir, Selasa (11/7/2023). Diketahui, terdapat 12 poin […] The post DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan jadi Undang-Undang first appeared on Majalah Hukum. - [Pemberi Suap Rp18,1 Miliar ke Eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi, Dituntut 3 Tahun Bui](https://bsdrlawfirm.com/pemberi-suap-rp181-miliar-ke-eks-kepala-bpn-lebak-ady-muchtadi-dituntut-3-tahun-bui/): SERANG – Dra Sopiah alias Maria Sopiah selaku terdakwa pemberi suap Rp 18,1 miliar ke eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi, , dituntut 3 tahun penjara. Maria merupakan pihak yang diberi kuasa atas pembebasan lahan oleh perusahaan Benny Tjokro. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra Sopiah alias Maria Sopiah berupa pidana penjara selama 3 tahun dengan […] The post Pemberi Suap Rp18,1 Miliar ke Eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi, Dituntut 3 Tahun Bui first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Korupsi Andhi Pramono, KPK Geledah Kantor PT BBM di Batam](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-korupsi-andhi-pramono-kpk-geledah-kantor-pt-bbm-di-batam/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT. Bahari Berkah Madani (BBM) yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi untuk tersangka mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (AP), Selasa (11/7/72023). “Untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP, hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan kantor […] The post Usut Kasus Korupsi Andhi Pramono, KPK Geledah Kantor PT BBM di Batam first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Periksa Pimpinan BNI Cabang BSD Usut Aliran Dana Dugaan Korupsi BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-periksa-pimpinan-bni-cabang-bsd-usut-aliran-dana-dugaan-korupsi-bts-4g/): JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan berinisial DU sebagai saksi aliran dana dugaan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Senin, 10 Juli 2023. “Saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) […] The post Kejagung Periksa Pimpinan BNI Cabang BSD Usut Aliran Dana Dugaan Korupsi BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Mantan Panglima GAM Izil Azhar Didakwa Terima Gratifikasi Rp32,4 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/mantan-panglima-gam-izil-azhar-didakwa-terima-gratifikasi-rp324-miliar/): JAKARTA – Izil Azhar alias Ayah Merin Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sabang didakwa memperkaya diri bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf senilai Rp34,8 miliar serta menerima gratifikasi senilai Rp32,4 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan Izil menerima uang tersebut untuk melakukan pengamanan dan kepentingan Irwandi. Uang tersebut bersumber dari pembangunan Dermaga Sabang pada […] The post Mantan Panglima GAM Izil Azhar Didakwa Terima Gratifikasi Rp32,4 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Suap Proyek, KPK Lelang Tanak Milik Eks Bupati Muara Seharga Rp1.1 Miliar di Palembang](https://bsdrlawfirm.com/kasus-suap-proyek-kpk-lelang-tanak-milik-eks-bupati-muara-seharga-rp1-1-miliar-di-palembang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tanah milik Enim Ahmad Yani mantan Bupati Muara seharga Rp1.111.851.000 (Rp1,1 miliar). Tanah tersebut dilelang setelah putusan pengadilan atas perkara suap proyek peningkatan jalan di Muara Enim, Sumatera Selatan berkekuatan hukum tetap. “KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melaksanakan lelang […] The post Kasus Suap Proyek, KPK Lelang Tanak Milik Eks Bupati Muara Seharga Rp1.1 Miliar di Palembang first appeared on Majalah Hukum. - [Forum Guru Besar Kirim Petisi ke Jokowi dan DPR Tunda Pengesahan RUU Kesehatan](https://bsdrlawfirm.com/forum-guru-besar-kirim-petisi-ke-jokowi-dan-dpr-tunda-pengesahan-ruu-kesehatan/): JAKARTA – Prof Laila Nuranna Soedirman selaku Dokter spesialis kandungan dan perwakilan Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP) mengatakan, pihaknya mengidentifikasi banyak isu serius dalam RUU Kesehatan yang hendak disahkan. Prof Laila mengatakan, FGBLP memutuskan untuk mengirimkan petisi dari 84 Guru Besar dan Profesor tenaga kesehatan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani […] The post Forum Guru Besar Kirim Petisi ke Jokowi dan DPR Tunda Pengesahan RUU Kesehatan first appeared on Majalah Hukum. - [Polisi Tangkap Tersangka Penipu Tiket Koncer NCT di Bekasi](https://bsdrlawfirm.com/polisi-tangkap-tersangka-penipu-tiket-koncer-nct-di-bekasi/): JAKARTA – Kepolisian Sektor (Polsek) Pagedangan, Polres Tangerang Selatan, Banten mengungkap kasus penipuan tiket konser grup band asal Korea Selatan, NCT Dream. Seorang tersangka berinisial ES ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (8/7/2023). “Pelaku ES alias E dengan modus menawarkan jasa secara online untuk mendapatkan tiket konser NCT Dream yang dilaksanakan pada Maret […] The post Polisi Tangkap Tersangka Penipu Tiket Koncer NCT di Bekasi first appeared on Majalah Hukum. - [Selebgram Lina Mukherjee Ditahan Terkait Kasus Konten Makan Babi](https://bsdrlawfirm.com/selebgram-lina-mukherjee-ditahan-terkait-kasus-konten-makan-babi/): PALEMBANG – Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatra Selatan, melakukan penahanan terhadap selebritis media sosial Instagram (selebgram) dan Tiktok Lina Luthfiawati atau @Linamukherjee_. Lina menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait pembuatan konten makan babi. Penahanan dilakukan pada Senin (10/7/2023) siang. Penahanan dilakukan sesaat setelah jaksa Kejari Palembang menerima pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti […] The post Selebgram Lina Mukherjee Ditahan Terkait Kasus Konten Makan Babi first appeared on Majalah Hukum. - [18 Parpol Serahkan Dokumen Perbaikan Syarat Pendaftaran Bacaleg DPR ke KPU](https://bsdrlawfirm.com/18-parpol-serahkan-dokumen-perbaikan-syarat-pendaftaran-bacaleg-dpr-ke-kpu/): JAKARTA – Semua partai politik peserta Pemilu 2024 tingkat nasional menyerahkan dokumen perbaikan syarat pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya KPU menyatakan hampir 90 persen bakal caleg dokumennya belum memenuhi syarat. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU mengatakan, hingga waktu terakhir tahapan penyerahan dokumen perbaikan, 9 Juli 2023 pukul […] The post 18 Parpol Serahkan Dokumen Perbaikan Syarat Pendaftaran Bacaleg DPR ke KPU first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Penipuan iPhone, Si Kembar Rihana dan Rihani Diduga juga Terlibat Penipuan Tas Mewah](https://bsdrlawfirm.com/buntut-penipuan-iphone-si-kembar-rihana-dan-rihani-diduga-juga-terlibat-penipuan-tas-mewah/): JAKARTA – ‘Si kembar’ Rihana dan Rihani, tersangka penipuan iPhone diduga juga terlibat aksi penipuan tas mewah dengan merek seperti Hermes hingga Louis Vuitton (LV). Dugaan tersebut berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Iya (diduga terlibat penipuan) luxury goods, barang-barang merek terkenal/mewah,” ujar Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK, […] The post Buntut Penipuan iPhone, Si Kembar Rihana dan Rihani Diduga juga Terlibat Penipuan Tas Mewah first appeared on Majalah Hukum. - [Imigrasi : 34 Juta Data Biometrik Paspor WNI Aman dan Tidak Bocor](https://bsdrlawfirm.com/imigrasi-34-juta-data-biometrik-paspor-wni-aman-dan-tidak-bocor/): JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membantah dugaan kebocoran 34 juta data paspor warga negara Indonesia (WNI). Silmy Karim selaku Direktur Jenderal Imigrasi mengatakan, data biometrik berupa sidik jari dan wajah pemegang paspor RI aman dan tidak ada kebocoran. Tim dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan Direktorat Intelijen Keimigrasian […] The post Imigrasi : 34 Juta Data Biometrik Paspor WNI Aman dan Tidak Bocor first appeared on Majalah Hukum. - [8 Tahanan Aniaya Terduga Pelaku Pencabulan Hingga Meninggal](https://bsdrlawfirm.com/8-tahanan-aniaya-terduga-pelaku-pencabulan-hingga-meninggal/): DEPOK – Tahanan Polres Metro Depok, AR (51 tahun) tewas setelah dikeroyok tahanan lain di dalam penjara, Minggu (9/7/2023). Polisi menyebut, pelaku pengeroyokan geram dengan tindakan korban yang mencabuli anak sendiri. “Berawal karena korban ini kasusnya adalah cabul terhadap anak kandung. Mungkin para pelaku ini kesal karena dilakukan terhadap anak kandung sendiri. Ditanyakan ‘apa kasusmu’, […] The post 8 Tahanan Aniaya Terduga Pelaku Pencabulan Hingga Meninggal first appeared on Majalah Hukum. - [Gerindra : Golkar Usulkan Airlangga Hartarto jadi Cawapres Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/gerindra-golkar-usulkan-airlangga-hartarto-jadi-cawapres-prabowo/): JAKARTA – Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut Partai Golkar sudah pernah menyampaikan ke pihaknya ihwal usulan menjadikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Habiburokhman menyebut keputusan soal cawapres Prabowo bakal dikeluarkan pada waktunya sembari melihat dinamika eksternal. “Mungkin sekali sudah disampaikan. Tapi tentu […] The post Gerindra : Golkar Usulkan Airlangga Hartarto jadi Cawapres Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Menang Praperadilan, KPK Akan Panggil Lagi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pekan Ini](https://bsdrlawfirm.com/menang-praperadilan-kpk-akan-panggil-lagi-eks-sekretaris-ma-hasbi-hasan-pekan-ini/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan untuk menjalani pemeriksaan soal dugaan suap dalam pengurusan kasasi dan Peninjauan Kembali kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Pemanggilan tersebut dipastikan setelah KPK memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Hasbi. “Segera kami akan panggil kembali dalam minggu ini,” ujar Ali Fikri selaku […] The post Menang Praperadilan, KPK Akan Panggil Lagi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pekan Ini first appeared on Majalah Hukum. - [PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan, Sah Jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/pn-jaksel-tolak-gugatan-praperadilan-sekretaris-ma-hasbi-hasan-sah-jadi-tersangka/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif. Dengan demikian, penetapan Hasbi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sah. Dalam pembacaan putusan di Ruang 3 PN Jaksel, dipimpin langsung hakim praperadilan Alimin Ribut Sujono. Persidangan bari dimulai pukul 10.40 Wib […] The post PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan, Sah Jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Anas Urbaningrum Resmi Bebas Murni](https://bsdrlawfirm.com/anas-urbaningrum-resmi-bebas-murni/): BANDUNG – Anas Urbaningrum resmi bebas murni tertanggal 9 Juli setelah menjalani tiga bulan cuti menjelang bebas (CMB). Anas bebas pada awal April lalu dan tetap wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Bambang Ludiro selaku Kepala Bapas Kelas I Bandung mengatakan, masa CMB Anas Urbaningrum selesai pada 9 Jul. Namun, karena tanggal tersebut libur […] The post Anas Urbaningrum Resmi Bebas Murni first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Lelang Tanah Eks Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud Seluas 1.335 Meter](https://bsdrlawfirm.com/kpk-lelang-tanah-eks-bupati-ppu-abdul-gafur-masud-seluas-1-335-meter/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu melelang tanah seluas 1.335 meter hasil rampasan dari perkara suap Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Tanah ribuan meter itu dilelang seharga Rp204.205.000 (Rp204 juta). “KPK bersama dan melalui perantaraan KPKNL Palu akan melaksanakan […] The post KPK Lelang Tanah Eks Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud Seluas 1.335 Meter first appeared on Majalah Hukum. - [Sejumlah Nama Politisi Hilang dalam Dakwaan Kasus BTS](https://bsdrlawfirm.com/sejumlah-nama-politisi-hilang-dalam-dakwaan-kasus-bts/): JAKARTA – Pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam pengungkapan utuh kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) based trasciever station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Sejumlah nama ditengarai hilang dalam dakwaan beberapa orang terkait kasus tersebut. Zainal Arifin Mochtar selaku Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universtias Gadjah Mada (Pukat-UGM) mengatakan, penyidikan […] The post Sejumlah Nama Politisi Hilang dalam Dakwaan Kasus BTS first appeared on Majalah Hukum. - [Gerindra Respon Rencana Persamuhan PKB dan PDIP](https://bsdrlawfirm.com/gerindra-respon-rencana-persamuhan-pkb-dan-pdip/): JAKARTA – Partai Gerindra merespons rencana persamuhan antara Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebagaimana diketahui, PKB merupakan mitra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. Lalu, apa tanggapan Gerindra ihwal rencana persamuhan kedua ketua umum partai politik tersebut? […] The post Gerindra Respon Rencana Persamuhan PKB dan PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Kronologi 13 WNI Korban TPPO Melarikan Diri dari Myanmar](https://bsdrlawfirm.com/kronologi-13-wni-korban-tppo-melarikan-diri-dari-myanmar/): JAKARTA – Sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya tiba dengan selamat di Tanah Air pada Jumat, 7 Juli 2023. Belasan WNI tersebut berhasil kabur dari perusahaan di Myawaddy, Myanmar, yang terlibat praktik penipuan online. “Lokasi tersebut terletak di wilayah konflik yang sulit dijangkau oleh aparat hukum Pemerintah Myanmar,” […] The post Kronologi 13 WNI Korban TPPO Melarikan Diri dari Myanmar first appeared on Majalah Hukum. - [Jadi Capres Pemilu 2024, Anies Dapat Dukungan dari 3 Parpol](https://bsdrlawfirm.com/jadi-capres-pemilu-2024-anies-dapat-dukungan-dari-3-parpol/): JAKARTA – Sementara ini terdapat tiga partai politik yang secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Ketiga partai tersebut kemudian membentuk sebuah koalisi bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ditetapkan 20% dari jumlah kursi DPR […] The post Jadi Capres Pemilu 2024, Anies Dapat Dukungan dari 3 Parpol first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Ekspor Minyak, Kejagung Sita 14ribu ha Tanah dan Uang Rp.9,4 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-ekspor-minyak-kejagung-sita-14ribu-ha-tanah-dan-uang-rp-94-miliar/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng dengan tersangka tiga korporasi. Terdapat 14 ribu hektare (ha) tanah dan duit sekitar Rp 9,4 miliar yang disita. Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung mengatakan penggeledahan dilakukan pada Kamis (6/7/2023). Ada tiga lokasi yang digeledah di Medan, yakni Kantor PT […] The post Kasus Korupsi Ekspor Minyak, Kejagung Sita 14ribu ha Tanah dan Uang Rp.9,4 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [PPATK Blokir 256 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Gunakan 6 Identitas Berbeda](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-blokir-256-rekening-pimpinan-ponpes-al-zaytun-gunakan-6-identitas-berbeda/): JAKARTA – Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Ratusan rekening itu menggunakan enam identitas berbeda. “Memang PPATK sudah memblokir rekening atas nama Panji Gumilang, sebanyak 256 rekening itu sudah memakai enam identitas. Nama-namanya hampir sama tetapi isinya berbeda, (seperti) ada Syekh Panji, Panji Gumilang, macam-macam,” […] The post PPATK Blokir 256 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Gunakan 6 Identitas Berbeda first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Andhi Pramono Diduga Gunakan Uang Gratifikasi untuk Beli Rumah Rp.20 Miliar di Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/kpk-andhi-pramono-diduga-gunakan-uang-gratifikasi-untuk-beli-rumah-rp-20-miliar-di-jaksel/): JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Andhi Pramono mantan Kepala Bea Cukai Makassar diduga menggunakan uang fee hasil sebagai broker untuk berbagai kebutuhan pribadinya. Salah satunya, yakni membeli rumah mewah di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel). “Diduga AP (Andhi Pramono) membelanjakan, mentransfer uang yang diduga hasil korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarga, di antaranya […] The post KPK : Andhi Pramono Diduga Gunakan Uang Gratifikasi untuk Beli Rumah Rp.20 Miliar di Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Pengadaan Satelit, Eks Dirjen Kemenhan Dituntut 18,5 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-pengadaan-satelit-eks-dirjen-kemenhan-dituntut-185-tahun-penjara/): JAKARTA – Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan pada Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) periode Agustus 2012 sampai dengan September 2016 Laksamana Muda TNI Purn. Agus Purwoko dituntut 18,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Selain tuntutan tersebut, ditambah dengan kewajiban bayar uang pengganti sebesar Rp 135,9 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot Orbit 123 derajat […] The post Kasus Korupsi Pengadaan Satelit, Eks Dirjen Kemenhan Dituntut 18,5 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Menhan Prabowo Tegaskan Segera Selesaikan Tunggakan Proyek Pesawat Tempur KF-21 Boramae](https://bsdrlawfirm.com/menhan-prabowo-tegaskan-segera-selesaikan-tunggakan-proyek-pesawat-tempur-kf-21-boramae/): JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan dirinya bakal menyelesaikan dalam waktu dekat persoalan tunggakan utang Indonesia dalam proyek kerja sama pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX KF-21 Boramae. “Saya kira ini akan selesai dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan Presiden,” ujar Prabowo, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023. Prabowo melanjutkan dia berencana mengupayakan adanya sinkronisasi antara […] The post Menhan Prabowo Tegaskan Segera Selesaikan Tunggakan Proyek Pesawat Tempur KF-21 Boramae first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus BTS 4G, Kejagung Panggil Maqdir Ismail Minta Bawa Uang Rp27 Miliar USD](https://bsdrlawfirm.com/kasus-bts-4g-kejagung-panggil-maqdir-ismail-minta-bawa-uang-rp27-miliar-usd/): JAKARTA – Ketut Semedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI meminta pengacara terdakwa kasus BTS Kominfo Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, membawa uang Rp 27 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat untuk membuktikan pernyataannya. “Dalam pemeriksaan nanti, tim penyidik meminta kepada Maqdir Ismail membawa uang Rp 27 miliar sebagaimana pernyataannya di media, untuk membuat terang […] The post Kasus BTS 4G, Kejagung Panggil Maqdir Ismail Minta Bawa Uang Rp27 Miliar USD first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Polri Terkait Kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK](https://bsdrlawfirm.com/respon-polri-terkait-kembalinya-brigjen-endar-priantoro-ke-kpk/): JAKARTA – Irjen Pol. Sandi Nugroho selaku Kepala Divisi Humas Polri mengatakan, kembalinya Brigjen Pol. Endar Priantoro ke jabatan Direktur Penyelidikan KPK sesuai dengan tugasnya setelah menyelesaikan pendidikan Lemhannas. “Brigjen Endar selama ini kan melaksanakan tugas penyelidikan dan statusnya juga masih di KPK. Jadi sesuatu hal yang wajar apabila setelah selesai sekolah dia kembali ke […] The post Respon Polri Terkait Kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Brigadir WA Tertangkap Saat Pesta Sabu di Sulsel, Barang Bukti Dibuang ke Sumur](https://bsdrlawfirm.com/brigadir-wa-tertangkap-saat-pesta-sabu-di-sulsel-barang-bukti-dibuang-ke-sumur/): JAKARTA – Anggota polisi berpangkat Brigadir inisial WA (32) di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), tertangkap saat berpesta narkoba jenis sabu bersama sejumlah warga. Ia yang sedang bertugas di Polsek Masamba tertangkap bersama tiga orang warga di Desa Baebunta, Luwu Utara, Sabtu (1/7/2023) lalu. “Iya sudah ditangkap oknum polisi ketika pesta sabu bersama warga,” […] The post Brigadir WA Tertangkap Saat Pesta Sabu di Sulsel, Barang Bukti Dibuang ke Sumur first appeared on Majalah Hukum. - [Bupati Bandung Dadang Supriatna Dilaporkan ke KPK Dugaan Gratifikasi Proyek](https://bsdrlawfirm.com/bupati-bandung-dadang-supriatna-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-gratifikasi-proyek/): JAKARTA – Bupati Bandung Dadang Supriatna dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi. KPK tengah menelaah laporan tersebut. “Betul, informasi yang kami peroleh dari Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait adanya laporan masyarakat dimaksud,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK saat dikonfirmasi, Jumat (7/7/2023). “Tentu segera kami lakukan verifikasi, telaah dan koordinasi […] The post Bupati Bandung Dadang Supriatna Dilaporkan ke KPK Dugaan Gratifikasi Proyek first appeared on Majalah Hukum. - [DPP Gerindra : Bulan Ini Ada Parpol Gabung dengan KKIR](https://bsdrlawfirm.com/dpp-gerindra-bulan-ini-ada-parpol-gabung-dengan-kkir/): JAKARTA – Andre Rosiade selaku anggota Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan, bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terbuka dengan bergabungnya partai politik lain. Ungkapnya, bulan ini akan ada partai politik yang menyatakan bergabung dengan koalisinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Insya Allah bulan Juli ini akan ada berbagai partai yang akan mendeklarasikan diri mendukung Pak […] The post DPP Gerindra : Bulan Ini Ada Parpol Gabung dengan KKIR first appeared on Majalah Hukum. - [Asep Guntur : Terungkap Transaksi Dugaan Suap di Rutan KPK](https://bsdrlawfirm.com/asep-guntur-terungkap-transaksi-dugaan-suap-di-rutan-kpk/): JAKARTA – Asep Guntur selaku Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, perkembangan penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Ditemukan banyak transaksi yang disinyalir terkait suap di Rutan KPK. Saat ini, temuan transaksi tersebut tengah didalami tim penyelidik KPK kepada pihak yang diduga terlibat. Asep […] The post Asep Guntur : Terungkap Transaksi Dugaan Suap di Rutan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Banding Teddy Minahasa Ditolak, Hotman Paris : Akan Kasasi](https://bsdrlawfirm.com/banding-teddy-minahasa-ditolak-hotman-paris-akan-kasasi/): JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris selaku Kuasa hukum Teddy mengaku akan mengambil langkah kasasi atas vonis tersebut. “Akan kasasi,” ujar Hotman melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (6/7/2023). Antony Djono anggota tim kuasa hukum menambahkan, seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat lebih objektif […] The post Banding Teddy Minahasa Ditolak, Hotman Paris : Akan Kasasi first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Eksekusi Saham Rp.8,2 Miliar Milik Benny Tjokrosaputro](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-jiwasraya-kejagung-sita-eksekusi-saham-rp-82-miliar-milik-benny-tjokrosaputro/): JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita kembali aset kepemilikan uang senilai Rp 8,2 miliar milik terpidana Benny Tjokrosaputro. Sita eksekusi tersebut lanjutan dari upaya pengembalian negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya yang inkrah merugikan negara Rp 16,8 triliun. Ketut Sumedana […] The post Buntut Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Eksekusi Saham Rp.8,2 Miliar Milik Benny Tjokrosaputro first appeared on Majalah Hukum. - [MK Uji Materil Pasal Tempat Larangan Kampanye dalam UU No.7/2017](https://bsdrlawfirm.com/mk-uji-materil-pasal-tempat-larangan-kampanye-dalam-uu-no-7-2017/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan menyangkut tempat dilarang kampanye yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (6/7/2023). Permohonan uji materiil bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Donny Tri Istiqomah selaku Kuasa hukum pemohon menyebut kliennya Handrey adalah warga negara […] The post MK Uji Materil Pasal Tempat Larangan Kampanye dalam UU No.7/2017 first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim : Panji Gumilang Terancam Tiga Sangkaan](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-panji-gumilang-terancam-tiga-sangkaan-2/): JAKARTA – Bareskrim Polri mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejakgung) terkait kasus-kasus pidana yang dilakukan Panji Gumilang. Dalam SPDP kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menjelaskan, ada penambahan sangkaan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun yang berlokasi […] The post Bareskrim : Panji Gumilang Terancam Tiga Sangkaan first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim : Panji Gumilang Terancam Tiga Sangkaan](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-panji-gumilang-terancam-tiga-sangkaan/): JAKARTA – Bareskrim Polri mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejakgung) terkait kasus-kasus pidana yang dilakukan Panji Gumilang. Dalam SPDP kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menjelaskan, ada penambahan sangkaan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun yang berlokasi […] The post Bareskrim : Panji Gumilang Terancam Tiga Sangkaan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang Terkait Kasus Jual Beli Jabatan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-sekretaris-dprd-pemalang-terkait-kasus-jual-beli-jabatan-2/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (SI). Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kasus tersebut juga melibatkan mantan bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW). “Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SI selama 20 hari […] The post KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang Terkait Kasus Jual Beli Jabatan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang Terkait Kasus Jual Beli Jabatan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-sekretaris-dprd-pemalang-terkait-kasus-jual-beli-jabatan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (SI). Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kasus tersebut juga melibatkan mantan bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW). “Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SI selama 20 hari […] The post KPK Tahan Sekretaris DPRD Pemalang Terkait Kasus Jual Beli Jabatan first appeared on Majalah Hukum. - [PT DKI Jakarta Kuatkan Putusan PN Jakbar, Teddy Minahasa Tetap Dihukum Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/pt-dki-jakarta-kuatkan-putusan-pn-jakbar-teddy-minahasa-tetap-dihukum-seumur-hidup/): JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) atas permohonan banding yang diajukan oleh eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Teddy Minahasa tetap harus berhadapan dengan hukuman vonis penjara seumur hidup, sebagaimana isi putusan . Teddy Minahasa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sama mengajukan banding. Kubu […] The post PT DKI Jakarta Kuatkan Putusan PN Jakbar, Teddy Minahasa Tetap Dihukum Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [Kominfo Masih Telusuri Dugaan Kebocoran 34 Juta Data Paspor WNI](https://bsdrlawfirm.com/kominfo-masih-telusuri-dugaan-kebocoran-34-juta-data-paspor-wni/): JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi 34.900.867 juta penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor. Penelusuran itu dilakukan setelah beredar informasi di media sosial terkait adanya kebocoran data paspor sebanyak 34 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperjualbelikan di internet. Semuel A Pangerapan selaku Direktur […] The post Kominfo Masih Telusuri Dugaan Kebocoran 34 Juta Data Paspor WNI first appeared on Majalah Hukum. - [Kembali Tugas Oktober 2023, Brigjen Endar Priantoro Jalani Pendidikan di Lemhannas](https://bsdrlawfirm.com/kembali-tugas-oktober-2023-brigjen-endar-priantoro-jalani-pendidikan-di-lemhannas/): JAKARTA – Brigjen Pol Endar Priantoro akan kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK terhitung pada Oktober 2023 mendatang. Pimpinan KPK pun telah menerbitkan surat tugas untuk Endar agar menjalani pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas). “Sama dengan pegawai KPK lainnya yang sedang Lemhanas, maka sementara dibebaskan dulu dari tugas sehari-harinya,” ujar Ali Fikri […] The post Kembali Tugas Oktober 2023, Brigjen Endar Priantoro Jalani Pendidikan di Lemhannas first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Usut Panji Gumilang Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoaks](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-usut-panji-gumilang-dugaan-ujaran-kebencian-dan-hoaks/): JAKARTA – Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan langkah tersebut dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara tambahan pada Rabu (5/7/2023). Djuhandhani mengatakan, dari hasil gelar perkara tersebut pihaknya menemukan […] The post Bareskrim Usut Panji Gumilang Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoaks first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Klarifikasi Dugaan Ekspor Nikel Ilegal 5,3 Juta Ton ke Bea Cukai](https://bsdrlawfirm.com/kpk-klarifikasi-dugaan-ekspor-nikel-ilegal-53-juta-ton-ke-bea-cukai/): JAKARTA – Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, timnya tengah berupaya mengklarifikasi tentang dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton ore nikel ke Cina ke pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai. Upaya klarifikasi itu dilakukan untuk mengetahui detail mengenai kegiatan ekspor yang diduga ilegal tersebut. “Sekarang kami dengan Bea Cukai sedang […] The post KPK Klarifikasi Dugaan Ekspor Nikel Ilegal 5,3 Juta Ton ke Bea Cukai first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Ingatkan Bahaya Ancaman Ideologi Terorisme](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-ingatkan-bahaya-ancaman-ideologi-terorisme/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengingatkan seluruh pihak akan bahaya ancaman serangan ideologi yang berkaitan dengan aksi terorisme. Menurut Mahfud, ancaman ideologi berbeda dengan ancaman teritorial. Pasalnya, ancaman teritorial bisa tampak secara langsung, sementara ancaman ideologi tidak. “(Ancaman) teritori itu gangguan terhadap wilayah fisik, tapi kalau (ancaman) […] The post Mahfud MD Ingatkan Bahaya Ancaman Ideologi Terorisme first appeared on Majalah Hukum. - [Ma’ruf Amin : Tidak Dibibarkan, Pemerintah Akan Membina Ponpes Al-Zaytun](https://bsdrlawfirm.com/maruf-amin-tidak-dibibarkan-pemerintah-akan-membina-ponpes-al-zaytun/): JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah lebih memilih membina ketimbang membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Ma’ruf Amin mengakui banyak masukan agar ponpes itu dibubarkan. “Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan, tapi dibina dengan baik,” ujar Wapres, Rabu (5/7/2023). Sebab, lembaga pendidikan Al-Zaytun terdiri dari dua kelompok yakni pondok pesantren dan kelompok […] The post Ma’ruf Amin : Tidak Dibibarkan, Pemerintah Akan Membina Ponpes Al-Zaytun first appeared on Majalah Hukum. - [Petugas Kantor Imigrasi Ponorogo Tangkap 5 Sindikat Perdagangan Ginjal](https://bsdrlawfirm.com/petugas-kantor-imigrasi-ponorogo-tangkap-5-sindikat-perdagangan-ginjal/): PONOROGO – Petugas Kantor Imigrasi Ponorogo, Jawa Timur, menangkap lima orang terduga anggota sindikat internasional perdagangan ginjal ketika mengurus penerbitan paspor. Dua di antaranya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya. “Tiga lainnya diduga punya peran masing-masing dalam sindikat yang menyalurkan korban,” ujar Hendro Tri Prasetyo selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim saat konferensi […] The post Petugas Kantor Imigrasi Ponorogo Tangkap 5 Sindikat Perdagangan Ginjal first appeared on Majalah Hukum. - [Pakar Hukum Pidana : Korupsi Libatkan Parpol Jadi Peran Dominan](https://bsdrlawfirm.com/pakar-hukum-pidana-korupsi-libatkan-parpol-jadi-peran-dominan/): JAKARTA – Azmi Syahputra selaku pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengungkapkan, perlunya model penegakan hukum baru. Azmi mengusulkan agar partai politik (parpol) harus dimaknai sebagai subjek hukum berbentuk korporasi. “Ini akan jadi model penegakan hukum yang ideal bisa jadi jalan ‘sapu bersih’ bagi siapapun termasuk korupsi partai politik yang menikmati aliran uang korupsi,” ujar […] The post Pakar Hukum Pidana : Korupsi Libatkan Parpol Jadi Peran Dominan first appeared on Majalah Hukum. - [Kemenkumham Ungkap Kronologi Dugaan Pemalsuan Cap Imigrasi Untuk Penyeludupan Manusia ke Amerika](https://bsdrlawfirm.com/kemenkumham-ungkap-kronologi-dugaan-pemalsuan-cap-imigrasi-untuk-penyeludupan-manusia-ke-amerika/): JAKARTA – Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengungkapkan kronologi dugaan pidana pemalsuan cap keimigrasian untuk menyelundupkan manusia ke Amerika Serikat. Terduga pelaku pemalsu cap keimigrasian tersebut adalah seorang perempuan berinisial ODG (37). “Saat ini berkas perkara dinyatakan lengkap dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram […] The post Kemenkumham Ungkap Kronologi Dugaan Pemalsuan Cap Imigrasi Untuk Penyeludupan Manusia ke Amerika first appeared on Majalah Hukum. - [Panji Gumilang Jalani Pemeriksaan Lanjutan Siang Ini Sebagai Tersangka Penistaan Agama](https://bsdrlawfirm.com/panji-gumilang-jalani-pemeriksaan-lanjutan-siang-ini-sebagai-tersangka-penistaan-agama/): JAKARTA – Pemeriksaan lanjutan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang (PG) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dilanjutkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri pada siang hari ini. Panji Gumilang sebetulnya sudah diperiksa sejak malam tadi sebagai tersangka setelah resmi diumumkan oleh Bareskrim Polri. Namun, Panji pada tengah malam tadi meminta […] The post Panji Gumilang Jalani Pemeriksaan Lanjutan Siang Ini Sebagai Tersangka Penistaan Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Alat Bukti Tidak Kuat, Hakim Tipikor Jatuhkan Vonis Bebas Gazalba Saleh](https://bsdrlawfirm.com/alat-bukti-tidak-kuat-hakim-tipikor-jatuhkan-vonis-bebas-gazalba-saleh/): JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada Hakim Agung Gazalba Saleh. Putusan tersebut mendapat respons dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan upaya hukum. Arif Rahman selaku JPU KPK menilai, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung atas vonis bebas Gazalba Saleh tersebut tidak sejalan […] The post Alat Bukti Tidak Kuat, Hakim Tipikor Jatuhkan Vonis Bebas Gazalba Saleh first appeared on Majalah Hukum. - [DPP PKS : Beredar Nama Cawapres Anies dari Yenny Wahid, SHY Hingga Eks KKP Susi Pudjiastuti](https://bsdrlawfirm.com/dpp-pks-beredar-nama-cawapres-anies-dari-yenny-wahid-shy-hingga-eks-kkp-susi-pudjiastuti/): JAKARTA – Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, bahwa pengumuman calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan akan menjadi pijakan baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mardani menilai Anies sudah memiliki sejumlah waktu yang akan menjadi momentum pendeklarasian pendampingnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Lagi dihitung (momentum pengumuman cawapres). Sudah […] The post DPP PKS : Beredar Nama Cawapres Anies dari Yenny Wahid, SHY Hingga Eks KKP Susi Pudjiastuti first appeared on Majalah Hukum. - [Diperiksa Sebagai Terdakwa, Mario Dandy Akui Lakukan 2 Kali Free Kick dan Selebrasi Karena Kesal](https://bsdrlawfirm.com/diperiksa-sebagai-terdakwa-mario-dandy-akui-lakukan-2-kali-free-kick-dan-selebrasi-karena-kesal/): JAKARTA – Mario Dandy Satriyo (20) diperiksa sebagai terdakwa di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Dalam sidang tersebut, Mario Dandy mengaku memerintahkan David melakukan sikap tobat dan dua kali menendang kepala David dengan gaya tendangan bebas. “Pada saat dia disuruh sikap tobat, yang menunjukkan siapa?” tanya jaksa dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan […] The post Diperiksa Sebagai Terdakwa, Mario Dandy Akui Lakukan 2 Kali Free Kick dan Selebrasi Karena Kesal first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Gelar Perkara Kasus Tembak Mati Polisi di Rusun Polri Cikeas, Terungkap Pelaku Sempat Akan Kabur Usasi Kejadian](https://bsdrlawfirm.com/hasil-gelar-perkara-kasus-tembak-mati-polisi-di-rusun-polri-cikeas-terungkap-pelaku-sempat-akan-kabur-usasi-kejadian/): BOGOR – Penyidik telah melakukan gelar perkara kasus tertembaknya Bripda Dwi Frisco Sirage di flat rutan Cikeas Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 23 Juli 2023 dini hari. Hasilnya disebutkan bahwa pelaku sempat akan melarikan diri usai kejadian. Dalam gelar perkara tersebut, dihadiri Kombes Pol Surawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, orangtua dan […] The post Hasil Gelar Perkara Kasus Tembak Mati Polisi di Rusun Polri Cikeas, Terungkap Pelaku Sempat Akan Kabur Usasi Kejadian first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Duga Uang Korupsi Tukin ESDM Digunakan Untuk Membeli Aset](https://bsdrlawfirm.com/kpk-duga-uang-korupsi-tukin-esdm-digunakan-untuk-membeli-aset/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang korupsi terkait manipulasi dana tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) digunakan untuk membeli aset. Atas dugaan tersebut, kemudian dikonfirmasi penyidik KPK ke saksi Sandra Angela Jeane Ester Berman seorang pegawai BUMN. “Sandra Angela Jeane Ester Berman (pegawai BUMN), saksi hadir dan dugaan […] The post KPK Duga Uang Korupsi Tukin ESDM Digunakan Untuk Membeli Aset first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Penistaan Agama, Panji Gumilang Ditetapkan Sebagai Tersangka Terancam 10 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-penistaan-agama-panji-gumilang-ditetapkan-sebagai-tersangka-terancam-10-tahun-penjara/): JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama, Selasa (1/8/2023) malam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut dipersangkakan dengan pasal berlapis, dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara. “Pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 […] The post Dugaan Penistaan Agama, Panji Gumilang Ditetapkan Sebagai Tersangka Terancam 10 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Legislator Desak Kemendikbud Bertindak Soal Aksi LGBT yang Resahkan Dunia Pendidikan](https://bsdrlawfirm.com/legislator-desak-kemendikbud-bertindak-soal-aksi-lgbt-yang-resahkan-dunia-pendidikan/): JAKARTA – Abdul Fikri Faqih selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengecam keras aksi pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Redho Tri Agustian yang dilakukan oleh dua orang yang diduga kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Tidak hanya itu, Fikri juga menyoroti adanya sekolah internasional yang justru memberi ruang pada benih-benih LGBT […] The post Legislator Desak Kemendikbud Bertindak Soal Aksi LGBT yang Resahkan Dunia Pendidikan first appeared on Majalah Hukum. - [Ketua DPD PDIP Sumut Dilaporkan Ke Kejaksaan Dugaan Korupsi Dana Covid-19](https://bsdrlawfirm.com/ketua-dpd-pdip-sumut-dilaporkan-ke-kejaksaan-dugaan-korupsi-dana-covid-19/): MEDAN – Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDIP Sumut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana Covid-19. Laporan tersebut dilayangkan oleh mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir Jabiat Sagala melalui tim kuasa hukumnya. Parulian Siregar selaku tim kuasa hukum Jabiat Sagala menilai Rapidin Simbolon bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana Covid-19 […] The post Ketua DPD PDIP Sumut Dilaporkan Ke Kejaksaan Dugaan Korupsi Dana Covid-19 first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Rafael Alun, KPK Akan Periksa Eks Pejabat Garuda Indonesia dan Pos Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-rafael-alun-kpk-akan-periksa-eks-pejabat-garuda-indonesia-dan-pos-indonesia/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Elisa Lumbantoruan selaku mantan Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Garuda Indonesia dan Slamet Sajidi selaku Kepala Proyek Pengembangan ERP PT Pos Indonesia periode 2015 Selasa (1/8/2023). Elisa dan Slamet akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pemeriksaan perpajakan pada Ditjen […] The post Usut Kasus Rafael Alun, KPK Akan Periksa Eks Pejabat Garuda Indonesia dan Pos Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Masih Berada di Posisi Ketiga, Demokrat Yakin Elektabilitas Anies Naik Jika Umumkan Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/masih-berada-di-posisi-ketiga-demokrat-yakin-elektabilitas-anies-naik-jika-umumkan-cawapres/): JAKARTA – Kamhar Lakumani selaku Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat mengaku, elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang masih berada di posisi ketiga hanyalah menjadi rujukan. Sebab, dinamika politik yang terjadi tak sepenuhnya bisa terekam pada hasil survei. “Meskipun demikian, merujuk pada hasil berbagai lembaga survei saat ini, kami optimistis masih tersedia cukup waktu mengejar […] The post Masih Berada di Posisi Ketiga, Demokrat Yakin Elektabilitas Anies Naik Jika Umumkan Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Rafael Alun Diduga Berinvestasi dengan Uang Hasil Suap](https://bsdrlawfirm.com/kpk-rafael-alun-diduga-berinvestasi-dengan-uang-hasil-suap/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Rafael dicurigai telah melakukan pencucian uang dengan melakukan sejumlah investasi. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan, dugaan itu didalami dengan memeriksa seorang saksi, yakni Direktur Keuangan PT […] The post KPK : Rafael Alun Diduga Berinvestasi dengan Uang Hasil Suap first appeared on Majalah Hukum. - [Alexander : Putusan Akhir Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur Ada di Pimpinan KPK](https://bsdrlawfirm.com/alexander-putusan-akhir-pengunduran-diri-brigjen-asep-guntur-ada-di-pimpinan-kpk/): JAKARTA – Brigjen Asep Guntur Rahayu selaku Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Namun hingga saat ini pimpinan KPK belum dapat memutuskan apakah pengunduran dirinya diterima atau ditolak. “Silakan mengajukan surat pengunduran diri tapi kan hak […] The post Alexander : Putusan Akhir Pengunduran Diri Brigjen Asep Guntur Ada di Pimpinan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Kasus Penistaan Agama Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-periksa-panji-gumilang-terkait-kasus-penistaan-agama-hari-ini/): JAKARTA – Hari ini, Selasa (01/08/2023) Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Tim penasihat htikum Panji Gumilang mengkonfirmasi kehadiran pendiri Ponpes Al-Zaytun itu akan hadir pada pukul 13.00 WIB. “Insyaallah akan hadir sekitarjam 13.00 […] The post Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Kasus Penistaan Agama Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor, Polisi Periksa Sebanyak 24 Saksi](https://bsdrlawfirm.com/kasus-kecurangan-ppdb-zonasi-kota-bogor-polisi-periksa-sebanyak-24-saksi/): BOGOR – Polresta Bogor Kota telah memeriksa sebanyak 24 saksi dalam laporan dugaan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi, di sekolah negeri Kota Bogor. Saksi yang diperiksa mulai dari dinas terkait, kepala sekolah, hingga masyarakat. Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso selaku Kapolresta Bogor Kota mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan dengan bekerja sama bersama Inspektorat Kota […] The post Kasus Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor, Polisi Periksa Sebanyak 24 Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [Danpuspom TNI Tetapkan Kabasarnas dan Koorsmin Sebagai Tersangka Suap](https://bsdrlawfirm.com/danpuspom-tni-tetapkan-kabasarnas-dan-koorsmin-sebagai-tersangka-suap/): JAKARTA – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda R Agung Handoko menetapkan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA), dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan. Agung menegaskan, penetapan tersangka itu berdasarkan pemeriksaan para saksi. “Menurut keterangan […] The post Danpuspom TNI Tetapkan Kabasarnas dan Koorsmin Sebagai Tersangka Suap first appeared on Majalah Hukum. - [Jusuf Kalla Sebut Ongkos Jadi Ketum Golkar Capai Hingga Rp600 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/jusuf-kalla-sebut-ongkos-jadi-ketum-golkar-capai-hingga-rp600-miliar/): JAKARTA – Jusuf Kalla (JK) mantan ketua umum Partai Golkar 2004-2009 menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar. “Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” ujar Jusuf Kalla, Senin (31/7/2023). Menurut Jusuf […] The post Jusuf Kalla Sebut Ongkos Jadi Ketum Golkar Capai Hingga Rp600 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Polemik Usai OTT Basarnas, Brigjen Asep Guntur Ajukan Pengunduran Diri dari Direktur Penyidikan](https://bsdrlawfirm.com/buntut-polemik-usai-ott-basarnas-brigjen-asep-guntur-ajukan-pengunduran-diri-dari-direktur-penyidikan/): JAKARTA – Buntut polemik yang timbul usai operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. “Betul, informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan akan mengajukan surat dimaksud kepada […] The post Buntut Polemik Usai OTT Basarnas, Brigjen Asep Guntur Ajukan Pengunduran Diri dari Direktur Penyidikan first appeared on Majalah Hukum. - [PPP : Optimis Rebut Suara Perempuan di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/ppp-optimis-rebut-suara-perempuan-di-pemilu-2024/): SURABAYA – Muhamad Mardiono selaku Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis merebut suara perempuan pada Pemilu 2024 . Apalagi PPP memberikan porsi besar bagi perempuan untuk maju sebagai caleg. “PPP sendiri mencalonkan kaum perempuan lebih dari yang sudah diatur KPU. Ini artinya kami juga memberikan porsi yang besar bagi kaum perempuan,” ujar Mardiono, […] The post PPP : Optimis Rebut Suara Perempuan di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Berubah Pikiran Karena Sikap, Kuasa Hukum : Panji Gumilang Cabut Gugatan Terhadap Mahfud MD](https://bsdrlawfirm.com/berubah-pikiran-karena-sikap-kuasa-hukum-panji-gumilang-cabut-gugatan-terhadap-mahfud-md/): JAKARTA – Hendra Effendi selaku Kuasa hukum pimpinan Ponpes Al-Zaytun secara resmi mencabut gugatan yang dilayangkan kliennya terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Hendra menyebut kliennya berubah pikiran karena sikap Mahfud MD belakangan ini. Hal tersebut disampaikan Hendra usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (31/7/2023). Majelis hakim mengesahkan pencabutan gugatan […] The post Berubah Pikiran Karena Sikap, Kuasa Hukum : Panji Gumilang Cabut Gugatan Terhadap Mahfud MD first appeared on Majalah Hukum. - [Ketut Sumedana : Penanganan Kasus Korupsi Tidak Terkait Politik](https://bsdrlawfirm.com/ketut-sumedana-penanganan-kasus-korupsi-tidak-terkait-politik/): JAKARTA – Kejaksaan Agung RI menegaskan penanganan perkara korupsi yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) murni penegakan hukum dan tidak terkait dengan politik. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung mengakui, memasuki tahun politik membuat setiap penanganan perkara korupsi dalam jumlah besar selalu dikaitkan dengan politik. “Yang jelas […] The post Ketut Sumedana : Penanganan Kasus Korupsi Tidak Terkait Politik first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Kabasarnas, Jokowi Bakal Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil di Instansi](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-kabasarnas-jokowi-bakal-evaluasi-perwira-tni-duduki-jabatan-sipil-di-instansi/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal evaluasi perwira TNI yang menduduki jabatan sipil di beberapa instansi. Hal tersebut menanggapi perihal polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu (Kabasarnas), semuanya karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi […] The post Buntut Kasus Kabasarnas, Jokowi Bakal Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil di Instansi first appeared on Majalah Hukum. - [Taat Di bawah Kepemimpinan Airlangga, 38 Ketua DPD Golkar Tolak Munaslub](https://bsdrlawfirm.com/taat-di-bawah-kepemimpinan-airlangga-38-ketua-dpd-golkar-tolak-munaslub/): DENPASAR – Sebanyak 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Mereka juga menegaskan akan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto. Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua mengatakan, seluruh Ketua DPD Provinsi Partai Golkar akan […] The post Taat Di bawah Kepemimpinan Airlangga, 38 Ketua DPD Golkar Tolak Munaslub first appeared on Majalah Hukum. - [Nurul Ghurfon Sebut Pejabat Hingga Pimpinan KPK Dapata Ancaman dan Teror](https://bsdrlawfirm.com/nurul-ghurfon-sebut-pejabat-hingga-pimpinan-kpk-dapata-ancaman-dan-teror/): JAKARTA – Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, pejabat struktural hingga pimpinan KPK mendapat ancaman dan teror dalam beberapa hari belakangan ini. Ancaman tersebut berupa teror nyawa dan kekerasan lewat pesan singkat hingga karangan bunga. Ghufron mengaku juga ada pihak yang sengaja ingin membunuh karakternya lewat isu pornografi. Ghufron juga menyebut […] The post Nurul Ghurfon Sebut Pejabat Hingga Pimpinan KPK Dapata Ancaman dan Teror first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Bongkar Jaringan Mafia IMEI Ilegal, 2 ASN Jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-bongkar-jaringan-mafia-imei-ilegal-2-asn-jadi-tersangka/): JAKARTA – Bareskrim Polri membongkar jaringan kasus mafia IMEI ilegal akhir pekan lalu. Dari pengungkapan IMEI bodong itu, Bareskrim menetapkan 2 ASN dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bea Cukai sebagai tersangka. Sekitar 191 ribu ponsel–mayoritas iPhone–yang menggunakan IMEI bodong itu di Indonesia terancam dimatikan alias shutdown. Komjen Wahyu Widada selaku Kabareskrim Polri mengatakan, selain 2 […] The post Bareskrim Bongkar Jaringan Mafia IMEI Ilegal, 2 ASN Jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri : OTT dan Penetapan Tersangka Kabasarnas Telah Sesuai Prosedur Hukum](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-ott-dan-penetapan-tersangka-kabasarnas-telah-sesuai-prosedur-hukum/): JAKARTA – Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas telah sesuai prosedur hukum. Dalam kasus ini, Kepala Basarnas Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) […] The post Firli Bahuri : OTT dan Penetapan Tersangka Kabasarnas Telah Sesuai Prosedur Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Khilaf Tetapkan Kabarsanas Heri Alfiandi jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/kpk-khilaf-tetapkan-kabarsanas-heri-alfiandi-jadi-tersangka/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku khilaf telah menetapkan dua anggota TNI sebagai tersangka suap. Keduanya adalah Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa […] The post KPK : Khilaf Tetapkan Kabarsanas Heri Alfiandi jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Komnas Perempuan Desak MA Cabut SEMA No.2/2023 Tekait Larangan Catat Nikah Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/komnas-perempuan-desak-ma-cabut-sema-no-2-2023-tekait-larangan-catat-nikah-beda-agama/): JAKARTA – Komnas Perempuan mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dewi Kanti selaku Komisioner Komnas Perempuan menilai larangan mencatat perkawinan berbeda agama dan keyakinan di pengadilan adalah kebijakan diskriminatif. “SEMA […] The post Komnas Perempuan Desak MA Cabut SEMA No.2/2023 Tekait Larangan Catat Nikah Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Waketum PKB : PKB Tak Larang PDIP Masukkan Cak Imin Kandidat Cawapres Ganjar](https://bsdrlawfirm.com/waketum-pkb-pkb-tak-larang-pdip-masukkan-cak-imin-kandidat-cawapres-ganjar/): JAKARTA – Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, tak ada yang salah ketika nama Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin masuk ke dalam kandidat calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Partainya tentu tak bisa melarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait hal tersebut. “Itu kan haknya PDIP untuk menyebut […] The post Waketum PKB : PKB Tak Larang PDIP Masukkan Cak Imin Kandidat Cawapres Ganjar first appeared on Majalah Hukum. - [Rommy : Masuk Bursa 5 Cawapres Ganjar, PPP Terus Tingkatkan Elektabilitas Sandiaga Uno](https://bsdrlawfirm.com/rommy-masuk-bursa-5-cawapres-ganjar-ppp-terus-tingkatkan-elektabilitas-sandiaga-uno/): JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan terus meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan tampil di Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan oleh M Romahurmuzy selaku Ketua Dewan Pertimbangan PPP menanggapi masuknya nama Sandiaga ke dalam lima tokoh bakal cawapres yang akan mendampingi Capres Partai […] The post Rommy : Masuk Bursa 5 Cawapres Ganjar, PPP Terus Tingkatkan Elektabilitas Sandiaga Uno first appeared on Majalah Hukum. - [Rencana Temu Panglima TNI, KPK : Bahas Kasus Suap Marsdya (Pur) Henri Alfiandi](https://bsdrlawfirm.com/rencana-temu-panglima-tni-kpk-bahas-kasus-suap-marsdya-pur-henri-alfiandi/): JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk membahas penanganan kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA). Nawawi Pomolango selaku Wakil Ketua KPK mengatakan, para pimpinan lembaga antirasuah berencana menemui Panglima TNI pekan depan. Salah satu […] The post Rencana Temu Panglima TNI, KPK : Bahas Kasus Suap Marsdya (Pur) Henri Alfiandi first appeared on Majalah Hukum. - [Aburizal Bakrie Minta Seluruh Kader Golkar Tetap Solid Menangkan Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/aburizal-bakrie-minta-seluruh-kader-golkar-tetap-solid-menangkan-pemilu-2024/): JAKARTA – Aburizal Bakrie (ARB) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar meminta seluruh kader Partai Golkar tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. Aburizal menekankan hanya dengan bersatu dan solid Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan. Aburizal juga menyampaikan apresiasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan tidak ikut […] The post Aburizal Bakrie Minta Seluruh Kader Golkar Tetap Solid Menangkan Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Sejken PDIP : Puan Temui Ketum PKB dan Golkar Bahas Konsolidasi Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/sejken-pdip-puan-temui-ketum-pkb-dan-golkar-bahas-konsolidasi-pemilu-2024/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku, Megawati Soekarnoputri telah menugaskan Puan Maharani untuk bertemu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar. Hasto mengatakan, dua pertemuan tersebut adalah dalam rangka konsolidasi untuk Pemilu 2024. “Bertemu dengan Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto dan juga bertemu dengan Ketua Umum PKB […] The post Sejken PDIP : Puan Temui Ketum PKB dan Golkar Bahas Konsolidasi Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Eks Dirut Moratel Galumbang Kasus BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/hakim-tipikor-tolak-eksepsi-eks-dirut-moratel-galumbang-kasus-bts-4g/): JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratel) Galumbang Menak Simanjuntak. Galumbang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam salah satu pertimbangannya, hakim merespons keberatan terdakwa yang menyebut […] The post Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Eks Dirut Moratel Galumbang Kasus BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Henri Pasrah Ditetapkan Jadi Tersangka, Sebut Suap Bukan Untuk Kepentingan Pribadi](https://bsdrlawfirm.com/henri-pasrah-ditetapkan-jadi-tersangka-sebut-suap-bukan-untuk-kepentingan-pribadi/): JAKARTA – Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi menerima penetapan dirinya sebagai tersangka suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Henri yang baru saja dimutasi dalam rangka pensiun itu menegaskan bahwa uang suap yang ditudingkan kepadanya bukan untuk kepentingan pribadi. Henri mengaku pasrah atas kasus yang menjeratnya. “Ya saya […] The post Henri Pasrah Ditetapkan Jadi Tersangka, Sebut Suap Bukan Untuk Kepentingan Pribadi first appeared on Majalah Hukum. - [Kronologi Bripda Ignatius Tewas Tertembak oleh Senior](https://bsdrlawfirm.com/kronologi-bripda-ignatius-tewas-tertembak-oleh-senior/): JAKARTA – Polri mengakui Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF) yang tewas tertembak adalah anggota Densus-88 Antiteror. Kendati demikian, Kombes Aswin Siregar selaku Juru Bicara Densus 88 menolak mengatakan anggotanya itu tewas lantaran terjadi tembak-menembak. Aswin menjelaskan, Bripda Ignatius tewas tertembak akibat kelalaian dari seniornya sesama Densus-88, Kamis (27/7/2023). Dua anggota yang dikatakan Aswin melakukan […] The post Kronologi Bripda Ignatius Tewas Tertembak oleh Senior first appeared on Majalah Hukum. - [Respon KPK Soal Harun Masiku Dikabarkan Berada di Kamboja dan Sudah Berganti Kewarganegaraan](https://bsdrlawfirm.com/respon-kpk-soal-harun-masiku-dikabarkan-berada-di-kamboja-dan-sudah-berganti-kewarganegaraan/): JAKARTA – Harun Masiku yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan berada di Kamboja. Tak hanya itu, mantan Caleg dari PDIP itu juga disebut sudah berganti kewarganegaraan. Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK merespon hal itu dan menyebut pihaknya sudah mendengar kabar keberadaan Harun Masiku di luar negeri. “Kan koordinasi sudah dari dulu, kita […] The post Respon KPK Soal Harun Masiku Dikabarkan Berada di Kamboja dan Sudah Berganti Kewarganegaraan first appeared on Majalah Hukum. - [KPU : Pergantian Ketum Partai Tidak Pengaruhi Bacaleg yang Didaftarkan](https://bsdrlawfirm.com/kpu-pergantian-ketum-partai-tidak-pengaruhi-bacaleg-yang-didaftarkan/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara ihwal pergantian ketua umum partai politik di tengah tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Menurut KPU, pergantian pucuk pimpinan parpol tidak mempengaruhi bakal caleg yang sudah didaftarkan. “Selama dokumen pencalonan yang diajukan oleh kepengurusan (partai politik) yang sah, maka dokumen pendaftaran bakal caleg-nya sah,” […] The post KPU : Pergantian Ketum Partai Tidak Pengaruhi Bacaleg yang Didaftarkan first appeared on Majalah Hukum. - [YouTuber Ferdian Paleka Ditangkap Terkait Dugaan Promosi Situs Judi Online](https://bsdrlawfirm.com/youtuber-ferdian-paleka-ditangkap-terkait-dugaan-promosi-situs-judi-online/): JAKARTA – Polda Jawa Barat menangkap YouTuber Ferdian Paleka karena diduga mempromosikan situs judi online di media sosial. Paleka diduga memperoleh Rp 600 juta usai mempromosikan 2 situs judi online. Kombes Ibrahim Tompo selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan, Paleka sudah lebih dari 2 bulan melancarkan aksinya melalui channel YouTube dan Facebook Paleka TV. […] The post YouTuber Ferdian Paleka Ditangkap Terkait Dugaan Promosi Situs Judi Online first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan Artis Banyak Gabung ke PAN Karena Pro Kreatifitas dan Seni](https://bsdrlawfirm.com/alasan-artis-banyak-gabung-ke-pan-karena-pro-kreatifitas-dan-seni/): JAKARTA – Said Kamyabi selaku Praktisi Marketing Politik menilai, banyaknya artis yang bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN disebabkan lantaran pro kreatifitas dan seni. Said Kamyabi menuturkan sikap PAN mendukung pro kreatifitas dan seni dapat terlihat dengan program acara Birukan Langit Indonesia Stage (BLIS), yang mengusung tema #BanggaProdukLokal. “PAN memiliki visi dan misi yang […] The post Alasan Artis Banyak Gabung ke PAN Karena Pro Kreatifitas dan Seni first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi Sebagai Tersangka Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-henri-alfiandi-sebagai-tersangka-dugaan-suap-pengadaan-barang-dan-jasa/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) sebagai tersangka. Henri ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Selain Henri, KPK juga menetapkan tersangka lain. Mereka adalah Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi […] The post KPK Tetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi Sebagai Tersangka Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa first appeared on Majalah Hukum. - [KPU : Pemilih Tanpa KTP Diperbolehkan Nyoblos Pakai KK](https://bsdrlawfirm.com/kpu-pemilih-tanpa-ktp-diperbolehkan-nyoblos-pakai-kk/): JAKARTA – Persoalan empat juta pemilih pemula tak memiliki KTP elektronik terus berlanjut. Kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menegaskan bakal memperbolehkan para pemilih tanpa KTP itu menggunakan kartu keluarga (KK) sebagai syarat mencoblos di TPS. Padahal, Bawaslu sudah mewanti-wanti bahwa penggunaan KK bertentangan dengan undang-undang. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI mengatakan, KPU […] The post KPU : Pemilih Tanpa KTP Diperbolehkan Nyoblos Pakai KK first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan MA Terkait Wapres Ma’ruf Amin Pertanyakan Status Anak Hasil Nikah Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-ma-terkait-wapres-maruf-amin-pertanyakan-status-anak-hasil-nikah-beda-agama/): JAKARTA – Setelah keluarnya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2/2023, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden (Wapres) mempertanyakan status anak hasil nikah beda agama. Dalam SEMA tersebut, MA melarang hakim mengizinkan permohonan pernikahan beda agama. “SEMA tersebut tidak atau belum mengatur soal itu,” ujar Suharto selaku juru bicara MA, Rabu (26/7/2023). Suharto menyebutkan SEMA tidak berlaku […] The post Tanggapan MA Terkait Wapres Ma’ruf Amin Pertanyakan Status Anak Hasil Nikah Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan MA Terkait Wapres Ma’ruf Amin Pertanyakan Status Anak Hasil Nikah Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-ma-terkait-wapres-maruf-amin-pertanyakan-status-anak-hasil-nikah-beda-agama/): JAKARTA – Setelah keluarnya Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2/2023, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden (Wapres) mempertanyakan status anak hasil nikah beda agama. Dalam SEMA tersebut, MA melarang hakim mengizinkan permohonan pernikahan beda agama. “SEMA tersebut tidak atau belum mengatur soal itu,” ujar Suharto selaku juru bicara MA, Rabu (26/7/2023). Suharto menyebutkan SEMA tidak berlaku […] The post Tanggapan MA Terkait Wapres Ma’ruf Amin Pertanyakan Status Anak Hasil Nikah Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Hasbi Hasan Diduga Gunakan Uang Hasil Suap Perkara untuk Berobat di Luar Negeri](https://bsdrlawfirm.com/hasbi-hasan-diduga-gunakan-uang-hasil-suap-perkara-untuk-berobat-di-luar-negeri/): JAKARTA – Hasbi Hasan (HH) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diduga menggunakan uang hasil suap pengurusan perkara di MA untuk mengecek kesehatannya di luar negeri. Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke saksi seorang Dokter bernama Rustan Efendi. “Rustan Efendi (Dokter), saksi hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi antara lain terkait […] The post Hasbi Hasan Diduga Gunakan Uang Hasil Suap Perkara untuk Berobat di Luar Negeri first appeared on Majalah Hukum. - [Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK](https://bsdrlawfirm.com/sebagai-saksi-kasus-korupsi-djka-menhub-budi-karya-penuhi-panggilan-kpk/): JAKARTA – Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan (Menhub) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/7/2023). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Betul, KPK memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK kepada wartawan, Rabu (26/7/2023). Ali mengatakan, selain Menhub […] The post Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Putusan Arbitrase Nasional Digugat ke PN Jaksel, BANI: Putusan Sudah Sesuai Aturan](https://bsdrlawfirm.com/putusan-arbitrase-nasional-digugat-ke-pn-jaksel-bani-putusan-sudah-sesuai-aturan/): JAKARTA – Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan putusan majelis arbiter diambil sudah sesuai peraturan sehingga gugatan terhadap BANI itu tidak akan mudah dipatahkan oleh pengadilan. Hal tersebut menyikapi gugatan terhadap BANI yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yaitu terhadap putusan BANI Nomor 45101/XII/ARB-BANI/2022. “Kalau dari kami, kemungkinan permohonan pembatalan ini diterima […] The post Putusan Arbitrase Nasional Digugat ke PN Jaksel, BANI: Putusan Sudah Sesuai Aturan first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Gugatan Panji Gumilang Ditunda, Anwar Abbas : Ada 2 Opsi, Minta Maaf atau Digugat 2T](https://bsdrlawfirm.com/sidang-gugatan-panji-gumilang-ditunda-anwar-abbas-ada-2-opsi-minta-maaf-atau-digugat-2t/): JAKARTA – Sidang perdana gugatan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun terhadap Anwar Abbas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditunda hingga pekan depan. Anwar Abbas pun memberi dua pilihan terhadap Panji Gumilang. Awalnya, pengacara Anwar Abbas, Ihsan Tanjung, mengatakan kliennya akan memaafkan Panji Gumilang jika Panji meminta maaf dalam proses mediasi. Jika tidak, […] The post Sidang Gugatan Panji Gumilang Ditunda, Anwar Abbas : Ada 2 Opsi, Minta Maaf atau Digugat 2T first appeared on Majalah Hukum. - [Terdakwa Pembobolan Dana Nasabah Rp8,5M Dipakai untuk Trading](https://bsdrlawfirm.com/terdakwa-pembobolan-dana-nasabah-rp85m-dipakai-untuk-trading/): SERANG – Nurhasan Kurniawan selaku terdakwa pembobolan dana nasabah salah satu bank BUMN senilai Rp 8,5 miliar ternyata sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Pria yang biasa dipanggil Iwan itu disebut memakai duit nasabah yang dicurinya untuk trading saham dan membayar dana nasabah lain yang dia potong. Saksi yang merupakan auditor, Dina Apriliani, mengatakan tim […] The post Terdakwa Pembobolan Dana Nasabah Rp8,5M Dipakai untuk Trading first appeared on Majalah Hukum. - [Sikap Polri di MK Terhadap Sidang Gugatan SIM agar Berlaku Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/sikap-polri-di-mk-terhadap-sidang-gugatan-sim-agar-berlaku-seumur-hidup/): JAKARTA – Arifin Purwanto mantan anggota Polri yang kini jadi advokat menggugat UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi (MK). Arifin meminta agar SIM berlaku seumur hidup. Dalam sidang di MK, Irjen Chryshnanda Dwilaksana, yang mewakili pihak terkait Polri, mengatakan tidak ada perdebatan mengenai masa berlaku SIM. Pasal yang diuji Arifin adalah Pasal 85 ayat 2 UU […] The post Sikap Polri di MK Terhadap Sidang Gugatan SIM agar Berlaku Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tangkap 2 Orang Terkait OTT Pejabat Basarnas, Total 10 Orang](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tangkap-2-orang-terkait-ott-pejabat-basarnas-total-10-orang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan dua orang hasil dari tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pejabat Basarnas. Saat ini, total ada 10 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Kami update informasi terakhir dari teman-teman ada sekitar 10 orang yang sudah ada di Gedung Merah Putih […] The post KPK Tangkap 2 Orang Terkait OTT Pejabat Basarnas, Total 10 Orang first appeared on Majalah Hukum. - [Immanuel Ebenezer : Sayembara Pernyataan Ganjar Disebut Bisa Beri Pendidikan Politik](https://bsdrlawfirm.com/immanuel-ebenezer-sayembara-pernyataan-ganjar-disebut-bisa-beri-pendidikan-politik/): JAKARTA – Immanuel Ebenezer atau Noel selaku Ketua Umum Jokowi Mania (Jokman) melihat gelaran sayembara tulisan, video atau meme tentang kontroversi Ganjar suka nonton pornografi, bisa memberi pendidikan politik bagi masyarakat “Pasti ini (sayembara yang diselenggarakan Wanita Persis) akan bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat,” ujar Noel, Rabu (26/7/2023). Pernyataan ini disampaikan Noel menanggapi sayembara […] The post Immanuel Ebenezer : Sayembara Pernyataan Ganjar Disebut Bisa Beri Pendidikan Politik first appeared on Majalah Hukum. - [Saiful Illah Kembali Disidangkan, Kali Ini Terkait Kasus Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/saiful-illah-kembali-disidangkan-kali-ini-terkait-kasus-gratifikasi/): JAKARTA – Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI) akan kembali disidang atas perkara dugaan korupsi. Sidang kali ini, Saiful Ilah bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi. Berkas perkara gratifikasi Saiful Ilah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan telah rampung. Tim jaksa KPK juga telah melimpahkan surat dakwaan untuk Saiful Ilah ke pengadilan. “Tim jaksa […] The post Saiful Illah Kembali Disidangkan, Kali Ini Terkait Kasus Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Ketua DPP Golkar Kritik Pernyataan Bahlil yang ingin Jadi Ketum Golkar](https://bsdrlawfirm.com/ketua-dpp-golkar-kritik-pernyataan-bahlil-yang-ingin-jadi-ketum-golkar/): JAKARTA – Lamhot Sinaga selaku Ketua DPP Partai Golkar mengkritik pernyataan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengaku ingin menjadi ketua umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto. Lamhot menegaskan, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini, sangat solid. Lamhot menilai, Bahlil hanya berusaha membuat publik melihat dirinya lebih baik daripada […] The post Ketua DPP Golkar Kritik Pernyataan Bahlil yang ingin Jadi Ketum Golkar first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim Heran Penjelasan Mirza Sebut Proyek BTS Bakti Kominfo Tidak Libatkan Ahli](https://bsdrlawfirm.com/hakim-heran-penjelasan-mirza-sebut-proyek-bts-bakti-kominfo-tidak-libatkan-ahli/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo. Agenda sidang kali ini yaitu pemeriksaan saksi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa yakni, Kepala […] The post Hakim Heran Penjelasan Mirza Sebut Proyek BTS Bakti Kominfo Tidak Libatkan Ahli first appeared on Majalah Hukum. - [Siap Maju Jadi Ketum Golkar, Bahlil : Asal Lewat Mekanisme Partai](https://bsdrlawfirm.com/siap-maju-jadi-ketum-golkar-bahlil-asal-lewat-mekanisme-partai/): JAKARTA – Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM mengaku siap menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Namun, ujarnya, proses tersebut harus melalui mekanisme partai yang berlaku. “Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja,” ujar, Selasa (25/7/2023). Bahlil mengatakan, setiap kader yang merasa memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada […] The post Siap Maju Jadi Ketum Golkar, Bahlil : Asal Lewat Mekanisme Partai first appeared on Majalah Hukum. - [Tak Sanggup Bantu Pengobatan David Ozora, Rafael Alun : Aset Disita KPK](https://bsdrlawfirm.com/tak-sanggup-bantu-pengobatan-david-ozora-rafael-alun-aset-disita-kpk/): JAKARTA – Rafael Alun Trisambodo Mantan Pejabat Ditjen Pajak mengaku, tak sanggup membantu biaya pengobatan Cristalino David Ozora (17) yang merupakan korban penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo (20). Rafael mengatakan hal tersebut karena asetnya kini telah disita KPK. “Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berhendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga […] The post Tak Sanggup Bantu Pengobatan David Ozora, Rafael Alun : Aset Disita KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Lanjutan Johnny Plate Kasus BTS 4G, Jaksa Hadirkan 5 Saksi](https://bsdrlawfirm.com/sidang-lanjutan-johnny-plate-kasus-bts-4g-jaksa-hadirkan-5-saksi/): JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melanjutkan sidang kasus korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan terdakwa Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto pada hari ini, Selasa, 25 Juli 2023. Sidang hari ini akan menghadirkan lima saksi. “Ada lima saksi yang akan dihadirkan,” ujar Benny […] The post Sidang Lanjutan Johnny Plate Kasus BTS 4G, Jaksa Hadirkan 5 Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [Polisi Tangkap Pemilik Salon Praktik Suntik Payudara Ilegal di Bandung](https://bsdrlawfirm.com/polisi-tangkap-pemilik-salon-praktik-suntik-payudara-ilegal-di-bandung/): JAKARTA – Polisi membongkar praktik suntik payudara ilegal di sebuah salon di Bandung, Jawa Barat yang berujung maut. Aksi ini terbongkar usai polisi mendapatkan laporan dari salah satu korban yang mengalami luka berat. Korban yang merupakan warga Cianjur tersebut diketahui meminta disuntikkan kolagen cair untuk payudara kepada salon yang dikelola Testy alias Tasdik (56). Kombes […] The post Polisi Tangkap Pemilik Salon Praktik Suntik Payudara Ilegal di Bandung first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Copot 3 Jaksa Diduga Terlibat Kasus Korupsi Ore Nikel](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-copot-3-jaksa-diduga-terlibat-kasus-korupsi-ore-nikel/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot tiga jaksa yang diduga terlibat dalam kasus suap kasus korupsi ore nikel. Salah satunya yakni Raimel Jesaja saat ini menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung mengatakan, pencopotan terhadap Raimel Jesaya atas kejadian saat dia menjabat sebagai sebagai […] The post Kejagung Copot 3 Jaksa Diduga Terlibat Kasus Korupsi Ore Nikel first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan Eks DPRD Jambi Kusnindar](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-suap-ketok-palu-kpk-tahan-eks-dprd-jambi-kusnindar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan satu orang mantan Anggota DPRD Jambi Kusnindar (KN). Kusnindar merupakan salah satu tersangka suap ketok palu terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Kusnindar ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Senin, 24 Juli 2023. KPK menahan Kusnindar untuk masa penahanan pertamanya selama […] The post Usut Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan Eks DPRD Jambi Kusnindar first appeared on Majalah Hukum. - [Dicecar 46 Pertanyaan, Airlangga Diperiksa Selama 12 Jam Sebagai Saksi Kasus CPO](https://bsdrlawfirm.com/dicecar-46-pertanyaan-airlangga-diperiksa-selama-12-jam-sebagai-saksi-kasus-cpo/): JAKARTA – Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diperiksa selama 12 jam sejak pukul sembilan pagi di Gedung Pidana, Kejaksaan Agung (Kejagung). Sekitar pukul sembilan malam Airlangga baru keluar dari pemeriksaan sebagai saksi terkait korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Usai diperiksa, Airlangga bersama-sama pejabat di Pidsus Kejakgung sempat melakukan konpers […] The post Dicecar 46 Pertanyaan, Airlangga Diperiksa Selama 12 Jam Sebagai Saksi Kasus CPO first appeared on Majalah Hukum. - [Korupsi Proyek Tol Japek, Kejagung Periksa 4 Orang Saksi](https://bsdrlawfirm.com/korupsi-proyek-tol-japek-kejagung-periksa-4-orang-saksi/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Empat orang saksi telah diperiksa pada Senin, 24 Juli 2023. Empat orang yang diperiksa yaitu, SS selaku […] The post Korupsi Proyek Tol Japek, Kejagung Periksa 4 Orang Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [Komnas Ham : Harap Polisi Ungkap Aktor Intelektual di Kasus Penjualan Ginjal](https://bsdrlawfirm.com/komnas-ham-harap-polisi-ungkap-aktor-intelektual-di-kasus-penjualan-ginjal/): JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Polda Metro Jaya untuk tidak berhenti melakukan penelusuran kasus penjualan ginjal pada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komnas HAM meyakini masih ada aktor intelektual yang perlu diungkap di kasus itu. “Kami mendorong agar proses penegakan hukum mengungkap pelaku intelektualnya dan jejaring internasional,” ujar […] The post Komnas Ham : Harap Polisi Ungkap Aktor Intelektual di Kasus Penjualan Ginjal first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Manipulasi Audit BPK Diduga Perintah dari Nurdin Abdullah](https://bsdrlawfirm.com/kpk-manipulasi-audit-bpk-diduga-perintah-dari-nurdin-abdullah/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada perintah dari Nurdin Abdullah mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel. Suap tersebut untuk memanipulasi audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang tidak wajar. Dugaan adanya perintah dari Nurdin Abdullah tersebut didalami penyidik KPK lewat empat saksi, yaitu anggota […] The post KPK : Manipulasi Audit BPK Diduga Perintah dari Nurdin Abdullah first appeared on Majalah Hukum. - [Mendagri : Jelang Pemilu 2024, PJ Kepala Daerah Harus Bersikap Netral](https://bsdrlawfirm.com/mendagri-jelang-pemilu-2024-pj-kepala-daerah-harus-bersikap-netral/): JAKARTA – Tito Karnavian selaku  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Penjabat (Pj) Kepala Daerah harus bersikap netral. Kepala daerah juga harus menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024. “Khusus untuk teman-teman yang Pj banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi […] The post Mendagri : Jelang Pemilu 2024, PJ Kepala Daerah Harus Bersikap Netral first appeared on Majalah Hukum. - [Artis Sinetron Bobby Joseph Kembali Ditangkap Terkait Kasus Narkoba](https://bsdrlawfirm.com/artis-sinetron-bobby-joseph-kembali-ditangkap-terkait-kasus-narkoba/): JAKARTA – Seorang artis sinetron pria bernama Bobby Joseph kembali ditangkap terkait kasus narkoba. Ia ditangkap di rumahnya kawasan Cinere, Depok pada Jumat (21/7/2023) malam. “Iya betul Bobby Joseph (ditangkap),” ujar Kompol Achmad Ardhy selaku Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023). Ardhy mengungkapkan dalam penangkapan itu pihaknya turut menyita barang bukti […] The post Artis Sinetron Bobby Joseph Kembali Ditangkap Terkait Kasus Narkoba first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Rafael Alun, Gratifikasi Mengalir di Bisnis Kontrakan hingga Pijat Refleksi](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-rafael-alun-gratifikasi-mengalir-di-bisnis-kontrakan-hingga-pijat-refleksi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki aliran dana kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut mengalir di bisnis kontrakan hingga pijat refleksi. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. KPK juga telah […] The post Usut Kasus Rafael Alun, Gratifikasi Mengalir di Bisnis Kontrakan hingga Pijat Refleksi first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Survei : Pemilih Prabowo Naik Melesat](https://bsdrlawfirm.com/hasil-survei-pemilih-prabowo-naik-melesat/): JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa publik semakin yakin memilih bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hasil survei menunjukkan pemilih Prabowo melesat dibandingkan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo dan bakal capres KPP, Anies Baswedan. Hal tersebut ditandai semakin naiknya elektabilitas Prabowo dari waktu ke waktu. Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif […] The post Hasil Survei : Pemilih Prabowo Naik Melesat first appeared on Majalah Hukum. - [Demokrat Apresiasi AHY Masuk 5 Besar Cawapres Pendamping Ganjar Pronowo Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/demokrat-apresiasi-ahy-masuk-5-besar-cawapres-pendamping-ganjar-pronowo-pilpres-2024/): JAKARTA – Partai Demokrat mengapresiasi masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umumnya dalam lima besar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Itu merupakan penghargaan dari PDIP, dan kami apresiasi,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi Minggu (23/7/2023) malam. Meski demikian, kata dia, Partai Demokrat tetap […] The post Demokrat Apresiasi AHY Masuk 5 Besar Cawapres Pendamping Ganjar Pronowo Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap Diduga Pengedar Sabu](https://bsdrlawfirm.com/satpam-sekolah-di-cilandak-ditangkap-diduga-pengedar-sabu/): JAKARTA – Seorang satpam di sebuah sekolah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan berinisial RR alias LK (29) ditangkap karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Kompol Wahid Key selaku Kapolsek Cilandak mengatakan, satpam tersebut ditangkap di halaman sekolah tempatnya bekerja pada Senin, 17 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. “Seorang satpam sekolah ditangkap karena mengedarkan […] The post Satpam Sekolah di Cilandak Ditangkap Diduga Pengedar Sabu first appeared on Majalah Hukum. - [Perkuat Integritas Antikorupsi, KPK Undang Menag Yaqut Cholil Beserta Jajaran](https://bsdrlawfirm.com/perkuat-integritas-antikorupsi-kpk-undang-menag-yaqut-cholil-beserta-jajaran/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan penguatan integritas untuk para penyelenggara negara atau yang dikenal dengan Executive Briefing. Pembekalan antikorupsi kali ini akan diberikan kepada jajaran Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/7/2023). Dalam pembekalan antikorupsi ini dijadwalkan hadir Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Sekretaris […] The post Perkuat Integritas Antikorupsi, KPK Undang Menag Yaqut Cholil Beserta Jajaran first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Larangan Nikah Beda Agama, Ma’ruf Amin : MA Buatlah Aturan Nasib Anak Hasil Nikah Beda Agama](https://bsdrlawfirm.com/usai-larangan-nikah-beda-agama-maruf-amin-ma-buatlah-aturan-nasib-anak-hasil-nikah-beda-agama/): JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Mahkamah Agung (MA) untuk membuat aturan soal nasib anak-anak hasil pernikahan beda agama. Permintaan tersebut dilontarkan usai MA melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama dan keyakinan. “Tentang nasib anak-anaknya nanti saya minta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan statusnya secara hukum kenegaraan, itu nanti kita […] The post Usai Larangan Nikah Beda Agama, Ma’ruf Amin : MA Buatlah Aturan Nasib Anak Hasil Nikah Beda Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Korupsi CPO](https://bsdrlawfirm.com/airlangga-hartarto-penuhi-panggilan-kejagung-terkait-kasus-korupsi-cpo/): JAKARTA – Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022. Terlihat, Airlangga tiba pada pukul 08.24 WIB dengan mobil berwarna hitam. Ia nampak mengenakan batik berwarna coklat serta celana […] The post Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Korupsi CPO first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Jubir PSI Terkait PSI Tak Dilibatkan PDIP Dalam Tim Pemenangkan Ganjar](https://bsdrlawfirm.com/respon-jubir-psi-terkait-psi-tak-dilibatkan-pdip-dalam-tim-pemenangkan-ganjar/): JAKARTA – PSI jadi partai pertama yang mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capres untuk 2024. Akan tetapi, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar tampak tidak libatkan PSI dalam rapat-rapat pemenangan. Ariyo Bimmo selaku Jubir PSI menanggapi hal tersebut, ia mengatakan, untuk Pemilu 2024 saat ini PSI sedang fokus mengerahkan segenap kekuatan dan mempersiapkan kader. […] The post Respon Jubir PSI Terkait PSI Tak Dilibatkan PDIP Dalam Tim Pemenangkan Ganjar first appeared on Majalah Hukum. - [Adian PDIP : Jokowi dan Prabowo Dekat Bukan Terkait Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/adian-pdip-jokowi-dan-prabowo-dekat-bukan-terkait-pilpres-2024/): JAKARTA – Adian Napitupulu selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, angkat bicara soal semakin akrabnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Jokowi kerap mengajak makan siang Prabowo di Istana Bogor. Menurut Adian, keakraban kedua tokoh itu dalam sejumlah acara bukan […] The post Adian PDIP : Jokowi dan Prabowo Dekat Bukan Terkait Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Bacapres Ganjar Pranowo Sebut Konsolidasi di Bogor Terbesar Pertama](https://bsdrlawfirm.com/bacapres-ganjar-pranowo-sebut-konsolidasi-di-bogor-terbesar-pertama/): BOGOR – Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut konsolidasi yang digelar di Gelanggang Tangkas, Pakansari, Bogor hari ini merupakan acara konsolidasi terbesar pertama yang pernah dilakukan. Hal tersebut disampaikan di depan ribuan masyarakat pendukung PDIP, PPP, Partai Perindo , dan Hanura Sabtu (22/7/2023). Acara itu disebut melebihi kapasitas yang semestinya diisi oleh masyarakat. “Saya kira […] The post Bacapres Ganjar Pranowo Sebut Konsolidasi di Bogor Terbesar Pertama first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen Gerindra Respon PDIP Panggil Budiman Sudjatmiko Usai Bertemu Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-gerindra-respon-pdip-panggil-budiman-sudjatmiko-usai-bertemu-prabowo/): JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam 18 Juli 2023 di Jalan Kertanegara Nomor 04 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). PDI Perjuangan akan memanggil Budiman Sudjatmiko karena hal itu. PDIP menilai apa yang dilakukan Budiman ada indikasi pelanggaran disiplin organisasi. Mahkamah Partai PDIP […] The post Sekjen Gerindra Respon PDIP Panggil Budiman Sudjatmiko Usai Bertemu Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim : Ponpes Al Zaytun Diduga Korupsi Penyaluran Dana BOS](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-panji-gumilang-bareskrim-ponpes-al-zaytun-diduga-korupsi-penyaluran-dana-bos/): JAKARTA – Bareskrim Polri kembali menemukan unsur dugaan tindak pidana baru terkait pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun milik Panji Gumilang. Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Polri mengatakan, tindak pidana baru tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Ramadhan menjelaskan temuan tersebut didapati penyidik usai melakukan analisis […] The post Usut Kasus Panji Gumilang, Bareskrim : Ponpes Al Zaytun Diduga Korupsi Penyaluran Dana BOS first appeared on Majalah Hukum. - [Turut Terlibat Perdagangan Ginjal di Kamboja, Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi](https://bsdrlawfirm.com/turut-terlibat-perdagangan-ginjal-di-kamboja-kemenkumham-bali-telusuri-pegawai-imigrasi/): DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menelusuri pegawai Imigrasi selain AH yang diduga terlibat perdagangan organ ginjal di Kamboja. “Secara lembaga kami akan melakukan pendalaman untuk antisipasi agar jangan dilakukan petugas lainnya,” ujar Anggiat Napitupulu selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Bali di Denpasar, Sabtu (22/7/2023). Pendalaman itu dilakukan untuk mengetahui seluk beluk […] The post Turut Terlibat Perdagangan Ginjal di Kamboja, Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi first appeared on Majalah Hukum. - [Ray Rangkuti Tindak Lanjut Dugaan Suap Timsel Penyelenggara Pemilu di Sulut](https://bsdrlawfirm.com/ray-rangkuti-tindak-lanjut-dugaan-suap-timsel-penyelenggara-pemilu-di-sulut/): JAKARTA – Ray Rangkuti selaku Direktur Lingkar Madani (LIMA) tindak lanjut terhadap dugaan adanya suap terhadap timsel penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara (Sulut). Kasus tersebut dinilainya seperti menguap. “Setelah 3 hari berlalu, kasus dugaan adanya suap terhadap timsel penyelenggara pemilu di Sulut, seperti menguap,” ujar Ray, Sabtu (22/7/2023). Tak ada penjelasan resmi baik dari KPU […] The post Ray Rangkuti Tindak Lanjut Dugaan Suap Timsel Penyelenggara Pemilu di Sulut first appeared on Majalah Hukum. - [Diduga Data KTP dan KK Bocor, 560 Warga Satu Desa di Garut Tiba-tiba Ditagih Utang oleh PNM](https://bsdrlawfirm.com/diduga-data-ktp-dan-kk-bocor-560-warga-satu-desa-di-garut-tiba-tiba-ditagih-utang-oleh-pnm/): GARUT – Sebanyak 560 warga Desa Subabakti, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat tiba-tiba ditagih pembayaran pinjaman oleh lembaga pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM). Padahal banyak warga yang merasa tidak pernah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dan PMN. Warga yang pertama kali mengetahui namanya dicatut melakukan pinjaman ke PNM adalah Ima Sri Budiyanthi (31), warga Kampung […] The post Diduga Data KTP dan KK Bocor, 560 Warga Satu Desa di Garut Tiba-tiba Ditagih Utang oleh PNM first appeared on Majalah Hukum. - [Memahami Restorative Justice dalam Tindak Pidana](https://bsdrlawfirm.com/memahami-restorative-justice-dalam-tindak-pidana/): Majalahukum.com – Restorative justice bukanlah sebuah pasal dalam hukum pidana, melainkan merupakan suatu pendekatan atau filosofi dalam menangani kejahatan. Restorative justice adalah pendekatan dalam menangani akibat suatu kejahatan atau konflik yang berfokus pada perbaikan kerusakan yang diakibatkan kepada korban dan masyarakat daripada hanya mengutamakan hukuman terhadap pelaku. Prinsip-prinsip inti dari restorative justice didasarkan pada keyakinan […] The post Memahami Restorative Justice dalam Tindak Pidana first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Terbitkan Perpres No.47/2023 Tentang Strategi Keamanan Siber](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-no-47-2023-tentang-strategi-keamanan-siber/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Aturan tersebut telah diundangkan pada 20 Juli 2023 dan berisikan sebanyak 35 Pasal. Perpres tentang keamanan siber nasional itu dibuat demi melindungi bangsa Indonesia dan kepentingan nasional dari penyalahgunaan sumber daya siber, […] The post Presiden Jokowi Terbitkan Perpres No.47/2023 Tentang Strategi Keamanan Siber first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Perdagangan Orang, Satgas Polri Telah Tangkap 834 Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-perdagangan-orang-satgas-polri-telah-tangkap-834-tersangka/): JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 834 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Diberitakan sebelumnya, korban diiming-imingi jadi pekerja migran. Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri mengungkapkan, jumlah itu berdasarkan analisis dan evaluasi periode 5 Juni hingga 20 Juli 2023. “Jumlah […] The post Usut Kasus Perdagangan Orang, Satgas Polri Telah Tangkap 834 Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [KontraS Nilai Wacana Tembak Mati ]Pelaku Begal Berpotensi Langgar HAM](https://bsdrlawfirm.com/kontras-nilai-wacana-tembak-mati-pelaku-begal-berpotensi-langgar-ham/): JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai wacana tembak mati terhadap pelaku begal yang digaungkan Wali Kota Medan Bobby Nasution berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Dimas Bagus Arya selaku Koordinator KontraS mengatakan, penembakan pelaku begal di luar hukum masuk ke dalam extra judicial killing, yang merupakan salah satu bentuk […] The post KontraS Nilai Wacana Tembak Mati ]Pelaku Begal Berpotensi Langgar HAM first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi : Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Gunakan Secara Profesional](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-kewenangan-kejaksaan-sangat-besar-gunakan-secara-profesional/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kejaksaan atas kewenangan besar yang dimilikinya. Menurut Jokowi, kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat besar, baik kewenangan penyidikan, penuntutan, perampasan dan pengembalian aset, dan lain -lain. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat memimpin upacara peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa, Jakarta, Sabtu (22/7/2023). “Kita tahu kewenangan kejaksaan itu sangat […] The post Presiden Jokowi : Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Gunakan Secara Profesional first appeared on Majalah Hukum. - [Minta Aparat Usut Tuntas Perdagangan Organ Tubuh, Ketua DPR Puan : Kriminal Tak Dapat Ditoleransi](https://bsdrlawfirm.com/minta-aparat-usut-tuntas-perdagangan-organ-tubuh-ketua-dpr-puan-kriminal-tak-dapat-ditoleransi/): JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta, aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional. Puan juga meminta Pemerintah melakukan antisipasi pencegahan kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi,” ujar […] The post Minta Aparat Usut Tuntas Perdagangan Organ Tubuh, Ketua DPR Puan : Kriminal Tak Dapat Ditoleransi first appeared on Majalah Hukum. - [Mengenal dan Memahami Investasi dan Jenisnya](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-dan-memahami-investasi-dan-jenisnya/): Majalahukum.com – Investasi adalah suatu kegiatan membeli aset atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terdapat berbagai cara untuk melakukan investasi, dan berikut adalah beberapa cara investasi yang umum: Saham: Investasi saham adalah membeli kepemilikan dalam perusahaan. Dengan membeli saham, Anda menjadi bagian pemilik perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga […] The post Mengenal dan Memahami Investasi dan Jenisnya first appeared on Majalah Hukum. - [Tersangka Korupsi Tukin Diduga Gunakan Rekening Orang Lain Untuk Tampung Uang Haram](https://bsdrlawfirm.com/tersangka-korupsi-tukin-diduga-gunakan-rekening-orang-lain-untuk-tampung-uang-haram/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga menggunakan rekening orang lain untuk menampung uang haram. Informasi itu didalami tim penyidik lembaga antirasuah saat memeriksa pihak wiraswasta bernama Budi Hartono. Budi diperiksa di gedung KPK, Kamis 20 Juli 2023. […] The post Tersangka Korupsi Tukin Diduga Gunakan Rekening Orang Lain Untuk Tampung Uang Haram first appeared on Majalah Hukum. - [PDIP Gelar Rapat Sanksi Terhadap Cinta Mega Gegara Maen Slot](https://bsdrlawfirm.com/pdip-gelar-rapat-sanksi-terhadap-cinta-mega-gegara-maen-slot/): JAKARTA – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait salah satu anggotanya bernama Cinta Mega yang diduga bermain game slot saat rapat paripurna pada Kamis, 20 Juli 2023. Gembong mengatakan, rapat akan digelar Jumat, (21/7/2023) pukul 14.00 WIB. “Maka hari ini akan kami tindaklanjuti. Kami akan rapat pimpinan untuk menentukan […] The post PDIP Gelar Rapat Sanksi Terhadap Cinta Mega Gegara Maen Slot first appeared on Majalah Hukum. - [Dinilai Nasionalis, Prabowo Subianto Dukung Kebijakan Hilirisasi](https://bsdrlawfirm.com/dinilai-nasionalis-prabowo-subianto-dukung-kebijakan-hilirisasi/): JAKARTA – Dukungan calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menghangatkan hubungan keduanya menuju Pemilu 2024. Dampak daripada itu, Prabowo disebut sosok pemimpin nasionalis. “Prabowo juga memuji kebijakan hilirisasi Jokowi yang berhasil menaikkan pendapatan Indonesia,” ujar Igor Dirgantara selaku Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia […] The post Dinilai Nasionalis, Prabowo Subianto Dukung Kebijakan Hilirisasi first appeared on Majalah Hukum. - [PN Depok Vonis Mati Terdakwa Kasus Pembunuhan Anak Kandung dan Aniaya Istri](https://bsdrlawfirm.com/pn-depok-vonis-mati-terdakwa-kasus-pembunuhan-anak-kandung-dan-aniaya-istri/): JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Depok memvonis mati Rizky Noviyandi Achmad, terdakwa kasus pembunuhan anak kandung dan penganiayaan istri di Kota Depok, Jawa Barat. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. “Menyatakan terdakwa Rizky Noviyandi Achmad terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan […] The post PN Depok Vonis Mati Terdakwa Kasus Pembunuhan Anak Kandung dan Aniaya Istri first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Anies Baswedan Soal Dituding Tokoh Anti-Pluralisme](https://bsdrlawfirm.com/respon-anies-baswedan-soal-dituding-tokoh-anti-pluralisme/): JAKARTA – Anies Baswedan yang menjadi bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) buka suara soal tudingan yang menyebut ia tokoh yang anti terhadap pluralisme. Anies tak menyangkal dirinya kerap disebut sebagai tokoh anti-pluralisme, terutama sejak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kala itu, Anies mengaku hanya berdoa diberikan umur […] The post Respon Anies Baswedan Soal Dituding Tokoh Anti-Pluralisme first appeared on Majalah Hukum. - [Wajib Belanja di Hapus dalam RUU Kesehatan, Menkes Budi Gunadi : Pengajuan Bisa Lebih Besar](https://bsdrlawfirm.com/wajib-belanja-di-hapus-dalam-ruu-kesehatan-menkes-budi-gunadi-pengajuan-bisa-lebih-besar/): JAKARTA – Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes) mengklaim penghilangan mandatory spending alias kewajiban belanja dalam RUU Kesehatan yang sudah resmi disahkan menjadi UU tidak menutup kemungkinan anggaran kesehatan justru akan lebih besar dari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, UU Kesehatan menghilangkan pasal aturan terkait mandatory spending alias wajib belanja. Dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 […] The post Wajib Belanja di Hapus dalam RUU Kesehatan, Menkes Budi Gunadi : Pengajuan Bisa Lebih Besar first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Pertemuan dengan Prabowo, Sekjen Gerindra Bantah Budiman Sudjatmiko Gabung Gerindra](https://bsdrlawfirm.com/usai-pertemuan-dengan-prabowo-sekjen-gerindra-bantah-budiman-sudjatmiko-gabung-gerindra/): JAKARTA – Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra membantah pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko untuk membahas rencana Budiman bergabung ke Gerindra. Menurut Muzani, pertemuan Budiman dengan Prabowo membahas tentang pemikiran-pemikiran pemimpin Indonesia kedepan. “Enggak, Pak Budiman tidak bergabung ke Gerindra. Beliau tidak ngomong sama sekali, gak diomongin, […] The post Usai Pertemuan dengan Prabowo, Sekjen Gerindra Bantah Budiman Sudjatmiko Gabung Gerindra first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Suap Rp18,1 Miliar, Eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi 7 Tahun Bui](https://bsdrlawfirm.com/kasus-suap-rp181-miliar-eks-kepala-bpn-lebak-ady-muchtadi-7-tahun-bui/): JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, Banten, menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap terdakwa Ady Muchtadi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak. Vonis tersebut dijatuhkan hakim dalam kasus suap Rp18,1 miliar untuk penerbitan sertifikat dan penetapan hak guna bangunan (HGB) pembangunan Citra Maja Raya di Kabupaten Lebak. “Menjatuhkan pidana terdakwa Ady Muchtadi dengan […] The post Kasus Suap Rp18,1 Miliar, Eks Kepala BPN Lebak Ady Muchtadi 7 Tahun Bui first appeared on Majalah Hukum. - [Disebut Alami Kerugian, Panji Gumilang Gugat Mahfud MD ke PN Jakpus](https://bsdrlawfirm.com/disebut-alami-kerugian-panji-gumilang-gugat-mahfud-md-ke-pn-jakpus/): JAKARTA – Panji Gumilang selaku Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun menggugat Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Selain Mahfud MD, Panji juga turut menggugat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua gugatan Panji Gumilang tersebut telah teregistrasi […] The post Disebut Alami Kerugian, Panji Gumilang Gugat Mahfud MD ke PN Jakpus first appeared on Majalah Hukum. - [Harga Ginjal Rp200 Juta, Sindikat Penjual Ambil Untung Rp.65 Juta per Ginjal](https://bsdrlawfirm.com/harga-ginjal-rp200-juta-sindikat-penjual-ambil-untung-rp-65-juta-per-ginjal/): JAKARTA – Sebanyak 122 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penjualan organ tubuh telah diambil ginjalnya di Rumah Sakit Ket Mealea, Phnom Penh, Kamboja. Namun penerima hasil penjualan ginjal tersebut ternyata berasal dari berbagai negara, termasuk Cina dan India. “Menurut keterangan pendonor, penerima berasal dari macanegara, India Cina, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya,” […] The post Harga Ginjal Rp200 Juta, Sindikat Penjual Ambil Untung Rp.65 Juta per Ginjal first appeared on Majalah Hukum. - [Kejati Sumsel Tetapkan Ketua KONI Sumsel Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah](https://bsdrlawfirm.com/kejati-sumsel-tetapkan-ketua-koni-sumsel-jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-hibah/): JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan Hendri Zainuddin selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2021. Vanny Yulia Eka Sari selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel mengatakan, hingga saat ini memang tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka Hendri. “Iya benar, untuk HZ […] The post Kejati Sumsel Tetapkan Ketua KONI Sumsel Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah first appeared on Majalah Hukum. - [AKBP Bambang Kayun Divonis 6 Tahun Kasus Terima Suap Rp26,4 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/akbp-bambang-kayun-divonis-6-tahun-kasus-terima-suap-rp264-miliar/): JAKARTA –  AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Bambang Kayun dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Bambang Kayun terbukti menerima suap sebesar Rp26,4 miliar terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris […] The post AKBP Bambang Kayun Divonis 6 Tahun Kasus Terima Suap Rp26,4 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Rencana Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker](https://bsdrlawfirm.com/kpk-rencana-periksa-cak-imin-terkait-kasus-korupsi-di-kemenaker/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya memeriksa Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (5/9/2023). Cak Imin bakal dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012. Meski demikian, Ali Fikri selaku […] The post KPK Rencana Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker first appeared on Majalah Hukum. - [Ditreskrimsus Tindak Lanjuti Laporan Kasus Wine Nabidz Berlogo Halal](https://bsdrlawfirm.com/ditreskrimsus-tindak-lanjuti-laporan-kasus-wine-nabidz-berlogo-halal/): JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan kasus wine bermerek Nabidz yang terdapat logo halal pada pekan ini. “Untuk jadwal klarifikasi di pekan ini,” ujar Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Dirreskrimsus Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin (4/9/2023). Namun, Ade Safri tidak menjelaskan tanggal berapa pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan. […] The post Ditreskrimsus Tindak Lanjuti Laporan Kasus Wine Nabidz Berlogo Halal first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Bupati tanah Bumbu Mardani Maming Dijeboskan ke Lapas Sukamiskin](https://bsdrlawfirm.com/eks-bupati-tanah-bumbu-mardani-maming-dijeboskan-ke-lapas-sukamiskin/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Mardani H Maming mantan Bupati Tanah Bumbu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Maming dieksekusi setelah putusan pengadilan terkait perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu, berkekuatan hukum tetap alias inkrah. “Jaksa eksekutor KPK, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan […] The post Eks Bupati tanah Bumbu Mardani Maming Dijeboskan ke Lapas Sukamiskin first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Dirjen Kemenaker Diperiksa Terkait Dugaan Pengadaan Sistem Proteksi](https://bsdrlawfirm.com/eks-dirjen-kemenaker-diperiksa-terkait-dugaan-pengadaan-sistem-proteksi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Reyna Usman mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Senin (4/9/2023). Reyna Usman diperiksa terkait dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). “Yang bersangkutan (Reyna Usman) diperiksa sebagai saksi,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK dalam keterangan tertulisnya, […] The post Eks Dirjen Kemenaker Diperiksa Terkait Dugaan Pengadaan Sistem Proteksi first appeared on Majalah Hukum. - [Napi Bengkalis Dihukum Mati Setelah Kendalikan Impor 31kg Sabu dari Lapas](https://bsdrlawfirm.com/napi-bengkalis-dihukum-mati-setelah-kendalikan-impor-31kg-sabu-dari-lapas/): JAKARTA – Jeruji penjara tidak membuat Hanafi (37) kapok. Dengan berbagai cara, Hanafi membobol sistem keamanan LP Bengkalis sehingga bisa mengontrol impor narkotika jenis sabu. Akhirnya Hanafi dihukum mati. Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, yang dilansir di website-nya, Jumat (1/9/2023). Awalnya, BNN mencium pergerakan penyelundupan sabu lewat jalur laut pada November […] The post Napi Bengkalis Dihukum Mati Setelah Kendalikan Impor 31kg Sabu dari Lapas first appeared on Majalah Hukum. - [Batal Laporkan SBY ke Bareskrim, Ahmad Sahroni : Perintah Ketum Nasdem dan Anies](https://bsdrlawfirm.com/batal-laporkan-sby-ke-bareskrim-ahmad-sahroni-perintah-ketum-nasdem-dan-anies/): JAKARTA – Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem mengungkapkan alasan batal melaporkan jajaran petinggi Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Sahroni mengatakan, partai NasDem batal melaporkan SBY dan elite Demokrat karena diminta secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh dan bakal calon presiden […] The post Batal Laporkan SBY ke Bareskrim, Ahmad Sahroni : Perintah Ketum Nasdem dan Anies first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Kadis Energi dan SDM Kaltim Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang](https://bsdrlawfirm.com/eks-kadis-energi-dan-sdm-kaltim-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-izin-tambang/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Christianus Benny (CB) mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kalimantan Timur sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya. CB menjadi orang kedua yang ditetapkan tersangka setelah anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas. Dalam kasus ini, CB berperan sebagai subjek yang melegalisasi […] The post Eks Kadis Energi dan SDM Kaltim Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan 6 Anggota DPRD Jambi Kasus Dugaan Suap Ketuk Palu Pengesahan RAPBD](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-6-anggota-dprd-jambi-kasus-dugaan-suap-ketuk-palu-pengesahan-rapbd/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 6 anggota DPRD Jambi para tersangka kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Mereka ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Dari enam tersangka tersebut, lima di antaranya anggota DPRD Jambi masih aktif yakni Luhut Silaban (LS); Edmon (E); […] The post KPK Tahan 6 Anggota DPRD Jambi Kasus Dugaan Suap Ketuk Palu Pengesahan RAPBD first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan Walkot Bima Jadi Tersangka Dugaan Kasus Proyek Fiktif](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-walkot-bima-jadi-tersangka-dugaan-kasus-proyek-fiktif/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muhammad Lutfi selaku Wali Kota Bima sebagai tersangka. Lutfi diduga terjerat kasus proyek fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bima. “Terkait barang dan jasa dan ada proyek fiktif juga di PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu juga […] The post KPK Tetapkan Walkot Bima Jadi Tersangka Dugaan Kasus Proyek Fiktif first appeared on Majalah Hukum. - [Polres Lampung Gagalkan Penyeludupan 3.895 Ekor Burung di Pelabuhan Bakauheni](https://bsdrlawfirm.com/polres-lampung-gagalkan-penyeludupan-3-895-ekor-burung-di-pelabuhan-bakauheni/): LAMPUNG – Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 3.895 ekor satwa liar jenis burung. AKP Ridho Rafika selaku Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) saat dihubungi dari Pesisir Barat, Sabtu (26/8/2023), membenarkan bahwa pihaknya telah menggagalkan penyelundupan ribuan ekor burung tanpa dokumen di area pemeriksaan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni […] The post Polres Lampung Gagalkan Penyeludupan 3.895 Ekor Burung di Pelabuhan Bakauheni first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Perpanjang Penahanan Panji Gumilang Selama 40 Hari](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-perpanjang-penahanan-panji-gumilang-selama-40-hari/): JAKARTA –  Bareskrim Polri terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Polri pun memperpanjang masa penahanan Panji. “Telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan, sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September (2023),” ujar Brigjen Pol Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat […] The post Bareskrim Perpanjang Penahanan Panji Gumilang Selama 40 Hari first appeared on Majalah Hukum. - [Terpidana Ferdy Sambo Cs Dijebloskan ke Penjara Salemba Jakarta Pusat](https://bsdrlawfirm.com/terpidana-ferdy-sambo-cs-dijebloskan-ke-penjara-salemba-jakarta-pusat/): JAKARTA – Terpidana Ferdy Sambo akhirnya dijebloskan ke penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat. Tidak hanya Ferdy Sambo, terpidana lain Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo juga digiring ke lapas. “Hari ini 24 Agustus 2023 telah melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo,” ujar […] The post Terpidana Ferdy Sambo Cs Dijebloskan ke Penjara Salemba Jakarta Pusat first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Tragedi Kanjuruhan, MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi](https://bsdrlawfirm.com/kasus-tragedi-kanjuruhan-ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi/): JAKARTA –  Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas dua polisi terdakwa di kasus Tragedi Kanjuruhan yaitu mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Di tingkat kasasi, Bambang Sidik Achmadi divonis dua tahun penjara, sementara Wahyu Setyo divonis dua tahun enam bulan penjara. “Kabul,” […] The post Kasus Tragedi Kanjuruhan, MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Dalami Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Hasil Gratifikasi Dibelikan Pesawat Jet Pribadi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-dalami-dugaan-korupsi-lukas-enembe-hasil-gratifikasi-dibelikan-pesawat-jet-pribadi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami dugaan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membeli sejumlah aset. Salah satunya yaitu pesawat jet pribadi. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan, pihaknya menelusuri dugaan itu dengan memeriksa saksi yang merupakan karyawan swasta bernama Abdul Gopur. Pemeriksaan itu dilakukan di Gedung Merah […] The post KPK Dalami Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Hasil Gratifikasi Dibelikan Pesawat Jet Pribadi first appeared on Majalah Hukum. - [Wacana Duet Ganjar-Anies, Sudirman : Tidak Ada Opsi Anies Jadi Cawapres Siapapun](https://bsdrlawfirm.com/wacana-duet-ganjar-anies-sudirman-tidak-ada-opsi-anies-jadi-cawapres-siapapun/): JAKARTA – Munculnya wacana menduetkan Ganjar Pranowo-Anies Baswedan sebagai satu pasangan capres-cawapres terus bergulir. Namun demikian, Sudirman Said sebagai orang kepercayaan Anies memastikan, tidak ada opsi bagi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menjadi cawapres siapapun, termasuk Ganjar. “Bahwa Anies Baswedan adalah jawaban situasi dan kondisi bangsa ini. Karena itu, tidak ada perubahan dalam soal […] The post Wacana Duet Ganjar-Anies, Sudirman : Tidak Ada Opsi Anies Jadi Cawapres Siapapun first appeared on Majalah Hukum. - [Bea Cukai Soetta Gagalkan Penyeludupan Obat Tradisional Ilegal Seberat 1.854 ton ke Kyrgyzstan](https://bsdrlawfirm.com/bea-cukai-soetta-gagalkan-penyeludupan-obat-tradisional-ilegal-seberat-1-854-ton-ke-kyrgyzstan/): TANGERANG – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, menggagalkan upaya penyeludupan obat-obatan tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 200 karton seberat 1.845 ton ke Kyrgyzstan. “Penindakan ini berhasil mengamankan barang bukti berupa obat-obatan tradisional ilegal senilai Rp1.416.000.000 yang masuk dalam ‘Public Warning’ Badan […] The post Bea Cukai Soetta Gagalkan Penyeludupan Obat Tradisional Ilegal Seberat 1.854 ton ke Kyrgyzstan first appeared on Majalah Hukum. - [Masa Tahanan Tiga Tersangka Penyuap Kabarsanas Henri Alfiandi Diperpanjang Selama 40 Hari](https://bsdrlawfirm.com/masa-tahanan-tiga-tersangka-penyuap-kabarsanas-henri-alfiandi-diperpanjang-selama-40-hari/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka penyuap Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA). Ketiganya diperpanjang masa tahanannya selama 40 hari ke depan. Adapun, ketiga penyuap Henri Alfiandi tersebut yakni, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, […] The post Masa Tahanan Tiga Tersangka Penyuap Kabarsanas Henri Alfiandi Diperpanjang Selama 40 Hari first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Sekjen PDIP Terkait Duel Ganjar-Anies](https://bsdrlawfirm.com/respon-sekjen-pdip-terkait-duel-ganjar-anies/): YOGYAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP memberikan pandangan mengenai wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Hal tersebut merespons ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan dua tokoh tersebut bersatu menjadi satu kekuatan. Hasto menuturkan untuk mempersatukan Ganjar dengan Anies perlu pertimbangan matang. Karena ada kriteria yang harus dipenuhi oleh […] The post Respon Sekjen PDIP Terkait Duel Ganjar-Anies first appeared on Majalah Hukum. - [Timbul Gugatan Baru ke MK, Minta MK Larang Pelanggar HAM Ikut Capres](https://bsdrlawfirm.com/timbul-gugatan-baru-ke-mk-minta-mk-larang-pelanggar-ham-ikut-capres/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan yang diajukan tiga warga negara soal syarat menjadi calon presiden (capres). Mereka meminta MK melarang pelanggar HAM menjadi capres sekaligus menetapkan batas usia maksimum kandidat adalah 70 tahun. Terkait larangan bagi pelanggar HAM, mereka mengajukan uji materi atas Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 […] The post Timbul Gugatan Baru ke MK, Minta MK Larang Pelanggar HAM Ikut Capres first appeared on Majalah Hukum. - [Ketut Sumedana : Kejagung Beri Arahan Penanganan Korupsi Jelang Pemilu 2024 Agar Tidak Berpolemik](https://bsdrlawfirm.com/ketut-sumedana-kejagung-beri-arahan-penanganan-korupsi-jelang-pemilu-2024-agar-tidak-berpolemik/): JAKARTA – Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI menyatakan, Kejagung sudah memberikan arahan kepada jaksa di daerah untuk cermat dalam penanganan perkara korupsi menjelang Pemilu 2024 agar tidak berpolemik. “Kami sudah memberikan arahan kepada daerah tidak akan menimbulkan polemik,” ujar Ketut, Selasa (22/8/2023). Ketut meyakini instruksi Jaksa Agung kepada jajaran […] The post Ketut Sumedana : Kejagung Beri Arahan Penanganan Korupsi Jelang Pemilu 2024 Agar Tidak Berpolemik first appeared on Majalah Hukum. - [Bupati Bangkalan Nonaktif Divonis 9 Tahun Bui Kasus Jual Beli Jabatan dan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/bupati-bangkalan-nonaktif-divonis-9-tahun-bui-kasus-jual-beli-jabatan-dan-gratifikasi/): SIDOARJO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan (Nonaktif) selama 9 tahun penjara pada Selasa (22/8/2023) malam terkait dengan kasus jual bell jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 9 tahun, dan pidana denda Rp300 juta subsider 4 […] The post Bupati Bangkalan Nonaktif Divonis 9 Tahun Bui Kasus Jual Beli Jabatan dan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Kemenkominfo Dukung Polri Kepung Praktik Judi Online yang Resahkan Masyarakat](https://bsdrlawfirm.com/kemenkominfo-dukung-polri-kepung-praktik-judi-online-yang-resahkan-masyarakat/): JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung langkah Kepolisian RI (Polri) mengepung praktik judi online yang dalam beberapa waktu terakhir semakin meresahkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) atas kasus di Polresta Bogor Kota pada Selasa (22/8/2023) terkait penangkapan seorang selebgram berinisial SZM (22) yang telah […] The post Kemenkominfo Dukung Polri Kepung Praktik Judi Online yang Resahkan Masyarakat first appeared on Majalah Hukum. - [Klarifikasi Sekjen PDIP Terkait Usulan Megawati Minta Pembubaran KPK](https://bsdrlawfirm.com/klarifikasi-sekjen-pdip-terkait-usulan-megawati-minta-pembubaran-kpk/): JAKARTA – Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai beragam respons dari sejumlah pihak. Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meluruskan maksud ketua umum partainya yang kadung diberitakan sempat meminta kepada Presiden Jokowi membubarkan KPK tersebut. “Itu diplintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” ujar Hasto […] The post Klarifikasi Sekjen PDIP Terkait Usulan Megawati Minta Pembubaran KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Kasus BTS 4G, Eks Manajer : Tak Semua Tower Disurvei BAKTI Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/sidang-kasus-bts-4g-eks-manajer-tak-semua-tower-disurvei-bakti-kominfo/): JAKARTA – Erwien Kurniawan selaku mantan Senior Manajer Implementasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo mengakui tak semua tower proyek BTS 4G disurvei. Erwien menyadari timnya membiarkan sebagian tower tak disurvei. Hal tersebut disampaikan Erwien saat bersaksi di sidang kasus korupsi BTS 4G pada Selasa (22/8/2023) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Erwien padahal diamanahkan […] The post Sidang Kasus BTS 4G, Eks Manajer : Tak Semua Tower Disurvei BAKTI Kominfo first appeared on Majalah Hukum. - [Polri dan TNI Bongkar Sindikat Jual Senpi Ilegal via e-commerce, Dibandrol Capai Ratusan Juta](https://bsdrlawfirm.com/polri-dan-tni-bongkar-sindikat-jual-senpi-ilegal-via-e-commerce-dibandrol-capai-ratusan-juta/): JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama Puspom TNI AD membongkar sindikat penjualan senjata api (senpi) ilegal melalui e-commerce. Para pelaku menjual senpi ilegal dengan harga bervariasi dan yang termahal dibanderol mencapai ratusan juta. “Harga bervariasi, di sini ada 2 kelompok. Kami berkolaborasi dengan puspomad harganya bahkan dijual cukup mahal, ratusan juta,” ujar Kombes Hengki Haryadi […] The post Polri dan TNI Bongkar Sindikat Jual Senpi Ilegal via e-commerce, Dibandrol Capai Ratusan Juta first appeared on Majalah Hukum. - [IPW Minta Usut Tuntas Jaringan Jual-Beli Senpi Ilegal oleh Anggota Polri](https://bsdrlawfirm.com/ipw-minta-usut-tuntas-jaringan-jual-beli-senpi-ilegal-oleh-anggota-polri/): JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar jaringan jual beli senjata api (senpi) ilegal yang dilakukan sejumlah anggota Polri dapat diusut secara tuntas. Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mendalami dugaan adanya jaringan lain di Korps Bhayangkara terkait senpi ilegal. “Agar didalami jaringan-jaringan yang mungkin ada di internal kepolisian. […] The post IPW Minta Usut Tuntas Jaringan Jual-Beli Senpi Ilegal oleh Anggota Polri first appeared on Majalah Hukum. - [Pemerintah Resmi Serahkan Poin-poin Revisi UU IKN](https://bsdrlawfirm.com/pemerintah-resmi-serahkan-poin-poin-revisi-uu-ikn/): JAKARTA – Pemerintah resmi menyerahkan poin-poin revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, DPR bersama pemerintah baru saja mengesahkan undang-undang tersebut pada 18 Januari 2022. Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan, setidaknya ada sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN. Pertama adalah terkait […] The post Pemerintah Resmi Serahkan Poin-poin Revisi UU IKN first appeared on Majalah Hukum. - [Terlibat Kasus Narkoba, Kombes YBK Dipecat Secara Tidak Hormat](https://bsdrlawfirm.com/terlibat-kasus-narkoba-kombes-ybk-dipecat-secara-tidak-hormat/): JAKARTA – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kombes Pol Yulisu Bambang Karyanto (YBK) atas pelanggaran etik karena terlibat dalam tindak pidana narkoba. Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/8/2023) mengatakan, KKEP melaksanakan sidang etik terhadap Kombes […] The post Terlibat Kasus Narkoba, Kombes YBK Dipecat Secara Tidak Hormat first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Sumut Tuntut Kurir Sabu 27kg Pidana Hukuman Mati](https://bsdrlawfirm.com/jpu-sumut-tuntut-kurir-sabu-27kg-pidana-hukuman-mati/): MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) menuntut terdakwa Lukman yang merupakan kurir narkotika jaringan internasional dengan pidana mati. Terdakwa dianggap bersalah membawa sabu seberat 27 kg untuk diedarkan di Kota Medan. “Benar, terdakwa dituntut dengan hukuman mati pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan siang tadi,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) […] The post JPU Sumut Tuntut Kurir Sabu 27kg Pidana Hukuman Mati first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Vonis Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Ditunda Satu Pekan](https://bsdrlawfirm.com/sidang-vonis-eks-ditjen-pajak-angin-prayitno-ditunda-satu-pekan/): JAKARTA – Sidang pembacaan putusan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Angin Prayitno Aji mantan pejabat Ditjen Pajak ditunda selama satu pekan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dipimpin Fahzal Hendri belum siap menggelar sidang vonis tersebut. “Ditunda satu minggu, hakim […] The post Sidang Vonis Eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Ditunda Satu Pekan first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Dirut PT Amarta Karya Diduga Samarkan Uang Korupsi ke Jasa Asuransi](https://bsdrlawfirm.com/eks-dirut-pt-amarta-karya-diduga-samarkan-uang-korupsi-ke-jasa-asuransi/): JAKARTA – Catur Prabowo (CP) selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya dan kawan-kawannya (dkk) diduga telah menyamarkan uang hasil korupsi terkait pengadaan fiktif ke jasa asuransi. Catur diduga menempatkan uang hasil korupsinya ke asuransi jasa dengan mengatasnamakan karyawan PT Amarta Karya. Dugaan itu saat ini sedang didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) […] The post Eks Dirut PT Amarta Karya Diduga Samarkan Uang Korupsi ke Jasa Asuransi first appeared on Majalah Hukum. - [Polrestabes Bandung Tertibkan Pengguna Sepeda Listrik, 15 Sepeda Diamankan](https://bsdrlawfirm.com/polrestabes-bandung-tertibkan-pengguna-sepeda-listrik-15-sepeda-diamankan/): BANDUNG – Saat ini sepeda listrik merupakan salah satu kendaraan yang banyak digunakan dan diminati masyarakat. Umumnya, sepeda listrik kerap digunakan oleh ibu rumah tangga untuk mengantar jemput anak ketika sekolah atau hanya sekadar berbelanja ke minimarket. Namun akhir-akhir ini sepeda listrik banyak digunakan oleh anak-anak di bawah umur yang sebenarnya berbahaya untuk mereka. Jajaran […] The post Polrestabes Bandung Tertibkan Pengguna Sepeda Listrik, 15 Sepeda Diamankan first appeared on Majalah Hukum. - [Terjadi Kembali, Kemen PPPA Ketuk Keras Kasus TPPO di Gang Royal](https://bsdrlawfirm.com/terjadi-kembali-kemen-pppa-ketuk-keras-kasus-tppo-di-gang-royal/): JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengutuk keras tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kembali terjadi di Gang Royal, DKI Jakarta. Kasus TPPO yang kembali terjadi di Gang Royal berkedok tawaran kerja di klinik kecantikan. Namun, para korban perempuan dipaksa menjadi pekerja seks komersil dan pemandu lagu. Setidaknya ada 30 orang […] The post Terjadi Kembali, Kemen PPPA Ketuk Keras Kasus TPPO di Gang Royal first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Tunda Periksa Kasus Terkait Capres-Caleg Hingga Pemilu 2024 Selesai](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tunda-periksa-kasus-terkait-capres-caleg-hingga-pemilu-2024-selesai/): JAKARTA – Kejaksaan Agung menunda seluruh proses pemeriksaan para Capres-Cawapres, Caleg, serta calon kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi hingga Pemilu 2024 selesai. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam memorandumnya, pada Minggu (20/8/2023). Burhanuddin meminta penundaan dilakukan di seluruh kasus baik di tahap penyelidikan maupun yang sudah penyidikan. “Hal itu dilakukan […] The post Kejagung Tunda Periksa Kasus Terkait Capres-Caleg Hingga Pemilu 2024 Selesai first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP : Sanksi Untuk Budiman Sudjatmiko Akan Diumumkan Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-sanksi-untuk-budiman-sudjatmiko-akan-diumumkan-hari-ini/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sanksi atas deklarasi yang dilakukan oleh kader PDIP Budiman Sudjatmiko akan diumumkan hari ini. Diketahui Kader PDIP Budiman Sudjatmiko melakukan deklarasi mendukung bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto. Padahal, PDIP telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Hasto memastikan pihaknya […] The post Sekjen PDIP : Sanksi Untuk Budiman Sudjatmiko Akan Diumumkan Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Bupati Samosir Mangindar Simbolon Ditahan Terkait Korupsi Hutan Rp 32,7 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/eks-bupati-samosir-mangindar-simbolon-ditahan-terkait-korupsi-hutan-rp-327-miliar/): JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) menjebloskan Mangindar Simbolon (MS) mantan Bupati Samosir ke penjara, Jumat (18/8/2023). Bupati Samosir 2010-2015 ditahan menyusul statusnya sebagai tersangka kasus korupsi Rp 32,7 miliar terkait dengan perizinan pembebasan lahan hutan di Toba-Samosir 1999-2005. Yos Tarigan selaku Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumut menerangkan, MS ditetapkan tersangka […] The post Eks Bupati Samosir Mangindar Simbolon Ditahan Terkait Korupsi Hutan Rp 32,7 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Polresta Bandung Tangkap Tiga Tersangka Promosi Judi Online di Instagram](https://bsdrlawfirm.com/polresta-bandung-tangkap-tiga-tersangka-promosi-judi-online-di-instagram/): JAKARTA – Seorang selebgram seksi berinisial SN (26 tahun) di Kabupaten Bandung ditangkap petugas kepolisian karena mempromosikan judi online di media sosial Instagam pada Senin (14/8/2023). Dua orang lainnya berinisial MAG (23) dan GR (34) turut diamankan karena menjadi admin situs judi online. Kombes Pol Kusworo Wibowo selaku Kapolresta Bandung mengatakan, petugas menerima laporan pengaduan […] The post Polresta Bandung Tangkap Tiga Tersangka Promosi Judi Online di Instagram first appeared on Majalah Hukum. - [Anggota DPR Ismael Thomas Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tambang](https://bsdrlawfirm.com/anggota-dpr-ismael-thomas-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-korupsi-tambang/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ismael Thomas salah satu anggota DPR sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawar Jaya. “Bahwa pada hari ini tim penyidik Jampidsus telah menetapkan tersangka terhadap tersangja dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai dengan 2016 dalam tindak pidana korupsi penerbitan dokumen pertambangan […] The post Anggota DPR Ismael Thomas Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tambang first appeared on Majalah Hukum. - [Rapat Tahunan MPR, Bamsoet Sebut Koalisi Masih Bisa Berubah](https://bsdrlawfirm.com/rapat-tahunan-mpr-bamsoet-sebut-koalisi-masih-bisa-berubah/): JAKARTA –  Bambang Soesatyo (Bamsoet) selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpidato dalam sidang tahunan MPR Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023). Dalam pembukaan pidatonya, lewat sebuah pantun ia mendorong persatuan di tengah hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia saat ini. Bamsoet mengucap syukur karena di tengah dinamika situasi global yang labil […] The post Rapat Tahunan MPR, Bamsoet Sebut Koalisi Masih Bisa Berubah first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penganiayaan, Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara dan Kewajiban Membayar Restitusi Rp120 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penganiayaan-mario-dandy-dituntut-12-tahun-penjara-dan-kewajiban-membayar-restitusi-rp120-miliar/): JAKARTA – Terdakwa Mario Dandy Satriyo dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak dituntut hukuman penjara selama 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kewajiban membayar restitusi Rp 120 miliar lebih. Hal tersebut terungkap saat sidang tuntutan di PN Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (15/8/2023). “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan pidana penjara […] The post Kasus Penganiayaan, Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara dan Kewajiban Membayar Restitusi Rp120 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Dorong Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar, PPP : Kami Tak Memaksa](https://bsdrlawfirm.com/dorong-sandiaga-jadi-cawapres-ganjar-ppp-kami-tak-memaksa/): JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mendorong Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini, PPP belum menyiapkan rencana cadangan jika Sandiaga batal menjadi pendamping Ganjar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Sampai hari ini kita tidak menyiapkan plan B, karena memang ketika kita mengusung Mas […] The post Dorong Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar, PPP : Kami Tak Memaksa first appeared on Majalah Hukum. - [Ditreskrimsus Polda Jatim Geledah Gedung Graha Wismilak Dugaan Kasus Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/ditreskrimsus-polda-jatim-geledah-gedung-graha-wismilak-dugaan-kasus-korupsi/): SURABAYA – Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menggeledah Gedung Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/8/2023). Aksi penggeledahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim itu diduga terkait penyidikan kasus korupsi. Dari informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sejak pukul 09.00 WIB, dan masih berlangsung hingga berita ini ditulis. Terlihat […] The post Ditreskrimsus Polda Jatim Geledah Gedung Graha Wismilak Dugaan Kasus Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Kontes Kecantikan](https://bsdrlawfirm.com/lpsk-siap-berikan-perlindungan-bagi-korban-pelecehan-seksual-kontes-kecantikan/): JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi para korban pelecehan seksual di kontes kecantikan Miss Universe Indonesia. Maneger Nasution selaku Wakil Ketua LPSK mengatakan, pada Kamis, 10 Agustus 2023 LPSK telah menerima kedatangan Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari keempat korban. “Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum berkonsultasi tentang bentuk perlindungan […] The post LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Kontes Kecantikan first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo, Jokowi : Ya Itu Urusan Partai lah](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-dukungan-golkar-dan-pan-ke-prabowo-jokowi-ya-itu-urusan-partai-lah/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi manuver Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Jokowi menyebut langkah politik itu merupakan urusan masing-masing parpol. “Ya itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB. Urusan partai-partai,” ujar Jokowi di […] The post Tanggapi Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo, Jokowi : Ya Itu Urusan Partai lah first appeared on Majalah Hukum. - [Dittipidsiber Siapkan Aplikasi Pengecekan IMEI Ilegal di HP](https://bsdrlawfirm.com/dittipidsiber-siapkan-aplikasi-pengecekan-imei-ilegal-di-hp/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) berencana menyiapkan aplikasi untuk melakukan pengecekan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal di handphone (HP). Pembuatan aplikasi tersebut sebagai tindak lanjut Polri soal temuan 191 ribu ponsel yang memiliki IMEI ilegal. “Kita sedang merumuskan posko bersama yang nanti secara gampangnya rekan-rekan tidak perlu lapor. Artinya rekan-rekan cukup melalui […] The post Dittipidsiber Siapkan Aplikasi Pengecekan IMEI Ilegal di HP first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa 2 Saksi Kasus Koripsi Kepala Baguna PDIP Max Ruland di Basarnas](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-2-saksi-kasus-koripsi-kepala-baguna-pdip-max-ruland-di-basarnas/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa dua saksi dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI Tahun 2012 hingga 2018. Kasus itu yakni pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014. Dua saksi yang dijadwalkan dimintai keterangannya adalah Direktur PT Lanba Wisesa Ruhut Ehy W dan Yayuk […] The post KPK Periksa 2 Saksi Kasus Koripsi Kepala Baguna PDIP Max Ruland di Basarnas first appeared on Majalah Hukum. - [Yusril Beri Instruksi untuk Segera Bentuk Tim Relawan Prabowo Subianto](https://bsdrlawfirm.com/yusril-beri-instruksi-untuk-segera-bentuk-tim-relawan-prabowo-subianto/): JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menginstruksikan untuk segera membentuk tim relawan pemenangan Prabowo Subianto. “Saya intruksikan kepada semua dewan pimpinan wilayah (DPW) seluruh Indonesia, untuk segera membentuk tim relawan Prabowo dan konsolidasi ke partai-partai yang mengusung Prabowo,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/8/2023). Yusril menyatakan, […] The post Yusril Beri Instruksi untuk Segera Bentuk Tim Relawan Prabowo Subianto first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Lanjutan, Haris-Fatia Kembali Simak Pernyataan Saksi Ahli Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut](https://bsdrlawfirm.com/sidang-lanjutan-haris-fatia-kembali-simak-pernyataan-saksi-ahli-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut/): JAKARTA – Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanty dijadwalkan kembali menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (14/8/2023). Keduanya terjerat kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Asfinawati selaku anggota tim kuasa hukum Haris-Fatia menyebut, agenda sidang pada 14 Agustus 2023 masih terdiri dari pemeriksaan ahli Jaksa Penuntut Umum (JPU). […] The post Sidang Lanjutan, Haris-Fatia Kembali Simak Pernyataan Saksi Ahli Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Lukas enembe, KPK Dalami Dugaan Uang APBD Digunakan untuk Judi](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-lukas-enembe-kpk-dalami-dugaan-uang-apbd-digunakan-untuk-judi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus rasuah yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. KPK kini tengah mendalami dugaan Lukas menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua untuk bermain judi. “Terkait Lukas Enembe, terkait judinya. Apakah memakai APBD atau tidak, itu yang sedang kita dalami apakah uang yang digunakan berjudi […] The post Usut Kasus Lukas enembe, KPK Dalami Dugaan Uang APBD Digunakan untuk Judi first appeared on Majalah Hukum. - [Perindo Yakin Penerus Jokowi Adalah Ganjar Pranowo](https://bsdrlawfirm.com/perindo-yakin-penerus-jokowi-adalah-ganjar-pranowo/): JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menghargai keputusan PAN dan dan Partai Golkar yang resmi mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski demikian, Perindo partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tetap berkeyakinan bahwa Bacapres Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko […] The post Perindo Yakin Penerus Jokowi Adalah Ganjar Pranowo first appeared on Majalah Hukum. - [Mario Teguh Lapor Balik Terkait Dituduh Penipuan dan Penggelapan Rp5 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/mario-teguh-lapor-balik-terkait-dituduh-penipuan-dan-penggelapan-rp5-miliar/): JAKARTA – Motivator Mario Teguh melaporkan balik terkait dugaan pencemaran nama baik setelah dilaporkan perihal dugaan penipuan dan penggelapan sebesar Rp5 miliar. “(Mario sebagai) pelapor (kasus) pencemaran nama baik,” ujar AKBP Indrawienny Panjiyoga selaku Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023). Mario didampingi kuasa hukumnya, Willy Lesmana Putra juga telah diperiksa sebagai […] The post Mario Teguh Lapor Balik Terkait Dituduh Penipuan dan Penggelapan Rp5 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Den Yealta Terkait Kasus Korupsi Cukai Rokok di Tanjungpinang](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-den-yealta-terkait-kasus-korupsi-cukai-rokok-di-tanjungpinang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Den Yealta (DY) mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) wilayah Tanjungpinang, Jumat (11/8/2023). Den Yealta ditahan usai diperiksa sebagai tersangka korupsi cukai rokok. Den Yealta telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam […] The post KPK Tahan Den Yealta Terkait Kasus Korupsi Cukai Rokok di Tanjungpinang first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan KPK Terkait Buronan e-KTP Paulus Tannos Yang Ganti Identitas](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kpk-terkait-buronan-e-ktp-paulus-tannos-yang-ganti-identitas/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, buronan kasus rasuah pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos telah mengganti identitasnya. KPK pun curiga ada pihak yang membantu Tannos. “Ini yang terus kami dalami dan analisis ya, apakah perubahan namanya dilakukan ketika dia berada di dalam negeri misalnya, ataukah ada pihak-pihak yang sengaja kemudian membantu mengubah namanya,” ujar […] The post Penjelasan KPK Terkait Buronan e-KTP Paulus Tannos Yang Ganti Identitas first appeared on Majalah Hukum. - [Fakta-Fakta MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan DPP Partai Demokrat](https://bsdrlawfirm.com/fakta-fakta-ma-tolak-pk-moeldoko-terkait-kepengurusan-dpp-partai-demokrat-2/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kasus ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak tergugat. “Tolak,” demikian bunyi putusan […] The post Fakta-Fakta MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan DPP Partai Demokrat first appeared on Majalah Hukum. - [Fakta-Fakta MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan DPP Partai Demokrat](https://bsdrlawfirm.com/fakta-fakta-ma-tolak-pk-moeldoko-terkait-kepengurusan-dpp-partai-demokrat/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kasus ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak tergugat. “Tolak,” demikian bunyi putusan […] The post Fakta-Fakta MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan DPP Partai Demokrat first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Suap Perkara, AKBP Bambang Kayun Dituntut 10 Tahun Bui](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-suap-perkara-akbp-bambang-kayun-dituntut-10-tahun-bui/): JAKARTA – AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto dituntut 10 tahun penjara dalam kasus dugaan suap untuk mengurus perkara pemalsuan surat dalam perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia, senilai Rp 57 miliar. Jaksa meyakini Bambang Kayun bersalah melakukan korupsi. “Menyatakan terdakwa Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan […] The post Dugaan Suap Perkara, AKBP Bambang Kayun Dituntut 10 Tahun Bui first appeared on Majalah Hukum. - [Perbaikan Hukuman, MA Ubah Pidana Hukuman Mati Ferdy Sambo Jadi Pidana Penjara Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/perbaikan-hukuman-ma-ubah-pidana-hukuman-mati-ferdy-sambo-jadi-pidana-penjara-seumur-hidup/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun, MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan, sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Perkara nomor: 813 K/Pid/2023 itu diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi dengan anggota Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan […] The post Perbaikan Hukuman, MA Ubah Pidana Hukuman Mati Ferdy Sambo Jadi Pidana Penjara Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [Kamaruddin Simanjuntak Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik](https://bsdrlawfirm.com/kamaruddin-simanjuntak-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik/): JAKARTA – Kamaruddin Simanjuntak Hutabarat selaku Pengacara Brigadir J alias Nofriansyah Yosua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Kamaruddin sebagai tersangka terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen ANS Kosasih. “Ya sudah tersangka,” ujar Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi […] The post Kamaruddin Simanjuntak Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Pengadaan Truk Angkut Basarnas, KPK : Menimbulkan Kerugian Negara Puluhan Miliar](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-pengadaan-truk-angkut-basarnas-kpk-menimbulkan-kerugian-negara-puluhan-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun 2014. Ketiga orang tersebut pun dicegah bepergian ke luar negeri. Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas, Max Ruland Boseke; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) […] The post Dugaan Pengadaan Truk Angkut Basarnas, KPK : Menimbulkan Kerugian Negara Puluhan Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Rampung Klarifikasi, Mayor Dedi Tidak Ditahan](https://bsdrlawfirm.com/rampung-klarifikasi-mayor-dedi-tidak-ditahan/): JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI rampung mengklarifikasi Mayor Dedi Hasibuan atas tindakannya membawa sejumlah prajurit mendatangi Mapolrestabes Medan. Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) itu pun tidak ditahan. Keputusan ini sekaligus menganulir pernyataan Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono yang sebelumnya menyebut Mayor Dedi ditahan. “DFH (Mayor Dedi Hasibuan) ini kemarin sifatnya hanya klarifikasi, […] The post Rampung Klarifikasi, Mayor Dedi Tidak Ditahan first appeared on Majalah Hukum. - [Buronan Paulus Tannos Kasus Korupsi e-KTP Ganti Identitas, Punya Paspor di Wilayah Afrika Selatan](https://bsdrlawfirm.com/buronan-paulus-tannos-kasus-korupsi-e-ktp-ganti-identitas-punya-paspor-di-wilayah-afrika-selatan/): JAKARTA – Buronan Paulus Tannos dalam kasus korupsi proyek e-KTP sudah berganti identitas. Dari fakta yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos sudah memiliki paspor di negara lain di wilayah Afrika Selatan. “Paulus Tannos sebagaimana yang sudah kami sampaikan, bahkan KPK sudah menemukannya kan di luar negeri, kami tidak perlu menyebutkan negaranya, dan kemudian […] The post Buronan Paulus Tannos Kasus Korupsi e-KTP Ganti Identitas, Punya Paspor di Wilayah Afrika Selatan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Eksekusi Eks Walkot Bekasi Rahmat Effendi ke Lapas Cibinong](https://bsdrlawfirm.com/kpk-eksekusi-eks-walkot-bekasi-rahmat-effendi-ke-lapas-cibinong/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Rahmat Effendi alias Pepen mantan Wali Kota Bekasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Proses tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Hari ini, Jaksa Eksekutor KPK Eva Yustisiana telah selesai melaksanakan eksekusi putusan terpidana Rahmat Effendi dengan memasukkannya […] The post KPK Eksekusi Eks Walkot Bekasi Rahmat Effendi ke Lapas Cibinong first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Bebas, Kuasa Hukum : Irjen Napoleon Kembali Bertugas Di Polri](https://bsdrlawfirm.com/usai-bebas-kuasa-hukum-irjen-napoleon-kembali-bertugas-di-polri/): JAKARTA – Irjen Napoleon Bonaparte dikabarkan sudah kembali bertugas sebagai anggota Polri usai resmi bebas dari penjara terkait dua kasus pidana yang menjeratnya. Ahmad Yani selaku Kuasa hukum Irjen Napoleon mengatakan, kliennya saat ini sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai anggota Polri. “Iya sampai sekarang masih aktif tinggal menunggu (masa pensiun), kalau tidak salah […] The post Usai Bebas, Kuasa Hukum : Irjen Napoleon Kembali Bertugas Di Polri first appeared on Majalah Hukum. - [KPU : Hasil Verifikasi, 83,84% Bacaleg Dinyatakan Penuhi Syarat](https://bsdrlawfirm.com/kpu-hasil-verifikasi-8384-bacaleg-dinyatakan-penuhi-syarat/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah selesai melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI yang telah diperbaiki partai politik. dalam verifikasi tersebut hasilnya 83,84 persen bacaleg dinyatakan memenuhi syarat (MS). Meski demikian, persentase bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) masih terbilang besar. “Dari bacaleg yang […] The post KPU : Hasil Verifikasi, 83,84% Bacaleg Dinyatakan Penuhi Syarat first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Gugatan Batas Usia, KPU : Batas Usia Minimum 35 Tahun Pernah Diterapkan dalam Pilpres](https://bsdrlawfirm.com/respon-gugatan-batas-usia-kpu-batas-usia-minimum-35-tahun-pernah-diterapkan-dalam-pilpres/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara terkait gugatan batas usia minimum capres dan cawapres yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, batas usia minimum 35 tahun sebenarnya […] The post Respon Gugatan Batas Usia, KPU : Batas Usia Minimum 35 Tahun Pernah Diterapkan dalam Pilpres first appeared on Majalah Hukum. - [Bea Cukai Semarang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Senilai Rp1,7 Miliar ke Sumatera](https://bsdrlawfirm.com/bea-cukai-semarang-gagalkan-pengiriman-rokok-ilegal-senilai-rp17-miliar-ke-sumatera/): SEMARANG – Bea Cukai Semarang, Jawa Tengah, menggagalkan pengiriman 1,4 juta batang rokok ilegal senilai Rp1,7 miliar asal Jawa Timur, yang akan diedarkan ke Pulau Sumatera. Bier Budy Kismulyanto selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang A, mengatakan penggagalan tersebut merupakan pengembangan dari pengungkapan yang dilakukan di Kabupaten […] The post Bea Cukai Semarang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Senilai Rp1,7 Miliar ke Sumatera first appeared on Majalah Hukum. - [Kadiv Hubinter Sebut Buronan Harun Masiku Berada di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/kadiv-hubinter-sebut-buronan-harun-masiku-berada-di-indonesia/): JAKARTA – Irjen Krishna Murti selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri mengungkapkan, bahwa buronan Harun Masiku berada di Indonesia. Krishna menyebut, hal ini diketahui berdasarkan data perlintasan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri,” ujar Krishna usai melakukan pertemuan dengan jajaran struktural KPK […] The post Kadiv Hubinter Sebut Buronan Harun Masiku Berada di Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Gugatan MK Soal Usia Capres, Sekjen PDIP : Kita Jalankan Bersama-sama](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-gugatan-mk-soal-usia-capres-sekjen-pdip-kita-jalankan-bersama-sama/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hasto mengatakan, PDIP saat ini mengikuti peraturan yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang […] The post Tanggapi Gugatan MK Soal Usia Capres, Sekjen PDIP : Kita Jalankan Bersama-sama first appeared on Majalah Hukum. - [Dalami Kasus Eks Kepala Becuk Makassar, KPK : Andhi Pramono Diduga Sebarkan Uang Upaya Kaburkan Penerima Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/dalami-kasus-eks-kepala-becuk-makassar-kpk-andhi-pramono-diduga-sebarkan-uang-upaya-kaburkan-penerima-gratifikasi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Andhi Pramono mantan Kepala Bea Cukai Makassar, menyebarkan uang ke beberapa pihak untuk menyamarkan gratifikasi yang ia terima. Hal ini didalami dengan memeriksa dua saksi pada Jumat, 4 Agustus 2023. Kedua saksi itu adalah guru bernama Arwanita dan wiraswasta Nusa Syafrizal. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih […] The post Dalami Kasus Eks Kepala Becuk Makassar, KPK : Andhi Pramono Diduga Sebarkan Uang Upaya Kaburkan Penerima Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Andika Perkasa Perlu Dipertimbangkan Untuk Jadi Cawapres Ganjar Pranowo](https://bsdrlawfirm.com/andika-perkasa-perlu-dipertimbangkan-untuk-jadi-cawapres-ganjar-pranowo/): JAKARTA – Andika Perkasa Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) dinilai perlu dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Andika merupakan salah satu dari lima tokoh yang masuk bursa cawapres Ganjar. “Hingga kini siapa pendamping Ganjar Pranowo belum ditentukan. Di tengah dinamika geopolitik, PDIP perlu mempertimbangkan sosok pensiunan militer seperti […] The post Andika Perkasa Perlu Dipertimbangkan Untuk Jadi Cawapres Ganjar Pranowo first appeared on Majalah Hukum. - [Terkait Vonis Bebas Gazalba Saleh, KY : Vonis Ini Belum Inkrah](https://bsdrlawfirm.com/terkait-vonis-bebas-gazalba-saleh-ky-vonis-ini-belum-inkrah/): JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) buka suara terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang telah memvonis bebas Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh (GS) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA). Amzulian Rifai selaku Ketua KY mengatakan, seorang hakim mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara. Akan tetapi, tetap dengan ilmu […] The post Terkait Vonis Bebas Gazalba Saleh, KY : Vonis Ini Belum Inkrah first appeared on Majalah Hukum. - [Mengenal Arti Notaris Beserta Syarat-Syaratnya](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-arti-notaris-beserta-syarat-syaratnya/): Majalahukum.com – Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, mengesahkan dokumen, serta melaksanakan tugas-tugas hukum tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, notaris adalah tokoh yang memiliki peran kunci dalam menciptakan dan menjaga kepastian hukum dalam berbagai transaksi dan dokumen hukum. Fungsi utama seorang notaris […] The post Mengenal Arti Notaris Beserta Syarat-Syaratnya first appeared on Majalah Hukum. - [Puspom TNI dan KPK Geledah Kantor Basarnas Terkait Kasus Suap Marsdya TNI Purn Henri Alfiandi](https://bsdrlawfirm.com/puspom-tni-dan-kpk-geledah-kantor-basarnas-terkait-kasus-suap-marsdya-tni-purn-henri-alfiandi/): JAKARTA – Penyidik Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) di Jakarta, Jumat (4/8/2023). Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kabasarnas periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA). “Sudah saya tanya Danpuspom […] The post Puspom TNI dan KPK Geledah Kantor Basarnas Terkait Kasus Suap Marsdya TNI Purn Henri Alfiandi first appeared on Majalah Hukum. - [Elektabilitas Meningkat, Jadi Daya Tarik Parpol Dukung Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-meningkat-jadi-daya-tarik-parpol-dukung-prabowo/): JAKARTA – Survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto semakin meningkat. Bahkan angkanya melampaui elektabilitas capres lain hingga dua digit. Elektabilitas Prabowo terekam terus menunjukkan tren peningkatan hingga Juli 2023. Hal itu tercatat dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada periode 1-8 Juli 2023. Tercatat pada bulan Januari […] The post Elektabilitas Meningkat, Jadi Daya Tarik Parpol Dukung Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Memahami Perbedaan Mou Dengan Perjanjian](https://bsdrlawfirm.com/memahami-perbedaan-mou-dengan-perjanjian/): Majalahukum.com – MoU (Memorandum of Understanding) dan perjanjian adalah dua bentuk dokumen hukum yang digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam bisnis, pemerintahan, atau bidang lainnya. Keduanya memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, namun ada perbedaan penting antara keduanya. Berikut perbedaan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perjanjian, sebagai berikut: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU): […] The post Memahami Perbedaan Mou Dengan Perjanjian first appeared on Majalah Hukum. - [Perlunya Kehatian Memilih Pinjol Legal dan Aman](https://bsdrlawfirm.com/perlunya-kehatian-memilih-pinjol-legal-dan-aman/): Majalahukum.com – Memilih pinjaman online yang legal dan aman adalah langkah penting untuk melindungi diri Anda dari penipuan dan risiko keuangan yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk memilih pinjaman online yang sah dan terpercaya: Periksa OJK dan Izin Resmi: Pastikan lembaga keuangan atau platform pinjaman online telah terdaftar dan […] The post Perlunya Kehatian Memilih Pinjol Legal dan Aman first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Usut Adanya Aliran Uang Terkait Kasus Suap di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub](https://bsdrlawfirm.com/kpk-usut-adanya-aliran-uang-terkait-kasus-suap-di-ditjen-perkeretaapian-kemenhub/): JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan bagi-bagi uang proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diduga, tak sedikit pihak yang menerima aliran uang dari pengusaha yang menggarap proyek Kemenhub. Dugaan adanya penerimaan uang panas di lingkungan Kemenhub tersebut kemudian didalami KPK lewat tiga saksi yakni, Pegawai Honorer Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung, Dari […] The post KPK Usut Adanya Aliran Uang Terkait Kasus Suap di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Bansos Beras, KPK Periksa Plt Dirjamsos Kememsos](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-bansos-beras-kpk-periksa-plt-dirjamsos-kememsos/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemeriksaan terhadap Plt Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Faisal dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras, Selasa (1/8). Faisal diperiksa sebagai saksi dan didalami perihal data riil penerima bansos. “Saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pelaporan para pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun […] The post Kasus Korupsi Bansos Beras, KPK Periksa Plt Dirjamsos Kememsos first appeared on Majalah Hukum. - [Elektabilitas PAN Meningkat Jelang Pemilu 2024, Eko : Hasil Kerja Politik Zulhas](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-pan-meningkat-jelang-pemilu-2024-eko-hasil-kerja-politik-zulhas/): JAKARTA – Elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) meningkat menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut diketahui berdasarkan sejumlah hasil survei yang dirilis beberapa lembaga survei belakangan ini. Menurut Eko Hendro Purnomo selaku Ketua DPW PAN DKI Jakarta, meningkatnya elektabilitas PAN tak terlepas dari kerja cerdas politik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Menteri Perdagangan itu, kata Eko, […] The post Elektabilitas PAN Meningkat Jelang Pemilu 2024, Eko : Hasil Kerja Politik Zulhas first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Suap Perkara MA, KPK Eksekusi Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Ke Lapas Sukamiskin](https://bsdrlawfirm.com/kasus-suap-perkara-ma-kpk-eksekusi-heryanto-tanaka-dan-ivan-dwi-ke-lapas-sukamiskin/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma dijebloskan ke Lapas Sukamiskin setelah putusan pengadilan atas kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) dinyatakan telah berkekuatan hukum […] The post Kasus Suap Perkara MA, KPK Eksekusi Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Ke Lapas Sukamiskin first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Dewas : Firli Bahuri Bersaksi Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/sidang-etik-wakil-ketua-kpk-johanis-tanak-dewas-firli-bahuri-bersaksi-hari-ini/): JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) kembali menggelar sidang etik untuk Johanis Tanak (JT) selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Agenda sidang etik kali ini masih pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Rencananya, Dewas bakal menghadirkan Ketua KPK Firli Bahuri, sebagai saksi pada sidang kali ini. Firli bakal memberikan keteranganya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik Johanis […] The post Sidang Etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Dewas : Firli Bahuri Bersaksi Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp211,7 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/eks-bupati-mamberamo-tengah-ricky-ham-pagawak-didakwa-terima-suap-dan-gratifikasi-rp2117-miliar/): JAKARTA – Ricky Ham Pagawak mantan Bupati Mamberamo Tengah didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp211,7 miliar. Hal tersebut terungkap dari surat dakwaan Ricky Ham Pagawak yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (2/7/2023). Jaksa membeberkan, suap yang diterima Ricky Rp75.388.465.619 atau […] The post Eks Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp211,7 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Polres Cimahi Ungkap Praktik Penyalahgunaan Narkotika Kopi Dicampur Ganja](https://bsdrlawfirm.com/polres-cimahi-ungkap-praktik-penyalahgunaan-narkotika-kopi-dicampur-ganja/): BANDUNG – Satresnarkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan narkotika dengan modus baru mencampurkan bubuk kopi dengan ganja, pada Senin (31/7/2023). Seorang tersangka berinisial IP diamankan di Kota Bandung dan sejumlah barang bukti 202,67 gram kopi dicampur ganja. AKBP Aldi Subartono selaku Kapolres Cimahi mengatakan, penyidik berhasil mengungkap penyalahgunaan narkotika dengan modus baru. Yaitu kopi […] The post Polres Cimahi Ungkap Praktik Penyalahgunaan Narkotika Kopi Dicampur Ganja first appeared on Majalah Hukum. - [PKB Sambut Baik Kedatangan Gerindra ke Kantor PSI](https://bsdrlawfirm.com/pkb-sambut-baik-kedatangan-gerindra-ke-kantor-psi/): JAKARTA – Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyambut baik silaturahim yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Termasuk jika PSI ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Tidak ada masalah, lebih banyak yang bergabung lebih baik. Selamat bergabung, teman baru,” ujar […] The post PKB Sambut Baik Kedatangan Gerindra ke Kantor PSI first appeared on Majalah Hukum. - [Gugatan Batas Usia, PKB : Bukan Wewenang MK Putuskan Usia Minimum Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/gugatan-batas-usia-pkb-bukan-wewenang-mk-putuskan-usia-minimum-capres-cawapres/): JAKARTA – Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota Komisi III DPR mengatakan, hak warga negara Indonesia untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk hak menggugat batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun […] The post Gugatan Batas Usia, PKB : Bukan Wewenang MK Putuskan Usia Minimum Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Minta PN Bandung Segera Kirim Salinan Putusan Bebas Gazalba Saleh](https://bsdrlawfirm.com/kpk-minta-pn-bandung-segera-kirim-salinan-putusan-bebas-gazalba-saleh/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Pengadilan Negeri (PN) Bandung jangan mengulur waktu mengirimkan salinan resmi putusan bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. KPK sangat berharap PN Bandung segera mengirimkan salinan putusan tersebut. “Tentu kami sangat berharap Pengadilan Negeri Bandung segera mengirimkan salinan resmi atau salinan putusan resminya kepada kami atau kepada tim […] The post KPK Minta PN Bandung Segera Kirim Salinan Putusan Bebas Gazalba Saleh first appeared on Majalah Hukum. - [2 Anggota DPRD Sinjai Ditangkap di Halaman Parkir Hotel Saat Janjian Pesta Sabu](https://bsdrlawfirm.com/2-anggota-dprd-sinjai-ditangkap-di-halaman-parkir-hotel-saat-janjian-pesta-sabu/): MAKASSAR – Dua anggota DPRD Sinjai ditangkap usai kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Para pelaku ditangkap di halaman parkir salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (31/7/2023) saat hendak janjian berpesta sabu. Kombes Pol Darmawan Affandi selaku Direktur Narkoba Polda Sulsel menjelaskan, penangkapan bermula dari seorang pria yang bernama Agung. Saat diperiksa, Agung mengaku […] The post 2 Anggota DPRD Sinjai Ditangkap di Halaman Parkir Hotel Saat Janjian Pesta Sabu first appeared on Majalah Hukum. - [Buntut Kasus Kabasarnas, Mahfud Md Setuju UU Peradilan Militer Direvisi](https://bsdrlawfirm.com/buntut-kasus-kabasarnas-mahfud-md-setuju-uu-peradilan-militer-direvisi/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) setuju Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu direvisi. Menurut Mahfud, saat ini revisi undang-undang tersebut juga sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. “Ya nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya. […] The post Buntut Kasus Kabasarnas, Mahfud Md Setuju UU Peradilan Militer Direvisi first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Dalami Keterlibatan Pihak Swasta di Kasus Korupsi Impor Emas](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-dalami-keterlibatan-pihak-swasta-di-kasus-korupsi-impor-emas/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai 2022. Haryoko Ari Prabowo selaku Kasubdit Penyidikan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan, penyidikan tengah berfokus mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan […] The post Kejagung Dalami Keterlibatan Pihak Swasta di Kasus Korupsi Impor Emas first appeared on Majalah Hukum. - [3 Ketua DPP Partai Golkar Dukung Penuh Kepemimpinan Airlangga Hartato di Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/3-ketua-dpp-partai-golkar-dukung-penuh-kepemimpinan-airlangga-hartato-di-pilpres-2024/): JAKARTA – Tiga Ketua Dewan DPP Partai Golkar menyatakan dukungannya atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Aburizal Bakrie selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, dan Akbar Tandjung selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, juga menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Airlangga bersama ketiga Ketua […] The post 3 Ketua DPP Partai Golkar Dukung Penuh Kepemimpinan Airlangga Hartato di Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Wapres Ma’ruf Amin : Pendidikan di Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan](https://bsdrlawfirm.com/wapres-maruf-amin-pendidikan-di-ponpes-al-zaytun-tetap-berjalan/): JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan proses pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun tetap berjalan. Untuk informasi, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penistaan agama. Penegasan ini diungkapkan Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat memimpin rapat […] The post Wapres Ma’ruf Amin : Pendidikan di Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan first appeared on Majalah Hukum. - [Ditetapkan Jadi Tersangka, Panji Gumilang Ajukan Penangguhan Penahanan](https://bsdrlawfirm.com/ditetapkan-jadi-tersangka-panji-gumilang-ajukan-penangguhan-penahanan/): JAKARTA – Panji Gumilang selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun akan mengajukan penangguhan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama Islam. Panji juga telah ditahan oleh Bareskrim Polri. Hendra Effendi selaku Kuasa Hukum Panji Gumilang mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan. “Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan, sampai saat ini secara tertulis […] The post Ditetapkan Jadi Tersangka, Panji Gumilang Ajukan Penangguhan Penahanan first appeared on Majalah Hukum. - [Didesak Agar Ponpes Al Zaytun Ditutup, PBNU : Ikuti Hukumnya Saja](https://bsdrlawfirm.com/didesak-agar-ponpes-al-zaytun-ditutup-pbnu-ikuti-hukumnya-saja/): JAKARTA – Usai penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka, tak jarang masyarakat juga mendesak agar Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun segera ditutup. Menanggapi hal tersebut, Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum (Ketum) PBNU mengatakan, Ia tak ambil pusing dengan adanya narasi tersebut. “Ya secara hukumnya saja gimana. Kalau hukumnya nyatakan harus ditutup, tutup. Kalau ndak ya […] The post Didesak Agar Ponpes Al Zaytun Ditutup, PBNU : Ikuti Hukumnya Saja first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Mahfud MD Terkait Pernyataan Rocky Gerung ke Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-mahfud-md-terkait-pernyataan-rocky-gerung-ke-jokowi/): JAKARTA – Polemik pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Pernyataan tersebut kali ini mendapat tanggapan dari Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud menjelaskan, pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan, bukan delik biasa. “Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya […] The post Tanggapan Mahfud MD Terkait Pernyataan Rocky Gerung ke Jokowi first appeared on Majalah Hukum. - [MA Tolak Kasasi Eks Bupati Tanah Bumbu Mardaning Maming Terkait Kasus Suap](https://bsdrlawfirm.com/ma-tolak-kasasi-eks-bupati-tanah-bumbu-mardaning-maming-terkait-kasus-suap/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani maming atas kasus suap izin usaha pertambangan. Hal ini diketahui dari putusan kasasi yang diajukan Mardani Maming dengan nomor perkara 3741/K/Pid.Sus/2023. Putusan kasasi yang diajukan Mardani H Maming tertanggal 1 Agustus 2023. Sebelumnya, Mardani Maming mengajukan kasasi setelah divonis […] The post MA Tolak Kasasi Eks Bupati Tanah Bumbu Mardaning Maming Terkait Kasus Suap first appeared on Majalah Hukum. - [Pasca Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Panji Gumilang Siapkan Praperadilan](https://bsdrlawfirm.com/pasca-ditetapkan-sebagai-tersangka-kuasa-hukum-panji-gumilang-siapkan-praperadilan/): JAKARTA – Pasca  penetapan statusnya sebagai tersangka, Panji Gumilang berencana mengambil langkah hukum praperadilan. Pengacara Ali Syaifuddin mengatakan, upaya hukum tersebut untuk menguji keabsahan kepolisian dalam menetapkan pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) al-Zaytun tersebut sebagai tersangka penodaan agama yang dituduhkan. Ali mengatakan, rencana praperadilan tersebut merupakan hak dari Panji Gumilang sebagai tersangka. “Tentunya, penggunaan hak-hak hukum […] The post Pasca Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Panji Gumilang Siapkan Praperadilan first appeared on Majalah Hukum. - [Divonis Bebas, KY Tegaskan Proses Etik Gazalba Saleh Tetap Berjalan](https://bsdrlawfirm.com/divonis-bebas-ky-tegaskan-proses-etik-gazalba-saleh-tetap-berjalan/): JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menyatakan tak bisa mengomentari putusan bebas yang diketok Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap hakim agung mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh. Kendati demikian, KY menegaskan proses etik terhadap Gazalba Saleh tetap berjalan. Miko Ginting selaku Juru bicara KY menyampaikan, lembaganya tak berwenang menilai substansi putusan sebuah perkara. Sebab hal […] The post Divonis Bebas, KY Tegaskan Proses Etik Gazalba Saleh Tetap Berjalan first appeared on Majalah Hukum. - [Bertemu dengan Sandiaga Uno, Jokowi : Bahas Pariwisata](https://bsdrlawfirm.com/bertemu-dengan-sandiaga-uno-jokowi-bahas-pariwisata/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan isi pertemuan empat matanya dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga mengatakan dirinya turut membahas soal politik dan dirinya yang diajukan menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk Ganjar Pranowo. Namun, Jokowi membantah dirinya membahas […] The post Bertemu dengan Sandiaga Uno, Jokowi : Bahas Pariwisata first appeared on Majalah Hukum. - [Survei Indikator : Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul 43,9% dari Prabowo di Jatim](https://bsdrlawfirm.com/survei-indikator-elektabilitas-ganjar-pranowo-unggul-439-dari-prabowo-di-jatim-2/): JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo menang jauh di antara bakal capres lainnya di wilayah Jawa Timur. Survei dilakukan pada periode 14-20 September 2023. Tingkat elektabilitas Ganjar di Jatim malah kian makin kokoh pascadeklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Hasil survei Indikator itu menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar unggul […] The post Survei Indikator : Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul 43,9% dari Prabowo di Jatim first appeared on Majalah Hukum. - [Survei Indikator : Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul 43,9% dari Prabowo di Jatim](https://bsdrlawfirm.com/survei-indikator-elektabilitas-ganjar-pranowo-unggul-439-dari-prabowo-di-jatim/): JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo menang jauh di antara bakal capres lainnya di wilayah Jawa Timur. Survei dilakukan pada periode 14-20 September 2023. Tingkat elektabilitas Ganjar di Jatim malah kian makin kokoh pascadeklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu. Hasil survei Indikator itu menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar unggul […] The post Survei Indikator : Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul 43,9% dari Prabowo di Jatim first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Panggil Febri Diansyah & Rasamala Terkait Kasus Korupsi di Kementan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-panggil-febri-diansyah-rasamala-terkait-kasus-korupsi-di-kementan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari ini, Senin (2/10/2023). Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menyebut saksi yang dipanggil di antaranya yaitu pengacara sekaligus mantan pegawai KPK Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Lalu ada juga pengacara Donal Fariz. “Hari […] The post KPK Panggil Febri Diansyah & Rasamala Terkait Kasus Korupsi di Kementan first appeared on Majalah Hukum. - [Amanda Manopo Dipanggil Bareskrim Terkait Dugaan Promosi Judi Online](https://bsdrlawfirm.com/amanda-manopo-dipanggil-bareskrim-terkait-dugaan-promosi-judi-online/): JAKARTA – Bareskrim Polri memanggil aktris Amanda Manopo terkait dugaan promosi situs judi online, pada Senin (2/10/2023). “Pada hari ini Senin 2 Oktober 2023, akan dilakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada saudari Amanda Manopo terkait dugaan endorsement situs yang diduga sebagai website judi online,” ujar Brigjen Adi Vivid Bachtiar selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, saat dikonfirmasi. […] The post Amanda Manopo Dipanggil Bareskrim Terkait Dugaan Promosi Judi Online first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Putusan MA, ICW : Bobroknya Aturan KPU Terkait Caleg Koruptor](https://bsdrlawfirm.com/hasil-putusan-ma-icw-bobroknya-aturan-kpu-terkait-caleg-koruptor/): JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan regulasi KPU RI terkait syarat mantan terpidana, termasuk koruptor, menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Atas hasil putusan tersebut, ICW menilai, putusan tersebut membuktikan bahwa KPU RI keliru dan bobrok dalam membuat aturan. “Putusan MA ini menggambarkan secara jelas dan terang […] The post Hasil Putusan MA, ICW : Bobroknya Aturan KPU Terkait Caleg Koruptor first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Jokowi Terkait Mencuatnya Isu Reshuffle Kabinet](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-jokowi-terkait-mencuatnya-isu-reshuffle-kabinet/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal adanya isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang belakang ini muncul. Terlebih, salah satu kabar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka. “Denger dari mana?” ujar Jokowi di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam. Kendati demikian, Jokowi tidak menjelaskan secara detail kapan dan siapa sosok […] The post Tanggapan Jokowi Terkait Mencuatnya Isu Reshuffle Kabinet first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Geledah Kantor Kementan, Tim Penyidik KPK Bawa 5 Koper](https://bsdrlawfirm.com/hasil-geledah-kantor-kementan-tim-penyidik-kpk-bawa-5-koper/): JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) di Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik KPK membawa 5 koper usai menggeledah Kantor Kementan. Terlihat penyidik keluar dengan membawa dua koper berwarna hitam. Berselang 15 menit kemudian, terlihat penyidik lainnya keluar dengan membawa tiga […] The post Hasil Geledah Kantor Kementan, Tim Penyidik KPK Bawa 5 Koper first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim Usut Korupsi di Kemnaker](https://bsdrlawfirm.com/kpk-panggil-anggota-dpr-dari-pkb-luqman-hakim-usut-korupsi-di-kemnaker-2/): JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan pemeriksaan terhadap Luqman Hakim selaku Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (27/9/2023) hari ini. Lukman Hakim akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Luqman Hakim bakal diperiksa bersama dua […] The post KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim Usut Korupsi di Kemnaker first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim Usut Korupsi di Kemnaker](https://bsdrlawfirm.com/kpk-panggil-anggota-dpr-dari-pkb-luqman-hakim-usut-korupsi-di-kemnaker/): JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan pemeriksaan terhadap Luqman Hakim selaku Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (27/9/2023) hari ini. Lukman Hakim akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Luqman Hakim bakal diperiksa bersama dua […] The post KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim Usut Korupsi di Kemnaker first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Kerahkan Tim Usut Kasus Kematian Brigadir Setyo Gelar Olah TKP Ulang](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-kerahkan-tim-usut-kasus-kematian-brigadir-setyo-gelar-olah-tkp-ulang/): JAKARTA – Bareskrim Polri mengerahkan tim asistensi untuk membantu pengusutan kasus kematian Brigadir Setyo Herlambang yang merupakan pengawal pribadi Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya. Irjen Sandi Nugroho selaku Kadiv Humas Polri mengatakan, mereka yang tergabung dalam tim asistensi itu terdiri dari penyidik Bareskrim, tim Laboratorium Forensik, hingga Inafis. Ia mengatakan, melalui pengerahan tim asistensi […] The post Bareskrim Kerahkan Tim Usut Kasus Kematian Brigadir Setyo Gelar Olah TKP Ulang first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Sleman Lakukan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pemerintah Dimanfaatkan untuk Kepentingan Parpol](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-sleman-lakukan-pengawasan-terhadap-penyaluran-bantuan-pemerintah-dimanfaatkan-untuk-kepentingan-parpol/): SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyaluran bantuan pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik maupun calon legislatif pada tahapan Pemilu 2024. “Penyaluran bantuan pemerintah untuk masyarakat, seperti bantuan sosial (bansos) maupun bantuan lain dalam bentuk uang maupun barang tentu sangat rawan untuk didompleng berbagi kepentingan menjelang […] The post Bawaslu Sleman Lakukan Pengawasan Terhadap Penyaluran Bantuan Pemerintah Dimanfaatkan untuk Kepentingan Parpol first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Eksekusi Para Penyuap Eks Wali kota Bandung Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin](https://bsdrlawfirm.com/kpk-eksekusi-para-penyuap-eks-wali-kota-bandung-yana-mulyana-ke-lapas-sukamiskin/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi para penyuap mantan Wali Kota (Walkot) Bandung, Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka dijebloskan ke Lapas Sukamiskin pada Selasa 26 September 2023 kemarin. Adapun, para penyuap Yana Mulyana tersebut yakni, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA), Benny; CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) […] The post KPK Eksekusi Para Penyuap Eks Wali kota Bandung Yana Mulyana ke Lapas Sukamiskin first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Pernyataan Terdakwa Irwan Hermawan, Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo Kasus BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/respon-pernyataan-terdakwa-irwan-hermawan-kejagung-dalami-dugaan-keterlibatan-dito-ariotedjo-kasus-bts-4g/): JAKARTA – Kejaksaan Agung mendalami dugaan keterlibatan Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga di kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. Hal tersebut disampaikan Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jampidsus yang merespons pernyataan terdakwa Irwan Hermawan dalam persidangan yang mengaku memberikan uang Rp27 […] The post Respon Pernyataan Terdakwa Irwan Hermawan, Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo Kasus BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Pernyataan Terdakwa Irwan Hermawan, Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo Kasus BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/respon-pernyataan-terdakwa-irwan-hermawan-kejagung-dalami-dugaan-keterlibatan-dito-ariotedjo-kasus-bts-4g/): JAKARTA – Kejaksaan Agung mendalami dugaan keterlibatan Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga di kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. Hal tersebut disampaikan Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jampidsus yang merespons pernyataan terdakwa Irwan Hermawan dalam persidangan yang mengaku memberikan uang Rp27 […] The post Respon Pernyataan Terdakwa Irwan Hermawan, Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo Kasus BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Prostitusi Anak, Polisi Periksa 21 Anak Korban Prostitusi Mamih Icha](https://bsdrlawfirm.com/kasus-prostitusi-anak-polisi-periksa-21-anak-korban-prostitusi-mamih-icha-2/): JAKARTA – Polisi masih terus menyelidiki kasus prostitusi anak yang melibatkan wanita muda berinisial FEA (24 tahun) yang berperan sebagai mucikari. Saat ini pihak penyidik tengah mengindentifikasi sebanyak 21 terduga anak korban. “Masih dalam tahap identifikasi oleh tim penyidik terhadap 21 orang yang diduga anak korban atau anak yang diduga menjadi korban,” ujar Kombes Ade […] The post Kasus Prostitusi Anak, Polisi Periksa 21 Anak Korban Prostitusi Mamih Icha first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Prostitusi Anak, Polisi Periksa 21 Anak Korban Prostitusi Mamih Icha](https://bsdrlawfirm.com/kasus-prostitusi-anak-polisi-periksa-21-anak-korban-prostitusi-mamih-icha/): JAKARTA – Polisi masih terus menyelidiki kasus prostitusi anak yang melibatkan wanita muda berinisial FEA (24 tahun) yang berperan sebagai mucikari. Saat ini pihak penyidik tengah mengindentifikasi sebanyak 21 terduga anak korban. “Masih dalam tahap identifikasi oleh tim penyidik terhadap 21 orang yang diduga anak korban atau anak yang diduga menjadi korban,” ujar Kombes Ade […] The post Kasus Prostitusi Anak, Polisi Periksa 21 Anak Korban Prostitusi Mamih Icha first appeared on Majalah Hukum. - [Jelang Pemilu 2024, Gus Yahya : NU Bukan Alat Perebut Kekuasaan](https://bsdrlawfirm.com/jelang-pemilu-2024-gus-yahya-nu-bukan-alat-perebut-kekuasaan/): PASURUAN – KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan bahwa ormas NU bukan alat merebut kekuasaan. Hal ini sebagai pengingat bagi nahdliyin karena saat ini sudah memasuki proses Pemilu 2024 di mana NU tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya […] The post Jelang Pemilu 2024, Gus Yahya : NU Bukan Alat Perebut Kekuasaan first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Bersifat Terbuka Open Legal Policy](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-aturan-batas-usia-capres-cawapres-bersifat-terbuka-open-legal-policy/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengatakan, bahwa aturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka atau open legal policy. Mahfud MD menilai yang berhak menentukan adalah positive legislator dalam hal ini DPR dan pemerintah. “Soal batas usia calon presiden dan wakil presiden baik minimal 35 tahun atau maksimal 70 tahun, menurut […] The post Mahfud MD : Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Bersifat Terbuka Open Legal Policy first appeared on Majalah Hukum. - [Polres Cimahi Gagalkan Peredaran Ganja 10,16 kg yang Dibungkus Ikan Asin](https://bsdrlawfirm.com/polres-cimahi-gagalkan-peredaran-ganja-1016-kg-yang-dibungkus-ikan-asin/): BANDUNG – Satresnarkoba Polres Cimahi berhasil mengagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 10,16 kilogram yang dikirim dari Medan, Sumatra Utara ke Bandung Raya melalui bus antar kota antar provinsi (AKAP). Ganja tersebut dibungkus menggunakan kardus yang ditutup dengan ikan asin. “Kita amankan barang bukti ganja seberat 10,16 kilogram yang dikirim dari Medan untuk diedarkan ke […] The post Polres Cimahi Gagalkan Peredaran Ganja 10,16 kg yang Dibungkus Ikan Asin first appeared on Majalah Hukum. - [Arsul Sani Memastikan Dirinya Independen Jadi Hakim MK](https://bsdrlawfirm.com/arsul-sani-memastikan-dirinya-independen-jadi-hakim-mk/): JAKARTA – Komisi III DPR menyepakati untuk memilih Arsul Sani menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. Mantan Wakil Ketua Komisi III yang kini anggota Komisi II itu memastikan dirinya independen dan tak memihak, meskipun dirinya diusulkan oleh DPR. “Independensi itu buat hakim adalah suatu keharusan ya, terlepas dari siapapun dia itu […] The post Arsul Sani Memastikan Dirinya Independen Jadi Hakim MK first appeared on Majalah Hukum. - [Habiburokhman : Gerindra Berharap Kaesang Deklarasikan PSI Dukung Prabowo Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/habiburokhman-gerindra-berharap-kaesang-deklarasikan-psi-dukung-prabowo-capres-2024/): JAKARTA – Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berharap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) segera mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto setelah dipimpin Kaesang Pangarep. Habiburokhman mengatakan, Kaesang sebagai ketua umum bisa mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Menurut Gerindra, ada kedekatan hubungan antara Kaesang dengan Menteri Pertahanan (Menhan) itu. “Kami berharap dengan […] The post Habiburokhman : Gerindra Berharap Kaesang Deklarasikan PSI Dukung Prabowo Capres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Revisi UU ASN Segera Disahkan : Tidak Ada Perbedaan Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK](https://bsdrlawfirm.com/revisi-uu-asn-segera-disahkan-tidak-ada-perbedaan-hak-dan-kewajiban-pns-dan-pppk/): JAKARTA – Pemerintah bersama Komisi II DPR sepakat dalam pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Keduanya sepakat untuk membawa revisi undang-undang tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu yang akan diatur dalam revisi tersebut adalah tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara […] The post Revisi UU ASN Segera Disahkan : Tidak Ada Perbedaan Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK first appeared on Majalah Hukum. - [Pedangdut Cupi Cupita Sambangi Bareskrim Terkait Klarifikasi Judi Online](https://bsdrlawfirm.com/pedangdut-cupi-cupita-sambangi-bareskrim-terkait-klarifikasi-judi-online/): JAKARTA – Pedangdut cantik Cupi Cupita menyambangi Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan bersama rombongannya sekira pukul 12.55 WIB terkait klarifikasi judi online, Selasa (26/9/2024). Dengan menggunakan kemeja putih, Cupi Cupita langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim Polri, tanpa melontarkan sedikit pun pernyataan kepada awak media. Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar selaku Direktur Tindak Pidana Siber […] The post Pedangdut Cupi Cupita Sambangi Bareskrim Terkait Klarifikasi Judi Online first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Ingatkan PSI Segera Daftarkan Ketum Baru Kaesang Pangarep ke Kemenkumham](https://bsdrlawfirm.com/kpu-ingatkan-psi-segera-daftarkan-ketum-baru-kaesang-pangarep-ke-kemenkumham/): JAKARTA – Idham Holik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk segera mendaftarkan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum baru partai tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal tersebut sesuai dengan aturan yang merujuk pada Permenkumham Nomo 37 Tahun 2017. “Apabila partai politik peserta pemilu melakukan perubahan […] The post KPU Ingatkan PSI Segera Daftarkan Ketum Baru Kaesang Pangarep ke Kemenkumham first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PBB : Mas Gibran Disarankan Keluar PDIP Jika Diminta jadi Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pbb-mas-gibran-disarankan-keluar-pdip-jika-diminta-jadi-cawapres/): SOLO – Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal DPP PBB menyarankan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari PDIP jika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres). Hal ini untuk kepentingan bangsa dan negara. PBB sendiri telah mendukung Prabowo sebagai capres dan bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan Afriansyah usai acara Job Fair […] The post Sekjen PBB : Mas Gibran Disarankan Keluar PDIP Jika Diminta jadi Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan Kaesang Pangarep Bergabung ke PSI daripada Partai Besar](https://bsdrlawfirm.com/alasan-kaesang-pangarep-bergabung-ke-psi-daripada-partai-besar/): JAKARTA – Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan alasan dirinya bergabung dengan partai berlambang mawar itu ketimbang partai besar yang sudah ada di Indonesia. “Kemarin di media sosial, ketika saya menerima kartu tanda anggota PSI, ‘Kaesang kok masuk ke partai kecil’, ‘kenapa tidak masuk ke partai besar saja yang sudah ada […] The post Alasan Kaesang Pangarep Bergabung ke PSI daripada Partai Besar first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Periksa 9 Pejabat Kominfo dan Kemenkeu Terkait Kasus Korupsi BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-periksa-9-pejabat-kominfo-dan-kemenkeu-terkait-kasus-korupsi-bts-4g/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sembilan saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022, Senin (25/9/2023). Saksi yang telah diperiksa merupakan pejabat Kominfo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). […] The post Kejagung Periksa 9 Pejabat Kominfo dan Kemenkeu Terkait Kasus Korupsi BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [Fakta Baru di Persidangan Rafael Alun : Pegawai Pajak Merangkap Konsultan Pajak](https://bsdrlawfirm.com/fakta-baru-di-persidangan-rafael-alun-pegawai-pajak-merangkap-konsultan-pajak/): JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Ditjen Pajak mengungkap sejumlah fakta baru. Dalam sidang yang telah berlangsung pada Senin (25/9/2023), Rafael diketahui memiliki kendali besar pada perusahaan jasa konsultan pajak ketika ia menjadi pejabat di Ditjen Pajak. Padahal, aturan tertulis melarang […] The post Fakta Baru di Persidangan Rafael Alun : Pegawai Pajak Merangkap Konsultan Pajak first appeared on Majalah Hukum. - [Resmi Jadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep Belum Tentukan Dukung Ganjar atau Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/resmi-jadi-ketum-psi-kaesang-pangarep-belum-tentukan-dukung-ganjar-atau-prabowo/): JAKARTA – Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum mengungkapkan nama bakal calon presiden (capres) yang akan didukung partainya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia mengaku memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. “Saya sama Pak Prabowo ya Alhamdulillah dekat. Sama Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pestapora, nonton Dewa, […] The post Resmi Jadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep Belum Tentukan Dukung Ganjar atau Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Baintelkam Polri Telah Terbitkan 4 SKCK untuk Bacapres-Bacawapres sebagai Syarat Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/baintelkam-polri-telah-terbitkan-4-skck-untuk-bacapres-bacawapres-sebagai-syarat-pilpres-2024/): JAKARTA – Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah mengeluarkan empat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk calon presiden dan wakil presiden sebagai syarat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. “Baintelkam Polri sudah menerbitkan 4 SKCK bacapres/bacawapres,” ujar Brigjen Pol Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri kepada wartawan, Senin (25/9/2023). Empat SKCK yang sudah diterbitkan adalah […] The post Baintelkam Polri Telah Terbitkan 4 SKCK untuk Bacapres-Bacawapres sebagai Syarat Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP : Adanya Peluang untuk Sosok Perempuan Jadi Pasangan Ganjar Pada Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-adanya-peluang-untuk-sosok-perempuan-jadi-pasangan-ganjar-pada-pilpres-2024/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo akan diumumkan pada momentum yang tepat. Hasto mengungkapkan peluang sosok perempuan menjadi pendamping Ganjar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung Pak […] The post Sekjen PDIP : Adanya Peluang untuk Sosok Perempuan Jadi Pasangan Ganjar Pada Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Andi Rio : Komisi III DPR RI Akan Transparan Lakukan Uji Kelayakan Calon Hakim MK](https://bsdrlawfirm.com/andi-rio-komisi-iii-dpr-ri-akan-transparan-lakukan-uji-kelayakan-calon-hakim-mk/): JAKARTA – Andi Rio Idris Padjalangi selaku anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan transparan dan objektif dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. “Makalah para calon hakim telah kami terima, dan tentunya kami akan pelajari serta melakukan tes satu […] The post Andi Rio : Komisi III DPR RI Akan Transparan Lakukan Uji Kelayakan Calon Hakim MK first appeared on Majalah Hukum. - [Kaesang Pangarep Gabung ke PSI, Sekjen PDIP Tepis Keregangan Jokowi-Megawati](https://bsdrlawfirm.com/kaesang-pangarep-gabung-ke-psi-sekjen-pdip-tepis-keregangan-jokowi-megawati/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) enggan berkomentar banyak soal bergabungnya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ditanya apakah hal tersebut menandakan mulai renggangnya hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi, Hasto membantah hal tersebut. “Hubungannya krek,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, […] The post Kaesang Pangarep Gabung ke PSI, Sekjen PDIP Tepis Keregangan Jokowi-Megawati first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Film Porno, Siskaeee : Main Satu Doang Satu Judul](https://bsdrlawfirm.com/kasus-film-porno-siskaeee-main-satu-doang-satu-judul/): JAKARTA – Selebgram Siskaeee mengaku hanya bermain satu judul film di rumah produksi yang diduga membuat konten video porno. Film yang dibintanginya berjudul Kramat Tunggak garapan tersangka berinisial I. Satu doang satu judul. Iya betul (Kramat Tunggak),” ujar Siskaeee kepada awak media, Senin (25/9/2023). Tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat ditanya awak […] The post Kasus Film Porno, Siskaeee : Main Satu Doang Satu Judul first appeared on Majalah Hukum. - [Jubir PKS : Anies-Muhaimin Sudah Paling Siap Daftar ke KPU](https://bsdrlawfirm.com/jubir-pks-anies-muhaimin-sudah-paling-siap-daftar-ke-kpu/): JAKARTA – Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Pasangan tersebut juga menjadi yang paling siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Insya Allah kami sangat solid, bahkan sudah paling siap untuk mendaftarkan pasangan Anies-Cak Imin ke KPU,” ujar Pipin […] The post Jubir PKS : Anies-Muhaimin Sudah Paling Siap Daftar ke KPU first appeared on Majalah Hukum. - [Penuhi Panggilan Penyidik, Siskaeee Bakal Diperiksa Terkait Kasus Film Porno](https://bsdrlawfirm.com/penuhi-panggilan-penyidik-siskaeee-bakal-diperiksa-terkait-kasus-film-porno/): JAKARTA – Selebgram yang dikenal dengan nama Siskaeee memenuhi panggilan penyidik polisi terkait kasus pembuatan film porno sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023). Siskaeee tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.55 WIB dengan didampingi saudaranya. Siskaeee tampak mengenakan terusan warna coklat, sepatu boots warna hitam, serta kacamata hitam. Kepada awak media, Siskaeee […] The post Penuhi Panggilan Penyidik, Siskaeee Bakal Diperiksa Terkait Kasus Film Porno first appeared on Majalah Hukum. - [Seribu Pengasuh Pesantren Tolak Kampanye Pemilu di Pesantren](https://bsdrlawfirm.com/seribu-pengasuh-pesantren-tolak-kampanye-pemilu-di-pesantren/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu membolehkan penyelenggaraan kampanye politik di sekolah-sekolah dan fasilitas negara. Seribu pesantren menyatakan penolakan terhadap kampanye yang dibolehkan tersebut. Seribu pengasuh pesantren tersebut berkumpul di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024. Kehadiran para pengasuh pesantren itu bertujuan membahas isu-isu penting terkait penguatan kemandirian pesantren […] The post Seribu Pengasuh Pesantren Tolak Kampanye Pemilu di Pesantren first appeared on Majalah Hukum. - [Polri Serahkan Berkas Pemecatan Irjen Teddy Minahasa ke Setmilpres](https://bsdrlawfirm.com/polri-serahkan-berkas-pemecatan-irjen-teddy-minahasa-ke-setmilpres/): JAKARTA – Polri telah menyerahkan berkas pemecatan Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Teddy Minahasa, ke Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Hal terebut dilakukan usai sidang Teddy selesai. “Dari pengecekan kemarin setelah selesai sidang semuanya sudah dikirimkan ke Setmilpres. Tinggal menunggu,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho selaku Kadiv Humas Polri di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023). […] The post Polri Serahkan Berkas Pemecatan Irjen Teddy Minahasa ke Setmilpres first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Eksploitasi Ngemis di TikTok, Dinsos Medan Amankan 40 Anak](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-eksploitasi-ngemis-di-tiktok-dinsos-medan-amankan-40-anak/): MEDAN – Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara kembali menemukan panti asuhan yang diduga mengeksploitasi anak dengan cara mengemis gift di siaran langsung media sosial TikTok. Saat ini, total 40 orang anak yang diamankan dari dua panti asuhan di Medan. Khoiruddin selaku Kepala Dinas Sosial Kota Medan mengatakan, pihaknya telah mendatangi panti asuhan yang berada […] The post Dugaan Eksploitasi Ngemis di TikTok, Dinsos Medan Amankan 40 Anak first appeared on Majalah Hukum. - [Kaesang Pangarep Resmi Gabung dengan PSI](https://bsdrlawfirm.com/kaesang-pangarep-resmi-gabung-dengan-psi/): SOLO – Kaesang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis kartu tanda anggota (KTA) oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum DPP PSI di kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/9/2023). “Pertama terima kasih atas kedatangan ada beberapa hal yang kita […] The post Kaesang Pangarep Resmi Gabung dengan PSI first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Dugaan KorupsiGereja Kingmi Mile 32, Langsung Ditahan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-4-tersangka-baru-kasus-dugaan-korupsigereja-kingmi-mile-32-langsung-ditahan/) - [KPK Serahkan Bukti 3 Tersangka Suap Kabarsanas ke Kejaksaan, Segera Disidangkan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-serahkan-bukti-3-tersangka-suap-kabarsanas-ke-kejaksaan-segera-disidangkan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan bukti dari tiga tersangka penyuap Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas Marsekal Madya kepada tim jaksa. Mereka akan segera menjalani persidangan. Ketiga penyuap Henri dalam kasus ini adalah pihak swasta. Mereka terdiri dari Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya; […] The post KPK Serahkan Bukti 3 Tersangka Suap Kabarsanas ke Kejaksaan, Segera Disidangkan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Eksekusi Eks Bupati Bangkalan Ra Latif ke Lapas Sukamiskin](https://bsdrlawfirm.com/kpk-eksekusi-eks-bupati-bangkalan-ra-latif-ke-lapas-sukamiskin/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi R. Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif mantan Bupati Bangkalan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. “Jaksa eksekutor KPK Nanang Suryadi telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung,” ujar Ali Fikri selaku Kabag […] The post KPK Eksekusi Eks Bupati Bangkalan Ra Latif ke Lapas Sukamiskin first appeared on Majalah Hukum. - [Dukung Prabowo Bakal Capres, AHY : Demokrat Tetap Dorong Perubahan](https://bsdrlawfirm.com/dukung-prabowo-bakal-capres-ahy-demokrat-tetap-dorong-perubahan/): JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024. Deklarasi tersebut disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat. Deklarasi bakal capres Partai Demokrat tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri ribuan kader Partai Demokrat dari […] The post Dukung Prabowo Bakal Capres, AHY : Demokrat Tetap Dorong Perubahan first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi BUMD, KPK Tahan Dirut PT SMS Perseroda Sumsel](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-bumd-kpk-tahan-dirut-pt-sms-perseroda-sumsel/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Sarimuda alias SM selaku Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) periode 2019/2021, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama pengangkutan batubara pada BUMD Sumatera Selatan. Sarimuda akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari, terhitung sejak 21 September hingga 10 Oktober 2023. […] The post Kasus Korupsi BUMD, KPK Tahan Dirut PT SMS Perseroda Sumsel first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi, Bareskrim Klaim Telah Periksa 38 Saksi dan Blokir 147 Rekening Panji Gumilang](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-bareskrim-klaim-telah-periksa-38-saksi-dan-blokir-147-rekening-panji-gumilang/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun. Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri dalam keterangan persnya. “Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap […] The post Kasus Korupsi, Bareskrim Klaim Telah Periksa 38 Saksi dan Blokir 147 Rekening Panji Gumilang first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Film Porno Lokal, Penyidik Minta Keterangan Saksi Ahli](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-film-porno-lokal-penyidik-minta-keterangan-saksi-ahli/): JAKARTA – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terus melakukan pengusutan kasus film porno lokal yang diproduksi salah satu rumah produksi berbasis di Jakarta Selatan. Rencananya pekan ini, penyidik bakal memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangannya mengenai kasus film porno lokal tersebut. “Insya Allah di minggu ini kita akan lakukan pemeriksaan terhadap ahli. Koordinasi awal sudah […] The post Usut Kasus Film Porno Lokal, Penyidik Minta Keterangan Saksi Ahli first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Akan Terapkan 3 Metode Pemilu 2024 Bagi WNI di Luar Negeri](https://bsdrlawfirm.com/kpu-akan-terapkan-3-metode-pemilu-2024-bagi-wni-di-luar-negeri-2/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerapkan tiga metode pemungutan suara Pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal tersebut untuk memastikan setiap WNI yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan aspirasinya. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU menjelaskan, metode pertama, Tempat Pemungutan Suara (TPS) didirikan di kantor perwakilan di Indonesia di luar […] The post KPU Akan Terapkan 3 Metode Pemilu 2024 Bagi WNI di Luar Negeri first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Akan Terapkan 3 Metode Pemilu 2024 Bagi WNI di Luar Negeri](https://bsdrlawfirm.com/kpu-akan-terapkan-3-metode-pemilu-2024-bagi-wni-di-luar-negeri/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerapkan tiga metode pemungutan suara Pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal tersebut untuk memastikan setiap WNI yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan aspirasinya. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU menjelaskan, metode pertama, Tempat Pemungutan Suara (TPS) didirikan di kantor perwakilan di Indonesia di luar […] The post KPU Akan Terapkan 3 Metode Pemilu 2024 Bagi WNI di Luar Negeri first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Resmi Tetapkan Tenaga Ahli Kominfo Walbertus Natalius Jadi Tersangka Kasus BTS](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-resmi-tetapkan-tenaga-ahli-kominfo-walbertus-natalius-jadi-tersangka-kasus-bts/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Walbertus Natalius Wisang Tenaga Ahli Kominfo sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya BAKTI Kominfo. “Diduga melakukan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, atau menghalangi/merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan […] The post Kejagung Resmi Tetapkan Tenaga Ahli Kominfo Walbertus Natalius Jadi Tersangka Kasus BTS first appeared on Majalah Hukum. - [JPU Tuntut Eks Pejabat Antam Dody Martimbang 7,5 Tahun](https://bsdrlawfirm.com/jpu-tuntut-eks-pejabat-antam-dody-martimbang-75-tahun/): JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Dody Martimbang mantan General Manager (GM) Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang (Antam) Persero Tbk, dihukum selama 7 tahun 6 bulan penjara. Dody terbukti dianggap secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam […] The post JPU Tuntut Eks Pejabat Antam Dody Martimbang 7,5 Tahun first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Irwan Daniel Suami Maia Estianty Terkait Kasus TPPU Kemenkeu](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-irwan-daniel-suami-maia-estianty-terkait-kasus-tppu-kemenkeu/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Irwan Daniel Mussry selaku suami penyanyi Maia Estianty. Irwan diperiksa sebagai saksi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Irwan Daniel Mussry (swasta),” ujar Ali Fikri selaku Kabag […] The post KPK Periksa Irwan Daniel Suami Maia Estianty Terkait Kasus TPPU Kemenkeu first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Dirut PT Pertamina Ditetapkan Tersangka, Erick Thohir : Lakukan Program Bersih-bersih BUMN](https://bsdrlawfirm.com/eks-dirut-pt-pertamina-ditetapkan-tersangka-erick-thohir-lakukan-program-bersih-bersih-bumn/): JAKARTA – Erick Thohir selaku Menteri BUMN menekankan pentingnya melakukan program bersih-bersih untuk mentransformasi BUMN. Hal itu disampaikannya menanggapi penetapan tersangka mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan oleh KPK. “Ya begini saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapa pun, tetapi sejak awal saya bilang bahwa ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu […] The post Eks Dirut PT Pertamina Ditetapkan Tersangka, Erick Thohir : Lakukan Program Bersih-bersih BUMN first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan Kasus Korupsi Gas Alam Cair](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-eks-dirut-pt-pertamina-karen-agustiawan-kasus-korupsi-gas-alam-cair/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Galaila Karen Kardinah atau akrab disapa Karen Agustiawan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Selasa (19/9/2023). Karen ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021. “Dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga naik […] The post KPK Tahan Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan Kasus Korupsi Gas Alam Cair first appeared on Majalah Hukum. - [Percepat Jadwal Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres, KPU Bawa 2 Opsi ke DPR](https://bsdrlawfirm.com/percepat-jadwal-pendaftaran-pasangan-capres-cawapres-kpu-bawa-2-opsi-ke-dpr/): JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengonsultasikan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi II dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada sore hari ini, Rabu (20/9/2023). Salah satu muatan PKPU yang hendak dikonsultasikan adalah soal mempercepat jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres. Jadwal pendaftaran semula adalah […] The post Percepat Jadwal Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres, KPU Bawa 2 Opsi ke DPR first appeared on Majalah Hukum. - [Kominfo Takedown 971.285 Konten Judi Online di Medsos](https://bsdrlawfirm.com/kominfo-takedown-971-285-konten-judi-online-di-medsos/): JAKARTA –  Ruang gerak para pelaku judi online kini makin terbatas. Pemerintah mulai masif melakukan takedown atau pemblokiran konten judi di media sosial serta melakukan pemblokiran situs. Hingga 17 September 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir 971.285 konten dan situs judi online. “Kami ingin membuat supaya suasana atau ekosistem judi online tidak nyaman […] The post Kominfo Takedown 971.285 Konten Judi Online di Medsos first appeared on Majalah Hukum. - [KPU : Biaya Pilres 2024 Putaran Kedua Capai Rp17 Triliun](https://bsdrlawfirm.com/kpu-biaya-pilres-2024-putaran-kedua-capai-rp17-triliun/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, biaya untuk melaksanakan Pemilahan Presiden (Pilpres) 2024 putaran kedua mencapai Rp 17 triliun. Pembiayaannya masuk pagu anggaran KPU Tahun 2024. Yulianto Sudrajat selaku Komisioner KPU RI mengatakan, pihaknya mengusulkan pagu anggaran KPU Tahun 2024 kepada pemerintah sebesar Rp 44,737 triliun. Sebanyak Rp 27,391 triliun diantaranya sudah masuk alokasi […] The post KPU : Biaya Pilres 2024 Putaran Kedua Capai Rp17 Triliun first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Tetapkan Pemilik Kresna Grup Jadi Tersagka Kasus TPPU Investasi Bodong](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-tetapkan-pemilik-kresna-grup-jadi-tersagka-kasus-tppu-investasi-bodong/): JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan Michael Steve (MS) pemilik Kresna Grup sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) investasi bodong. Brigjen Whisnu Hermawan selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melaksanakan gelar perkara, pada Senin (11/9/2023) kemarin. “Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik […] The post Bareskrim Tetapkan Pemilik Kresna Grup Jadi Tersagka Kasus TPPU Investasi Bodong first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Gratifikasi Pajak, Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun](https://bsdrlawfirm.com/kasus-gratifikasi-pajak-hakim-tolak-eksepsi-rafael-alun/): JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rafael Alun Trisambodo mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dalam kasus gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan. “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” ucap Hakim Ketua Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela di PN Jakpus, Jakarta, […] The post Kasus Gratifikasi Pajak, Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar Respon Ihwal Demokrat Gabung ke KIM](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-respon-ihwal-demokrat-gabung-ke-kim/): JAKARTA – Ganjar Pranowo selaku Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo turut angkat bicara ihwal bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ganjar tidak mempermasalahkan bergabungnya Demokrat ke KIM. Baginya, setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan arah dukungan. “Ya semua partai boleh menentukan pilihannya,” ujar Ganjar, Senin (18/9/2023). Untuk diketahui, Partai […] The post Ganjar Respon Ihwal Demokrat Gabung ke KIM first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim : Pasokan Narkoba Jaringan Fredy Pratama Sudah Terputus](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-pasokan-narkoba-jaringan-fredy-pratama-sudah-terputus/): JAKARTA – Brigjen Pol. Mukti Juharsa selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menegaskan, pasokan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dari jaringan gembong narkoba Fredy Pratama sudah terputus dan sulit masuk ke Indonesia. Fredy Pratama kini berstatus buron. “Sekarang sudah langka, untuk sabu-sabu dan ekstasi sudah hampir susah masuk dari jaringan Fredy Pratama karena ‘kaki-kaki’-nya […] The post Bareskrim : Pasokan Narkoba Jaringan Fredy Pratama Sudah Terputus first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Kepala Becuk Yogyakarta Eko Darmanto jadi Tersangka Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/eks-kepala-becuk-yogyakarta-eko-darmanto-jadi-tersangka-gratifikasi/): JAKARTA – Eko Darmanto mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, Eko Darmanto belum ditahan meski sudah berstatus sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berkaitan dengan status tersangkanya, Eko menyatakan tak akan mengajukan upaya hukum praperadilan. Dia mengaku akan mengikuti proses […] The post Eks Kepala Becuk Yogyakarta Eko Darmanto jadi Tersangka Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Akan Tetapkan Papua untuk Terapkan Sistem Noken di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpu-akan-tetapkan-papua-untuk-terapkan-sistem-noken-di-pemilu-2024/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan wilayah di Papua untuk menerapkan sistem Noken pada Pemilu 2024. Salah satu dasar hukum Pemilu menggunakan sistem noken ada pada Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang saat ini masih berproses. August Mellaz selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengatakan, penggunaan Noken berpedoman […] The post KPU Akan Tetapkan Papua untuk Terapkan Sistem Noken di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Rencana MA Libatkan TNI Dalam Pengamanan Seluruh Pengadilan Tuai Pro-Kontra](https://bsdrlawfirm.com/rencana-ma-libatkan-tni-dalam-pengamanan-seluruh-pengadilan-tuai-pro-kontra/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mewacanakan melibatkan TNI dalam pengamanan seluruh pengadilan di Tanah Air menuai pro-kontra. Wacana tersebut dinilai bermasalah hingga tidak memiliki urgensi. “Kami memandang bahwa pelibatan militer dalam pengamanan pengadilan di seluruh Indonesia adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan,” ungkap Al Araf selaku Peneliti Senior Imparsial dalam keterangannya dikutip, […] The post Rencana MA Libatkan TNI Dalam Pengamanan Seluruh Pengadilan Tuai Pro-Kontra first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan-4/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan-3/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan-2/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan-2/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan](https://bsdrlawfirm.com/bukan-berdasarkan-per-judul-film-2-tersangka-kasus-produksi-film-porno-dapat-gaji-bulanan/): JAKARTA – Dua orang tersangka kasus produksi film dewasa yakni AIS dan JAAS memperoleh gaji bulanan dari rumah produksi Kelas Bintang, bukan berdasarkan per judul film. “Klien kami terutama AIS dan JAAS  itu mereka hanya sebatas karyawan di situ. Jadi di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per ‘member’, tapi mereka […] The post Bukan Berdasarkan per Judul Film, 2 Tersangka Kasus Produksi Film Porno Dapat Gaji Bulanan first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Rapat Musyawarah, PKS Setuju dan Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/hasil-rapat-musyawarah-pks-setuju-dan-dukung-anies-muhaimin-di-pilpres-2024/): JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan Musyawarah Majelis Syura ke-9 PKS pada Jumat (15/9/2023) malam. Rapat tersebut menghasilkan lima keputusan yang terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam rapat tersebut PKS menyetujui dan mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Keputusan Majelis Syura tersebut dibacakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Pertama, memperkuat keputusan […] The post Hasil Rapat Musyawarah, PKS Setuju dan Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras di Kemensos](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-2-tersangka-kasus-korupsi-penyaluran-bansos-beras-di-kemensos-2/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka. Kedua tersangka tersebut ditahan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial ( Kemensos ). Mereka adalah Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto (BS) dan Vice President (VP) Operation PT BGR, […] The post KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras di Kemensos first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras di Kemensos](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-2-tersangka-kasus-korupsi-penyaluran-bansos-beras-di-kemensos/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka. Kedua tersangka tersebut ditahan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial ( Kemensos ). Mereka adalah Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto (BS) dan Vice President (VP) Operation PT BGR, […] The post KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras di Kemensos first appeared on Majalah Hukum. - [Pengertian, Peraturan dan Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)](https://bsdrlawfirm.com/pengertian-peraturan-dan-jenis-jenis-hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-2/): Majalahkum.com – HAKI adalah singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merujuk pada hak-hak legal yang diberikan kepada pemilik karya intelektual atau pencipta sebagai perlindungan terhadap penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya-karya mereka. HAKI bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, musik, teknologi, dan bisnis. HAKI memberikan pemiliknya hak eksklusif […] The post Pengertian, Peraturan dan Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) first appeared on Majalah Hukum. - [Pengertian, Peraturan dan Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)](https://bsdrlawfirm.com/pengertian-peraturan-dan-jenis-jenis-hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/): Majalahkum.com – HAKI adalah singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merujuk pada hak-hak legal yang diberikan kepada pemilik karya intelektual atau pencipta sebagai perlindungan terhadap penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya-karya mereka. HAKI bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, musik, teknologi, dan bisnis. HAKI memberikan pemiliknya hak eksklusif […] The post Pengertian, Peraturan dan Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Direktur PT RDG Airlines Terkait Perintah Lukas Enembe Angkut Uang Miliaran Rupiah dari Papua](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-direktur-pt-rdg-airlines-terkait-perintah-lukas-enembe-angkut-uang-miliaran-rupiah-dari-papua/): JAKARTA – Gibrael Isaak selaku Presiden Direktur PT RDG Airlines telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/9/2023) pekan lalu. Gibrael dimintai keterangan terkait perintah Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe untuk mengangkut uang tunai miliaran rupiah dari Papua. “Gibrael Isaak (PresDir PT RDG), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan […] The post KPK Periksa Direktur PT RDG Airlines Terkait Perintah Lukas Enembe Angkut Uang Miliaran Rupiah dari Papua first appeared on Majalah Hukum. - [Menteri jadi Capres dan Cawapres Diberi Izin Cuti, Presiden Jokowi : Asal Jangan Gunakan Fasilitas Negara](https://bsdrlawfirm.com/menteri-jadi-capres-dan-cawapres-diberi-izin-cuti-presiden-jokowi-asal-jangan-gunakan-fasilitas-negara/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberikan izin cuti kepada jajaran menterinya yang mencalonkan diri menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). “Diizinkan lah. Dari dulu-dulu juga gitu,” ujar Jokowi, Senin (11/9/2023). Jokowi juga menegaskan bahwa menteri-menteri tidak perlu mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Namun yang paling penting, para […] The post Menteri jadi Capres dan Cawapres Diberi Izin Cuti, Presiden Jokowi : Asal Jangan Gunakan Fasilitas Negara first appeared on Majalah Hukum. - [Cak Imin Beri Janji Politik Dana Desa Naik jadi Rp5 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/cak-imin-beri-janji-politik-dana-desa-naik-jadi-rp5-miliar/): JOMBANG – Muhaimin Iskandar selaku bakal calon Wakil Presiden dari PKB memberikan janji politik soal dana desa yang nantinya akan naik menjadi Rp 5 miliar per desa. “Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp 2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp 5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di […] The post Cak Imin Beri Janji Politik Dana Desa Naik jadi Rp5 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [PDIP Beri Syarat ke Demokrat yang Ingin Gabung Koalisi Pendukung Ganjar](https://bsdrlawfirm.com/pdip-beri-syarat-ke-demokrat-yang-ingin-gabung-koalisi-pendukung-ganjar/): JAKARTA – Isyarat kuat dari Partai Demokrat untuk bergabung di koalisi pendukung Ganjar Pranowo direspons positif PDIP. Namun, PDIP mengingatkan Demokrat, jika ingin menjadi bagian dari pendukung Ganjar maka kerja sama tersebut tidak boleh didasari keinginan untuk mendapatkan jabatan tertentu. Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP mengatakan, saat ini sudah terjalin komunikasi yang cair dengan Partai […] The post PDIP Beri Syarat ke Demokrat yang Ingin Gabung Koalisi Pendukung Ganjar first appeared on Majalah Hukum. - [Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies pada Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/prabowo-ungguli-ganjar-dan-anies-pada-hasil-survei-terbaru-pilpres-2024/): JAKARTA – Berdasarkan hasil sigi terbaru Polling Institute periode 21-25 Agustus 2023, capres Koalisi Indonesia Maju tersebut mengungguli capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dalam skema head to head. Pada simulasi dua nama, Prabowo 47,9 persen unggul atas Ganjar 38,3 persen, belum menjawab 13,8 persen,” ujar Kennedy Muslim selaku peneliti […] The post Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies pada Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Siap Menangkan Amin, PKS : Nasdem dan PKB Segera Bersatu](https://bsdrlawfirm.com/siap-menangkan-amin-pks-nasdem-dan-pkb-segera-bersatu/): JAKARTA – Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, bahwa Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bersilaturahim ke Kantor DPP PKS pada pekan depan. Anies Rasyid Baswedan bersama Abdul Muhaimin Iskandar juga diagendakan hadir dalam silaturahim tersebut. Mardani menyebut, PKS tak jual mahal terkait belum diputuskannya sikap mereka setelah […] The post Siap Menangkan Amin, PKS : Nasdem dan PKB Segera Bersatu first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Pemeriksaan Cak Imin Murni Penegakan Hukum](https://bsdrlawfirm.com/kpk-pemeriksaan-cak-imin-murni-penegakan-hukum/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR tidak ada sangkut pautnya dengan proses politik. KPK mengklaim pemeriksaan terhadap Cak Imin murni atas dasar proses penegakan hukum. Ali Fikri selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK menjelaskan, pemeriksaan terhadap Cak Imin dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan […] The post KPK : Pemeriksaan Cak Imin Murni Penegakan Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [Pengusaha Budi Mulyana Divonis 16 Tahun Penjara Kasus Pencabulan 16 Anak](https://bsdrlawfirm.com/pengusaha-budi-mulyana-divonis-16-tahun-penjara-kasus-pencabulan-16-anak/): SLEMAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis 16 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Budi Mulyana alias Omyang (54). Pengusaha asal Bantul itu merupakan terdakwa kasus pencabulan terhadap 16 anak perempuan. Namun Budi lolos dari hukuman kebiri kimia. Perbuatan Budi dianggap telah memenuhi unsur Pasal 82 […] The post Pengusaha Budi Mulyana Divonis 16 Tahun Penjara Kasus Pencabulan 16 Anak first appeared on Majalah Hukum. - [Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Kawal Pengambil Alihan Aset Negara di Kawasan Senayan](https://bsdrlawfirm.com/kapolri-listyo-sigit-tegaskan-kawal-pengambil-alihan-aset-negara-di-kawasan-senayan/): JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengawal pengambil alihan aset milik negara. Aset tersebut berupa lahan di kawasan Senayan, Jakarta. Hal tersebut disampaikan Sigit saat rapat koordinasi bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto terkait dengan permasalahan pengelolaan aset atau lahan GBK, Senayan. “Hari ini, kita melaksanakan […] The post Kapolri Listyo Sigit Tegaskan Kawal Pengambil Alihan Aset Negara di Kawasan Senayan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Incar Perusahaan Swasta yang Beri Uang ke Eks Ditjen Becuk Andhi Pramono](https://bsdrlawfirm.com/kpk-incar-perusahaan-swasta-yang-beri-uang-ke-eks-ditjen-becuk-andhi-pramono/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik perusahaan swasta yang memberikan uang ke Andhi Pramono (AP) mantan Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai. Dugaan pemberian uang untuk Andhi Pramono tersebut didalami KPK lewat saksi Komisaris PT Marinten, Bayu Aulia Hermawan. Bayu Aulia diduga mengetahui adanya pemberian uang dari perusahaan swasta ke Andhi. “Bayu Aulia Hermawan […] The post KPK Incar Perusahaan Swasta yang Beri Uang ke Eks Ditjen Becuk Andhi Pramono first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Tangkap Buronan Dito Mahendra Tersangka Senpi Ilegal](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-tangkap-buronan-dito-mahendra-tersangka-senpi-ilegal/): JAKARTA – Bareskrim Polri telah menangkap Dito Mahendra tersangka kepemilikan senjata api ilegal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengonfirmasi penangkapan tersebut. “Iya benar. Mohon doanya ya saya hari ini kembali Jakarta,” ujar Djuhandani saat dikonfirmasi kabar penangkapan Dito, Jumat (8/9/2023). […] The post Bareskrim Tangkap Buronan Dito Mahendra Tersangka Senpi Ilegal first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan KPK Belum Tahan Kuncoro Wibowo Usai Diperiksa Kasus Korupsi Bansos](https://bsdrlawfirm.com/alasan-kpk-belum-tahan-kuncoro-wibowo-usai-diperiksa-kasus-korupsi-bansos/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa M Kuncoro Wibowo mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras program keluarga harapan (PKH). Namun, dia belum ditahan, meskipun sudah diperiksa sebagai tersangka. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengatakan, pihaknya tak menahan Kuncoro lantaran dua tersangka lainnya tidak memenuhi […] The post Alasan KPK Belum Tahan Kuncoro Wibowo Usai Diperiksa Kasus Korupsi Bansos first appeared on Majalah Hukum. - [Mario Dandy Divonis Pidana Penjara 12 Tahun Kasus Penganiayaan](https://bsdrlawfirm.com/mario-dandy-divonis-pidana-penjara-12-tahun-kasus-penganiayaan/): JAKARTA – Terdakwa Mario Dandy Satriyo divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Dia juga dibebankan biaya restitusi Rp25 miliar. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David. “Menjatuhkan pidana pada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan […] The post Mario Dandy Divonis Pidana Penjara 12 Tahun Kasus Penganiayaan first appeared on Majalah Hukum. - [Shane Lukas Divonis Pidana Penjara 5 Tahun](https://bsdrlawfirm.com/shane-lukas-divonis-pidana-penjara-5-tahun/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan terbukti bersalah atas penganiayaan berat terhadap korban anak DO (17 tahun), Kamis (7/9/2023).  Atas vonis bersalah tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Shane Lukas menyatakan tak terima atas vonis dan hukuman tersebut. Mengadili: menyatakan terdakwa Shane Lukas […] The post Shane Lukas Divonis Pidana Penjara 5 Tahun first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Dahlan Iskan Eks Menteri BUMN Kasus Korupsi Gas Alam](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-dahlan-iskan-eks-menteri-bumn-kasus-korupsi-gas-alam/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan selaku mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hari ini. Sedianya, Dahlan Iskan dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero 2011-2021. “Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim […] The post KPK Periksa Dahlan Iskan Eks Menteri BUMN Kasus Korupsi Gas Alam first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Korupsi Bansos](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-3-tersangka-kasus-korupsi-bansos/): JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics sekaligus eks Dirut PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo (MKW); […] The post KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Korupsi Bansos first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Geledah Rumah di Badung Bali](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-korupsi-di-kemnaker-kpk-geledah-rumah-di-badung-bali/): JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di daerah Badung, Bali. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 2012. Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah Jalan Tunon Mengwi Buduk, Kabupaten Badung, Bali. Diketahui, rumah yang digeledah […] The post Usut Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Geledah Rumah di Badung Bali first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapan Rafael Alun Terkait Agenda Vonis Mario Dandy Besok](https://bsdrlawfirm.com/tanggapan-rafael-alun-terkait-agenda-vonis-mario-dandy-besok/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengagendakan sidang putusan atau vonis terhadap terdakwa Mario Dandy Satriyo pada Kamis, 7 September 2023, besok. Mario Dandy bakal divonis atas kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Menanggapi agenda sidang vonis tersebut, Rafael Alun Trisambodo selaku ayahanda Mario Dandy mengaku akan tetap mencintai anaknya. Terdakwa kasus […] The post Tanggapan Rafael Alun Terkait Agenda Vonis Mario Dandy Besok first appeared on Majalah Hukum. - [Akun Youtube DPR Diretas Live Judi Online, Sekjen DPR : Sudah Hubungi Google Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/akun-youtube-dpr-diretas-live-judi-online-sekjen-dpr-sudah-hubungi-google-indonesia/): JAKARTA – Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku DPR sudah berupaya menghubungi pihak Google Indonesia menyusul kanal YouTube ‘DPR RI’ yang diduga diretas. Pada Rabu (6/9/2023), akun YouTube DPR menampilkan live permainan judi online dengan bahasa Turki. Terpantau muncul empat video live dengan konten serupa. “Langkah yang sudah kita ambil dari […] The post Akun Youtube DPR Diretas Live Judi Online, Sekjen DPR : Sudah Hubungi Google Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Pengacara Lukas Enembe Stefanus Roy Segera Disidang Kasus Perintangan Penyidikan](https://bsdrlawfirm.com/eks-pengacara-lukas-enembe-stefanus-roy-segera-disidang-kasus-perintangan-penyidikan/): JAKARTA – Mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Advokat Stefanus Roy Rening bakal segera disidang atas segera disidang atas perkara dugaan perintangan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikannya sebagai tersangka. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengatakan, berkas penyidikan Stefanus Roy Rening juga sudah dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). […] The post Eks Pengacara Lukas Enembe Stefanus Roy Segera Disidang Kasus Perintangan Penyidikan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK : Negara Rugi Rp523 Miliar Tiap Bulan Akibat Bansos Salah Sasaran](https://bsdrlawfirm.com/kpk-negara-rugi-rp523-miliar-tiap-bulan-akibat-bansos-salah-sasaran/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan masih adanya data penerima bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Berdasarkan temuan KPK dan Kemensos, ada sekitar 23.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdata sebagai penerima bansos salah sasaran. Hal tersebut terungkap saat Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial (Mensos) bertemu dengan para pejabat KPK […] The post KPK : Negara Rugi Rp523 Miliar Tiap Bulan Akibat Bansos Salah Sasaran first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Klaim Pemanggilan Cak Imin Tak Ada Kaitan dengan Politik](https://bsdrlawfirm.com/kpk-klaim-pemanggilan-cak-imin-tak-ada-kaitan-dengan-politik/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, surat panggilan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah disampaikan tim penyidik sejak 31 Agustus 2023. KPK juga mengklaim, pemanggilan Cak Imin tak ada kaitannya dengan politik. “Surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima surat per tanggal 31 Agustus […] The post KPK Klaim Pemanggilan Cak Imin Tak Ada Kaitan dengan Politik first appeared on Majalah Hukum. - [MK Gelar Sidang Gugatan Uji Materiil UU Pemilu Terkait Batas Usia Minimal Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/mk-gelar-sidang-gugatan-uji-materiil-uu-pemilu-terkait-batas-usia-minimal-capres-cawapres/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada hari ini, Selasa (5/9/2023). Perkara yang disidang hari ini ialah Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 92/PUU-XXI/2023. “Acara: Pemeriksaan pendahuluan (I),” demikian dikutip dari laman […] The post MK Gelar Sidang Gugatan Uji Materiil UU Pemilu Terkait Batas Usia Minimal Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Undang Polda Metro jaya dan Mabes Polri Untuk Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK](https://bsdrlawfirm.com/kpk-undang-polda-metro-jaya-dan-mabes-polri-untuk-koordinasi-penanganan-kasus-dugaan-pemerasan-oleh-pimpinan-kpk/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan yang disinyalir melibatkan pimpinan KPK pada hari ini, Jumat (10/11/2023). Sesuai undangan, koordinasi akan dilakukan pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK. “Informasi yang kami terima benar Jumat, 10 November 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi […] The post KPK Undang Polda Metro jaya dan Mabes Polri Untuk Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK first appeared on Majalah Hukum. - [BPK Disarankan Koordinasi dengan Kejagung Terkait Penetapan Achsanul Qosasi Tersangka Korupsi BTS Kominfo](https://bsdrlawfirm.com/bpk-disarankan-koordinasi-dengan-kejagung-terkait-penetapan-achsanul-qosasi-tersangka-korupsi-bts-kominfo/): JAKARTA – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disarankan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyusul ditersangkakannya Achsanul Qosasi dalam kasus tersebut. Koordinasi tersebut […] The post BPK Disarankan Koordinasi dengan Kejagung Terkait Penetapan Achsanul Qosasi Tersangka Korupsi BTS Kominfo first appeared on Majalah Hukum. - [Verifikasi Persyaratan Capres-Cawapres Selesai, KPU : Semua Kandidat Memenuhi Syarat](https://bsdrlawfirm.com/verifikasi-persyaratan-capres-cawapres-selesai-kpu-semua-kandidat-memenuhi-syarat/): JAKARTA – Verifikasi administrasi terhadap syarat-syarat pencalonan pasangan capres-cawapres telah rampung dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan ketiga pasangan kandidat, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah memenuhi syarat (MS) untuk menjadi capres-cawapres pada Pilpres 2024. “Semua dokumen administrasi pencalonan bakal capres dan bakal cawapres berdasarkan hasil verifikasi administrasi telah […] The post Verifikasi Persyaratan Capres-Cawapres Selesai, KPU : Semua Kandidat Memenuhi Syarat first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi di Ditjen Pajak Periode 2016-2017](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-2-tersangka-baru-terkait-kasus-dugaan-gratifikasi-di-ditjen-pajak-periode-2016-2017/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2016-2017. Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menyatakan, penetapan dua tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menyeret nama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji (APA) dan kawan-kawan. Alex menyebutkan, dalam […] The post KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi di Ditjen Pajak Periode 2016-2017 first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Prabowo Jelang Pembacaan Putusan MKMK Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/respon-prabowo-jelang-pembacaan-putusan-mkmk-hari-ini/): JAKARTA – Calon presiden (capres) Prabowo Subianto enggan menanggapi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan membacakan putusan atas laporan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Kehakiman, Selasa (7/11/2023) hari ini. Laporan dugaan pelanggaran kode etik ini terkait putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres […] The post Respon Prabowo Jelang Pembacaan Putusan MKMK Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Ahok Terkait Kasus Dugaan Korupsi LNG di PT. Pertamina](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-ahok-terkait-kasus-dugaan-korupsi-lng-di-pt-pertamina/): JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di lingkungan PT Pertamina. Ahok dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Galaila Karen Kardinah (GKK) alias Karen […] The post KPK Periksa Ahok Terkait Kasus Dugaan Korupsi LNG di PT. Pertamina first appeared on Majalah Hukum. - [Pinjaman Rp 73 Miliar Untuk Kepentingan Pribadi, Bareskrim : Panji Gumilang Jaminkan Aset Yayasan ke Bank](https://bsdrlawfirm.com/pinjaman-rp-73-miliar-untuk-kepentingan-pribadi-bareskrim-panji-gumilang-jaminkan-aset-yayasan-ke-bank/): JAKARTA – Bareskrim Polri menyebut pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang menjaminkan aset yayasan pesantren Indonesia sebagai syarat pinjaman dari Bank J-Trust. Kombes Robertus Yohanes Dedeo selaku Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri hal itu didapati penyidik usai menelusuri dana pinjaman sebesar Rp 73 miliar ke Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pada tahun 2019. […] The post Pinjaman Rp 73 Miliar Untuk Kepentingan Pribadi, Bareskrim : Panji Gumilang Jaminkan Aset Yayasan ke Bank first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Dugaan Korupsi Wamenkumham Edward Omar, KPK Terapkan Pasal Suap dan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/kasus-dugaan-korupsi-wamenkumham-edward-omar-kpk-terapkan-pasal-suap-dan-gratifikasi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan dua pasal dalam dugaan korupsi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy. KPK telah menetapkan kasus tersebut masuk tahap penyidikan. “Dobel, ada pasal suap, ada pasal gratifikasinya,” ujar Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK Rahayu saat ditemui di Gedung Merah […] The post Kasus Dugaan Korupsi Wamenkumham Edward Omar, KPK Terapkan Pasal Suap dan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Next Kepemerintahan Era Jokowi, Airlangga : Golkar Siap Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/next-kepemerintahan-era-jokowi-airlangga-golkar-siap-menangkan-prabowo-gibran-di-pilpres-2024/): JAKARTA – Partai Golkar merayakan hari ulang tahun ke-59 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Dengan lambang pohon beringinnya, Partai Golkar menjadi tempat teduh bagi masyarakat, tanpa terkecuali. Kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas Partai Golkar di setiap pemerintahan, termasuk era Jokowi. Prioritas tersebut kini dititipkan kepada […] The post Next Kepemerintahan Era Jokowi, Airlangga : Golkar Siap Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Hari Ini Putusan MKMK Kasus Langgar Etik Terhadap 9 Hakim MK](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-putusan-mkmk-kasus-langgar-etik-terhadap-9-hakim-mk/): JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengagendakan sidang pengucapan putusan kasus dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK pada Selasa (7/11/2023). MKMK menuntaskan rapat finalisasi putusan pada 5 November 2023. Rapat tersebut diikuti oleh tiga anggota MKMK, yaitu hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih […] The post Hari Ini Putusan MKMK Kasus Langgar Etik Terhadap 9 Hakim MK first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta di Kemenhub, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-proyek-jalur-kereta-di-kemenhub-kpk-tetapkan-2-tersangka-baru/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Jawa Barat. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yakni terkait suap proyek jalur kereta api. Adapun kedua tersangka tersebut yakni, Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti […] The post Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta di Kemenhub, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Kabasarnas Henri Alfiandi Akui Terima Dana Komando](https://bsdrlawfirm.com/eks-kabasarnas-henri-alfiandi-akui-terima-dana-komando/): JAKARTA – Mantan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsdya Henri Alfiandi mengaku menerima ‘dana komando’ yang bersumber dari sejumlah perusahaan yang mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Dana komando tersebut merupak sebutan dari permintaan fee 10 persen pada proyek yang dimaksud. Hal itu diungkapkan Henri saat menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan barang […] The post Eks Kabasarnas Henri Alfiandi Akui Terima Dana Komando first appeared on Majalah Hukum. - [Menteri BUMN Erick Thohir Masuk Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta 2024](https://bsdrlawfirm.com/menteri-bumn-erick-thohir-masuk-bursa-calon-gubernur-dki-jakarta-2024/): JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk dalam bursa calon Gubernur Jakarta 2024. Erick Thohir duduk dalam peringkat kedua dengan raihan 6,99 persen dalam survei yang digelar Lembaga CSIS beberapa waktu lalu. Dalam survei pemindahan Ibu Kota Negara, disertai prospek kepemimpinan Jakarta ke depan, Erick terpaut tipis dengan Ridwan Kamil yang […] The post Menteri BUMN Erick Thohir Masuk Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Relawan Gelar Konsolidasi di Melbourne Dukung Ganjar-Mahfud Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/relawan-gelar-konsolidasi-di-melbourne-dukung-ganjar-mahfud-pilpres-2024/): JAKARTA – Pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dari berbagai wilayah di negara bagian Victoria, Australia, menggelar konsolidasi di Melbourne, Sabtu (4/11/2023). Konsolidasi ini digelar sebagai kesinambungan berbagai rangkaian acara dukungan serupa yang dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia di Australia. Acara yang diselenggarakan secara langsung ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. […] The post Relawan Gelar Konsolidasi di Melbourne Dukung Ganjar-Mahfud Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Hari Ini Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo, Ali Fikri : KPK Akan Hadir](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-sidang-praperadilan-syahrul-yasin-limpo-ali-fikri-kpk-akan-hadir/): JAKARTA – Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadiri sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda persidangan gugatan praperadilan yang SYL selama sepekan. “Informasi yang kami terima, betul hari ini (6/11/2023) tim biro hukum KPK hadir pada sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka […] The post Hari Ini Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo, Ali Fikri : KPK Akan Hadir first appeared on Majalah Hukum. - [Ketum PSI Kaesang Pangarep Ajak Gibran Masuk PSI, Hanya Dijawab ‘Ya’](https://bsdrlawfirm.com/ketum-psi-kaesang-pangarep-ajak-gibran-masuk-psi-hanya-dijawab-ya/): JAKARTA – Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI mengaku sudah mengajak kakak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung di partainya. Kaesang pun membocorkan jawaban dari putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu. “Sudah (diajak)” ujar Kaesang kepada wartawan pada Kamis (2/11/2023). Menurut Kaesang, tak panjang lebar jawaban dari Gibran atas ajakannya tersebut. Dia pun […] The post Ketum PSI Kaesang Pangarep Ajak Gibran Masuk PSI, Hanya Dijawab ‘Ya’ first appeared on Majalah Hukum. - [Ali Fikri : KPK Akan Hadirkan Eks Kabarsanas Henri Alfiandi Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor](https://bsdrlawfirm.com/ali-fikri-kpk-akan-hadirkan-eks-kabarsanas-henri-alfiandi-sebagai-saksi-di-pengadilan-tipikor-2/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan mantan kepala Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya (Purn) Henri Alfiandi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Henri Alfiandi akan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Mulsunadi Gunawan, Rony Aidil, dan Marilya. “Hari ini untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara […] The post Ali Fikri : KPK Akan Hadirkan Eks Kabarsanas Henri Alfiandi Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor first appeared on Majalah Hukum. - [Ali Fikri : KPK Akan Hadirkan Eks Kabarsanas Henri Alfiandi Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor](https://bsdrlawfirm.com/ali-fikri-kpk-akan-hadirkan-eks-kabarsanas-henri-alfiandi-sebagai-saksi-di-pengadilan-tipikor/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan mantan kepala Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya (Purn) Henri Alfiandi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Henri Alfiandi akan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Mulsunadi Gunawan, Rony Aidil, dan Marilya. “Hari ini untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara […] The post Ali Fikri : KPK Akan Hadirkan Eks Kabarsanas Henri Alfiandi Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP Hasto Sebut Gibran Sudah Bukan Kader PDIP](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-hasto-sebut-gibran-sudah-bukan-kader-pdip/): MATARAM – Keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah menerima pinangan dari Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres dipastikan telah berakhir. Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP mengatakan, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. “Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Mas Gibran […] The post Sekjen PDIP Hasto Sebut Gibran Sudah Bukan Kader PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Wakil Ketua MPR Apresiasi Usulan Masinton Terkait Hak Angket Terhadap MK](https://bsdrlawfirm.com/wakil-ketua-mpr-apresiasi-usulan-masinton-terkait-hak-angket-terhadap-mk/): JAKARTA – Syarief Hasan selaku Wakil Ketua MPR mengapresiasi usulan legislator PDIP Masinton Pasaribu agar DPR menggulirkan hak angket terkait polemik yang terjadi saat ini di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun usulan Masinton disampaikan saat interupsi Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 31 Oktober 2023. “Itu bagus (usulan hak angket dari Masinton, […] The post Wakil Ketua MPR Apresiasi Usulan Masinton Terkait Hak Angket Terhadap MK first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Hakim MK Palguna : MKMK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/eks-hakim-mk-palguna-mkmk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres/): JAKARTA – I Dewa Gede Palguna mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak dapat membatalkan putusan MK terkait syarat batas usia minimal capres-cawapres. Palguna menyebut hal itu bukan ranah dan wewenang MKMK. Wewenang MKMK hanya pada ranah etik. “MKMK memang tidak boleh memasuki putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Wewenang MKMK adalah […] The post Eks Hakim MK Palguna : MKMK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [MAKI Minta Dewas KPK dan Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Gratifikasi Rumah Sewa Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/maki-minta-dewas-kpk-dan-polda-metro-jaya-dalami-dugaan-gratifikasi-rumah-sewa-firli-bahuri/): JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Dewan Pengawas maupun Polda Metro Jaya mendalami dugaan gratifikasi yang diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam penyewaan rumah di Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI mengatakan, dugaan tersebut berasal dari ketidakjelasan siapa yang membayar uang sewa senilai Rp650 […] The post MAKI Minta Dewas KPK dan Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Gratifikasi Rumah Sewa Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [Ditanya Kenapa PDIP Belum Pecat Gibran, Puan : Kenapa Harus Dipecat?](https://bsdrlawfirm.com/ditanya-kenapa-pdip-belum-pecat-gibran-puan-kenapa-harus-dipecat/): SURABAYA – Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP merespons singkat pertanyaan terkait alasan partainya yang hingga saat ini belum memecat Gibran Rakabuming Raka. Sebagaimana telah diketahui, Gibran sudah mendaftar ke KPU menjadi cawapres Prabowo Subianto. Akan tetapi, Puan malah berbalik melemparkan pertanyaan tersebut ke wartawan. “Emang harus (dipecat)?” ujar Puan, Sabtu (4/11/2023). Ketua DPR tersebut […] The post Ditanya Kenapa PDIP Belum Pecat Gibran, Puan : Kenapa Harus Dipecat? first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Polisi Tetapkan 6 Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/kasus-aborsi-ilegal-di-jakarta-timur-polisi-tetapkan-6-tersangka/): JAKARTA – Polisi menetapkan enam orang tersangka dalam kasus praktik aborsi ilegal di Ciracas, Jakarta Timur. Keenam tersangka terdiri dari empat orang pelaku dan dua orang pasien. Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, keempat orang pelaku masing-masing berinisial IS, A, AF dan RF. “Empat tersangka, yaitu tersangka pertama IS, ini perannya […] The post Kasus Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Polisi Tetapkan 6 Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Jimly Asshiddiqie : Anwar Usman Terbukti Bersalah Terkait Putusan Batas Usia](https://bsdrlawfirm.com/jimly-asshiddiqie-anwar-usman-terbukti-bersalah-terkait-putusan-batas-usia/): JAKARTA – Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membenarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti bersalah dalam putusan MK perkara Nomor 90 PUU-XX/2023 terkait batas usia capres dan cawapres. Hal ini setelah MKMK memeriksa semua pelapor yang berjumlah 20 dan 9 hakim konstitusi. “Iyalah,” ujar Jimly usai sidang laporan tersebut di […] The post Jimly Asshiddiqie : Anwar Usman Terbukti Bersalah Terkait Putusan Batas Usia first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Resmi Tetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi Sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-korupsi-bts-4g-kejagung-resmi-tetapkan-anggota-bpk-achsanul-qosasi-sebagai-tersangka/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) resmi menetapkan Achsanul Qosasi (AQ) selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka, Jumat (3/11/2023). Achsanul Qosasi ditetapkan tersangka terkait dengan penerimaan uang Rp 40 miliar untuk tutup kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022. Diketahui, Achsanul menjadi tersangka ke-16 dalam runutan kasus korupsi yang merugikan […] The post Usut Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Resmi Tetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi Sebagai Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Resmi Tetapkan DCT Pemilu 2024 Sebanyak 9.917 Orang Caleg DPR](https://bsdrlawfirm.com/kpu-resmi-tetapkan-dct-pemilu-2024-sebanyak-9-917-orang-caleg-dpr/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR untuk Pemilu 2024 sebanyak 9.917 Calon Anggota Legislatif (Caleg). Totalan tersebut meliputi 18 partai politik peserta Pemilu 2024. “Setelah kita verifikasi jumlahnya yang memenuhi syarat untuk masuk dapat yang kita tetapkan hari ini itu jumlahnya 9.917. Ini meliputi 18 partai politik peserta […] The post KPU Resmi Tetapkan DCT Pemilu 2024 Sebanyak 9.917 Orang Caleg DPR first appeared on Majalah Hukum. - [Muncul Sangkaan Baru, Panji Gumilang Ditetapkan Sebagai Tersangka Cuci Uang Rp 1,1 Triliun](https://bsdrlawfirm.com/muncul-sangkaan-baru-panji-gumilang-ditetapkan-sebagai-tersangka-cuci-uang-rp-11-triliun/): JAKARTA – Bareskrim Polri kembali menetapkan Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun sebagai tersangka pada Kamis (2/11/2023). Status hukum tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Panji Gumilang dalam pengelolaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) juga menyatakan Panji Gumilang sebagai tersangka penggelapan. Brigjen […] The post Muncul Sangkaan Baru, Panji Gumilang Ditetapkan Sebagai Tersangka Cuci Uang Rp 1,1 Triliun first appeared on Majalah Hukum. - [PAN Tepis Rumor Terkait KIM Ditekan Pilih Gibran Jadi Cawapres Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/pan-tepis-rumor-terkait-kim-ditekan-pilih-gibran-jadi-cawapres-prabowo/): JAKARTA – Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional menepis rumor adanya tekanan terhadap Koalisi Indonesia Maju dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Viva bahkan menepis rumor itu dengan kelakar. “Jika ada rumor atau isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai koalisi di KIM tersandera […] The post PAN Tepis Rumor Terkait KIM Ditekan Pilih Gibran Jadi Cawapres Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Tiga Oknum TNI Pembunuh Imam Masykur Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana](https://bsdrlawfirm.com/tiga-oknum-tni-pembunuh-imam-masykur-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana/): JAKARTA – Tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdakwa penganiayaan berujung kematian warga sipil asal Aceh, Imam Masykur hadir di Pengadilan Milter (Dilmil) II-08 Jakarta pada Senin (30/10/2023). Mereka menghadapi sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Tiga prajurit TNI tersebut merupakan anggota pasukan pengamanan presiden (Paspamres) RI. Mereka adalah Praka RM dan Praka HS anggota […] The post Tiga Oknum TNI Pembunuh Imam Masykur Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penistaan Agama, Bareskrim Serahkan Panji Gumilang ke Kejari Indramayu](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penistaan-agama-bareskrim-serahkan-panji-gumilang-ke-kejari-indramayu/): JAKARTA – Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mengatakan, pihaknya menyerahkan tersangka kasus penistaan agama Panji Gumilang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu pagi ini. Djuhandani menjelaskan tahap II kasus penistaan Panji Gumilang diserahkan ke Kejari Indramayu dilakukan sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa pidana, yakni di Pondok Pesantren (Ponpes) […] The post Kasus Penistaan Agama, Bareskrim Serahkan Panji Gumilang ke Kejari Indramayu first appeared on Majalah Hukum. - [Ketut Sumedana : Pemeriksaan Anggota BPK Achsanul Tunggu Izin Presiden Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/ketut-sumedana-pemeriksaan-anggota-bpk-achsanul-tunggu-izin-presiden-jokowi/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi (AQ) terkait kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Sebagaimana diketahui, nama Achsanul Qosasi ikut disebut karena diduga menerima aliran dana sebesar Rp40 miliar dalam sidang kasus tersebut. Ketut […] The post Ketut Sumedana : Pemeriksaan Anggota BPK Achsanul Tunggu Izin Presiden Jokowi first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penistaan Agama, Panji Gumilang Akan Segera Disidangkan](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penistaan-agama-panji-gumilang-akan-segera-disidangkan/): JAKARTA – Panji Gumilang yang telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama Islam, akan segera disidangkan. Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan berkas perkara pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat (Jabar) itu lengkap dan siap untuk dibawa ke muka hakim. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) saat ini sedang menyusun […] The post Kasus Penistaan Agama, Panji Gumilang Akan Segera Disidangkan first appeared on Majalah Hukum. - [Akui Kecewa Terhadap Putusan MK, Masinton Komentari Posisi Gibran di PDIP](https://bsdrlawfirm.com/akui-kecewa-terhadap-putusan-mk-masinton-komentari-posisi-gibran-di-pdip/): JAKARTA – Politisi PDIP Masinton Pasaribu akui adanya kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres, yang akhirnya melanggengkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Saat ditanya alasan PDIP tidak langsung memberhentikan Gibran ketika menjadi rival pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, Masinton menyebut otomatis Wali Kota Solo itu tidak lagi […] The post Akui Kecewa Terhadap Putusan MK, Masinton Komentari Posisi Gibran di PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Akui Kecewa Terhadap Putusan MK, Masinton Komentari Posisi Gibran di PDIP](https://bsdrlawfirm.com/akui-kecewa-terhadap-putusan-mk-masinton-komentari-posisi-gibran-di-pdip/): JAKARTA – Politisi PDIP Masinton Pasaribu akui adanya kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres, yang akhirnya melanggengkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Saat ditanya alasan PDIP tidak langsung memberhentikan Gibran ketika menjadi rival pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, Masinton menyebut otomatis Wali Kota Solo itu tidak lagi […] The post Akui Kecewa Terhadap Putusan MK, Masinton Komentari Posisi Gibran di PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [BNN Sebut Adanya Dana Pencucian Uang Hasil Narkotika untuk Dana Terorisme](https://bsdrlawfirm.com/bnn-sebut-adanya-dana-pencucian-uang-hasil-narkotika-untuk-dana-terorisme/): BADUNG – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (HONLAP) menyebut adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil narkotika untuk pendanaan terorisme. “Dalam beberapa kasus sebelumnya ada dana narkoba ke terorisme. Dari uang hasil narkotika ke teroris. Kita hanya sebut […] The post BNN Sebut Adanya Dana Pencucian Uang Hasil Narkotika untuk Dana Terorisme first appeared on Majalah Hukum. - [Yenny Wahid Resmi Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD](https://bsdrlawfirm.com/yenny-wahid-resmi-deklarasikan-dukungan-ke-ganjar-pranowo-mahfud-md/): JAKARTA – Yenny Wahid anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Deklarasi Ketua Ketua Barisan Kader (Barikade) Gus Dur yang memiliki nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh itu berlangsung pukul 14.00 WIB, Jumat (27/10/2023). “Kami barisan kader Gus Dur […] The post Yenny Wahid Resmi Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD first appeared on Majalah Hukum. - [Partai Ummat Minta Bantuan Dubes Palestina Terkait Rencana Kunjungi Gaza dan Tepi Barat](https://bsdrlawfirm.com/partai-ummat-minta-bantuan-dubes-palestina-terkait-rencana-kunjungi-gaza-dan-tepi-barat/): JAKARTA – Partai Ummat dalam waktu dekat berencana mengunjungi Gaza dan Tepi Barat untuk melihat keadaan Palestina yang sedang dilanda krisis kemanusiaan akut serta memberikan bantuan kemanusiaan menyusul serangan militer Israel yang biadab. Ketua Majelis Syura Prof. Dr. M. Amien Rais yang memimpin rombongan Partai Ummat bertemu dengan Duta Besar Zuhair al-Shun di Kedutaan Besar […] The post Partai Ummat Minta Bantuan Dubes Palestina Terkait Rencana Kunjungi Gaza dan Tepi Barat first appeared on Majalah Hukum. - [MA Tolak Kasasi Teddy Minahasa, Tetap Dihukum Penjara Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/ma-tolak-kasasi-teddy-minahasa-tetap-dihukum-penjara-seumur-hidup/): JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus peredaran narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa Putra. Hal itu berdasarkan sidang putusan kasasi yang dibacakan majelis hakim agung yang disiarkan lewat channel YouTube MA, Jumat (27/10/2023). “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon 2, terdakwa Teddy Minahasa Putra,” ucap Ketua Majelis Kasasi Hakim […] The post MA Tolak Kasasi Teddy Minahasa, Tetap Dihukum Penjara Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Dugaan Korupsi di Kementan, KPK Geledah Kantor Ditjen Holtikultura](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-dugaan-korupsi-di-kementan-kpk-geledah-kantor-ditjen-holtikultura/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Holtikultura Kementan yang berlokasi di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). “Benar (penggeledahan di Ditjen Holtikultura),” ujar Ai Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK, Jumat (27/10/2023). Kendati demikian, Ali belum membeberkan secara spesifik ruangan […] The post Usut Kasus Dugaan Korupsi di Kementan, KPK Geledah Kantor Ditjen Holtikultura first appeared on Majalah Hukum. - [Hasyim Asy’ari : Bacapres Tak Buru-buru Sosialisasikan Diri ke Masyarakat](https://bsdrlawfirm.com/hasyim-asyari-bacapres-tak-buru-buru-sosialisasikan-diri-ke-masyarakat/): JAKARTA – Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI meminta pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk tak buru-buru menyosialisasikan diri kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan untuk merespons aksi sejumlah pasangan capres-cawapres yang sudah mulai memperkenalkan diri ke masyarakat usai didaftarkan. “Kami menyarankan untuk menyampaikan sosialisasi tentang bakal pasangan calonnya siapa, diusung oleh partai […] The post Hasyim Asy’ari : Bacapres Tak Buru-buru Sosialisasikan Diri ke Masyarakat first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Usut Pelanggaran Etik Terkait Pertemuan Firli dengan SYL](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-usut-pelanggaran-etik-terkait-pertemuan-firli-dengan-syl/): JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal tersebut terkait kasus dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK. Syamsuddin Haris selaku anggota Dewas KPK menyatakan, tidak bisa membeberkan secara rinci ihwal apa saja yang diklarifikasi kepada politikus Partai Nasdem itu. “Intinya, Dewas itu menggali dugaan pertemuan […] The post Dewas KPK Usut Pelanggaran Etik Terkait Pertemuan Firli dengan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Munafrizal Jubir Gerindra : Tidak Ada Dasar Hukum Pembatalan Putusan MK](https://bsdrlawfirm.com/munafrizal-jubir-gerindra-tidak-ada-dasar-hukum-pembatalan-putusan-mk/): JAKARTA – Munafrizal Manan selaku Juru Bicara Partai Gerindra Bidang HAM dan Konstitusi mengatakan, bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas terkait dengan wacana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan dapat dibatalkan. Munafrizal mengatakan, bahwa MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Oleh […] The post Munafrizal Jubir Gerindra : Tidak Ada Dasar Hukum Pembatalan Putusan MK first appeared on Majalah Hukum. - [Polda Metro Jaya dan Bareskrim Bakal Kembali Periksa Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/polda-metro-jaya-dan-bareskrim-bakal-kembali-periksa-firli-bahuri/): JAKARTA – Penyidik gabungan Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipikor Bareskrim Polri bakal kembali memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Pemeriksaan pertama beberapa hari lalu belum tuntas. “Kita agendakan (pemeriksaan Firli Bahuri),” ujar Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Dirkrimsus Polda Metro, Jumat (27/10/2023). Ade menjelaskan, pemeriksaan terhadap Firli terkait kasus dugaan […] The post Polda Metro Jaya dan Bareskrim Bakal Kembali Periksa Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, PDIP Anggap Gibran Sudah Bukan Kadernya](https://bsdrlawfirm.com/jadi-cawapres-dampingi-prabowo-pdip-anggap-gibran-sudah-bukan-kadernya/): JAKARTA – Tampilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto memunculkan spekulasi mengenai keanggotaan putra sulung Presiden Jokowi tersebut di PDIP. Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP mengatakan, keputusan Gibran menunjukkan sikap tidak tegak lurus terhadap partai. “Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi […] The post Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, PDIP Anggap Gibran Sudah Bukan Kadernya first appeared on Majalah Hukum. - [Pakar Hukum Minta MKMK Berhentikan Ketua MK Anwar Usman Secara Tidak Hormat Kasus Dugaan Pelanggaran Etik](https://bsdrlawfirm.com/pakar-hukum-minta-mkmk-berhentikan-ketua-mk-anwar-usman-secara-tidak-hormat-kasus-dugaan-pelanggaran-etik/): JAKARTA – Herdiansyah Hamzah Castro selaku Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan tidak hormat Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebagaimana diketahui 16 guru besar bidang hukum melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim Ketua MK Anwar Usman terkait putusan gugatan batas usia calon […] The post Pakar Hukum Minta MKMK Berhentikan Ketua MK Anwar Usman Secara Tidak Hormat Kasus Dugaan Pelanggaran Etik first appeared on Majalah Hukum. - [Polda Metro Jaya Geledah Rumah Firli Bahuri, Polisi Bawah Koper dan 1 Box Hitam](https://bsdrlawfirm.com/polda-metro-jaya-geledah-rumah-firli-bahuri-polisi-bawah-koper-dan-1-box-hitam/): JAKARTA – Jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Ketua KPK, Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tampak penyidik membawa satu buah koper berwarna silver dan satu buah kotak boks warna hitam ke dalam rumah tersebut. Berdasarkan pantauan pada Kamis (26/10/2023) siang sekira pukul 12.00 WIB, sekitar […] The post Polda Metro Jaya Geledah Rumah Firli Bahuri, Polisi Bawah Koper dan 1 Box Hitam first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Pemeriksaan Firli Bahuri Dikonsolidasikan Polda Metro Jaya dan Bareskrim](https://bsdrlawfirm.com/hasil-pemeriksaan-firli-bahuri-dikonsolidasikan-polda-metro-jaya-dan-bareskrim/): JAKARTA – Penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri tengah mengkonsolidasikan hasil pemeriksaan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk menentukan langkah penyidik selanjutnya. “Saat ini dari hasil pemeriksaan nanti akan kita lakukan konsolidasi untuk kemudian menentukan langkah penyidikan lanjutan setelah pemeriksaan,” ujar Kombes Polisi Ade […] The post Hasil Pemeriksaan Firli Bahuri Dikonsolidasikan Polda Metro Jaya dan Bareskrim first appeared on Majalah Hukum. - [Johnny Plate Terdiam Usai Dituntut JPU 15 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/johnny-plate-terdiam-usai-dituntut-jpu-15-tahun-penjara/): JAKARTA – Johnny G Plate mantan Menkominfo bungkam seribu bahasa saat meninggalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Johnny, terus merapatkan bibirnya usai dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 15 tahun penjara serta denda Rp17 miliar dalam kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS). Johnny yang duduk di […] The post Johnny Plate Terdiam Usai Dituntut JPU 15 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Prabowo Kunjungi SBY Minta Restu Sebelum ke KPU](https://bsdrlawfirm.com/prabowo-kunjungi-sby-minta-restu-sebelum-ke-kpu/): JAKARTA – Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas hari ini Rabu, 25 Oktober 2023 pagi. Kedatangan Prabowo ittu dalam rangka meminta restu SBY sebelum mendaftar ke KPU RI. Kedatangan Prabowo disambut SBY yang didampingi Sekretaris MTP Demokrat, Andi Mallarangeng dan sekretaris pribadi SBY, Ossy Dermawan. Ossy, yang merupakan Wasekjen Partai Demokrat mengatakan, […] The post Prabowo Kunjungi SBY Minta Restu Sebelum ke KPU first appeared on Majalah Hukum. - [Mengikuti Pendaftaran Capres-Cawapres, Airlangga dan Zulhas Ajukan Izin Cuti ke Presiden Jokowi](https://bsdrlawfirm.com/mengikuti-pendaftaran-capres-cawapres-airlangga-dan-zulhas-ajukan-izin-cuti-ke-presiden-jokowi/): JAKARTA – Sejumlah menteri dan wakil menteri mengajukan permohonan cuti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (25/10/2023) hari ini untuk mengikuti pendaftaran capres cawapres di KPU. Mereka di antaranya yakni Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan […] The post Mengikuti Pendaftaran Capres-Cawapres, Airlangga dan Zulhas Ajukan Izin Cuti ke Presiden Jokowi first appeared on Majalah Hukum. - [Dirut PTPP Dipanggil KPK, Sekjen PTPP : Kami Tak Tersangkut Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta](https://bsdrlawfirm.com/dirut-ptpp-dipanggil-kpk-sekjen-ptpp-kami-tak-tersangkut-kasus-korupsi-stadion-mandala-krida-yogyakarta/): JAKARTA – Bakhtiyar Efendi selaku Sekretaris Perusahaan PTPP menyebutkan perusahannya tidak tersangkut kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bakhtiyar menyampaikan pernyataan tersebut terkait adanya pemanggilan Dirut PT PP Novel Arsyad oleh KPK sebagai saksi pada 16 Oktober 2023. Diketahui Novel diperiksa terkat kasus korupsi atas proyek pembangunan […] The post Dirut PTPP Dipanggil KPK, Sekjen PTPP : Kami Tak Tersangkut Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Putusan MK Tolak Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres, Ganjar : Harus Hormati Keputusan MK](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-putusan-mk-tolak-uji-materiil-batas-usia-capres-cawapres-ganjar-harus-hormati-keputusan-mk/): JAKARTA – Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) yang diusung PDIP dan partai koalisinya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materiil batas usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun sekaligus tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. Menurut Gajar, keputusan tersebut mesti dihormati. “Semua putusan MK harus kita hormati,” ujar Ganjar kepada wartawan di kawasan […] The post Tanggapi Putusan MK Tolak Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres, Ganjar : Harus Hormati Keputusan MK first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Putusan MK Tolak Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres, Ganjar : Harus Hormati Keputusan MK](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-putusan-mk-tolak-uji-materiil-batas-usia-capres-cawapres-ganjar-harus-hormati-keputusan-mk/): JAKARTA – Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) yang diusung PDIP dan partai koalisinya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materiil batas usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun sekaligus tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. Menurut Gajar, keputusan tersebut mesti dihormati. “Semua putusan MK harus kita hormati,” ujar Ganjar kepada wartawan di kawasan […] The post Tanggapi Putusan MK Tolak Uji Materiil Batas Usia Capres-Cawapres, Ganjar : Harus Hormati Keputusan MK first appeared on Majalah Hukum. - [Ditanyakan Hubungan Dengan Megawati Saat Ini, Presiden Jokowi : Baik-Baik Saja](https://bsdrlawfirm.com/ditanyakan-hubungan-dengan-megawati-saat-ini-presiden-jokowi-baik-baik-saja/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP masih baik setelah putranya Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo maju sebagai calon wakil presiden 2024 mendampingi Prabowo Subianto. “Baik-baik saja,” ujar Jokowi, Selasa (24/10/2023). Jokowi pun menyerahkan kepada masyarakat soal penilaian dinasti politik keluarganya. “Ya itu kan […] The post Ditanyakan Hubungan Dengan Megawati Saat Ini, Presiden Jokowi : Baik-Baik Saja first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap Eks Mentan SYL, KPK Bantah Lindungi Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/kasus-dugaan-pemerasan-terhadap-eks-mentan-syl-kpk-bantah-lindungi-firli-bahuri/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak membela pihak manapun dalam penyidikan kasus rasuah yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Termasuk sang ketua, Firli Bahuri yang bakal dimintai keterangannya oleh kepolisian terkait pengusutan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Kami tidak dalam kapasitas melakukan pembelaan terhadap siapapun,” kata Kepala […] The post Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap Eks Mentan SYL, KPK Bantah Lindungi Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana kolusi dan nepotisme Ketua MK Anwar Usman, Ali : Akan Kami Tindaklanjuti](https://bsdrlawfirm.com/kpk-terima-laporan-dugaan-tindak-pidana-kolusi-dan-nepotisme-ketua-mk-anwar-usman-ali-akan-kami-tindaklanjuti/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaporan dilakukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK mengatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan memverifikasi terkait laporan tersebut. “Berikutnya sesuai ketentuan kami lakukan tindak […] The post KPK Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana kolusi dan nepotisme Ketua MK Anwar Usman, Ali : Akan Kami Tindaklanjuti first appeared on Majalah Hukum. - [IM57+ Nilai Sudah Saatnya Polda Metro Jaya Keluarkan Surat Penangkapan Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan Terhadap Eks Mentan SYL](https://bsdrlawfirm.com/im57-nilai-sudah-saatnya-polda-metro-jaya-keluarkan-surat-penangkapan-firli-bahuri-terkait-dugaan-pemerasan-terhadap-eks-mentan-syl/): JAKARTA – Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menilai sudah saatnya Polda Metro Jaya menyiapkan surat perintah penangkapan Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apalagi setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak kooperatif saat pemanggilan pertama. “Sudah saatnya kepolisian menindaklanjuti pada tahapan selanjutnya dengan berbagai bukti yang ada. Kepolisian, […] The post IM57+ Nilai Sudah Saatnya Polda Metro Jaya Keluarkan Surat Penangkapan Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan Terhadap Eks Mentan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Kuasa Hukum Tersangka Danu Bongkar Dugaan Motf Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang](https://bsdrlawfirm.com/kuasa-hukum-tersangka-danu-bongkar-dugaan-motf-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang/): BANDUNG – Achmad Taufan selaku pengacara M Ramdanu alias Danu, tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, membongkar dugaan motif pembunuhan terhadap dua korban. Taufan menduga motif pembunuhan terkait harta yayasan pendidikan yang dikelola keluarga. Termasuk dugaan motif lainnya, yaitu kekuasaan. “Motifnya itu menurut saya jelas harta dan kekuasaan,” ujar Taufan belum lama […] The post Kuasa Hukum Tersangka Danu Bongkar Dugaan Motf Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang first appeared on Majalah Hukum. - [Megawati Resmi Umumkan Mahfud MD Jadi Pendamping Ganjar Pranowo](https://bsdrlawfirm.com/megawati-resmi-umumkan-mahfud-md-jadi-pendamping-ganjar-pranowo/): JAKARTA – Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP mengumumkan bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Mahfud Md selaku Menko Polhukam resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu Capres-Cawapres 2024. Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro […] The post Megawati Resmi Umumkan Mahfud MD Jadi Pendamping Ganjar Pranowo first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Mesti Izin ke Megawati Jika Ingin Pinang Gibran](https://bsdrlawfirm.com/eks-politikus-pdip-budiman-sudjatmiko-sebut-prabowo-mesti-izin-ke-megawati-jika-ingin-pinang-gibran/): JAKARTA – Budiman Sudjatmiko mantan politikus PDI Perjuangan menyebut bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto semestinya izin kepada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan bila ingin meminang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Budiman mengatakan, secara regulasi Gibran masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Oleh sebab […] The post Eks Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Mesti Izin ke Megawati Jika Ingin Pinang Gibran first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Sebut Adanya Peluang Firli Jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/eks-wakil-ketua-kpk-saut-situmorang-sebut-adanya-peluang-firli-jadi-tersangka/): JAKARTA – Saut Situmorang mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, adanya aturan Undang-Undang KPK yang dilanggar Ketua KPK Firli Bahuri. Hal tersebut menyusul pertemuan antara Firli Bahuri dengan pihak yang berperkara yaitu Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat sebagai menteri pertanian. “(Peluang Firli menjadi tersangka) I have no any doubt about it. Kalau […] The post Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Sebut Adanya Peluang Firli Jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [PPATK Ungkap Cek Senilai Rp2 Triliun di Rumah Dinas SYL Bodong/Palsu](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-ungkap-cek-senilai-rp2-triliun-di-rumah-dinas-syl-bodong-palsu/): JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan cek senilai Rp2 triliun yang ditemukan penyidik KPK di rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bodong alias palsu. “Bodong, palsu. Kami sudah cek,” ujar Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023). Menurut Ivan, nama Abdul Karim Daeng […] The post PPATK Ungkap Cek Senilai Rp2 Triliun di Rumah Dinas SYL Bodong/Palsu first appeared on Majalah Hukum. - [Dewan Etik MKMK Didesak Periksa Anwar Usman usai Putusan Gugatan Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/dewan-etik-mkmk-didesak-periksa-anwar-usman-usai-putusan-gugatan-capres-cawapres/): JAKARTA – Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didesak memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Anwar Usman usai MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri […] The post Dewan Etik MKMK Didesak Periksa Anwar Usman usai Putusan Gugatan Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Putusan MK Terkait Gugatan Usia Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/hasil-putusan-mk-terkait-gugatan-usia-capres-cawapres/): JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar beberapa sidang putusan uji materiel Pasal 169 huruf q UU Pemilu kemarin, Senin (16/10/2023). Terdapat enam perkara yang diputus terkait gugatan soal batas usia minimal pendaftaran capres dan cawapres. Gugatan tersebut dilayangkan oleh beberapa pihak, mulai dari partai politik, kepala daerah, hingga mahasiswa. Berikut rangkuman hasil putusan MK […] The post Hasil Putusan MK Terkait Gugatan Usia Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Putusan MK Sebut Kepala Daerah bisa Capres-Cawapres Dianggap Hidupkan Kembali Praktik Nepotisme](https://bsdrlawfirm.com/putusan-mk-sebut-kepala-daerah-bisa-capres-cawapres-dianggap-hidupkan-kembali-praktik-nepotisme/): JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kepala daerah bisa menjadi capres- cawapres meski belum berusia 40 tahun menuai kritik dari berbagai kalangan. Putusan itu dianggap bentuk menghidupkan kembali praktik nepotisme dan kolusi di Indonesia. “Mesti kita lawan segala upaya menghidupkan kembali praktik nepotisme dan kolusi dalam rangka membunuh demokrasi,” ujar John Muhammad selaku Presidium […] The post Putusan MK Sebut Kepala Daerah bisa Capres-Cawapres Dianggap Hidupkan Kembali Praktik Nepotisme first appeared on Majalah Hukum. - [DKPP Periksa Dugaan Langgar Etik Ketua dan Anggota Bawaslu Terkait Seleksi Bawaslu Daerah](https://bsdrlawfirm.com/dkpp-periksa-dugaan-langgar-etik-ketua-dan-anggota-bawaslu-terkait-seleksi-bawaslu-daerah/): JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dugaan pelanggaran etik ini terkait seleksi anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Heddy Lugito selaku Ketua DKPP memimpin sidang pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari enam jam di Jakarta, Senin (16/10/2023). Heddy Lugito bersama tiga anggota […] The post DKPP Periksa Dugaan Langgar Etik Ketua dan Anggota Bawaslu Terkait Seleksi Bawaslu Daerah first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Pastikan Sadikin Rusli Bukan Pegawai BPK di Kasus Korupsi BTS 4G](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-pastikan-sadikin-rusli-bukan-pegawai-bpk-di-kasus-korupsi-bts-4g/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Sadikin Rusli bukan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sadikin Rusli hanya pekerja swasta murni yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sadikin Rusli sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. “Apakah statusnya adalah pegawai BPK apa tidak? […] The post Kejagung Pastikan Sadikin Rusli Bukan Pegawai BPK di Kasus Korupsi BTS 4G first appeared on Majalah Hukum. - [MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres, Francine Widjojo : PSI Fokus Masuk Senayan](https://bsdrlawfirm.com/mk-tolak-batas-usia-capres-cawapres-francine-widjojo-psi-fokus-masuk-senayan/): JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus menerima ditolaknya permohonan batas usia capres/cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023) siang. Usai putusan itu, PSI mengaku melanjutkan perjuangan anak-anak muda di parlemen atau DPR RI. Francine Widjojo selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI mengaku bahwa pihaknya memang kecewa atas putusan MK menolak permohonannya […] The post MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres, Francine Widjojo : PSI Fokus Masuk Senayan first appeared on Majalah Hukum. - [Gibran Rakabuming Respon Terkait MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/gibran-rakabuming-respon-terkait-mk-tolak-batas-usia-capres-cawapres/): SURAKARTA –  Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Surakarta menanggapi hasil putusan MK, Senin (16/10/2023) terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Ditemui di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin, Gibran mengaku dirinya tidak mengikuti sidang pembacaan hasil keputusan MK […] The post Gibran Rakabuming Respon Terkait MK Tolak Batas Usia Capres-Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Rakernas Projo di Senayan, Hanya Prabowo Capres yang Diundang](https://bsdrlawfirm.com/rakernas-projo-di-senayan-hanya-prabowo-capres-yang-diundang/): JAKARTA – Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) menyatakan, rapat kerja nasional (Rakernas) organisasinya di Senayan, Jakarta Pusat pada hari, ini akan dihadiri capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Prabowo merupakan satu-satunya kandidat capres yang diundang. Projo memastikan tidak mengundang capres PDIP Ganjar Pranowo. “Tidak, (Ganjar) tidak diundang,” ujar Budi kepada […] The post Rakernas Projo di Senayan, Hanya Prabowo Capres yang Diundang first appeared on Majalah Hukum. - [Edward Hutahaean Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G, Terima Dana Koruupsi Rp15 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/edward-hutahaean-tersangka-baru-di-kasus-korupsi-bts-4g-terima-dana-koruupsi-rp15-miliar/): JAKARTA – Tersangka baru kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, Edward Hutahaean, dituding menerima aliran dana gelap sebesar US$1 juta atau sekitar Rp15 miliar. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengatakan, Edward diduga telah melawan hukum dan melakukan pemufakatan jahat dalam kasus ini. Ia menyebut Edward menerima uang […] The post Edward Hutahaean Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G, Terima Dana Koruupsi Rp15 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Cegah Konflik Kepentingan Penanganan Kasus SYL, IM57+ Desak Presiden Jokowi Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK](https://bsdrlawfirm.com/cegah-konflik-kepentingan-penanganan-kasus-syl-im57-desak-presiden-jokowi-berhentikan-firli-bahuri-dari-jabatan-ketua-kpk/): JAKARTA – Indonesia Memanggil (IM57+) Institute mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Firli Bahuri dari sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). M Praswad Nugraha selaku Ketua IM57+ Institute mengatakan, hal tersebut demi mencegah konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, pada saat bersamaan, Polda Metro Jaya sedang […] The post Cegah Konflik Kepentingan Penanganan Kasus SYL, IM57+ Desak Presiden Jokowi Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Kevin Egananta Ajudan Ketua KPK Selesai Diperiksa Polda Metro Jaya](https://bsdrlawfirm.com/kevin-egananta-ajudan-ketua-kpk-selesai-diperiksa-polda-metro-jaya/): Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Kevin Egananta selaku Aide de Camp (ADC) atau ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. “Tadi sekitar pukul 22.00 pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan akan dijadwalkan kembali pemanggilan terhadap yang bersangkutan […] The post Kevin Egananta Ajudan Ketua KPK Selesai Diperiksa Polda Metro Jaya first appeared on Majalah Hukum. - [Pertemuan KIM Belum Hasilkan Bacawapres Dampingi Prabowo](https://bsdrlawfirm.com/pertemuan-kim-belum-hasilkan-bacawapres-dampingi-prabowo/): JAKARTA – Pertemuan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung capres Prabowo Subianto menghasilkan keputusan yang tidak tuntas. Pertemuan tersebut belum menghasilkan satu nama sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun demikian, Prabowo menyebut kandidat cawapres pendampingnya telah mengerucut ke empat nama. Hal itu disampaikan setelah […] The post Pertemuan KIM Belum Hasilkan Bacawapres Dampingi Prabowo first appeared on Majalah Hukum. - [Novel Baswedan Nilai Firli Bahuri Tak Bisa Tandatangani Surat Penangkapan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo](https://bsdrlawfirm.com/novel-baswedan-nilai-firli-bahuri-tak-bisa-tandatangani-surat-penangkapan-eks-mentan-syahrul-yasin-limpo/): JAKARTA – Novel Baswedan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Ketua KPK Firli Bahuri seharusnya tak bisa menandatangani surat penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, berdasarkan undang-undang yang baru, Pimpinan KPK tidak lagi sekaligus menjadi penyidik. Adapun berdasarkan foto yang beredar, surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh Ketua KPK, Firli Bahuri […] The post Novel Baswedan Nilai Firli Bahuri Tak Bisa Tandatangani Surat Penangkapan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo first appeared on Majalah Hukum. - [Pandangan Kemenkumhan Terkait RPP Kesehatan dan Larangan Tembakau](https://bsdrlawfirm.com/pandangan-kemenkumhan-terkait-rpp-kesehatan-dan-larangan-tembakau/): JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pandangannya terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dan larangan produk tembakau. Hal tersebut dijelaskan oleh Cahyani Suryandari selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham. “Ada dua isu yang menjadi pertanyaan. Pertama, apakah UU Kesehatan menyamakan produk tembakau seperti narkotika dan psikotropika?” tanya Cahyani Suryandari, Kamis (12/10/2023). […] The post Pandangan Kemenkumhan Terkait RPP Kesehatan dan Larangan Tembakau first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Kepala BPKAD Banggai Ditanggap Kasus Dugaan Korupsi Rp29 M](https://bsdrlawfirm.com/eks-kepala-bpkad-banggai-ditanggap-kasus-dugaan-korupsi-rp29-m/): JAKARTA – Achmad Thamrin mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ditangkap polisi dalam kasus dugaan korupsi Rp29 miliar pada APBD 2019. Tersangka Achmad Thamrin ditangkap personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng setelah buron sejak 2022 lalu. “Iya benar, mantan BPKAD Banggai Kepulauan yang buron selama […] The post Eks Kepala BPKAD Banggai Ditanggap Kasus Dugaan Korupsi Rp29 M first appeared on Majalah Hukum. - [Ketum PSI Kaesang Pangarep Hadiri Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi di Senayan](https://bsdrlawfirm.com/ketum-psi-kaesang-pangarep-hadiri-rapimnas-solidaritas-ulama-muda-jokowi-di-senayan/): JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan safari politik dengan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu. Kaesang tiba di lokasi acara mengenakan jaket merah PSI dan peci hitam, dengan didampingi Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni. Setibanya di Istora Senayan, Jakarta, […] The post Ketum PSI Kaesang Pangarep Hadiri Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi di Senayan first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Sita Dokumen Penting, KPK Cegah Keluarga Eks Mentan SYL ke Luar Negeri](https://bsdrlawfirm.com/hasil-sita-dokumen-penting-kpk-cegah-keluarga-eks-mentan-syl-ke-luar-negeri/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah istri, anak, dan cucu dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan setelah KPK mendalami kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) Kabag pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, kasus korupsi di lingkungan Kementan saat ini naik status ke penyidikan. Sebab pihaknya […] The post Hasil Sita Dokumen Penting, KPK Cegah Keluarga Eks Mentan SYL ke Luar Negeri first appeared on Majalah Hukum. - [Mundurnya SYL, Presiden Jokowi Tunjuk Kabad Pangan Arief Prasetyo sebagai Plt Mentan](https://bsdrlawfirm.com/mundurnya-syl-presiden-jokowi-tunjuk-kabad-pangan-arief-prasetyo-sebagai-plt-mentan/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Arief Prasetyo selaku Kepala Badan Pangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan). Hal tersebut menyusul mundurnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Mentan. Jokowi mengaku telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari kursi Menteri Pertanian (Mentan). Jokowi sudah menindaklanjuti dan menandatangani surat tersebut. “Tadi malam […] The post Mundurnya SYL, Presiden Jokowi Tunjuk Kabad Pangan Arief Prasetyo sebagai Plt Mentan first appeared on Majalah Hukum. - [Bacapres Anies Baswedan Kunjungi Jusuf Kala Bahas Kebangsaan](https://bsdrlawfirm.com/bacapres-anies-baswedan-kunjungi-jusuf-kala-bahas-kebangsaan/): JAKARTA – Bakal calon presiden (bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengunjungi Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 M Jusuf Kalla (JK) di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2023) pagi WIB. Sebagaimana diketahui, selama ini JK dikenal sebagai pendukung Anies. Adapun Anies tampak mengenakan kemeja dibalut dengan jaket berwarna abu-abu dan celana panjang hitam. […] The post Bacapres Anies Baswedan Kunjungi Jusuf Kala Bahas Kebangsaan first appeared on Majalah Hukum. - [Fakta-fakta Terbaru Kasus Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo](https://bsdrlawfirm.com/fakta-fakta-terbaru-kasus-eks-mentan-syahrul-yasin-limpo/): JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus bergulir. Setelah drama Syahrul ‘menghilang’ di Eropa usai ia dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penempatan pegawai Kementan, politikus Partai NasDem itu kini dicegah ke luar negeri. Keluarga Syahrul pun ikut tak diizinkan bepergian seiring […] The post Fakta-fakta Terbaru Kasus Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo first appeared on Majalah Hukum. - [Ade Armando Kena Sanksi Karena Telah Cela Parpol Lain](https://bsdrlawfirm.com/ade-armando-kena-sanksi-karena-telah-cela-parpol-lain/): JAKARTA – Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan sanksi kepada Ade Armando karena dianggap telah membuat gaduh dan mencela partai politik lain. “Untuk sementara kita suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP, itu sanksi pertama. Ya, jangan sampai ada sanksi ke dua,” ujar Kaesang di Kantor PP Muhammadiyah, Kota […] The post Ade Armando Kena Sanksi Karena Telah Cela Parpol Lain first appeared on Majalah Hukum. - [1.200 Jaringan Alumni HMI akan Deklarasi Dukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/1-200-jaringan-alumni-hmi-akan-deklarasi-dukung-prabowo-subianto-sebagai-capres-2024/): JAKARTA – Sebanyak 1.200 jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam organisasi bernama Setia Prabowo. Sutomo selaku Ketua Setia Prabowo mengatakan, acara deklarasi akan digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2023) sekitar pukul 13.30 WIB. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia […] The post 1.200 Jaringan Alumni HMI akan Deklarasi Dukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Staf Khusus Presiden RI : Presiden Jokowi Telah Terima Surat Pengunduran Diri Mentan SYL](https://bsdrlawfirm.com/staf-khusus-presiden-ri-presiden-jokowi-telah-terima-surat-pengunduran-diri-mentan-syl-2/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Surat tersebut sebelumnya telah diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di kantor Kemensetneg, Jakarta pada Kamis (5/10/2023). “Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan […] The post Staf Khusus Presiden RI : Presiden Jokowi Telah Terima Surat Pengunduran Diri Mentan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Staf Khusus Presiden RI : Presiden Jokowi Telah Terima Surat Pengunduran Diri Mentan SYL](https://bsdrlawfirm.com/staf-khusus-presiden-ri-presiden-jokowi-telah-terima-surat-pengunduran-diri-mentan-syl/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Surat tersebut sebelumnya telah diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di kantor Kemensetneg, Jakarta pada Kamis (5/10/2023). “Kemarin sore surat sudah diterima oleh Bapak Mensesneg, tentu dalam kesempatan […] The post Staf Khusus Presiden RI : Presiden Jokowi Telah Terima Surat Pengunduran Diri Mentan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Pengamat Politik Nilai Gibran Makin Serius Dukung Ganjar](https://bsdrlawfirm.com/pengamat-politik-nilai-gibran-makin-serius-dukung-ganjar/): JAKARTA – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kian menunjukkan posisinya mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo. Ade Reza Hariyadi selaku pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) menilai, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak akan ‘menyeberang’ ke kubu lain. Apalagi, sampai menerima pinangan sebagai pendamping bacapres Prabowo Subianto. “Bagaimana pun Gibran […] The post Pengamat Politik Nilai Gibran Makin Serius Dukung Ganjar first appeared on Majalah Hukum. - [Ahmad Sahroni : Mentan SYL Sudah Informasikan ke Surya Paloh Terkait Pengunduran Dirinya](https://bsdrlawfirm.com/ahmad-sahroni-mentan-syl-sudah-informasikan-ke-surya-paloh-terkait-pengunduran-dirinya/): JAKARTA – Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum Partai Nasdem mengonfirmasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah menyampaikan informasi bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya kepada partai. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Iya sudah sudah (SYL bilang ke Surya Paloh soal pengunduran diri sebagai Mentan),” ujar Sahroni […] The post Ahmad Sahroni : Mentan SYL Sudah Informasikan ke Surya Paloh Terkait Pengunduran Dirinya first appeared on Majalah Hukum. - [Ahmad Sahroni : Mentan SYL Sudah Informasikan ke Surya Paloh Terkait Pengunduran Dirinya](https://bsdrlawfirm.com/ahmad-sahroni-mentan-syl-sudah-informasikan-ke-surya-paloh-terkait-pengunduran-dirinya/): JAKARTA – Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum Partai Nasdem mengonfirmasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah menyampaikan informasi bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya kepada partai. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Iya sudah sudah (SYL bilang ke Surya Paloh soal pengunduran diri sebagai Mentan),” ujar Sahroni […] The post Ahmad Sahroni : Mentan SYL Sudah Informasikan ke Surya Paloh Terkait Pengunduran Dirinya first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Ungkap Zul Zivilia Ternyata Kaki Tangan Gembong Narkoba Fredy Pratama](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-ungkap-zul-zivilia-ternyata-kaki-tangan-gembong-narkoba-fredy-pratama/): JAKARTA – Zulkifli alias Zul Zivilia selaku vokalis band Zivilia ternyata “kaki tangan” gembong narkoba internasional Fredy Pratama. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Brigjen Pol Mukti Juharsa selaku Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkapkan Zul berperan sebagai kurir di Sulawesi Selatan. “Sudah lama sekitar 6 bulan sebelum ditangkap sudah jadi kaki tangannya Fredy […] The post Bareskrim Ungkap Zul Zivilia Ternyata Kaki Tangan Gembong Narkoba Fredy Pratama first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tetapkan Wali Kota Bima Tersangka Dugaan Kasus Korupsi dan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tetapkan-wali-kota-bima-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-dan-gratifikasi/): JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Muhammad Luthfi Wali Kota Bima sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Muhammad Luthfi yang telah menjadi Wali Kota Bima periode 2018-2023 langsung ditahan. “Hari ini kami menyampaikan atas kerja-kerja KPK dan pada malam ini menetapkan […] The post KPK Tetapkan Wali Kota Bima Tersangka Dugaan Kasus Korupsi dan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK, Kapolri : Kita Cek di Polda](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-pemerasan-pimpinan-kpk-kapolri-kita-cek-di-polda/): JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait laporan di Polda Metro Jaya dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Kementan. “Nanti akan kita cek di Polda, nanti setelah itu kita akan berikan rilis,” ujar Kapolri, Kamis (5/10/2023). Sebagaimana diketahui sebelumnya, beredar surat panggilan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya […] The post Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK, Kapolri : Kita Cek di Polda first appeared on Majalah Hukum. - [Reyna Usman Kembali Diperiksa KPK Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker](https://bsdrlawfirm.com/reyna-usman-kembali-diperiksa-kpk-kasus-dugaan-korupsi-di-kemnaker/): JAKARTA – Reyna Usman mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Ketenagakerjaan kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kamis (5/10/2023). “Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut: Reyna Usman (Pensiunan PNS) dan Bery Komarudzaman (PNS),” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK […] The post Reyna Usman Kembali Diperiksa KPK Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Kasus Korupsi, Mentan SYL : Saya Akan Selesaikan Semua Prosesnya](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-kasus-korupsi-mentan-syl-saya-akan-selesaikan-semua-prosesnya/): JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan siap untuk menyelesaikan semua proses pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga akan memberi penjelasan tentang kasus tersebut. “Pada saatnya akan saya beri penjelasan, saya akan menyelesaikan semua proses prosesnya,” ujar Syahrul di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023). […] The post Dugaan Kasus Korupsi, Mentan SYL : Saya Akan Selesaikan Semua Prosesnya first appeared on Majalah Hukum. - [Puan Maharani Bertemu Ketum PSI Kaesang Pangarep](https://bsdrlawfirm.com/puan-maharani-bertemu-ketum-psi-kaesang-pangarep/): JAKARTA  – Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bertemu dengan Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pertemuan tersebut digelar di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Puan tiba di lokasi pertemuan pada Kamis (5/10/2023) pukul 13.39 WIB. Puan turun dari mobil Toyota Alphard dengan mengenakan pakaian hitam dan celana […] The post Puan Maharani Bertemu Ketum PSI Kaesang Pangarep first appeared on Majalah Hukum. - [Nasdem Bantah Pernyataan Mahfud MD, Mentan SYL Belum Berstatus Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/nasdem-bantah-pernyataan-mahfud-md-mentan-syl-belum-berstatus-tersangka/): JAKARTA – Partai Nasdem menegaskan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang saat ini tersandung dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) belum berstatus tersangka. Sehingga, Nasdem belum memberikan sikap lebih lanjut terhadap kabar yang berseleweran usai SYL tiba di Jakarta dari dinas luar negeri. “Partai akan menyikapi kasus ini ketika secara official bahwa […] The post Nasdem Bantah Pernyataan Mahfud MD, Mentan SYL Belum Berstatus Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Tegaskan Syahrul Yasin Limpo Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Kementan](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-tegaskan-syahrul-yasin-limpo-sudah-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-korupsi-di-kementan-2/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan, bahwa Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian (Mentan) sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). “Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya (Yasin Limpo jadi tersangka),” ujarnya, Rabu (4/10/2023). Mahfud bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui status […] The post Mahfud MD Tegaskan Syahrul Yasin Limpo Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Kementan first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Tegaskan Syahrul Yasin Limpo Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Kementan](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-tegaskan-syahrul-yasin-limpo-sudah-ditetapkan-jadi-tersangka-kasus-korupsi-di-kementan/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan, bahwa Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian (Mentan) sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). “Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya (Yasin Limpo jadi tersangka),” ujarnya, Rabu (4/10/2023). Mahfud bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui status […] The post Mahfud MD Tegaskan Syahrul Yasin Limpo Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Kementan first appeared on Majalah Hukum. - [Ajang KWP Award 2023 : Gerindra Raih Penghargaan Fraksi Aspiratif](https://bsdrlawfirm.com/ajang-kwp-award-2023-gerindra-raih-penghargaan-fraksi-aspiratif/): JAKARTA – Partai Gerindra meraih penghargaan sebagai “Fraksi Aspiratif dan Peduli Kedaulatan NKRI” dalam ajang KWP Award 2023. Habiburokhman se;aku anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menyatakan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi fraksinya untuk lebih semangat menyerap aspirasi masyarakat. “Tentu itu menjadi pemicu semangat kami, akan membuat kami lebih semangat bekerja menyerap aspirasi masyarakat,” […] The post Ajang KWP Award 2023 : Gerindra Raih Penghargaan Fraksi Aspiratif first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pembunuhan Imam Masykur, Tiga Anggota TNI AD Divonis Penjara Seumur Hidup dan Dipecar dari Militer](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pembunuhan-imam-masykur-tiga-anggota-tni-ad-divonis-penjara-seumur-hidup-dan-dipecar-dari-militer/): JAKARTA – Tiga anggota TNI AD dijatuhi vonis penjara atau penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer dalam kasus penculikan dan pembunuhan berencana pemuda Aceh bernama Imam Masykur. Para terdakwa tersebut adalah Praka Riswandi Manik (RM), anggota Paspampres; Praka Heri Sandi (HS), anggota dari Direktorat Topografi TNI AD; dan Praka Jasmowir (J) dari Kodam […] The post Kasus Pembunuhan Imam Masykur, Tiga Anggota TNI AD Divonis Penjara Seumur Hidup dan Dipecar dari Militer first appeared on Majalah Hukum. - [Elektabilitas Paslon Anies-Amin Turun, Dukungan dari PKS Meningkat](https://bsdrlawfirm.com/elektabilitas-paslon-anies-amin-turun-dukungan-dari-pks-meningkat/): JAKARTA – Elektabilitas pasangan calon presiden (capres-cawapres) Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) berdasarkan survei Populi Center periode 28 November 2023-5 Desember 2023 memperoleh 21,7 persen atau turun sedikit dibandingkan November lalu, sekitar 22,3 persen. Stagnasi elektabilitas paslon nomor urut 1 tersebut, karena top of mind Anies sebagai capres juga hanya meningkat tipis sebesar 18,5 […] The post Elektabilitas Paslon Anies-Amin Turun, Dukungan dari PKS Meningkat first appeared on Majalah Hukum. - [LSI Rilis Hasil Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Capai 76%](https://bsdrlawfirm.com/lsi-rilis-hasil-tingkat-kepuasan-kinerja-presiden-jokowi-capai-76/): JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei teranyar terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei yang dihelat pada 3-5 Desember 2023, menunjukan adanya peningkatan kepuasan kinerja presiden mencapai 76 persen, dari sebelumnya 70 persen pada Oktober 2023. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menilai, jika tingkat kepuasan kepada presiden tetap di […] The post LSI Rilis Hasil Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Capai 76% first appeared on Majalah Hukum. - [Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan yang Diajukan Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/polda-metro-jaya-siap-hadapi-praperadilan-yang-diajukan-firli-bahuri/): JAKARTA – Polda Metro Jaya mengaku siap menghadapi praperadilan yang diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut merupakan bentuk perlawanan Firli Bahuri atas penetapan tersangka terhadapnya. “Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya dalam menghadapi gugatan praperadilan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh […] The post Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan yang Diajukan Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [Yusril Ihza Ditunjuk Sebagai Pengacara Prabowo-Gibran Hadapi Gugatan di PN Jakpus](https://bsdrlawfirm.com/yusril-ihza-ditunjuk-sebagai-pengacara-prabowo-gibran-hadapi-gugatan-di-pn-jakpus/): JAKARTA – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara untuk menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yusril menjadi komandan dari 14 pengacara yang akan membela Prabowo-Gibran. Mereka akan menghadapi Patra M Zein yang ditunjuk sebagai pengacara dari aktivis […] The post Yusril Ihza Ditunjuk Sebagai Pengacara Prabowo-Gibran Hadapi Gugatan di PN Jakpus first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Resmi Lantik Ridwan Mansyur Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-resmi-lantik-ridwan-mansyur-sebagai-hakim-mahkamah-konstitusi/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Ridwan Mansyur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ridwan akan menggantikan Manahan Sitompul yang masuk masa pensiun. Pelantikan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 98/P Tahun 2023. Jokowi pun mengambil sumpah Ridwan di Istana. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang […] The post Presiden Jokowi Resmi Lantik Ridwan Mansyur Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Resmi Lantik Irjen Marthinus Hukom Sebagai Kepala BNN](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-resmi-lantik-irjen-marthinus-hukom-sebagai-kepala-bnn/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pengganti Irjen Petrus Golose. Pelantikan tersebut dilakukan dengan pengucapan sumpah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2023 juga dibacakan pada pelantikan itu. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala […] The post Presiden Jokowi Resmi Lantik Irjen Marthinus Hukom Sebagai Kepala BNN first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Resmi Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-resmi-tetapkan-eks-wamenkumham-eddy-hiariej-sebagai-tersangka-kasus-suap-dan-gratifikasi/): JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sebagai tersangka dalam kasus suap dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan administrasi hukum umum (AHU) di Kemenkumham RI. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah tim penyidik menemukan alat bukti permulaan yang cukup. […] The post KPK Resmi Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Eddy Hiariej Diduga Gunakan Uang Suap dari PT CLM Untuk Keperluan Pribadi](https://bsdrlawfirm.com/eddy-hiariej-diduga-gunakan-uang-suap-dari-pt-clm-untuk-keperluan-pribadi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menggunakan uang hasil suap dari mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan untuk keperluan pribadinya. Salah satunya, yakni maju sebagai calon Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP […] The post Eddy Hiariej Diduga Gunakan Uang Suap dari PT CLM Untuk Keperluan Pribadi first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi : Surat Pengunduran Diri Wamenkumham Eddy Hiariej Belum Sampai di Meja Saya](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-surat-pengunduran-diri-wamenkumham-eddy-hiariej-belum-sampai-di-meja-saya/): JAKARTA – Surat pengunduran diri dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belum sampai di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengaku belum menerima surat pengunduran diri tersebut. “Belum, belum sampai di meja saya. Sampai hari ini belum. Sampai pagi ini belum,” ujar Jokowi, Kamis (7/12/2023). […] The post Presiden Jokowi : Surat Pengunduran Diri Wamenkumham Eddy Hiariej Belum Sampai di Meja Saya first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Mengaku Tertekan Diperiksa Penyidik Gabungan Terkait Kasus Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-mengaku-tertekan-diperiksa-penyidik-gabungan-terkait-kasus-korupsi/): JAKARTA – Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif mengaku dirinya tertekan di periksa penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri terkait kasus korupsi berupa pemerasan. Namun, dia menegaskan dirinya tidak merasa ditekan oleh penyidik yang menangani kasusnya tersebut. “Saya tidak ditekan atau dipaksa oleh penyidik. Namun sesungguhnya […] The post Firli Bahuri Mengaku Tertekan Diperiksa Penyidik Gabungan Terkait Kasus Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Syarat dan Dampak Pengadilan Memutus Putusan Verstek](https://bsdrlawfirm.com/syarat-dan-dampak-pengadilan-memutus-putusan-verstek/): Majalahukum.com – Pada suatu kasus perdata, pengadilan dapat memutus putusan secara verstek jika terdakwa atau pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pengadilan dapat memutus putusan verstek. Pemanggilan yang sah: Pengadilan harus melakukan pemanggilan yang sah kepada terdakwa atau pihak yang berperkara. Pemanggilan harus dilakukan dengan cara […] The post Syarat dan Dampak Pengadilan Memutus Putusan Verstek first appeared on Majalah Hukum. - [Gugat Cerai, Eks Suami Tidak Melaksanakan Isi Putusan Pengadilan](https://bsdrlawfirm.com/gugat-cerai-eks-suami-tidak-melaksanakan-isi-putusan-pengadilan/): Majalahukum.com – Setelah menjalani proses perceraian yang tidak mudah, banyak mantan pasangan yang berharap agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, terkadang ada kasus di mana mantan suami tidak mematuhi isi putusan pengadilan, seperti tidak memberikan uang tunjangan anak atau uang pisah kepada mantan isteri. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan bagi mantan […] The post Gugat Cerai, Eks Suami Tidak Melaksanakan Isi Putusan Pengadilan first appeared on Majalah Hukum. - [Silaturahmi ke Kaltim, Capres Ganjar Pranowo Berkomitmen Lanjutkan Proyek IKN](https://bsdrlawfirm.com/silaturahmi-ke-kaltim-capres-ganjar-pranowo-berkomitmen-lanjutkan-proyek-ikn/): JAKARTA – Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo berkomitmen meneruskan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) berikut infrastruktur penunjang di daerah sekitar. Hal itu dia sampaikan saat bersilaturahmi dengan tokoh agama Katolik di Katedral Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, 6 Desember 2023. “Tiap pejabat dilantik itu disumpah di bawah kitab suci […] The post Silaturahmi ke Kaltim, Capres Ganjar Pranowo Berkomitmen Lanjutkan Proyek IKN first appeared on Majalah Hukum. - [Wamenkumham Eddy Hiariej Diperiksa Hari Ini sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/wamenkumham-eddy-hiariej-diperiksa-hari-ini-sebagai-tersangka/): JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/12/2023). Kapasitas Eddy Hiariej dalam pemeriksaan hari ini sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan, selain Eddy Hiariej, pihaknya […] The post Wamenkumham Eddy Hiariej Diperiksa Hari Ini sebagai Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim Tolak Eksepsi Panji Gumilang, Sidang Berlanjut](https://bsdrlawfirm.com/hakim-tolak-eksepsi-panji-gumilang-sidang-berlanjut/): INDRAMAYU – Majelis hakim memutuskan persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang selaku Pimpinan Mahad Al-Zaytun Indramayu, terus berlanjut. Hal itu setelah majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan yang sebelumnya diajukan penasehat hukum terdakwa. Keputusan hakim itu disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Rabu (6/12/2023). “Menyatakan keberatan dari penasehat […] The post Hakim Tolak Eksepsi Panji Gumilang, Sidang Berlanjut first appeared on Majalah Hukum. - [Disebut Buntuti Kampanye Capres Ganjar, Ari Dwipayana : Kunker ke Daerah-daerah Sudah Dilakukan Presiden Jokowi Sejak 2014](https://bsdrlawfirm.com/disebut-buntuti-kampanye-capres-ganjar-ari-dwipayana-kunker-ke-daerah-daerah-sudah-dilakukan-presiden-jokowi-sejak-2014/): JAKARTA – Istana Kepresidenan menyangkal agenda kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuntuti jadwal kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden menegaskan jadwal kunker Jokowi telah direncanakan jauh-jauh hari. Dirinya menegaskan bahwa Presiden tidak hanya mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi juga daerah lainnya. Hal tersebut […] The post Disebut Buntuti Kampanye Capres Ganjar, Ari Dwipayana : Kunker ke Daerah-daerah Sudah Dilakukan Presiden Jokowi Sejak 2014 first appeared on Majalah Hukum. - [Disebut Buntuti Kampanye Capres Ganjar, Ari Dwipayana : Kunker ke Daerah-daerah Sudah Dilakukan Presiden Jokowi Sejak 2014](https://bsdrlawfirm.com/disebut-buntuti-kampanye-capres-ganjar-ari-dwipayana-kunker-ke-daerah-daerah-sudah-dilakukan-presiden-jokowi-sejak-2014/): JAKARTA – Istana Kepresidenan menyangkal agenda kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuntuti jadwal kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden menegaskan jadwal kunker Jokowi telah direncanakan jauh-jauh hari. Dirinya menegaskan bahwa Presiden tidak hanya mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi juga daerah lainnya. Hal tersebut […] The post Disebut Buntuti Kampanye Capres Ganjar, Ari Dwipayana : Kunker ke Daerah-daerah Sudah Dilakukan Presiden Jokowi Sejak 2014 first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan PKS Ingin Tetap Gubernur DKI Jakarta Dipilih Oleh Rakyat](https://bsdrlawfirm.com/alasan-pks-ingin-tetap-gubernur-dki-jakarta-dipilih-oleh-rakyat/): JAKARTA – PKS turut menyoroti draft RUU DKJ yang mengusulkan Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden. Hermanto anggota DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan, kepala daerah di Jakarta harus tetap dipilih rakyat. PKS berpendapat, usulan tentang pemilihan umum untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Ini untuk mewujudkan […] The post Alasan PKS Ingin Tetap Gubernur DKI Jakarta Dipilih Oleh Rakyat first appeared on Majalah Hukum. - [Dua Oknum Anggota Polda Maluku Terlibat Kasus Tindakan Pemerkosaan, Dituntut 8 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/dua-oknum-anggota-polda-maluku-terlibat-kasus-tindakan-pemerkosaan-dituntut-8-tahun-penjara/): AMBON – Dua oknum anggota Polda Maluku atas nama Bripka Sandro Nendisa dan Briptu Rian Gusye Souisa yang menjadi terdakwa dugaan tindak pidana pemerkosaan, dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon. “Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 285 KUHP Juncto Pasal 55 […] The post Dua Oknum Anggota Polda Maluku Terlibat Kasus Tindakan Pemerkosaan, Dituntut 8 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [TPN Ganjar-Mahfud Ajak Masyarakat Partisipasi Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/tpn-ganjar-mahfud-ajak-masyarakat-partisipasi-gunakan-hak-pilihnya-di-pemilu-2024/): JAKARTA – Bane Raja Manalu selaku Direktur Kampanye Kreatif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Hal itu dikatakan Bane saat kegiatan memfasilitasi pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk masyarakat, di Jalan Teratai, Kecamatan Siantar, […] The post TPN Ganjar-Mahfud Ajak Masyarakat Partisipasi Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [JPU KPK Dakwa Hasbi Hasan Terima Uang Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta](https://bsdrlawfirm.com/jpu-kpk-dakwa-hasbi-hasan-terima-uang-suap-rp-112-miliar-dan-gratifikasi-rp-630-juta/): JAKARTA – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mendakwa Hasbi Hasan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif menerima uang suap senilai Rp 11,2 miliar demi pengurusan perkara di MA. Hasbi juga didakwa menerima gratifikasi dengan nominal Rp 630 juta. Hal tersebut disampaikan tim JPU KPK dalam sidang pembacaan surat dakwaan Hasbi Hasan di […] The post JPU KPK Dakwa Hasbi Hasan Terima Uang Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Draft RUU DKI Jakarta Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKB : Gubernur Jakarta Hendaknya Tetap Dipilih Rakyat](https://bsdrlawfirm.com/draft-ruu-dki-jakarta-usulkan-gubernur-ditunjuk-presiden-fraksi-pkb-gubernur-jakarta-hendaknya-tetap-dipilih-rakyat/): JAKARTA – Draft RUU Daerah Khusus Jakarta mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya ditunjuk presiden. Ibnu Multazam anggota DPR RI dari Fraksi PKB meminta, kepala daerah dan anggota DPRD tetap dipilih rakyat. “Dalam pemerintahan Provinsi DKJ, kepala daerah dan anggota DPRD-nya hendaknya dipilih rakyat, sehingga demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ujar Ibnu, Selasa (5/12/2023). Ia […] The post Draft RUU DKI Jakarta Usulkan Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKB : Gubernur Jakarta Hendaknya Tetap Dipilih Rakyat first appeared on Majalah Hukum. - [Gelar Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU ITE Jadi Undang-Undang](https://bsdrlawfirm.com/gelar-rapat-paripurna-dpr-sahkan-revisi-uu-ite-jadi-undang-undang/): JAKARTA – DPR menggelar rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Salah satu agendanya adalah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang. “Apakah rancangan undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” […] The post Gelar Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU ITE Jadi Undang-Undang first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Respon Pernyataan Agus Rahardjo, Jokowi : Proses Hukum Pada Saat Itu Berjalan dan Sesuai](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-respon-pernyataan-agus-rahardjo-jokowi-proses-hukum-pada-saat-itu-berjalan-dan-sesuai/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo mempertanyakan maksud pernyataan Agus Rahardjo mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku pernah diminta dirinya menghentikan kasus hukum mantan ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) terkait korupsi KTP elektronik (KTP-el). “Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?” tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12/2023). […] The post Presiden Jokowi Respon Pernyataan Agus Rahardjo, Jokowi : Proses Hukum Pada Saat Itu Berjalan dan Sesuai first appeared on Majalah Hukum. - [Asas Netralitas ASN dan TNI dalam Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/asas-netralitas-asn-dan-tni-dalam-pemilu/): Majalahukum.com – Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam pemilihan umum, asas netralitas sangatlah penting untuk dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Asas netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan para pegawai negeri untuk tidak memihak pada salah satu calon […] The post Asas Netralitas ASN dan TNI dalam Pemilu first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Dinilai Hilangkan Hak WNI Kenali Kapasitas Cawapres di Debat Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpu-dinilai-hilangkan-hak-wni-kenali-kapasitas-cawapres-di-debat-pilpres-2024/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghadirkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) secara bersamaan dalam 5 kali debat Pilpres 2024 yang akan digelar sepanjang Desember 2023 hingga Februari 2024. Ketika debat capres, proporsi bicara capres akan lebih banyak ketimbang cawapres. Pun sebaliknya, proporsi cawapres akan lebih banyak ketika debat cawapres. Airlangga Pribadi […] The post KPU Dinilai Hilangkan Hak WNI Kenali Kapasitas Cawapres di Debat Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Hitungan Upah Proses Untuk Pekerja Ter-PHK Menurut UU Ciptaker](https://bsdrlawfirm.com/hitungan-upah-proses-untuk-pekerja-ter-phk-menurut-uu-ciptaker/): Majalahukum.com – UU Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana hitungan upah proses untuk pekerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menurut UU Ciptaker. Menurut UU Ciptaker Pasal 59 Ayat (3), apabila pekerja ter-PHK, pihak pengusaha wajib memberikan upah proses sebesar satu kali […] The post Hitungan Upah Proses Untuk Pekerja Ter-PHK Menurut UU Ciptaker first appeared on Majalah Hukum. - [Memahami Proses Pembatalan Sertifikat Tanah](https://bsdrlawfirm.com/memahami-proses-pembatalan-sertifikat-tanah/): Pembatalan sertifikat tanah merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Bagaimana Cara Melakukan Pembatalan Sertifikat Tanah? Untuk melakukan pembatalan sertifikat tanah, Anda perlu mengajukan permohonan ke PTUN. Proses pembatalan sertifikat tanah ini harus didasarkan pada alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah […] The post Memahami Proses Pembatalan Sertifikat Tanah first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Tepis Pernyataan Cak Imin Terkait Jatah Kursi Menhan](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-tepis-pernyataan-cak-imin-terkait-jatah-kursi-menhan/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku pernah dijanjikan mendapat kursi Menteri Pertahanan. Jokowi menjelaskan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.  Jokowi mengaku tidak ada ada penjatahan untuk kursi-kursi menteri pada kabinetnya. “Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden, enggak ada jatah-jatah seperti itu, ya […] The post Presiden Jokowi Tepis Pernyataan Cak Imin Terkait Jatah Kursi Menhan first appeared on Majalah Hukum. - [Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK Untuk Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/wamenkumham-eddy-hiariej-penuhi-panggilan-kpk-untuk-diperiksa-sebagai-saksi-kasus-dugaan-gratifikasi/): JAKARTA – Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi, Senin (4/12/2023). Diketahui, Eddy Hiariej yang mengenakan kemeja merah turut ditemani oleh tim kuasa hukumnya. Mereka tiba sekitar pukul 09.38 WIB. “Alhamdulillah […] The post Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK Untuk Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora: Politik Uang Sangat Berbahaya Untuk Bangsa](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-politik-uang-sangat-berbahaya-untuk-bangsa/): Bandung, MH – Politik uang atau yang sering disebut sebagai money politics adalah praktik yang melibatkan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau partai politik dalam rangka mempengaruhi hasil pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Praktik politik uang dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat besar terhadap perilaku koruptif politisi. Bernard Simamora, seorang Advokat dan sekaligus […] The post Bernard Simamora: Politik Uang Sangat Berbahaya Untuk Bangsa first appeared on Majalah Hukum. - [Ketum PSI Kaesang Pangarep Ingin Adanya Debat Khusus Cawapres Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/ketum-psi-kaesang-pangarep-ingin-adanya-debat-khusus-cawapres-pemilu-2024/): KEDIRI – Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginginkan adanya debat calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Kaesang menginginkan masyarakat bisa melihat secara langsung kualitas seluruh calon wapres tersebut. “Dari saya pribadi ingin ada debat calon wakil presiden tunggal. Kalau sekarang calon wakil presiden tetap didampingi oleh calon presidennya, tapi menurut saya […] The post Ketum PSI Kaesang Pangarep Ingin Adanya Debat Khusus Cawapres Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Asas Lubir dan Jurdil Pemilu di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/asas-lubir-dan-jurdil-pemilu-di-indonesia/): Majalahukum.com – Asas luber dan jurdil merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Luber merupakan singkatan dari “langsung, umum, bebas, rahasia” sedangkan jurdil adalah singkatan dari “jujur, adil”. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di negara kita. Apakah asas luber dan jurdil masih bertahan di Indonesia? Pertanyaan […] The post Asas Lubir dan Jurdil Pemilu di Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Dampak Pseudo Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara](https://bsdrlawfirm.com/dampak-pseudo-demokrasi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/): Majalahukum.com – Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dalam demokrasi yang sebenarnya, keputusan politik diambil berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Namun, tidak semua negara yang mengaku sebagai negara demokrasi menerapkan demokrasi yang sebenarnya. Banyak negara yang hanya menerapkan pseudo demokrasi, di mana kekuasaan sebenarnya masih dipegang oleh segelintir elit politik. Bagaimana Demokrasi yang […] The post Dampak Pseudo Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara first appeared on Majalah Hukum. - [Polisi Ungkap Alasan Tak Lakukan Penahanan Terhadap Firli Bahuri Meski Terancam Penjaa Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/polisi-ungkap-alasan-tak-lakukan-penahanan-terhadap-firli-bahuri-meski-terancam-penjaa-seumur-hidup/): Polisi mengungkap alasan penyidik tak kunjung melakukan penahanan terhadap tersangka kasus pemerasan terhadap menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli Bahuri. Polisi menyebut saat ini upaya paksa terhadap yang bersangkutan masih belum diperlukan. “Karena saat ini masih belum diperlukan (penahanan),” ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Minggu […] The post Polisi Ungkap Alasan Tak Lakukan Penahanan Terhadap Firli Bahuri Meski Terancam Penjaa Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [Politik Uang Dalam Pemilu? Inilah Aturan dan Ancaman Hukumannya](https://bsdrlawfirm.com/politik-uang-dalam-pemilu-inilah-aturan-dan-ancaman-hukumannya/): Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini melibatkan penyaluran uang atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Meskipun politik uang dilarang dan dianggap sebagai delik hukum, praktik ini masih sering terjadi di Indonesia. Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang delik hukum politik uang. Pasal 280 […] The post Politik Uang Dalam Pemilu? Inilah Aturan dan Ancaman Hukumannya first appeared on Majalah Hukum. - [Inilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum](https://bsdrlawfirm.com/inilah-bahayanya-politik-uang-dalam-pemilihan-umum/): Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini terjadi ketika calon atau tim kampanye memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Meskipun terlihat menguntungkan bagi pihak yang memberikan uang, namun politik uang memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan masyarakat. Salah satu bahaya dari […] The post Inilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum first appeared on Majalah Hukum. - [LPSK Ungkap Alasan Kabulkan Status Justice Collaborator Salah Satu Tersangka Kasus Pembunuhan di Subang](https://bsdrlawfirm.com/lpsk-ungkap-alasan-kabulkan-status-justice-collaborator-salah-satu-tersangka-kasus-pembunuhan-di-subang/): BANDUNG – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan alasan mengabulkan permohonan M Ramdanu alias Danu menjadi justice collaborator (JC). Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang itu dinilai mempunyai informasi penting terkait kasus dan bukan pelaku utama. Wakil Kepala LPSK Susilaningtias mengatakan pihaknya telah memutuskan Danu menjadi JC. Terdapat sejumlah pertimbangan sehingga diputuskan yang […] The post LPSK Ungkap Alasan Kabulkan Status Justice Collaborator Salah Satu Tersangka Kasus Pembunuhan di Subang first appeared on Majalah Hukum. - [Direskrimum Polda Jabar Limpahkan Berkas Kasus Pembunuhan Subang ke Kejaksaan](https://bsdrlawfirm.com/direskrimum-polda-jabar-limpahkan-berkas-kasus-pembunuhan-subang-ke-kejaksaan/): BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat mengaku telah melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalancagak, Subang ke kejaksaan. Ada empat berkas perkara yang diserahkan. “Berkas perkara sudah dilimpahkan semua ke JPU, itu ada empat berkas,” tutur Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan, […] The post Direskrimum Polda Jabar Limpahkan Berkas Kasus Pembunuhan Subang ke Kejaksaan first appeared on Majalah Hukum. - [Ayah Mirna Salihin Diadukan ke Bareskim Diduga Sembunyikan Rekaman CCTV di Kasus Kopi Sianida](https://bsdrlawfirm.com/ayah-mirna-salihin-diadukan-ke-bareskim-diduga-sembunyikan-rekaman-cctv-di-kasus-kopi-sianida/): JAKARTA – Ayah mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, diadukan ke Bareskrim Polri oleh aliansi advokat karena diduga menyembunyikan rekaman CCTV terkait kasus Kopi Sianida. Salah satu perwakilan Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso, Antoni Silo mengatakan pengaduan dilakukan pihaknya terkait pernyataan Edi dalam wawancara di salah satu TV Nasional. Dalam tayangan itu, kata Antoni, […] The post Ayah Mirna Salihin Diadukan ke Bareskim Diduga Sembunyikan Rekaman CCTV di Kasus Kopi Sianida first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung : Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Tak Boleh Diselesaikan Secara Damai](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-tak-boleh-diselesaikan-secara-damai/): JAKARTA – Robert Parlindungan Sitinjak selaku Jaksa Utama Muda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan secara damai. Hal itu, menurutnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “Tidak boleh (damai),” ujar Robert Parlindungan Sitinjak […] The post Kejagung : Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Tak Boleh Diselesaikan Secara Damai first appeared on Majalah Hukum. - [Staf Presiden Ari Dwipayana : Istana Sudah Terima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Wamenkumham dari KPK](https://bsdrlawfirm.com/staf-presiden-ari-dwipayana-istana-sudah-terima-surat-pemberitahuan-penetapan-tersangka-wamenkumham-dari-kpk/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. “Hari ini, pukul 14.48 WIB, Kemensetneg telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wamenkumhan, Bapak Edward Omar Sharif Hiariej,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jumat (1/12/2023). Ari […] The post Staf Presiden Ari Dwipayana : Istana Sudah Terima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Wamenkumham dari KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Bareskrim Terkait Alasan Firli Bahuri Belum Ditahan](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-bareskrim-terkait-alasan-firli-bahuri-belum-ditahan/): JAKARTA – Penyidik Gabungan Subdit Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat (01/12/2023). Menurut Kombes Polisi Arief Adiharsa selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri […] The post Penjelasan Bareskrim Terkait Alasan Firli Bahuri Belum Ditahan first appeared on Majalah Hukum. - [Bonyamin MAKI Diklarifikasi Dewas KPK Terkait Rumah Sewa Firli di Kertanegara](https://bsdrlawfirm.com/bonyamin-maki-diklarifikasi-dewas-kpk-terkait-rumah-sewa-firli-di-kertanegara/): JAKARTA – Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan diklarifikasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisioner KPK nonaktif Firli Bahuri terkait pertemuannya dengan pihak berperkara yaitu Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian dan rumah sewa di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. “MAKI […] The post Bonyamin MAKI Diklarifikasi Dewas KPK Terkait Rumah Sewa Firli di Kertanegara first appeared on Majalah Hukum. - [Penjadwalan Ulang, Anggota BPK Pius Lustrilanang Penuhi panggilan KPK Hari Ini](https://bsdrlawfirm.com/penjadwalan-ulang-anggota-bpk-pius-lustrilanang-penuhi-panggilan-kpk-hari-ini/): JAKARTA – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/12/2023). Sebelumnya, Pius dipanggil tim penyidik KPK pada Kamis (30/11/2023) kemarin, namun ia meminta dijadwalkan ulang hari ini. Pantauan di lokasi, Pius tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.54 WIB. Pius mencoba mengelabui awak media dengan […] The post Penjadwalan Ulang, Anggota BPK Pius Lustrilanang Penuhi panggilan KPK Hari Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Divonis Bebas, Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Ditahan KPK Kasus Dugaan Gratifikasi](https://bsdrlawfirm.com/divonis-bebas-hakim-agung-gazalba-saleh-kembali-ditahan-kpk-kasus-dugaan-gratifikasi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hakim Agung Gazalba Saleh pada Kamis (30/11/2023) malam. Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). “Berdasarkan kecukupan alat bukti naik ke tahap penyidikan untuk dugaan penerimaan gratifikasi disertai tindakan dan upaya […] The post Divonis Bebas, Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Ditahan KPK Kasus Dugaan Gratifikasi first appeared on Majalah Hukum. - [Otto Hasibuan Akan Lapor Pihak Diduga Smbunyikan Rekaman CCTV di Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala](https://bsdrlawfirm.com/otto-hasibuan-akan-lapor-pihak-diduga-smbunyikan-rekaman-cctv-di-kasus-kopi-sianida-jessica-kumala/): JAKARTA – Otto Hasibuan, pengacara terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso berencana melaporkan pihak yang diduga menyembunyikan rekaman CCTV terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Otto menyebut rencananya laporan itu akan dibuat ke Bareskrim Polri pada Jumat (1/12/2023). Namun, ia masih enggan membocorkan siapa pihak yang akan dilaporkan. “Betul (akan laporan), (siapa yang akan dilaporkan) […] The post Otto Hasibuan Akan Lapor Pihak Diduga Smbunyikan Rekaman CCTV di Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala first appeared on Majalah Hukum. - [FX Hadi Rudy : Presiden Jokowi Masih Kader PDIP](https://bsdrlawfirm.com/fx-hadi-rudy-presiden-jokowi-masih-kader-pdip/): JAKARTA – FX Hadi Rudyatmo selaku Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo mengaku tak tahu status kartu tanda anggota (KTA) Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader. Namun yang dapat ia pastikan, PDIP menugaskan Jokowi untuk menjadi presiden. “Bahwa dia ditugasi partai untuk menjadi Presiden, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Masih kader PDI Perjuangan […] The post FX Hadi Rudy : Presiden Jokowi Masih Kader PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Putuskan Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL](https://bsdrlawfirm.com/kpk-putuskan-tak-beri-bantuan-hukum-ke-firli-bahuri-terkait-dugaan-pemerasan-eks-mentan-syl/): JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Keputusan tersebut diambil setelah Pimpinan KPK menggelar rapat internal pada Selasa (28/11/2023). “Rapim itu adalah rapat pimpinan dan pejabat struktural yang terkait dalam konteks ini tentu […] The post KPK Putuskan Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Situs KPU Diduga Diretas Hacker Anonim Jimbo, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp 1,2 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/situs-kpu-diduga-diretas-hacker-anonim-jimbo-204-juta-dpt-bocor-dan-dijual-rp-12-miliar/): JAKARTA – Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Pratama Persadha SELAKU Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di […] The post Situs KPU Diduga Diretas Hacker Anonim Jimbo, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp 1,2 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Tetapkan Bos Besar Sawit Duta Palma Group Sebagai Tersangka Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tetapkan-bos-besar-sawit-duta-palma-group-sebagai-tersangka-korupsi/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi dalam lanjutan kasus korupsi penggunaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu, Riau. Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengatakan, penetapan tersangka korporasi tersebut menyusul proses penyidikan lanjutan perkara korupsi dan tindak pidana […] The post Kejagung Tetapkan Bos Besar Sawit Duta Palma Group Sebagai Tersangka Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Istana Terhadap Pernyataan Megawati yang Sebut Pemerintahan Saat ini Mirip Orde Baru](https://bsdrlawfirm.com/respon-istana-terhadap-pernyataan-megawati-yang-sebut-pemerintahan-saat-ini-mirip-orde-baru/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI memberikan responnya terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini mirip dengan kondisi saat orde baru. Ari mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga semua orang bebas berpendapat dan memberikan penilaian. “Ya itu negara demokrasi ya. […] The post Respon Istana Terhadap Pernyataan Megawati yang Sebut Pemerintahan Saat ini Mirip Orde Baru first appeared on Majalah Hukum. - [TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Launching Tiga Alat Peraga Kampanye Kemenangan](https://bsdrlawfirm.com/tpn-ganjar-pranowo-mahfud-md-launching-tiga-alat-peraga-kampanye-kemenangan/): JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud melaunching tiga alat peraga kampanye kemenagan Ganjar Pranowo- Mahfud MD. Ketiga alat peraga kampanye tersebut di antaranya hotline, website, dan buku panduan. “Dengan ini kami meresmikan tiga hal tersebut. Tok tok tok,” ungkap Arsjad Rasjid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Ruang Sidang […] The post TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Launching Tiga Alat Peraga Kampanye Kemenangan first appeared on Majalah Hukum. - [Capres-Cawapres dan Parpol Pemilu 2024 Deklarasi Kampanye Tidak Boleh Ada Hoaks dan Unsur SARA](https://bsdrlawfirm.com/capres-cawapres-dan-parpol-pemilu-2024-deklarasi-kampanye-tidak-boleh-ada-hoaks-dan-unsur-sara/): JAKARTA – Tiga pasangan capres-cawapres dan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak akan kampanye dengan menyebar kabar bohong atau hoaks. Selain itu, semuanya berjanji tidak mempolitisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Deklarasi itu disampaikan dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin […] The post Capres-Cawapres dan Parpol Pemilu 2024 Deklarasi Kampanye Tidak Boleh Ada Hoaks dan Unsur SARA first appeared on Majalah Hukum. - [Disebut Tak Sesuai Aturan, LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo](https://bsdrlawfirm.com/disebut-tak-sesuai-aturan-lpsk-tolak-permohonan-perlindungan-eks-mentan-syahrul-yasin-limpo/): JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). LPSK menilai pengajuan perlindungan itu tak sesuai aturan yang berlaku. Diketahui, SYL menyampaikan permohonan perlindungan secara langsung ke LPSK pada 6 Oktober 2023 bersama tiga orang Muhammad Hatta, Panji Harjanto dan Hartoyo. Selanjutnya pada 25 […] The post Disebut Tak Sesuai Aturan, LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo first appeared on Majalah Hukum. - [Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPK, Akses Firli Bahuri Sudah Diputus](https://bsdrlawfirm.com/diberhentikan-dari-jabatan-ketua-kpk-akses-firli-bahuri-sudah-diputus/): Diberhentikan dari Jabatan Ketua, Firli Bahuri Bakal Diputus Akses ke KPK JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memutus akses Firli Bahuri ke lembaga antirasuah. Hal ini dilakukan seiring resminya Firli diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian sementara Ketua KPK Firli […] The post Diberhentikan dari Jabatan Ketua KPK, Akses Firli Bahuri Sudah Diputus first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-resmi-lantik-nawawi-pomolango-jadi-ketua-kpk-sementara/): JAKARTA – Hari ini, Senin (27/11/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara di Istana Negara, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelantikan ini digelar berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 116/P Tahun 2023 tentang pemberhentian ketua sementara dan pengangkatan Ketua Sementara […] The post Presiden Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Resmi Tetapkan Muhammad Suryo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di DJKA](https://bsdrlawfirm.com/kpk-resmi-tetapkan-muhammad-suryo-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-di-djka/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Muhammad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Benar (Muhammad Suryo sudah tersangka),” ujar Johanis Tanak selaku Wakil Ketua KPK saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/11/2023). Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara. Namun demikian, Tanak belum menjelaskan secara […] The post KPK Resmi Tetapkan Muhammad Suryo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di DJKA first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Suap Proyek Pengadaan Jalan di Kaltim](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-5-tersangka-dugaan-korupsi-suap-proyek-pengadaan-jalan-di-kaltim/): JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur. “Untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember di Rutan KPK,” ujar […] The post KPK Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Suap Proyek Pengadaan Jalan di Kaltim first appeared on Majalah Hukum. - [Ditetapkan Jadi Tersangka, Firli Bahuri Bakal Beri Perlawanan](https://bsdrlawfirm.com/ditetapkan-jadi-tersangka-firli-bahuri-bakal-beri-perlawanan/): JAKARTA – Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan perlawanan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Firli Bahuri Ian Iskandar. Namun, dia tidak membeberkan secara perinci apa langkah hukum yang bakal dilakukan sebagai bentuk perlawanan. “Intinya, […] The post Ditetapkan Jadi Tersangka, Firli Bahuri Bakal Beri Perlawanan first appeared on Majalah Hukum. - [TPN Sebut Tidak Ada Perbedaan Pandangan Antara Ganjar dan Mahfud Soal Hukum](https://bsdrlawfirm.com/tpn-sebut-tidak-ada-perbedaan-pandangan-antara-ganjar-dan-mahfud-soal-hukum/): JAKARTA – Arsjad Rasjid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjawab soal adanya kesan perbedaan pandangan antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Ganjar memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini. Sedangkan Mahfud mengatakan, skor penegakan hukum dan hak asasi manusia pada era Jokowi […] The post TPN Sebut Tidak Ada Perbedaan Pandangan Antara Ganjar dan Mahfud Soal Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [TPD Ganjar-Mahfud Maksimalkan Kemenangan di Jawa Timur](https://bsdrlawfirm.com/tpd-ganjar-mahfud-maksimalkan-kemenangan-di-jawa-timur/): SURABAYA – Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Timur siap memaksimalkan langkah memenangkan pasangan capres-cawapres itu di Jawa Timur saat bergulirnya konstelasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji  selaku Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, menyatakan seluruh anggota partai pengusung secepatnya menyusun langkah strategis, jelang pelaksanaan masa kampanye. […] The post TPD Ganjar-Mahfud Maksimalkan Kemenangan di Jawa Timur first appeared on Majalah Hukum. - [Staf Presiden : Istana Masih Menunggu Surat Pemberitahuan Penetapan Firli Jadi Tersangka dari Polri](https://bsdrlawfirm.com/staf-presiden-istana-masih-menunggu-surat-pemberitahuan-penetapan-firli-jadi-tersangka-dari-polri/): Pihak Istana masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari Polri. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Sampai pagi ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri,” ujar Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden, […] The post Staf Presiden : Istana Masih Menunggu Surat Pemberitahuan Penetapan Firli Jadi Tersangka dari Polri first appeared on Majalah Hukum. - [KLHK Pastikan Ribuan Perusahaan Sawit Ilegal Lolos Pemutihan Berkat UU Cipta Kerja](https://bsdrlawfirm.com/klhk-pastikan-ribuan-perusahaan-sawit-ilegal-lolos-pemutihan-berkat-uu-cipta-kerja/): JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan ribuan perusahaan sawit ilegal di kawasan hutan lolos pemutihan atau pelegalan berkat Undang-undang Cipta Kerja. “Lebih dari 1.000 perusahaan kalau data nasionalnya [yang masuk daftar pemutihan]. Enggak ada [yang dicabut izinnya],” ujar Hanif Faisol Nurofiq selaku Direktur Jenderal Plantologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Rabu (22/11/2023). […] The post KLHK Pastikan Ribuan Perusahaan Sawit Ilegal Lolos Pemutihan Berkat UU Cipta Kerja first appeared on Majalah Hukum. - [Anwar Usman Ajukan Keberatan Terkait Suhartoyo Jadi Ketua MK 2023-2028](https://bsdrlawfirm.com/anwar-usman-ajukan-keberatan-terkait-suhartoyo-jadi-ketua-mk-2023-2028/): JAKARTA – Hakim konstitusi Anwar Usman melakukan manuver baru setelah dirinya dipecat dari jabatan Ketua MK berdasarkan putusan MKMK yang menyatakan dirinya melanggar etik berat terkait konflik kepentingan. Anwa Usman melayangkan surat keberatan atas pengangkatan hakim konstitusi Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan dirinya. Surat keberatan yang diajukan Anwar melalui kuasa hukumnya itu pun […] The post Anwar Usman Ajukan Keberatan Terkait Suhartoyo Jadi Ketua MK 2023-2028 first appeared on Majalah Hukum. - [Dukungan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Paslon Prabowo-Gibran Dinilai Mengarah ke Pelanggaran Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/dukungan-organisasi-perangkat-daerah-terhadap-paslon-prabowo-gibran-dinilai-mengarah-ke-pelanggaran-pemilu-2024/): JAKARTA – Koalisi Masyarakt Sipil menilai, deklarasi dukungan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengarah pada pelanggaran Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, pada Minggu, 19 November 2023 kelompok Desa Bersatu yang terdiri dari delapan delapan organisasi perangkat desa terdiri atas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) organisasi kepala desa aktif, […] The post Dukungan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Paslon Prabowo-Gibran Dinilai Mengarah ke Pelanggaran Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Caleg Popularitas 2024-2029 Siap Digelar](https://bsdrlawfirm.com/caleg-popularitas-2024-2029-siap-digelar/): JAKARTA – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, para calon anggota legislatif (caleg) saat ini saling bersaing untuk mendulang suara terbanyak agar dapat melenggang ke Senayan. Para caleg kemudian mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan popularitas mereka di mata calon pemilih. Menurut praktisi media, Arief Munajad, saat ini penting bagi caleg untuk selalu menjaga citra positif […] The post Caleg Popularitas 2024-2029 Siap Digelar first appeared on Majalah Hukum. - [Ditetapkan Sebagai Tersangka, Firli Bahuri Terancam Hukuman Seumur HidupDitetapkan Sebagai Tersangka, Firli Bahuri Terancam Hukuman Seumur Hidup](https://bsdrlawfirm.com/ditetapkan-sebagai-tersangka-firli-bahuri-terancam-hukuman-seumur-hidupditetapkan-sebagai-tersangka-firli-bahuri-terancam-hukuman-seumur-hidup/): JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Atas perbuatannya, Firli terancam hukuman seumur hidup. Ade Safri Simanjuntak selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes mengatakan, Firli disangkakan pasal tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau suap hingga pemerasan. “Sebagaimana […] The post Ditetapkan Sebagai Tersangka, Firli Bahuri Terancam Hukuman Seumur HidupDitetapkan Sebagai Tersangka, Firli Bahuri Terancam Hukuman Seumur Hidup first appeared on Majalah Hukum. - [Anies Beri Isyarat Ketidaksetujuan Terhadap Pembangunan IKN di Kaltim](https://bsdrlawfirm.com/anies-beri-isyarat-ketidaksetujuan-terhadap-pembangunan-ikn-di-kaltim/): SOLO – Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi diskursus panas di antara para kandidat pasangan calon (paslon). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut. Anies ditanya mengenai prospek pembangunan IKN untuk Indonesia. Momen tersebut berlangsung ketika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menghadiri dialog […] The post Anies Beri Isyarat Ketidaksetujuan Terhadap Pembangunan IKN di Kaltim first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Resmi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-resmi-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pemerasan/): JAKARTA – Penetapan tersangka Firli Bahuri mendesaknya untuk segera mundur dari jabatannya selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Rabu (22/11/2023) malam, Polda Metro Jaya mengumumkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi. Yudi Purnomo Harahap mantan Ketua Wadah KPK menegaskan, peningkatan status hukum sebagai tersangka tersebut, membuktikan cacat moral Firli Bahuri sebagai […] The post Firli Bahuri Resmi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan first appeared on Majalah Hukum. - [Komisioner Bawaslu Kota Medan Terjaring OTT Kasus Dugaan Pemerasan Caleg](https://bsdrlawfirm.com/komisioner-bawaslu-kota-medan-terjaring-ott-kasus-dugaan-pemerasan-caleg/): JAKARTA – Rahmat Bagja selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku terpukul karena satu komisioner Bawaslu Kota Medan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan calon anggota legislatif. Hal tersebut disampaikan Bagja di depan jajarannya yang menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) Bawaslu di Jakarta, Rabu (22/11/2023) malam. “Saya tahu teman-teman terpukul dengan Bawaslu […] The post Komisioner Bawaslu Kota Medan Terjaring OTT Kasus Dugaan Pemerasan Caleg first appeared on Majalah Hukum. - [Puan Maharani : Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih](https://bsdrlawfirm.com/puan-maharani-penegakan-hukum-jangan-tebang-pilih/): JAKARTA – Puan Maharani selaku Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR mengatakan, Ganjar Pranowo tentu memiliki data dan penilaian tersendiri ihwal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk dalam memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini. “Saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan penegakan […] The post Puan Maharani : Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih first appeared on Majalah Hukum. - [Cawapres Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Curi Start Kampanye](https://bsdrlawfirm.com/cawapres-mahfud-md-dilaporkan-ke-bawaslu-diduga-curi-start-kampanye/): JAKARTA – Mahfud MD yang menjadi cawapres nomor urut 3, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan kampanye colongan atau curi start kampanye. Pelaporan ini berkaitan dengan aksi Mahfud foto bersama pilot Garuda dengan pose tiga jari, lalu diunggah di akun Instagram pribadinya. Pelapor adalah kelompok yang menamakan diri Advokat Pengawas Pemilu, yang […] The post Cawapres Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Curi Start Kampanye first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Geledah Kantor BNPB dan Rumah Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes](https://bsdrlawfirm.com/kpk-geledah-kantor-bnpb-dan-rumah-tersangka-kasus-korupsi-apd-covid-19-di-kemenkes/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga rumah tersangka korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2020-2022. Tim penyidik lembaga antirasuah menyambangi sejumlah lokasi lain di wilayah Jabodetabek dan Surabaya untuk mengumpulkan bukti terkait kasus dugaan korupsi tersebut. “Lokasi tersebut di antaranya […] The post KPK Geledah Kantor BNPB dan Rumah Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Albertina Ho Koordinasi dengan Bareskrim Terkait Firli-Syahrul](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-albertina-ho-koordinasi-dengan-bareskrim-terkait-firli-syahrul/): JAKARTA – Albertina Ho Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membenarkan dirinya mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa (21/11/2023). Kedatangannya ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian mengenai dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan bulutangkis. “Ya (tadi benar mendatangi Bareskrim […] The post Dewas KPK Albertina Ho Koordinasi dengan Bareskrim Terkait Firli-Syahrul first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Kembali Terima Pengembalian Uang Senilai Rp9,5 dari Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-bts-4g-kejagung-kembali-terima-pengembalian-uang-senilai-rp95-dari-achsanul-qosasi-dan-sadikin-rusli/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menerima pengembalian uang senilai Rp9,5 miliar dari tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli. Dengan penambahan uang pengembalian tersebut, total yang telah diterima Kejagung mencapai Rp40 Miliar. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) mengatakan, uang tersebut dikembalikan dalam pecahan dollar […] The post Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Kembali Terima Pengembalian Uang Senilai Rp9,5 dari Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli first appeared on Majalah Hukum. - [Jusuf Kalla Ungkap Alasan Tak Bisa Gabung TKN Ganjar-Mahfud](https://bsdrlawfirm.com/jusuf-kalla-ungkap-alasan-tak-bisa-gabung-tkn-ganjar-mahfud/): JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan tak bisa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud karena masih menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Hal tesebut disampaikannya seusai menerima kunjungan capres Ganjar Pranowo di kediamannya di Jakarta, Minggu (19/11/2023). “Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak […] The post Jusuf Kalla Ungkap Alasan Tak Bisa Gabung TKN Ganjar-Mahfud first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar Pranomo : Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-pranomo-penegakan-hukum-era-jokowi-menurun/): JAKARTA – Ganjar Pranowo Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo mengungkapkan alasannya memberikan nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada pihak Mantan Gubernur Jawa Tengah itu. “Kalau soal […] The post Ganjar Pranomo : Penegakan Hukum Era Jokowi Menurun first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Kembali Jadi Kuasa Hukum Buruh yang di PHK](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-s-si-s-ip-s-h-m-h-m-m-kembali-jadi-kuasa-hukum-buruh-yang-di-phk-2/): Bandung, MH– Hadir di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, Rabu (15/11/2023) dengan agenda Aanmaning atas putusan Kasasi Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. didampingi Asistennya Imas Siti Salamah, SH. “Permohonan eksekusi telah kami ajukan beberapa waktu lalu untuk kepentingan klien kami, Adi Batosadan, yang diputus hubungan kerjanya […] The post Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Kembali Jadi Kuasa Hukum Buruh yang di PHK first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Kembali Jadi Kuasa Hukum Buruh yang di PHK](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-s-si-s-ip-s-h-m-h-m-m-kembali-jadi-kuasa-hukum-buruh-yang-di-phk/): Bandung, MH– Hadir di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, Rabu (15/11/2023) dengan agenda Aanmaning atas putusan Kasasi Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. didampingi Asistennya Imas Siti Salamah, SH. “Permohonan eksekusi telah kami ajukan beberapa waktu lalu untuk kepentingan klien kami, Adi Batosadan, yang diputus hubungan kerjanya […] The post Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Kembali Jadi Kuasa Hukum Buruh yang di PHK first appeared on Majalah Hukum. - [Prabowo-Gibran Resmi Jadi Paslon Pemilu 2024, Jubir TKN : Mari Fokus Pada Ide dan Gagasan](https://bsdrlawfirm.com/prabowo-gibran-resmi-jadi-paslon-pemilu-2024-jubir-tkn-mari-fokus-pada-ide-dan-gagasan/): JAKARTA – Herzaky Mahendra selaku Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengajak tim sukses paslon lain untuk adu ide dan gagasan di Pilpres 2024. Hal tersebut, seiring ditetapkannya paslon Prabowo-Gibran dan dua paslon lain jadi kandidat Pilpres 2024. Prabowo-Gibran dinyatakan memenuhi syarat dan lolos sebagai […] The post Prabowo-Gibran Resmi Jadi Paslon Pemilu 2024, Jubir TKN : Mari Fokus Pada Ide dan Gagasan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Segel Ruang Kerja Anggota VI BPK Pius Lustrilanang, Nurul Ghufron : Perkara Masih Berjalan](https://bsdrlawfirm.com/kpk-segel-ruang-kerja-anggota-vi-bpk-pius-lustrilanang-nurul-ghufron-perkara-masih-berjalan/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menyegel ruang kerja Pius Lustrilanang selaku Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Kendati demikian, Ghufron belum banyak berkomentar mengenai penyegelan tersebut. Dia juga enggan menjelaskan lebih rinci keterkaitan penyegelan ruang kerja Pius Lustrilanang dengan perkara yang sedang ditangani […] The post KPK Segel Ruang Kerja Anggota VI BPK Pius Lustrilanang, Nurul Ghufron : Perkara Masih Berjalan first appeared on Majalah Hukum. - [Suhartoyo Resmi Dilantik Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman](https://bsdrlawfirm.com/suhartoyo-resmi-dilantik-jadi-ketua-mk-gantikan-anwar-usman/): JAKARTA – Hakim Konstitusi Suhartoyo mengikuti proses pengucapan sumpah jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK pada Senin (13/11/2023). Sebagaimana diketahui, Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Suhartoyo terpilih menjadi ketua MK berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai pemilihan Ketua MK pada 9 November 2023. Suhartoyo menjadi […] The post Suhartoyo Resmi Dilantik Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Nilai Aset BLBI yang Disita Capai Rp34,3 Triliun](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-nilai-aset-blbi-yang-disita-capai-rp343-triliun/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut nilai aset yang dirampas oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI telah mencapai Rp34,3 triliun. “Satgas BLBI ini sampai pekan lalu kita sudah berhasil merampas senilai Rp34,3 triliun dan kita akan perpanjang […] The post Mahfud MD : Nilai Aset BLBI yang Disita Capai Rp34,3 Triliun first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Uji Kelayakan, Komisi I DPR Setuju Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI](https://bsdrlawfirm.com/usai-uji-kelayakan-komisi-i-dpr-setuju-agus-subiyanto-jadi-calon-panglima-tni/): JAKARTA – Komisi I DPR telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelah dua jam forum tersebut, Komisi I menyetujui Agus menjadi calon panglima TNI terpilih untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. “Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima,” […] The post Usai Uji Kelayakan, Komisi I DPR Setuju Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI first appeared on Majalah Hukum. - [Ahmad Basarah : Buat Apa Menang Pemilu Apabila Melanggar Kaidah Hukum](https://bsdrlawfirm.com/ahmad-basarah-buat-apa-menang-pemilu-apabila-melanggar-kaidah-hukum/): JAKARTA – Ahmad Basarah selaku Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pidato Megawati Soekarnoputri merupakan pesan penting sebelum pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Apalagi jika melihat banyaknya upaya-upaya untuk mendelegitimasi hukum demi kepentingan politik praktis. “Buat apa menang dalam pemilu presiden, menang dalam pemilu legislatif, tapi dengan cara-cara yang keluar dari kaidah hukum, […] The post Ahmad Basarah : Buat Apa Menang Pemilu Apabila Melanggar Kaidah Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [Lanjutkan Program Pemerintah Jokowi, Gibran : Tak Ada Perubahan](https://bsdrlawfirm.com/lanjutkan-program-pemerintah-jokowi-gibran-tak-ada-perubahan/): LAMPUNG – Gibran Rakabuming cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bakal melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Ia menganggap tak ada konsep perubahan di kubu Prabowo dan Gibran. “Bapak/Ibu yang saya hormati, saya selalu menyuarakan keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi tidak ada yang namanya perubahan atau arah baru, yang ada keberlanjutan dan menyempurnakan,” […] The post Lanjutkan Program Pemerintah Jokowi, Gibran : Tak Ada Perubahan first appeared on Majalah Hukum. - [Try Sutrisno Minta MPR Gelar Sidang Kembalikan Penerapan UUD 1945 Sebelum Diamandemen](https://bsdrlawfirm.com/try-sutrisno-minta-mpr-gelar-sidang-kembalikan-penerapan-uud-1945-sebelum-diamandemen/): JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno meminta MPR menggelar sidang dengan agenda mengembalikan penerapan UUD 1945 sebelum diamandemen di tahun 1999 hingga 2002, Jumat (10/11/2023). “Menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum perubahan di tahun 1999 hingga 2002, […] The post Try Sutrisno Minta MPR Gelar Sidang Kembalikan Penerapan UUD 1945 Sebelum Diamandemen first appeared on Majalah Hukum. - [Adelin Lis Disarankan Ajukan PK Kedua ke MA Atas Vonis 10 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/adelin-lis-disarankan-ajukan-pk-kedua-ke-ma-atas-vonis-10-tahun-penjara/): JAKARTA – Pakar hukum menyarankan Adelin Lis selaku Direktur Keuangan PT Keang Nam Developmen Indonesia (KNDI) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. MA mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas Adelin Lis dalam perkara tindak pidana korupsi. Sadino selaku Pakar […] The post Adelin Lis Disarankan Ajukan PK Kedua ke MA Atas Vonis 10 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Keikutsertaan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 Potensial Pengaruhi Netralitas Alat Negara](https://bsdrlawfirm.com/keikutsertaan-gibran-rakabuming-di-pilpres-2024-potensial-pengaruhi-netralitas-alat-negara/): JAKARTA – Keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 potensial memengaruhi netralitas alat negara. Arif Susanto selaku Analis politik dari Exposit Strategic mengatakan, potensi itu tidak harus disengaja, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi netralitas alat negara. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan […] The post Keikutsertaan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 Potensial Pengaruhi Netralitas Alat Negara first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Siap Hadapi Sidang Gugatan Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Sebagai Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/kpu-siap-hadapi-sidang-gugatan-terkait-pendaftaran-gibran-rakabuming-sebagai-cawapres/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi sidang gugatan atas pendaftaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Saat ini sudah dua gugatan terhadap KPU yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku telah menerima berita pemanggilan dari PN Jakarta Pusat. “KPU sudah mendapatkan […] The post KPU Siap Hadapi Sidang Gugatan Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Sebagai Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin](https://bsdrlawfirm.com/kpk-geledah-rumah-ketua-komisi-iv-dpr-ri-sudin/): JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang beralamat di Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023) malam. “Informasi yang kami peroleh benar dan kegiatan saat ini masih berlangsung,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/11/2023) malam. Kendati Demikian, Ali […] The post KPK Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Ali Fikri : Sudah Ada Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/usut-dugaan-korupsi-apd-covid-19-di-kemenkes-ali-fikri-sudah-ada-tersangka/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2020-2022. Nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp3,03 triliun. “Sesuai penjelasan pimpinan, benar saat ini KPK sedang selesaikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara dalam pengadaan Alat Pelindung […] The post Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Ali Fikri : Sudah Ada Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Digugat Rp 1 Triliun Lantaran Terima Pendaftaran Gibran Rakabuming Sebagai Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/kpu-digugat-rp-1-triliun-lantaran-terima-pendaftaran-gibran-rakabuming-sebagai-cawapres/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp1 triliun lantaran menerima pendaftaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Padahal waktu Gibran mendaftar, Peraturan KPU tentang syarat usia capres-cawapres belum berubah, masih minimal 40 tahun. KPU digugat oleh tiga aktivis pro demokrasi yaitu, Hariyanto, Firman Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama. Mereka […] The post KPU Digugat Rp 1 Triliun Lantaran Terima Pendaftaran Gibran Rakabuming Sebagai Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap SYL, Polda Metro Jaya : Status Firli Bahuri Masih Sebagai Saksi](https://bsdrlawfirm.com/kasus-dugaan-pemerasan-terhadap-syl-polda-metro-jaya-status-firli-bahuri-masih-sebagai-saksi/): JAKARTA – Kombes Ade Safri Simanjuntak selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebut bahwa ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri baru diperiksa satu kali terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia juga mengatakan bahwa status Firli Bahuri masih sebagai saksi. “Baru sekali FB saat itu […] The post Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap SYL, Polda Metro Jaya : Status Firli Bahuri Masih Sebagai Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [KY dan KPU Sepakati Pertukaran Data di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/ky-dan-kpu-sepakati-pertukaran-data-di-pemilu-2024/): JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk saling bertukar data dan pengetahuan menyangkut penyelenggaraan Pemilu 2024. KY bisa meminta bantuan KPU guna mendongkrak kapasitas hakim di bidang hukum Pemilu. Hal ini tertuang pada nota kesepahaman KY-KPU untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas hakim. Amzulian Rifai selaku […] The post KY dan KPU Sepakati Pertukaran Data di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Pengganti Wamenkumham Prof Eddy, Mahfud MD : Itu Hak Prerogatif Presiden](https://bsdrlawfirm.com/pengganti-wamenkumham-prof-eddy-mahfud-md-itu-hak-prerogatif-presiden/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyerahkan sepenuhnya pengganti Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham). Prof Eddy Hiariej, sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Nggak tahu saya, itu hak […] The post Pengganti Wamenkumham Prof Eddy, Mahfud MD : Itu Hak Prerogatif Presiden first appeared on Majalah Hukum. - [Advokat Muda Pengawal Konstitusi Laporkan Putusan MKMK ke Dewan Etik MK](https://bsdrlawfirm.com/advokat-muda-pengawal-konstitusi-laporkan-putusan-mkmk-ke-dewan-etik-mk/): JAKARTA – Advokat Muda Pengawal Konstitusi (AMPK) mengadukan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ke Dewan Etik MK pada Jumat (10/11/2023). Putusan yang dipersoalkan menyangkut pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. AMPK memprotes putusan nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang dibacakan pada 7 November 2023. Putusan itu menyebabkan kursi Ketua MK kini diduduki oleh Suhartoyo. “Putusan Majelis Kehormatan […] The post Advokat Muda Pengawal Konstitusi Laporkan Putusan MKMK ke Dewan Etik MK first appeared on Majalah Hukum. - [Wamenkumham Prof Eddy Tak Tahu Jadi Tersangka KPK Lantaran Tak Pernah Diperiksa di Penyidikan](https://bsdrlawfirm.com/wamenkumham-prof-eddy-tak-tahu-jadi-tersangka-kpk-lantaran-tak-pernah-diperiksa-di-penyidikan/): JAKARTA – Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tidak tahu jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, pria yang akrab disapa Prof Eddy ini belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan belum menerima surat perintah penyidikan (sprindik). “Beliau (Prof Eddy, red) tidak tahu menahu terkait […] The post Wamenkumham Prof Eddy Tak Tahu Jadi Tersangka KPK Lantaran Tak Pernah Diperiksa di Penyidikan first appeared on Majalah Hukum. - [Dampak Kinerja Caleg Hasil dari Money Politic](https://bsdrlawfirm.com/dampak-kinerja-caleg-hasil-dari-money-politic/): Majalahukum.com – Money politic atau politik uang merupakan praktik yang tidak etis dalam dunia politik, termasuk dalam pemilihan calon legislatif (caleg). Dalam konteks ini, dampak kinerja caleg yang lolos dengan menggunakan money politic sangatlah signifikan. Salah satu dampaknya adalah hilangnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap caleg yang terpilih. Ketika caleg menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, […] The post Dampak Kinerja Caleg Hasil dari Money Politic first appeared on Majalah Hukum. - [Sekjen PDIP Kritik Anggaran 400 Triliun Program Makan Gratis Prabowo-Gibran](https://bsdrlawfirm.com/sekjen-pdip-kritik-anggaran-400-triliun-program-makan-gratis-prabowo-gibran/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyindir rencana program makan siang gratis dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, program tersebut jika terealisasi, memakan anggaran sekitar Rp 400 triliun. “Seluruh program kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan bagi Pak Ganjar itu berbasis pengalamanan. Berbasis kemampuan dalam mengambil kebijakan untuk berpihak pada […] The post Sekjen PDIP Kritik Anggaran 400 Triliun Program Makan Gratis Prabowo-Gibran first appeared on Majalah Hukum. - [Pemda Tidak Boleh Semena-mena Batalkan Izin Kampanye](https://bsdrlawfirm.com/pemda-tidak-boleh-semena-mena-batalkan-izin-kampanye/): JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diingatkan tidak boleh semena-mena membatalkan secara sepihak izin kampanye pasangan calon capres-cawapres, terlebih jika izin sebelumnya sudah diberikan. Jika ada pemda yang melakukan itu, menurut pakar hukum tata negara Prof Ni’matul Huda, sama saja menghalangi tahapan pemilu dan melanggar perintah konstitusi. “Jika pemda tidak memberikan izin untuk kegiatan yang terkait […] The post Pemda Tidak Boleh Semena-mena Batalkan Izin Kampanye first appeared on Majalah Hukum. - [Pentingnya Asas Bebas dan Rahasia Dalam Pemilu](https://bsdrlawfirm.com/pentingnya-asas-bebas-dan-rahasia-dalam-pemilu/): Majalahukum.com – Asas bebas dan rahasia adalah dua prinsip penting dalam setiap proses pemilihan umum (pemilu). Kedua asas ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, demokratis, dan transparan. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan mengapa asas bebas dan rahasia begitu penting dalam pemilu. Asas Bebas Asas bebas dalam pemilu mengacu pada […] The post Pentingnya Asas Bebas dan Rahasia Dalam Pemilu first appeared on Majalah Hukum. - [Ayo, Waspadai Bersama Kecurangan Sistematis dan Terstruktur dalam Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/ayo-waspadai-bersama-kecurangan-sistematis-dan-terstruktur-dalam-pemilu-2024/): Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. * Pemilihan umum adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sebuah negara. Pemilu yang bersih dan adil adalah prasyarat untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten dan mewakili kepentingan rakyat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu juga rentan terhadap kecurangan. Kecurangan dalam pemilu dapat merusak integritas proses demokrasi […] The post Ayo, Waspadai Bersama Kecurangan Sistematis dan Terstruktur dalam Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Memahami Kompilasi SEMA Kamar Agama Islam](https://bsdrlawfirm.com/memahami-kompilasi-sema-kamar-agama-islam/): Majalahukum.com – SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA Kamar Agama Islam merupakan SEMA yang dikeluarkan oleh Kamar Agama Islam dalam Mahkamah Agung. Kompilasi SEMA Kamar Agama Islam adalah kumpulan SEMA yang berkaitan dengan hukum Islam. Kompilasi SEMA Kamar Agama Islam berisi berbagai SEMA yang mengatur tentang […] The post Memahami Kompilasi SEMA Kamar Agama Islam first appeared on Majalah Hukum. - [Tim Penyidik TNI Tetapkan 6 Anggota TNI Sebagai Tersangka Dugaan Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud](https://bsdrlawfirm.com/tim-penyidik-tni-tetapkan-6-anggota-tni-sebagai-tersangka-dugaan-penganiayaan-relawan-ganjar-mahfud/): SEMARANG – Penyidik TNI menetapkan 6 anggota TNI personel Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha Boyolali sebagai tersangka dugaan penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12/2023). Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan selama dua hari. Keenam anggota TNI tersebutPrada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada […] The post Tim Penyidik TNI Tetapkan 6 Anggota TNI Sebagai Tersangka Dugaan Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Lepas Jabatan Sebagai Kepala Negara, Presdien Jokowi Ngaku Ingin Kembali ke Solo Jadi Rakyat Biasa](https://bsdrlawfirm.com/usai-lepas-jabatan-sebagai-kepala-negara-presdien-jokowi-ngaku-ingin-kembali-ke-solo-jadi-rakyat-biasa/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan menjadi rakyat biasa usai lepas jabatannya sebagai Kepala Negara. Presiden Jokowi akan kembali ke Solo untuk menikmati sebagai rakyat biasa. “Ya jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa,” ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Purworejo, Selasa (2/1/2024). Terkait adanya isu penunjukan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal PBB, […] The post Usai Lepas Jabatan Sebagai Kepala Negara, Presdien Jokowi Ngaku Ingin Kembali ke Solo Jadi Rakyat Biasa first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar Bertemu TPC Semarang Minta Pendukung Raih Dukungan Rakyat](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-bertemu-tpc-semarang-minta-pendukung-raih-dukungan-rakyat/): JAKARTA – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar meminta pendukungnya turun ke akar rumput guna meraih dukungan rakyat kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Hal ini menjadi satu dari tiga pesan yang dititipkan dalam pertemuan dengan TPC dan relawan se-karesidenan Semarang. “Ada tiga hal yang […] The post Ganjar Bertemu TPC Semarang Minta Pendukung Raih Dukungan Rakyat first appeared on Majalah Hukum. - [Polemik Pembagian Bansos TPN Ganjar-Mahfud Vs TKN Prabowo-Gibran](https://bsdrlawfirm.com/polemik-pembagian-bansos-tpn-ganjar-mahfud-vs-tkn-prabowo-gibran/): JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyoal rencana pembagian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilpres 2024. Periode pembagian bansos yang dilakukan sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dinilai perlu ditunda karena sangat rawan politisasi dan menguntungkan paslon tertentu. Todung Mulya Lubis selaku Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, pembagian bansos oleh pemerintah […] The post Polemik Pembagian Bansos TPN Ganjar-Mahfud Vs TKN Prabowo-Gibran first appeared on Majalah Hukum. - [Keluar Lapas Sukamiskin, Eks Bupati Bandung Barat A Umbara Bebas Bersyarat di Kasus Korupsi Covid19](https://bsdrlawfirm.com/keluar-lapas-sukamiskin-eks-bupati-bandung-barat-a-umbara-bebas-bersyarat-di-kasus-korupsi-covid19/): BANDUNG– Mantan bupati Bandung Barat Aa Umbara mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham RI. Ia yang merupakan terpidana kasus korupsi bantuan Covid-19 keluar Lapas Sukamiskin pada Jumat (29/12/2023) kemarin. “Betul, sudah bebas. Pembebasan bersyarat (PB) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023,” tutur Kadivpas Kemenkumham Jabar Kusnali belum lama ini dikonfirmasi. Selama […] The post Keluar Lapas Sukamiskin, Eks Bupati Bandung Barat A Umbara Bebas Bersyarat di Kasus Korupsi Covid19 first appeared on Majalah Hukum. - [Berbahaya Jika Menjadi Caleg dengan Tujuan Mendapatkan Proyek-Proyek Pemerintah dan Melindungi Bisnisnya](https://bsdrlawfirm.com/berbahaya-jika-menjadi-caleg-dengan-tujuan-mendapatkan-proyek-proyek-pemerintah-dan-melindungi-bisnisnya/): Padang Sidempuan, MH – Menjadi seorang calon legislator (caleg) adalah tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang calon, tujuan utama Anda seharusnya adalah melayani masyarakat dan memperjuangkan kepentingan publik. Namun, ada beberapa individu yang menggunakan posisi tersebut dengan tujuan yang kurang mulia, seperti mendapatkan proyek-proyek pemerintah dan melindungi bisnis mereka sendiri. Hal itu dikatakan Bernard Simamora, […] The post Berbahaya Jika Menjadi Caleg dengan Tujuan Mendapatkan Proyek-Proyek Pemerintah dan Melindungi Bisnisnya first appeared on Majalah Hukum. - [DPRD Salah Kaprah, Memperjuangkan Kesejahteraan Diri Sendiri](https://bsdrlawfirm.com/dprd-salah-kaprah-memperjuangkan-kesejahteraan-diri-sendiri/): Dalam serangkaian diskusi antara Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM dengan berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara  pada Akhir Tahun 2023 terungkap kesan-kesan salah kaprah di kalangan anggota DPRD di daerah ini. Nyatanya Tugas Pokok dan Fungsi selaku anggota DPRD pada umumnya terabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi anggota DPRD […] The post DPRD Salah Kaprah, Memperjuangkan Kesejahteraan Diri Sendiri first appeared on Majalah Hukum. - [Jelang Taun Baru, Polri Larang Pengguna Petasan Saat Rayakan Malam Taun Baru](https://bsdrlawfirm.com/jelang-taun-baru-polri-larang-pengguna-petasan-saat-rayakan-malam-taun-baru/): JAKARTA – Polri melarang penggunaan petasan atau mercon saat perayaan malam pergantian tahun. Meski demikian, penggunaan kembang api masih diperbolehkan dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke aparat kepolisian setempat. “Terkait dengan petasan kami sampaikan bahwa petasan itu dilarang dalam melaksanakan malam perayaan malam Tahun Baru. Yang diizinkan adalah kembang api, tapi penggunaannya juga harus […] The post Jelang Taun Baru, Polri Larang Pengguna Petasan Saat Rayakan Malam Taun Baru first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Korupsi Emas, Kejagung Sita 1,7 kg Emas](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-korupsi-emas-kejagung-sita-17-kg-emas/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan terhadap 17 keping emas seberat 1,7 kilogram (kg) di Kantor Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) di Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (29/12/2023). Penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu terkait dengan pengusutan lanjutan korupsi pengelolaan komoditas emas. Dalam […] The post Usut Kasus Korupsi Emas, Kejagung Sita 1,7 kg Emas first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Resmi di Berhentikan Jabatan di KPK](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-resmi-di-berhentikan-jabatan-di-kpk/): JAKARTA – Petualangan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berakhir. Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu resmi diberhentikan dari kursi ketua maupun anggota KPK setelah Presiden Jokowi menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian Firli. “Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai ketua […] The post Firli Bahuri Resmi di Berhentikan Jabatan di KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Kode Etik Berat](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-nyatakan-firli-bahuri-langgar-kode-etik-berat/): JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan Komisioner nonaktif KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan lain-lain. Dewas KPK mengatakan dalam menetapkan keputusan itu mereka mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan […] The post Dewas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Kode Etik Berat first appeared on Majalah Hukum. - [Pertahanan PDIP Menjaga ‘Kandang Banteng’ di Jawa Tengah](https://bsdrlawfirm.com/pertahanan-pdip-menjaga-kandang-banteng-di-jawa-tengah/): JAKARTA – Jawa Tengah (Jateng) dalam beberapa kali pemilihan umum (pemilu) memang terbukti menjadi lumbung suara PDIP sekaligus memenangkan secara mutlak kandidat capres-cawapres yang diusungnya. Kendati demikian, pemilu tahun depan akan menjadi ujian bagi PDIP karena Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi tampil sebagai kontestan melawan partai banteng. Ganjar Pranowo selaku Calon […] The post Pertahanan PDIP Menjaga ‘Kandang Banteng’ di Jawa Tengah first appeared on Majalah Hukum. - [Dilaporkan ke Polda Sumut Dugaan Pencemaran Nama Baik, Denise Chariesta Ditetapkan Jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/dilaporkan-ke-polda-sumut-dugaan-pencemaran-nama-baik-denise-chariesta-ditetapkan-jadi-tersangka/): JAKARTA – Pengacara Razman Arif Nasution melaporkan Denise Chariesta (DC) ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik. Polisi pun menetapkan Denise sebagai tersangka. Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut mengatakan, Denise ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat, 22 Desember 2023. Penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda […] The post Dilaporkan ke Polda Sumut Dugaan Pencemaran Nama Baik, Denise Chariesta Ditetapkan Jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Terpidana Kasus Pembunuhan Brigadir J Putri Candrawathi Dapat Remisi 1 Bulan](https://bsdrlawfirm.com/terpidana-kasus-pembunuhan-brigadir-j-putri-candrawathi-dapat-remisi-1-bulan/): JAKARTA – Terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi mendapatkan remisi khusus pada Natal tahun ini. Edward Pagar Alam selaku Koordinator Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, Putri Candrawathi mendapatkan remisi. “Putri Candrawathi mendapatkan remisi Natal satu bulan,” ujar Edward, Senin (25/12/2023). Edward menyebut Kementerian Hukum dan […] The post Terpidana Kasus Pembunuhan Brigadir J Putri Candrawathi Dapat Remisi 1 Bulan first appeared on Majalah Hukum. - [Tidak Bisa Diproses, Firli Bahuri Ajukan Revisi Surat Pengunduran Diri ke Presiden](https://bsdrlawfirm.com/tidak-bisa-diproses-firli-bahuri-ajukan-revisi-surat-pengunduran-diri-ke-presiden/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menyampaikan, Firli Bahuri telah merevisi dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, surat pengajuan pengunduran dirinya tidak bisa diproses karena ada diksi yang tak memenuhi persyaratan. “Pada hari Sabtu sore, tanggal 23 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima surat […] The post Tidak Bisa Diproses, Firli Bahuri Ajukan Revisi Surat Pengunduran Diri ke Presiden first appeared on Majalah Hukum. - [Tidak Bisa Diproses, Firli Bahuri Ajukan Revisi Surat Pengunduran Diri ke Presiden](https://bsdrlawfirm.com/tidak-bisa-diproses-firli-bahuri-ajukan-revisi-surat-pengunduran-diri-ke-presiden/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menyampaikan, Firli Bahuri telah merevisi dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, surat pengajuan pengunduran dirinya tidak bisa diproses karena ada diksi yang tak memenuhi persyaratan. “Pada hari Sabtu sore, tanggal 23 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima surat […] The post Tidak Bisa Diproses, Firli Bahuri Ajukan Revisi Surat Pengunduran Diri ke Presiden first appeared on Majalah Hukum. - [Tidak Terima Disebut ‘Tukang Fitnah’, Roy Suryo Akan Laporkan Ketua KPU ke Polisi](https://bsdrlawfirm.com/tidak-terima-disebut-tukang-fitnah-roy-suryo-akan-laporkan-ketua-kpu-ke-polisi/): JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, tidak terima disebut sebagai ‘tukang fitnah’ oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Roy mengatakan, tim hukumnya sedang mengkaji dan siap melaporkan Hasyim ke kepolisian. “Benar akan dilaporkan. Nanti yang mengerjakan tim hukum saya,” ujar Roy, Selasa (26/12/2023). Roy meradang dan ingin melaporkan Hasyim […] The post Tidak Terima Disebut ‘Tukang Fitnah’, Roy Suryo Akan Laporkan Ketua KPU ke Polisi first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan Presiden Jokowi tak Bisa Proses Keppres Pemberhentian Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/alasan-presiden-jokowi-tak-bisa-proses-keppres-pemberhentian-firli-bahuri/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri tidak dapat diproses. Aturan dalam UU KPK menjadi alasan. “Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK tidak bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut (yang ditujukan kepada Presiden), Bapak Firli […] The post Alasan Presiden Jokowi tak Bisa Proses Keppres Pemberhentian Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar : Indonesia Negara Maritim, Tapi SDL Belum Dikelola Secara Optimal](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-indonesia-negara-maritim-tapi-sdl-belum-dikelola-secara-optimal/): JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap Indonesia merupakan negara maritim, tapi sumber daya laut belum dikelola secara optimal. Hal tersebut diungkap Ganjar saat berdiskusi bersama ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengelola pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). “Ketika 2/3 kekayaan laut […] The post Ganjar : Indonesia Negara Maritim, Tapi SDL Belum Dikelola Secara Optimal first appeared on Majalah Hukum. - [Beri Sinyal Penangkapan, Karyoto : Siap Tangkap Paksa Firli Bahuri](https://bsdrlawfirm.com/beri-sinyal-penangkapan-karyoto-siap-tangkap-paksa-firli-bahuri/): JAKARTA – Polda Metro Jaya memberikan sinyal bakal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri. Langkah hukum itu dilakukan apabila ketua nonaktif KPK itu kembali tak datang dalam pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang masih dalam penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Karyoto […] The post Beri Sinyal Penangkapan, Karyoto : Siap Tangkap Paksa Firli Bahuri first appeared on Majalah Hukum. - [The Coolest Vanity Apps for You and Your Girls](https://bsdrlawfirm.com/the-coolest-vanity-apps-for-you-and-your-girls/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post The Coolest Vanity Apps for You and Your Girls first appeared on Majalah Hukum. - [Social Media is Changing the Face of the Beauty Industry](https://bsdrlawfirm.com/social-media-is-changing-the-face-of-the-beauty-industry/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Social Media is Changing the Face of the Beauty Industry first appeared on Majalah Hukum. - [Must Have Beauty Kits & Palettes](https://bsdrlawfirm.com/must-have-beauty-kits-palettes/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Must Have Beauty Kits & Palettes first appeared on Majalah Hukum. - [Discover Affordable Ways to Hide Fatigue](https://bsdrlawfirm.com/discover-affordable-ways-to-hide-fatigue/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Discover Affordable Ways to Hide Fatigue first appeared on Majalah Hukum. - [Beauties You Should Follow for Great Inspiration](https://bsdrlawfirm.com/beauties-you-should-follow-for-great-inspiration/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Beauties You Should Follow for Great Inspiration first appeared on Majalah Hukum. - [Getting Back to the Basics of Pure Education](https://bsdrlawfirm.com/getting-back-to-the-basics-of-pure-education/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Getting Back to the Basics of Pure Education first appeared on Majalah Hukum. - [Experience The Great Wall of China on a Layover](https://bsdrlawfirm.com/experience-the-great-wall-of-china-on-a-layover/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Experience The Great Wall of China on a Layover first appeared on Majalah Hukum. - [Different New Year Celebrations Around the World](https://bsdrlawfirm.com/different-new-year-celebrations-around-the-world/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post Different New Year Celebrations Around the World first appeared on Majalah Hukum. - [All Things Lost and Forgotten Must Be Found](https://bsdrlawfirm.com/all-things-lost-and-forgotten-must-be-found/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post All Things Lost and Forgotten Must Be Found first appeared on Majalah Hukum. - [A Greeting Is More Valuable Than A Well Served Dish](https://bsdrlawfirm.com/a-greeting-is-more-valuable-than-a-well-served-dish/): What’s possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn English in one week, to prove that it can be done and anyone can […] The post A Greeting Is More Valuable Than A Well Served Dish first appeared on Majalah Hukum. - [Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Politik Uang Terindikasi Marak di Humbang Hasundutan](https://bsdrlawfirm.com/jelang-pencoblosan-pemilu-2024-politik-uang-terindikasi-marak-di-humbang-hasundutan/): Doloksanggul, MH : Menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, isu politik uang kembali mencuat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) menjadi sorotan publik. Meskipun praktik ini bukan rahasia lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Humbang Hasundutan terkesan pura-pura tidak mengetahuinya. Hal itu menjadi temuan […] The post Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Politik Uang Terindikasi Marak di Humbang Hasundutan first appeared on Majalah Hukum. - [Plutokrasi Terindikasi Kian Menggila Jelang Pencoblosan Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/plutokrasi-terindikasi-kian-menggila-jelang-pencoblosan-pemilu-2024/): Oleh: Bernard Simamora, Caleg DPR RI Pemilu 2024 Dapil Sumatera Utara II Di tengah perhelatan Pemilu 2024 yang semakin dekat, terdapat indikasi bahwa plutokrasi, yaitu pengaruh kekayaan dalam politik, semakin menggila. Banyak calon-calon politik yang menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pemilih dan meraih kekuasaan. Salah satu bentuk pengaruh kekayaan dalam politik adalah melalui berbagai lomba […] The post Plutokrasi Terindikasi Kian Menggila Jelang Pencoblosan Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Kepala Desa Tidak Boleh Mengarahkan Masyarakat Memilih Caleg, Capres, Cawapres Tertentu](https://bsdrlawfirm.com/kepala-desa-tidak-boleh-mengarahkan-masyarakat-memilih-caleg-capres-cawapres-tertentu/): Oleh: Bernard Simamora, Caleg DPR RI Pemilu 2024 Dapil Sumatera Utara II Diketahui, beberapa perangkat desa di berbagai daerah diduga melakukan mobilisasi dukungan terhadap caleg, capres dan cawapres tertentu. Tidak hanya di Jakarta, tetapi mobilisasi itu juga terjadi di daerah, seperti di Jawa Timur. Perlu diingat, bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik […] The post Kepala Desa Tidak Boleh Mengarahkan Masyarakat Memilih Caleg, Capres, Cawapres Tertentu first appeared on Majalah Hukum. - [Kepala Desa Tidak Patut Diminta Mengarahkan Masyarakat Memilih Capres Tertentu](https://bsdrlawfirm.com/kepala-desa-tidak-patut-diminta-mengarahkan-masyarakat-memilih-capres-tertentu/): Oleh: Bernard Simamora, Caleg DPR RI Pemilu 2024 Dapil Sumatera Utara II Kepala Desa merupakan salah satu pilar penting dalam pemerintahan di tingkat desa. Tugas mereka adalah mengurus dan memajukan desa serta melayani kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas tersebut, terutama dalam konteks pemilihan calon presiden (capres). Sebagai pejabat […] The post Kepala Desa Tidak Patut Diminta Mengarahkan Masyarakat Memilih Capres Tertentu first appeared on Majalah Hukum. - [Tsunami Demokrasi Bila TNI, Polri dan ASN Tidak Netral Dalam Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/tsunami-demokrasi-bila-tni-polri-dan-asn-tidak-netral-dalam-pemilu-2024/): Oleh: Bernard Simamora, Caleg DPR RI Pemilu 2024 Dapil Sumatera Utara II Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu proses penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan momen di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Namun, penting bagi semua pihak terkait, termasuk TNI, Polri, dan ASN, untuk tetap netral dalam proses pemilu […] The post Tsunami Demokrasi Bila TNI, Polri dan ASN Tidak Netral Dalam Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Bansos Menjelang Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/bansos-menjelang-pemilu-2024/): Majalahukum.com – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2024, kita akan kembali menghadapi Pemilu yang akan menentukan pemimpin-pemimpin negara kita selama beberapa tahun ke depan. Menjelang Pemilu 2024, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan. Salah satu langkah yang diambil […] The post Bansos Menjelang Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Kembali Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-kembali-diperiksa-sebagai-tersangka-kasus-pemerasan/): JAKARTA – Polisi kembali memeriksa Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kamis (21/12/202) hari ini. Firli bakal diperiksa oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim sekitar pukul 10.00 “Betul (pemeriksaan Kamis) jam 10 pagi,” ujar Kombes Ade […] The post Firli Bahuri Kembali Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan first appeared on Majalah Hukum. - [Protes Candaan Zulhas tentang Shalat, GPI Laporkan Zulhas ke Polisi Dugaan Penistaan Agama](https://bsdrlawfirm.com/protes-candaan-zulhas-tentang-shalat-gpi-laporkan-zulhas-ke-polisi-dugaan-penistaan-agama/): JAKARTA – Protes terhadap candaan Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tentang salat terus bergulir. Kali ini giliran Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya yang akan melaporkan Zulhas ke polisi atas dugaan penistaan terhadap agama Islam. Ketua Wilayah GPI Jakarta Raya Ibrahim Yusuf Fatsey menjelaskan, langkah hukum itu […] The post Protes Candaan Zulhas tentang Shalat, GPI Laporkan Zulhas ke Polisi Dugaan Penistaan Agama first appeared on Majalah Hukum. - [Grebek Klinik Aborsi Ilegal, Janin-janin Disimpan di Lemari](https://bsdrlawfirm.com/grebek-klinik-aborsi-ilegal-janin-janin-disimpan-di-lemari/): JAKARTA – Lima wanita ditangkap pihak Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Kelimanya diduga melakukan praktik aborsi klinik ilegal di salah satu apartemen Kelapa Gading, Jakarta Utara. “Lima wanita itu berinisial D (49), OIS (42), AF (43), AAF (18) dan S (33),” ujar Komisaris Polisi Maulana Mukarom selaku Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Gading, kepada wartawan di Jakarta […] The post Grebek Klinik Aborsi Ilegal, Janin-janin Disimpan di Lemari first appeared on Majalah Hukum. - [TPN Ganjar-Mahfud Evaluasi Strategi Pemenangan](https://bsdrlawfirm.com/tpn-ganjar-mahfud-evaluasi-strategi-pemenangan/): JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengevaluasi strategi pemenangan pasangan nomor urut 3 itu selama seminggu terakhir. Salah satu yang dievaluasi adalah deputi-deputi yang berada dalam timnya. “Kemudian mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang intinya adalah bagaimana penguatan kita agar yang pertama itu deputi yang terkait itu turun ke bawah, ke grassroot untuk pemenangan Pak […] The post TPN Ganjar-Mahfud Evaluasi Strategi Pemenangan first appeared on Majalah Hukum. - [Barisan RFG Dukung Capres yang Tidak Bingung dan Gamang](https://bsdrlawfirm.com/barisan-rfg-dukung-capres-yang-tidak-bingung-dan-gamang/): JAKARTA – Pembina Barisan Relawan For Gibran (Barisan RFG), Reza Fahlevi menyebutkan, kelompok relawan yang dibentuknya mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, karena visi misi utama yang diusung Prabowo-Gibran merupakan keberlanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo. “Kami tidak mungkin memilih capres-cawapres yang asal mengusung perubahan tapi tidak memberikan solusi, apalagi paslon yang […] The post Barisan RFG Dukung Capres yang Tidak Bingung dan Gamang first appeared on Majalah Hukum. - [Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Sistem Parlementer](https://bsdrlawfirm.com/pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-sistem-parlementer/): Majalahukum.com – Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemen atau badan legislatif. Dalam sistem ini, kepala negara biasanya merupakan seorang kepala negara seremonial, seperti seorang presiden yang memiliki peran simbolis. Kepala pemerintahan sebenarnya adalah seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensial, di […] The post Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Sistem Parlementer first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Akan Hadirkan 12 Saksi](https://bsdrlawfirm.com/sidang-etik-firli-bahuri-dewas-kpk-akan-hadirkan-12-saksi/): JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar sidang etik Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri. Syamsuddin Haris selaku Anggota Dewas KPK memastikan, sidang tersebut bakal tetap digelar dengan hadir atau tidaknya Firli. “Pak FB (Firli Bahuri) hadir atau tidak hadir, sidang etik besok (hari ini) jalan terus,” ujar Haris saat dihubungi wartawan, […] The post Sidang Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Akan Hadirkan 12 Saksi first appeared on Majalah Hukum. - [PN Jaksel Tolak Praperadilan Firli Bahuri, Layak Ditahan](https://bsdrlawfirm.com/pn-jaksel-tolak-praperadilan-firli-bahuri-layak-ditahan/): JAKARTA –  Upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka Firli Bahuri ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir kandas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Firli selaku tersangka korupsi. Hakim tunggal Imelda Herawati pun menguatkan dalil Polda Metro Jaya tentang keabsahan status hukum Firli sebagai tersangka korupsi berupa […] The post PN Jaksel Tolak Praperadilan Firli Bahuri, Layak Ditahan first appeared on Majalah Hukum. - [Jusuf Kalla Resmi Dukung Paslon No.1 Anies-Muhaimin di Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/jusuf-kalla-resmi-dukung-paslon-no-1-anies-muhaimin-di-pilpres-2024/): JAKARTA –  Mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla atau JK resmi mendukung pasangan urut nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ dalam Pilpres 2024. JK menilai pasangan AMIN merupakan pemimpin yang tepat untuk Indonesia ke depan. “Karena merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun […] The post Jusuf Kalla Resmi Dukung Paslon No.1 Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Gugatan DIkabulkan, PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan Irman Gusman ke DPT Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/gugatan-dikabulkan-ptun-jakarta-perintahkan-kpu-masukkan-irman-gusman-ke-dpt-pemilu-2024/): JAKARTA –  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan Irman Gusman atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mencoret namanya dari Daftar Caleg Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024. PTUN Jakarta juga memerintahkan KPU RI untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Irman Gusman sebagai Calon Tetap Anggota DPD Pemilu 2024. Atas pencoretannya dari […] The post Gugatan DIkabulkan, PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan Irman Gusman ke DPT Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Zulhas Sebut Presiden Jokowi Sudah Jadi Keluarga PAN](https://bsdrlawfirm.com/zulhas-sebut-presiden-jokowi-sudah-jadi-keluarga-pan/): JAKARTA –  Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut Presiden Joko Widodo sudah menjadi keluarga dari PAN. “Jokowi itu PAN banget, jadi keluarga Pak Jokowi itu PAN. PAN itu keluarga Pak Jokowi,” ujar Zulhas usai menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Semarang, Selasa (19/12/2023). Selain itu, dirinya juga […] The post Zulhas Sebut Presiden Jokowi Sudah Jadi Keluarga PAN first appeared on Majalah Hukum. - [Kepentingan Negara dan Kepentingan Masyarakat, Mana yang Lebih Utama?](https://bsdrlawfirm.com/kepentingan-negara-dan-kepentingan-masyarakat-mana-yang-lebih-utama/): Majalahukum.com – Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat adalah dua konsep yang sering dibicarakan dalam konteks kebijakan publik. Keduanya memiliki peran yang penting dalam pembangunan suatu negara, namun seringkali terjadi perdebatan mengenai mana yang harus didahulukan. Kepentingan negara merujuk pada kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan keberlanjutan dan keamanan suatu negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti pertahanan […] The post Kepentingan Negara dan Kepentingan Masyarakat, Mana yang Lebih Utama? first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Mimin dan 2 Anaknya](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-subang-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-mimin-dan-2-anaknya/): BANDUNG – Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Mimin, Arighi dan Abi tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang. Hal tersebut karena, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka kepada ketiga orang tersebut berdasarkan dua alat bukti. “Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari para pemohon untuk seluruhnya,” ujar […] The post Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Mimin dan 2 Anaknya first appeared on Majalah Hukum. - [Jika Terpilih Presiden 2024-2029, Anies Baswedan Siap Lanjutkan Program Pembangunan di NTB](https://bsdrlawfirm.com/jika-terpilih-presiden-2024-2029-anies-baswedan-siap-lanjutkan-program-pembangunan-di-ntb/): JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, akan menjalankan program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jika dirinya terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Hal tersebut disampaikan Anies saat melakukan kampanye di wilayah Lombok, NTB pada Selasa (19/12/2023). Meski mengusung konsep perubahan dengan tagoine Koalisi Perubahan, Anies menyampaikan kelanjutan […] The post Jika Terpilih Presiden 2024-2029, Anies Baswedan Siap Lanjutkan Program Pembangunan di NTB first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Ingatkan Emak-emak Tolak Politik Uang Karena Bisa Berurusan dengan Hukum](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-ingatkan-emak-emak-tolak-politik-uang-karena-bisa-berurusan-dengan-hukum/): JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) wanti-wanti kepada emak-emak soal politik uang. Emak-emak diminta agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, sebab akan berakibat pada masalah hukum. “Masa kampanye waktunya peserta turun gunung. Maka dapatkan info sebanyaknya. Jangan sampai salah pilih. Ibu-ibu berhak menolak uang yang diberikan oleh peserta Pemilu. Karena bisa menimbulkan masalah hukum,” […] The post Bawaslu Ingatkan Emak-emak Tolak Politik Uang Karena Bisa Berurusan dengan Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Gelar OTT di Maluku Utara, 15 Tertangkap Salah Satunya Gubernur Maluku Utara](https://bsdrlawfirm.com/kpk-gelar-ott-di-maluku-utara-15-tertangkap-salah-satunya-gubernur-maluku-utara/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (18/12/2023). Kali ini, tim penindakan KPK menggelar operasi senyap di daerah Maluku Utara. KPK dikabarkan mengamankan pejabat daerah saat menggelar OTT di Maluku Utara tersebut. Adapun setidaknya KPK menangkap 15 orang saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Maluku Utara. Satu […] The post KPK Gelar OTT di Maluku Utara, 15 Tertangkap Salah Satunya Gubernur Maluku Utara first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Jawa Barat Temukan 10 Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-jawa-barat-temukan-10-pelanggaran-kampanye-pemilu-2024/): CIKARANG –  Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan 10 jenis dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu 2024 berdasarkan hasil klasifikasi berkaitan dengan pengawasan. “Ini yang menjadi catatan selama tiga pekan berjalan tahapan kampanye berkenaan posisi hasil pengawasan kami di Jawa Barat,” ujar Syaiful Bachri selaku Komisioner Bawaslu Jawa Barat saat sosialisasi pengawasan […] The post Bawaslu Jawa Barat Temukan 10 Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Gunakan Dasi Kuning, Presiden Jokowi : Saya Nyaman dengan Golkar](https://bsdrlawfirm.com/gunakan-dasi-kuning-presiden-jokowi-saya-nyaman-dengan-golkar/): JAKARTA –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku nyaman bersama Partai Golkar. Hal ini ditunjukan dengan mengenakan dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12/2023) pagi. “Nyaman (dengan Golkar),” ujar Jokowi sambil tersenyum, usai meresmikan Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). Sebagaimana diketahui, Presiden Joko […] The post Gunakan Dasi Kuning, Presiden Jokowi : Saya Nyaman dengan Golkar first appeared on Majalah Hukum. - [Objektivitas Hukum: Pengertian dan Unsurnya](https://bsdrlawfirm.com/objektivitas-hukum-pengertian-dan-unsurnya/): Majalahukum.com – Objektivitas hukum adalah prinsip yang penting dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Unsur-unsur objektivitas hukum meliputi: Ketidakberpihakan: Hukum harus netral dan tidak memihak kepada siapapun. Keputusan hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, bukan pada preferensi […] The post Objektivitas Hukum: Pengertian dan Unsurnya first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Minta Dibebaskan Dari Status Tersangka di Sidang Praperadilan](https://bsdrlawfirm.com/eks-wamenkumham-eddy-hiariej-minta-dibebaskan-dari-status-tersangka-di-sidang-praperadilan/): JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej bersama Yosi Andika Mulyadi serta Yogi Arie Rukmana membacakan gugatan praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka terhadap mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui gugatan ini, Eddy Hiariej meminta hakim membebaskan dirinya dari status tersangka. Gugatan praperadilan tersebut dibacakan oleh […] The post Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Minta Dibebaskan Dari Status Tersangka di Sidang Praperadilan first appeared on Majalah Hukum. - [PPATK Sudah Serahkan Data Transaksi Janggal Pemilu 2024 ke KPK](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-sudah-serahkan-data-transaksi-janggal-pemilu-2024-ke-kpk/): JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan data transaksi janggal pada Pemilu 2024 kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya beberapa sudah diserahkan kepada APH sesuai dengan dugaan tindak pidananya,” ujar Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK menjawab pertanyaan perihal dugaan dana kampanye dari tambang ilegal melalui pesan tertulis, […] The post PPATK Sudah Serahkan Data Transaksi Janggal Pemilu 2024 ke KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Timnas Anies-Muhaimin Sebut Ada Tiga Tantangan Demokrasi yang Harus Diubah](https://bsdrlawfirm.com/timnas-anies-muhaimin-sebut-ada-tiga-tantangan-demokrasi-yang-harus-diubah/): JAKARTA – Muhammad Kholid selaku Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimmin (AMIN) mengatakan, ada tiga tantangan demokrasi yang menjadi prioritas AMIN untuk diubah ke depan, yaitu prosedural, institusional, dan substansial. Dalam diskusi secara daring yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema Eksplorasi Gagasan Menata Demokrasi Pasca-Pemilu 2024 pada […] The post Timnas Anies-Muhaimin Sebut Ada Tiga Tantangan Demokrasi yang Harus Diubah first appeared on Majalah Hukum. - [Jaksa Agung Ingatkan Korps Adhyaksa Netral di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/jaksa-agung-ingatkan-korps-adhyaksa-netral-di-pemilu-2024/): JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin lebih dari sekali mengingatkan Korps Adhyaksa untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesan yang disampaikan berkali-kali tersebut menjadi tanda keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjaga netralitas para aparat dan pejabatnya di ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Kalau dalam kajian komunikasi, kita bicara soal komunikasi politik, ketika […] The post Jaksa Agung Ingatkan Korps Adhyaksa Netral di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Adanya Transaksi Janggal Pemilu 2024, Mahfud MD : Bawaslu dan KPK Harus Selidiki dan Ungkap ke Publik](https://bsdrlawfirm.com/adanya-transaksi-janggal-pemilu-2024-mahfud-md-bawaslu-dan-kpk-harus-selidiki-dan-ungkap-ke-publik/): JAKARTA – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024. “Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik […] The post Adanya Transaksi Janggal Pemilu 2024, Mahfud MD : Bawaslu dan KPK Harus Selidiki dan Ungkap ke Publik first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora: Dari Dunia Pendidikan, Pers, Youtuber, Advokat, dan Kini Calon DPR RI Dapil Sumut II](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-dari-dunia-pendidikan-pers-youtuber-advokat-dan-kini-calon-dpr-ri-dapil-sumut-ii/): Bandung, MH – Bernard Simamora adalah seorang tokoh yang memiliki banyak pengalaman dan prestasi dalam berbagai bidang. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan dedikasi yang tinggi, Bernard telah mencapai banyak hal dalam hidupnya. Salah satu pengalaman terbesar Bernard adalah sebagai guru dan dosen. Ia telah mengajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi swasta. Dalam […] The post Bernard Simamora: Dari Dunia Pendidikan, Pers, Youtuber, Advokat, dan Kini Calon DPR RI Dapil Sumut II first appeared on Majalah Hukum. - [Solusi Pencegahan “Money Politic” di Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/solusi-pencegahan-money-politic-di-pemilu-2024/): Majalahukum.com – Money politic atau politik uang adalah praktik yang melibatkan penggunaan uang secara tidak sah atau tidak etis dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Praktik ini melibatkan penyalahgunaan dana untuk mempengaruhi pemilih, partai politik, atau calon yang bertarung dalam pemilihan. Dampak dari Money Politic Praktik money politic memiliki dampak yang merugikan bagi demokrasi […] The post Solusi Pencegahan “Money Politic” di Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora: Dari Jurusan Fisika ITB Hingga Calon Anggota DPR RI](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-dari-jurusan-fisika-itb-hingga-calon-anggota-dpr-ri/): Bandung, MH – Bernard Simamora adalah seorang individu yang memiliki perjalanan pendidikan yang sangat beragam. Ia memulai pendidikannya di Jurusan Fisika ITB, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Namun, Bernard tidak berhenti di situ saja. Ia kemudian melanjutkan studinya ke bidang Ilmu Pemerintahan, Magister Manajemen, ilmu hukum di Universitas Terbuka, dan terakhir, Magister Hukum […] The post Bernard Simamora: Dari Jurusan Fisika ITB Hingga Calon Anggota DPR RI first appeared on Majalah Hukum. - [Memahami Hirilisasi: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya](https://bsdrlawfirm.com/memahami-hirilisasi-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya/): Majalahukum.com – Hirilisasi adalah suatu proses di mana suatu organisasi atau perusahaan mengubah operasionalnya dari yang manual menjadi otomatis menggunakan teknologi informasi atau bisa dikatakan mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Dalam hirilisasi, tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual akan digantikan oleh sistem komputer yang dapat menjalankan proses tersebut lebih efisien dan akurat. Fungsi […] The post Memahami Hirilisasi: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya first appeared on Majalah Hukum. - [Poin-Poin Sidang Praperadilan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan](https://bsdrlawfirm.com/poin-poin-sidang-praperadilan-firli-bahuri-di-kasus-pemerasan/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal memutuskan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri di kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Selasa (19/12/2023). Sebagaimana diketahui, sidang praperadilan yang diajukan oleh Firli telah berjalan sejak Senin (11/12/2023) kemarin. Dalam kasus ini persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dari Firli sebagai […] The post Poin-Poin Sidang Praperadilan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan first appeared on Majalah Hukum. - [Pesangon Pekerja Kontrak Menurut UU Cipta Kerja](https://bsdrlawfirm.com/pesangon-pekerja-kontrak-menurut-uu-cipta-kerja/): Majalahukum.com – PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah situasi yang tidak diinginkan bagi setiap pekerja. Bagi pekerja kontrak, PHK bisa menjadi lebih rumit karena mereka tidak memiliki status sebagai pekerja tetap. Namun, berdasarkan UU Cipta Kerja yang baru, pekerja kontrak juga memiliki hak pesangon yang perlu dipahami. Menurut UU Cipta Kerja, pekerja kontrak memiliki hak atas […] The post Pesangon Pekerja Kontrak Menurut UU Cipta Kerja first appeared on Majalah Hukum. - [Cawapres Mahfud MD Berjanji Akan Memihak Kelompok Disabilitas](https://bsdrlawfirm.com/cawapres-mahfud-md-berjanji-akan-memihak-kelompok-disabilitas/): JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, bertemu dengan perwakilan organisasi disabilitas di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/12/2023) malam. Mahfud menjanjikan keberpihakan kepada disabilitas. Dalam pertemuan tersebut, pegiat Difabel Perempuan dari Komunitas Lingkar sosial Indonesia, yang berpusat di Malang Raya dan Jawa Timur, curhat menyampaikan aspirasinya kepada […] The post Cawapres Mahfud MD Berjanji Akan Memihak Kelompok Disabilitas first appeared on Majalah Hukum. - [Indonesia Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?](https://bsdrlawfirm.com/indonesia-negara-hukum-atau-negara-kekuasaan/): Majalahukum.com – Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi. Dalam konteks ini, Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Indonesia lebih mirip negara kekuasaan. Lalu, apakah Indonesia sebenarnya negara hukum atau negara kekuasaan? Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi […] The post Indonesia Negara Hukum atau Negara Kekuasaan? first appeared on Majalah Hukum. - [Ammar Zoni Terancam Penjara 4 Tahun Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba Sabu dan Ganja](https://bsdrlawfirm.com/ammar-zoni-terancam-penjara-4-tahun-terkait-kasus-penyalahgunaan-narkoba-sabu-dan-ganja/): JAKARTA – Artis Ammar Zoni (AZ) terancam penjara empat tahun terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Kombes Polisi M Syahduddi selaku Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan, ancaman tersebut juga disangkakan kepada pemasok narkoba kepada AZ yang bernama AH. Syahduddi menjelaskan, dalam penangkapan AZ di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (12/12/2023), diamankan […] The post Ammar Zoni Terancam Penjara 4 Tahun Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba Sabu dan Ganja first appeared on Majalah Hukum. - [Pakar Dukung Hukuman Seumur Hidup di Kasus Korupsi APD](https://bsdrlawfirm.com/pakar-dukung-hukuman-seumur-hidup-di-kasus-korupsi-apd/): JAKARTA – Abdul Fickar Hadjar selaku pakar hukum dari Universitas Trisakti mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendalami dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk Covid-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Fickar mendorong pelakunya dihukum maksimal karena kejahatan korupsi dilakukan saat bencana. Fickar merujuk pendapatnya pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak […] The post Pakar Dukung Hukuman Seumur Hidup di Kasus Korupsi APD first appeared on Majalah Hukum. - [Cawapres Gibran Rakabuming Kena Tegur KU Karena Bersorak Saat Debat Perdana](https://bsdrlawfirm.com/cawapres-gibran-rakabuming-kena-tegur-ku-karena-bersorak-saat-debat-perdana/): JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kena teguran Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menunjukkan gestur bersorak saat debat perdana calon presiden (capres) pada Selasa (12/12/2023). Saat itu Gibran beranjak dari kursi penonton dan mengayunkan kedua tangannya saat debat berlangsung. “Ini (perilaku Gibran) yang tidak boleh dan kami tegur,” ujar […] The post Cawapres Gibran Rakabuming Kena Tegur KU Karena Bersorak Saat Debat Perdana first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Ungkap 4 Alat Bukti Jerat Firli Bahuri Sebagai Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-ungkap-4-alat-bukti-jerat-firli-bahuri-sebagai-tersangka/): JAKARTA – AKP Denny Siregar selaku Penyidik Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri mengungkapkan terdapat empat alat bukti yang dimiliki saat menjerat Komisioner nonaktif KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hal tersebut dibuka Denny saat dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat […] The post Bareskrim Ungkap 4 Alat Bukti Jerat Firli Bahuri Sebagai Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [IM57+ Sebut Praktek Orang Dalam Dinilai Merusakan Demokrasi dan Penegakan Hukum](https://bsdrlawfirm.com/im57-sebut-praktek-orang-dalam-dinilai-merusakan-demokrasi-dan-penegakan-hukum/): JAKARTA – Praktik orang dalam (ordal) sudah menjadi rahasia umum dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia. Meski sudah dianggap lumrah, tapi sebenarnya praktik ordal ini menjadi faktor utama yang merusak demokrasi dan penegakan hukum. Hal tersebut dikatakan oleh Praswad Nugraha selaku Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) menanggapi fenomena ordal yang disinggung calon presiden (capres) Anies Baswedan […] The post IM57+ Sebut Praktek Orang Dalam Dinilai Merusakan Demokrasi dan Penegakan Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [Alasan KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri di Sidang Praperadilan, Alex : Tak Etis Bela Tersangka Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/alasan-kpk-tak-beri-bantuan-hukum-ke-firli-bahuri-di-sidang-praperadilan-alex-tak-etis-bela-tersangka-korupsi/): JAKARTA – Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menjadi saksi dalam sidang gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Alex menjelaskan tentang alasan KPK tak memberikan bantuan hukum pada Firli. Awalnya, Tim Bidkum Polda Metro Jaya menanyai tahu tidaknya Alex tentang KPK […] The post Alasan KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri di Sidang Praperadilan, Alex : Tak Etis Bela Tersangka Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [PPATK Sebut Ada Laporan Transaksi Ilegal Untuk Kampanye](https://bsdrlawfirm.com/ppatk-sebut-ada-laporan-transaksi-ilegal-untuk-kampanye/): JAKARTA – Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023. PPATK kini sedang mendalami hal tersebut. “Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan […] The post PPATK Sebut Ada Laporan Transaksi Ilegal Untuk Kampanye first appeared on Majalah Hukum. - [Cawapres Mahfud MD Mengaku Tidak Ada Persiapan Untuk Debat Kedua](https://bsdrlawfirm.com/cawapres-mahfud-md-mengaku-tidak-ada-persiapan-untuk-debat-kedua/): JAKARTA – Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD tidak menyiapkan diri secara khusus untuk menghadapi debat kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang sebagian besar temanya adalah perekonomian. “Saya enggak mau menyiapkan apa-apa. Pokoknya saya mau datang,” ujar Mahfud di kawasan Gambir, Jakarta, Kamis (14/12/2023). Debat kedua Pilpres 2024 merupakan debat yang mempertemukan […] The post Cawapres Mahfud MD Mengaku Tidak Ada Persiapan Untuk Debat Kedua first appeared on Majalah Hukum. - [Paslon Capres Ganjar-Mahfud Janjikan Sediakan 17 juta Lapangan Pekerjaan Baru](https://bsdrlawfirm.com/paslon-capres-ganjar-mahfud-janjikan-sediakan-17-juta-lapangan-pekerjaan-baru/): JAKARTA – Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan terbukanya 17 juta lapangan pekerjaan baru ketika terpilih pada Pilpres 2024. Lapangan kerja baru tersebut terbuka ketika pemerintah dapat memanfaatkan betul industrialisasi dan hilirisasi. “Jadi hilirisasi dan industrialisasi inilah yang akan buka lapangan kerja baru,” ujar Patria Ginting selaku juru bicara Tim Pemenangan Nasional […] The post Paslon Capres Ganjar-Mahfud Janjikan Sediakan 17 juta Lapangan Pekerjaan Baru first appeared on Majalah Hukum. - [Temuan Baru, Polisi Selidiki Pemasok Narkoba Lain ke Amar Zoni](https://bsdrlawfirm.com/temuan-baru-polisi-selidiki-pemasok-narkoba-lain-ke-amar-zoni/): ini baru,” ujar Panji. Panji juga memastikan bahwa pelaku IK yang merupakan pemasok narkoba jenis ganja dan sabu kepada AZ positif mengonsumsi narkoba. “Kalau pemakai pasti pemakai karena dia positif. Namun, kami masih mendalami kasus ini yang ditangkap tadi (AK) masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Panji. Selain itu, Panji juga menyelidiki asal narkoba jenis ganja […] The post Temuan Baru, Polisi Selidiki Pemasok Narkoba Lain ke Amar Zoni first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta](https://bsdrlawfirm.com/eks-walkot-bandung-yana-mulyana-divonis-4-tahun-penjara-dan-denda-rp200-juta/): BANDUNG – Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) memutuskan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan denda Rp 200 juta. Yana terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam kasus pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) tahun 2022-2023 program Bandung Smart City. Hera Kartaningsih selaku Ketua majelis hakim mengatakan, terdakwa […] The post Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta](https://bsdrlawfirm.com/eks-walkot-bandung-yana-mulyana-divonis-4-tahun-penjara-dan-denda-rp200-juta/): BANDUNG – Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) memutuskan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan denda Rp 200 juta. Yana terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam kasus pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) tahun 2022-2023 program Bandung Smart City. Hera Kartaningsih selaku Ketua majelis hakim mengatakan, terdakwa […] The post Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta](https://bsdrlawfirm.com/eks-walkot-bandung-yana-mulyana-divonis-4-tahun-penjara-dan-denda-rp200-juta/): BANDUNG – Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) memutuskan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan denda Rp 200 juta. Yana terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam kasus pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) tahun 2022-2023 program Bandung Smart City. Hera Kartaningsih selaku Ketua majelis hakim mengatakan, terdakwa […] The post Eks Walkot Bandung Yana Mulyana Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Waketum Golkar Nurdin Halid Terkait Dugaan Adanya Akses Pengurusan Perkara Melalui Gazalba Saleh](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-waketum-golkar-nurdin-halid-terkait-dugaan-adanya-akses-pengurusan-perkara-melalui-gazalba-saleh/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Nurdin Halid selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar sebagai saksi pada Selasa (12/12/2023). Tim penyidik mencecar dia mengenai dugaan akses pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) melakukan hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh. “Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur […] The post KPK Periksa Waketum Golkar Nurdin Halid Terkait Dugaan Adanya Akses Pengurusan Perkara Melalui Gazalba Saleh first appeared on Majalah Hukum. - [KSP Nilai RUU Perampasan Aset Jadi Game Changer Pemberantasan Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/ksp-nilai-ruu-perampasan-aset-jadi-game-changer-pemberantasan-korupsi/): JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset penting untuk memastikan para pelaku tindak pidana, termasuk koruptor tidak bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsinya. Paradigma penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang masih berkutat pada konsep follow the suspect harus segera diimbangi dengan paradigma follow the money. “RUU perampasan aset […] The post KSP Nilai RUU Perampasan Aset Jadi Game Changer Pemberantasan Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Capres Ganjar Pranowo Berkomitmen Seret Koruptor ke Nusakambangan dan Tegakkan UU Perampasan Aset](https://bsdrlawfirm.com/capres-ganjar-pranowo-berkomitmen-seret-koruptor-ke-nusakambangan-dan-tegakkan-uu-perampasan-aset/): JAKARTA – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menunjukkan komitmennya untuk membereskan UU Perampasan Aset dan memiskinkan koruptor. Ganjar juga menyebutkan bakal menyeret koruptor ke Nusakambangan. Ganjar mengatakan, sebagai pemimpin sebuah bangsa besar harus menunjukkan praktik antikorupsi dengan sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik. “Yang pertama dari sisi penegakan hukumnya dulu. Maka […] The post Capres Ganjar Pranowo Berkomitmen Seret Koruptor ke Nusakambangan dan Tegakkan UU Perampasan Aset first appeared on Majalah Hukum. - [PPP : Ganjar Tampil Original dan Tanpa Kamuflase di Debat Perdana Capres 2024](https://bsdrlawfirm.com/ppp-ganjar-tampil-original-dan-tanpa-kamuflase-di-debat-perdana-capres-2024/): JAKARTA – Muhammad Mardiono selaku Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, Ganjar Pranowo tampil sebagai calon presiden (capres) yang apa adanya. Hal tersebut yang ditunjukkan Ganjar dalam forum debat perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Secara original Pak Ganjar Pranowo telah tampil ya, tanpa dikamuflase dengan apa pun. […] The post PPP : Ganjar Tampil Original dan Tanpa Kamuflase di Debat Perdana Capres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Ketum Demokrat AHY Serahkan Surat Rekomendasi ke Khofifah-Emil Sebagai Cagub-Cawagub](https://bsdrlawfirm.com/ketum-demokrat-ahy-serahkan-surat-rekomendasi-ke-khofifah-emil-sebagai-cagub-cawagub/): SURABAYA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat, menyerahkan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk kembali maju sebagai Cagub-Cawagub pada Pilgub Jatim 2024. Penyerahan surat rekomendasi tersebut dilaksanakan di The Westin Surabaya, Selasa (12/12/2023). “Kita telah memutuskan bahwa untuk pemilihan gubernur Jatim periode 2024-2029 Partai Demokrat merekomendasikan […] The post Ketum Demokrat AHY Serahkan Surat Rekomendasi ke Khofifah-Emil Sebagai Cagub-Cawagub first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Wakil Ketua Azis Syamsuddin Bebas Bersyarat Dapat Remisi 6,5 Bulan](https://bsdrlawfirm.com/eks-wakil-ketua-azis-syamsuddin-bebas-bersyarat-dapat-remisi-65-bulan/): JAKARTA – Azis Syamsuddin mantan Wakil Ketua DPR telah keluar dari penjara setelah mendapat pembebasan bersyarat. Azis mendapatkan total remisi 6,5 bulan. “Selama menjalani pidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 6 bulan 30 hari,” ujar Deddy Eduar Eka Saputra selaku Koordinator Humas dan Protokol Ditjen […] The post Eks Wakil Ketua Azis Syamsuddin Bebas Bersyarat Dapat Remisi 6,5 Bulan first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Selenggarakan Debat Capres-Cawapres, Berikut Visi-Misi dan Judul Tema Debat](https://bsdrlawfirm.com/kpu-selenggarakan-debat-capres-cawapres-berikut-visi-misi-dan-judul-tema-debat/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana malam ini, Selasa (12/12/2023). Debat bakal dihadiri tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pada debat capres-cawapres perdana ini, tema yang akan diangkat ialah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan […] The post KPU Selenggarakan Debat Capres-Cawapres, Berikut Visi-Misi dan Judul Tema Debat first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Belum Berencana Mundur dari Jabatan Ketua KPK](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-belum-berencana-mundur-dari-jabatan-ketua-kpk/): JAKARTA – Firli Bahuri belum berencana mundur dari jabatannya selaku ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ian Iskandar selaku pengacara Firli, mengatakan, meskipun kliennya berstatus tersangka di Polda Metro Jaya, masih ada proses hukum dan etik yang sedang berjalan sebagai penentu. Ian mengatakan, status hukum Firli saat ini hanya menonaktifkan sementara jabatannya sebagai ketua di lembaga […] The post Firli Bahuri Belum Berencana Mundur dari Jabatan Ketua KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Jadi Turut Tergugat, Otto Hasibuan Jadi Pengacara Presiden Jokowi Terkait Gugatan di PN Jakpus](https://bsdrlawfirm.com/jadi-turut-tergugat-otto-hasibuan-jadi-pengacara-presiden-jokowi-terkait-gugatan-di-pn-jakpus/): JAKARTA – Advokat Otto Hasibuan menjadi pengacara Presiden RI Joko Widodo terkait gugatan perdata nomor perkara: 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Otto akan menghadapi Patra M. Zen yang ditunjuk sebagai pengacara dari aktivis demokrasi PH Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama selaku penggugat. Diketahui, perkara tersebut diperiksa atau ditangani oleh ketua […] The post Jadi Turut Tergugat, Otto Hasibuan Jadi Pengacara Presiden Jokowi Terkait Gugatan di PN Jakpus first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Minta Capres-Cawapres dan Pendukungnya Tidak Bawa Alata Peraga Kampanye Saat Debat Berlangsung](https://bsdrlawfirm.com/kpu-minta-capres-cawapres-dan-pendukungnya-tidak-bawa-alata-peraga-kampanye-saat-debat-berlangsung/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta capres-cawapres dan pendukungnya tidak membawa Alat Peraga Kampanye (APK) saat debat berlangsung. Kecuali yang melekat di tubuh seperti baju. Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU mengatakan, larangan itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing capres cawapres. “Pada saat debat berlangsung di dalam area debat pendukung tidak diperkenankan […] The post KPU Minta Capres-Cawapres dan Pendukungnya Tidak Bawa Alata Peraga Kampanye Saat Debat Berlangsung first appeared on Majalah Hukum. - [Dituntut 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp18,9 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/dituntut-14-tahun-penjara-rafael-alun-juga-dituntut-bayar-uang-pengganti-rp189-miliar/): JAKARTA – Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp18,9 miliar. Sebelumnya, dia dituntut 14 tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18,994.806.137,” ucap Jaksa di Ruang Sidang […] The post Dituntut 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp18,9 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Poltracking : Elektabilitas PDIP Masih Yang Terkuat](https://bsdrlawfirm.com/poltracking-elektabilitas-pdip-masih-yang-terkuat/): JAKARTA – Poltracking merilis survei nasional yang digelar jelang Pemilu 2024. Arya Budi selaku Direktur Riset Poltracking mengatakan, untuk kategori elektabilitas partai politik, PDIP masih jadi yang terkuat. “Per awal Desember PDIP memimpin di angka 22,2 persen,” ujar Arya, Senin (11/12/2023). Di posisi kedua, ada Partai Gerindra yang meraih 18,39 persen. Disusul Partai Golkar 9,8 […] The post Poltracking : Elektabilitas PDIP Masih Yang Terkuat first appeared on Majalah Hukum. - [Sidang Praperadilan, Firli Bahuri Minta Pengadilan Perintahkan Karyoto Untuk Terbitkan SP3 Kasus Pemerasan](https://bsdrlawfirm.com/sidang-praperadilan-firli-bahuri-minta-pengadilan-perintahkan-karyoto-untuk-terbitkan-sp3-kasus-pemerasan/): JAKARTA – Firli Bahuri meminta Imelda Herawati selaku hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk memerintahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Hal tersebut termuat dalam petitum permohonan Praperadilan yang dibacakan pengacara Firli, Ian Iskandar, dalam sidang perdana di PN […] The post Sidang Praperadilan, Firli Bahuri Minta Pengadilan Perintahkan Karyoto Untuk Terbitkan SP3 Kasus Pemerasan first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora Berharap Presiden Jokowi Netral Dalam Pemilu 2024 Untuk Hindari Konflik Kepentingan](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-berharap-presiden-jokowi-netral-dalam-pemilu-2024-untuk-hindari-konflik-kepentingan/): Labuhanbatu, MH – Salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan adalah potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024. Hak itu mencuat karena salah satu kontestan calon wakil presiden adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden dapat memunculkan pertanyaan mengenai netralitas Presiden Jokowi dalam pemilihan tersebut. Hal […] The post Bernard Simamora Berharap Presiden Jokowi Netral Dalam Pemilu 2024 Untuk Hindari Konflik Kepentingan first appeared on Majalah Hukum. - [Salah Kaprah Pernyataan Presiden Jokowi di Hadapan Pimpinan TNI](https://bsdrlawfirm.com/salah-kaprah-pernyataan-presiden-jokowi-di-hadapan-pimpinan-tni/): Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan kontroversial di hadapan Pimpinan TNI. Pernyataan tersebut menyebabkan banyak perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa seorang presiden boleh berpihak dan kampanye dalam pilpres dalam Pemilu 2024. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan dan polemik di tengah masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai […] The post Salah Kaprah Pernyataan Presiden Jokowi di Hadapan Pimpinan TNI first appeared on Majalah Hukum. - [Negara Demokrasi: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contoh](https://bsdrlawfirm.com/negara-demokrasi-pengertian-ciri-ciri-dan-contoh/): Majalahukum.com – Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Negara demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai. Negara demokrasi adalah negara di mana rakyat memiliki hak […] The post Negara Demokrasi: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contoh first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Tangkap DPO Kasus Investasi Bodong Viral Blast Global di Bangkok](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-tangkap-dpo-kasus-investasi-bodong-viral-blast-global-di-bangkok/): JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka kasus investasi bodong lewat aplikasi robot trading Viral Blast Global. Tersangka berinisial PW itu ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2022. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Pol Samsul Arifin mengatakan PW ditangkap di Bangkok, Thailand, pada Jumat (26/1/2024). “Dittipideksus Bareskrim Polri kemarin telah […] The post Bareskrim Tangkap DPO Kasus Investasi Bodong Viral Blast Global di Bangkok first appeared on Majalah Hukum. - [Bila Menang di Pilpres 2024, Pendiri PolMark RC Minta Anies dan Ganjar Bentuk UU Lembaga Kepresidenan](https://bsdrlawfirm.com/bila-menang-di-pilpres-2024-pendiri-polmark-rc-minta-anies-dan-ganjar-bentuk-uu-lembaga-kepresidenan/): JAKARTA – Eep Saefulloh Fatah selaku Pengamat Politik sekaligus Pendiri PolMark Research Centre, meminta Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan apabila menang di Pilpres 2024 membuat undang-undang (UU) yang mengatur lembaga kepresidenan. Hal tersebut perlu dilakukan agar mampu mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar. Hal tersebut dikatakannya dalam […] The post Bila Menang di Pilpres 2024, Pendiri PolMark RC Minta Anies dan Ganjar Bentuk UU Lembaga Kepresidenan first appeared on Majalah Hukum. - [Gelar OTT di Sidoarjo, KPK Amankan 10 Orang](https://bsdrlawfirm.com/gelar-ott-di-sidoarjo-kpk-amankan-10-orang/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 10 orang. “Ada sekitar 10 orang yang diperiksa,” ujar Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jumat (26/1/2024). Dari 10 orang tersebut, Ali menyebutkan terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara […] The post Gelar OTT di Sidoarjo, KPK Amankan 10 Orang first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Ketahanan Pangan Jadi Tumpuan Indonesia, Jangan Gagal Seperti Food Estate](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-ketahanan-pangan-jadi-tumpuan-indonesia-jangan-gagal-seperti-food-estate/): LAMPUNG – Mahfud MD Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 menegaskan, Program Ketahanan Pangan Nasional menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut tidak boleh ditangani secara gegabah seperti pembangunan Food Estate (Lumbung Pangan) yang gagal total. Hal itu katakan Mahfud melalui akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd. Terlihat dari foto yang diunggah dia bertemu ribuan […] The post Mahfud MD : Ketahanan Pangan Jadi Tumpuan Indonesia, Jangan Gagal Seperti Food Estate first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Dugaan Hoaks, Penjelasan Polda Metro Jaya Terkait Penyitaan HP Aiman Witjaksono](https://bsdrlawfirm.com/kasus-dugaan-hoaks-penjelasan-polda-metro-jaya-terkait-penyitaan-hp-aiman-witjaksono/): JAKARTA – Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (HP) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Aiman pada Jumat (26/1/2024) diperiksa sebagai saksi selama 12 jam di kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih […] The post Kasus Dugaan Hoaks, Penjelasan Polda Metro Jaya Terkait Penyitaan HP Aiman Witjaksono first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan Terkait Statusnya Sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Terhadap SYL](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-cabut-gugatan-praperadilan-terkait-statusnya-sebagai-tersangka-dugaan-pemerasan-terhadap-syl/): JAKARTA – Fahri Bachmid selaku Kuasa hukum Firli Bahuri membeberkan alasan mencabut gugatan praperadilan atas status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Pertimbangan utama dari dicabutnya gugatan praperadilan ini semata-mata karena pertimbangan teknis serta substansial dari materi permohonan yang telah kami konstruksikan serta ajukan […] The post Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan Terkait Statusnya Sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Terhadap SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Anggota TNI AL Jadi Tersangka Pemerkosa Siswi SMK di Surabaya](https://bsdrlawfirm.com/anggota-tni-al-jadi-tersangka-pemerkosa-siswi-smk-di-surabaya/): SURABAYA – Seorang anggota TNI AL berinisial SH kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan seorang siswi kelas satu SMK berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur. “Terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Letkol (KH) Agus Setiawan selaku Kadispen Lantamal V Surabaya saat dikonfirmasi, Jumat (26/1/2024). Kendati demikian, Agus belum mengungkap detail identitas pelaku […] The post Anggota TNI AL Jadi Tersangka Pemerkosa Siswi SMK di Surabaya first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Gelar OTT di Sidoarjo Jawa Timur](https://bsdrlawfirm.com/kpk-gelar-ott-di-sidoarjo-jawa-timur/): JAKARTA – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di daerah Sidoarjo Jawa Timur (Jatim). Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK membenarkan adanya giat OTT tersebut. “Betul ada kegiatan (OTT) KPK di sana (Sidoarjo) dan sekarang masih diproses, sehingga kami belum bisa menyampaikan […] The post KPK Gelar OTT di Sidoarjo Jawa Timur first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Sebut Dirinya akan Fokus Benahi Aparat Penegak Hukum](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-sebut-dirinya-akan-fokus-benahi-aparat-penegak-hukum/): JAKARTA – Mahfud MD Calon wakil presiden nomor urut 3 mengatakan, dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo. “Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” […] The post Mahfud MD Sebut Dirinya akan Fokus Benahi Aparat Penegak Hukum first appeared on Majalah Hukum. - [Ciptakan Pemilu Yang Damai, Aman dan Lancar](https://bsdrlawfirm.com/ciptakan-pemilu-yang-damai-aman-dan-lancar/): Majalahukum.com – Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk memastikan keberhasilan dan kepercayaan publik terhadap Pemilu, penting bagi kita untuk menciptakan Pemilu yang damai, aman, dan lancar. Pemilu Damai Pemilu yang damai adalah Pemilu yang dilaksanakan dengan suasana yang kondusif, tanpa adanya perpecahan atau konflik yang mengganggu proses […] The post Ciptakan Pemilu Yang Damai, Aman dan Lancar first appeared on Majalah Hukum. - [Hasyim Asy’ari : Presiden Jokowi Harus Ajukan Cuti ke Diri Sendiri Jika Ikut Kampanye](https://bsdrlawfirm.com/hasyim-asyari-presiden-jokowi-harus-ajukan-cuti-ke-diri-sendiri-jika-ikut-kampanye/): JAKARTA – Hasyim Asy’ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengajukan cuti jika akan ikut berkampanye untuk peserta pemilu. Adapun surat permintaan cuti kampanye itu harus disampaikan ke presiden. “Dia kan mengajukan cuti. Iya (mengajukan ke dirinya sendiri), kan presiden cuma satu. Kalau beliau kampanye. Kemarin kan enggak kampanye,” […] The post Hasyim Asy’ari : Presiden Jokowi Harus Ajukan Cuti ke Diri Sendiri Jika Ikut Kampanye first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Dugaan Korupsi Proteksi TKI di Kemnaker, KPK Resmi Tahan 3 Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/kasus-dugaan-korupsi-proteksi-tki-di-kemnaker-kpk-resmi-tahan-3-tersangka/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan tiga tersangka tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012. Mereka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman (RU); Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta (IND); dan Direktur PT Adi Inti Mandiri, […] The post Kasus Dugaan Korupsi Proteksi TKI di Kemnaker, KPK Resmi Tahan 3 Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pembuatan Film Porno Lokal, Siskaeee Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Usai Diperiksa](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pembuatan-film-porno-lokal-siskaeee-ditahan-di-rutan-polda-metro-jaya-usai-diperiksa/): JAKARTA – Fransiska Candra Novita Sari alias Siskaeee, tersangka kasus pembuatan film porno lokal ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Penahanan itu dilakukan setelah penyidik menjemput paksa yang bersangkutan di Yogyakarta dan langung melakukan pemeriksaan pada Rabu (24/1/2024) malam. “Setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Siskaee tadi malam, terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan […] The post Kasus Pembuatan Film Porno Lokal, Siskaeee Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Usai Diperiksa first appeared on Majalah Hukum. - [Hasyim Asy’ari : Format Debat Kelima Masih Tetap](https://bsdrlawfirm.com/hasyim-asyari-format-debat-kelima-masih-tetap/): JAKARTA – Hasyim Asy’ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton. “Format debat, termasuk penyelenggaranya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap,” ujar Hasyim […] The post Hasyim Asy’ari : Format Debat Kelima Masih Tetap first appeared on Majalah Hukum. - [Food Estate Dinilai Program Gagal, Ini Faktanya](https://bsdrlawfirm.com/food-estate-dinilai-program-gagal-ini-faktanya/): JAKARTA – Dalam Debat Cawapres pada Sabtu, 21 Januari 2024, food estate menjadi salah satu topik yang sering disebut oleh masing-masing Cawapres. Mahfud MD menyebut proyek yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yakni program food estate ini dinilai gagal. “Bahkan konstitusi kita menyatakan bahwa sda harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. […] The post Food Estate Dinilai Program Gagal, Ini Faktanya first appeared on Majalah Hukum. - [Pegiat Hukum CALS Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Kampanye Langgar Asas Pemilu Luber Jurdil](https://bsdrlawfirm.com/pegiat-hukum-cals-nilai-pernyataan-jokowi-soal-presiden-kampanye-langgar-asas-pemilu-luber-jurdil/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye atau memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Para Pembelajar dan Pegiat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang bergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS). CALS menilai pernyataan Jokowi yang seakan memberi landasan […] The post Pegiat Hukum CALS Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Kampanye Langgar Asas Pemilu Luber Jurdil first appeared on Majalah Hukum. - [Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD : Saya Tak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/sebagai-menko-polhukam-mahfud-md-saya-tak-gunakan-fasilitas-negara-untuk-kampanye-pilpres-2024/): JAKARTA – Mahfud MD Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 menegaskan, tidak menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepada dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk kepentingan kampanye Pilpres 2024. Hal tersebut dilakukan Mahfud MD dengan harapan dapat ditiru oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang saat ini […] The post Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD : Saya Tak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Pernyataan Jokowi Terkait Presiden Boleh Berkampanye, Timnas AMIN : Tak Ada Rasa Keadilan](https://bsdrlawfirm.com/respon-pernyataan-jokowi-terkait-presiden-boleh-berkampanye-timnas-amin-tak-ada-rasa-keadilan/): JAKARTA – Tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) angkat bicara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Nur Iswan selaku Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak […] The post Respon Pernyataan Jokowi Terkait Presiden Boleh Berkampanye, Timnas AMIN : Tak Ada Rasa Keadilan first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Sebut akan Mundur dari Menko Polhukam pada Momen yang Tepat](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-sebut-akan-mundur-dari-menko-polhukam-pada-momen-yang-tepat/): JAKARTA – Mahfud MD calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 mengatakan, bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada momentum tepat. Pertimbangannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara ia sebagai pejabat negara dan kontestan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada […] The post Mahfud MD Sebut akan Mundur dari Menko Polhukam pada Momen yang Tepat first appeared on Majalah Hukum. - [MAKI Gugat KPK Lantaran Belum Tahan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej](https://bsdrlawfirm.com/maki-gugat-kpk-lantaran-belum-tahan-eks-wamenkumham-eddy-hiariej/): JAKARTA – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena belum melakukan penahanan terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dkk. Sebagaimana diketahui Eddy Hiariej merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. “MAKI telah mendaftarkan gugatan melawan […] The post MAKI Gugat KPK Lantaran Belum Tahan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej first appeared on Majalah Hukum. - [Capres Anies Baswedan : Bu Megawati Konsisten dalam Menjaga Demokrasi](https://bsdrlawfirm.com/capres-anies-baswedan-bu-megawati-konsisten-dalam-menjaga-demokrasi/): JAKARTA – Anies Rasyid Baswedan Calon presiden (capres) nomor urut 1 menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Hal tersebut Anies katakan saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa, 23 Januari 2024. “Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya […] The post Capres Anies Baswedan : Bu Megawati Konsisten dalam Menjaga Demokrasi first appeared on Majalah Hukum. - [Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dipecat MA Setelah 2 kali Selingkuh](https://bsdrlawfirm.com/hakim-pengadilan-tinggi-agama-makassar-dipecat-ma-setelah-2-kali-selingkuh/): JAKARTA – Hakim nonpalu Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar berinisial IS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Selasa (23/1/2024). Untuk kedua kalinya, IS menjalani MKH karena kasus yang sama, yaitu perselingkuhan. Diketahui sebelumnya, IS telah dijatuhkan sanksi nonpalu selama dua tahun […] The post Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dipecat MA Setelah 2 kali Selingkuh first appeared on Majalah Hukum. - [Dirjen HAM Ingatkan Masyarakat Hindari Politik Uang yang Merusak Demokrasi](https://bsdrlawfirm.com/dirjen-ham-ingatkan-masyarakat-hindari-politik-uang-yang-merusak-demokrasi/): JAKARTA – Dhahana Putra selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham mengingatkan masyarakat agar menghindari politik uang. Dhahana menegaskan, praktik tersebut bakal merusak tatanan demokrasi. Pernyataan Dhanana menyangkut praktik politik uang yang dinilai tak lagi efektif digunakan di Indonesia berdasarkan temuan dari hasil survei ketiga yang dilakukan Praxis PR. Peserta Pemilu 2024 disebut […] The post Dirjen HAM Ingatkan Masyarakat Hindari Politik Uang yang Merusak Demokrasi first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi Proyek Transportasi Pintar, Dirut PT Serena Cipta Divonis 8 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-proyek-transportasi-pintar-dirut-pt-serena-cipta-divonis-8-tahun-penjara/): SERANG – Victor Makalew selaku terdakwa kasus korupsi proyek fiktif smart transportation senilai Rp 20,1 miliar divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan. Direktur PT Serena Cipta di perusahaan PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma itu dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. “Menyatakan terdakwa Victor Makalew secara sah dan meyakinkan […] The post Kasus Korupsi Proyek Transportasi Pintar, Dirut PT Serena Cipta Divonis 8 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Capres Ganjar Pranowo Hari Ini Berkampanye di Jawa Tengah](https://bsdrlawfirm.com/capres-ganjar-pranowo-hari-ini-berkampanye-di-jawa-tengah/): JAKARTA – Ganjar Pranowo Calon presiden (capres) nomor urut 3 bakal berkampanye di Provinsi Jawa Tengah pada hari ke-56 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (23/1/2024). Wilayah yang akan dikunjungi Ganjar, antara lain Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan agenda kegiatan yang diinformasikan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, selama berkampanye di Jawa Tengah. Ganjar dijadwalkan menghadiri […] The post Capres Ganjar Pranowo Hari Ini Berkampanye di Jawa Tengah first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK : Kasus Pungli Libatkan 3 Rutan Milik KPK](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-kasus-pungli-libatkan-3-rutan-milik-kpk/): JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan puluhan pegawai KPK itu terjadi di tiga rutan milik KPK. “Yang pertama di Merah Putih, yang kedua di sini (Rutan) C1, ketiga di Rutan Guntur,” ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, […] The post Dewas KPK : Kasus Pungli Libatkan 3 Rutan Milik KPK first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Azis Syamsuddin Terkait Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Kertanegara](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-azis-syamsuddin-terkait-kasus-dugaan-korupsi-eks-bupati-kertanegara/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Selasa (23/1). “Yang bersangkutan [Azis Syamsuddin] sudah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (23/1). […] The post KPK Periksa Azis Syamsuddin Terkait Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Kertanegara first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pemerasan, Firli Bahuri Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pemerasan-firli-bahuri-kembali-ajukan-gugatan-praperadilan-ke-pn-jaksel/): JAKARTA – Firli Bahuri, tersangka kasus pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Hal itu diketahui dari dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan itu. “Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian […] The post Kasus Pemerasan, Firli Bahuri Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [Puan Maharani : Pentingnya Etika dan Sopan Santun Anak Muda di Debat Cawapres](https://bsdrlawfirm.com/puan-maharani-pentingnya-etika-dan-sopan-santun-anak-muda-di-debat-cawapres/): JAKARTA – Puan Maharani selaku Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua. Hal tersebut dikomentari Puan terkait debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Puan menyampaikannya saat bertemu dengan kader dan anggota sayap partai PDIP […] The post Puan Maharani : Pentingnya Etika dan Sopan Santun Anak Muda di Debat Cawapres first appeared on Majalah Hukum. - [Pelanggaran Netralisasi Makin Meningkat Jelang Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/pelanggaran-netralisasi-makin-meningkat-jelang-pemilu-2024/): JAKARTA –  Pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga kepala desa terus digaungkan untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tren pelanggaran netralitas itu semakin meningkat menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) saat ini tengah menangani 67 temuan dan […] The post Pelanggaran Netralisasi Makin Meningkat Jelang Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Swing Voters Masih Menunggu Sampai Debat Selesai di 4 Februari 2024](https://bsdrlawfirm.com/swing-voters-masih-menunggu-sampai-debat-selesai-di-4-februari-2024/): JAKARTA – Aditya Perdana selaku Pengamat politik dari Universitas Indonesia mengatakan, empat debat calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah berjalan masih belum berhasil mempengaruhi pilihan pemilih mengambang, undecided voters dan swing voters. Aditya menyebut pemilih yang belum menentukan pilihannya masih menunggu sampai saat-saat terakhir bahkan sampai seluruh rangkaian debat resmi yang digelar Komisi […] The post Swing Voters Masih Menunggu Sampai Debat Selesai di 4 Februari 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Food Estate Saat Ini Proyek Gagal, Berdampak Kerusakan Lingkungan](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-food-estate-saat-ini-proyek-gagal-berdampak-kerusakan-lingkungan/): JAKARTA – Mahfud MD Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, menyebut food estate yang dilaksanakan pemerintah saat ini sebagai proyek gagal. Proyek tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Menurut Mahfud, akibat food estate Indonesia mengalami kerugian. Alam sudah terlanjur rusak, tapi proyeknya gagal. “Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang […] The post Mahfud MD : Food Estate Saat Ini Proyek Gagal, Berdampak Kerusakan Lingkungan first appeared on Majalah Hukum. - [Didebat Cawapres, Mahfud MD : Tingginya Impor Pangan Dilakukan Pemerintah](https://bsdrlawfirm.com/didebat-cawapres-mahfud-md-tingginya-impor-pangan-dilakukan-pemerintah/): JAKARTA – Mahfud MD Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, menyoroti masih tingginya impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. Padahal pada Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebut tidak akan mengimpor […] The post Didebat Cawapres, Mahfud MD : Tingginya Impor Pangan Dilakukan Pemerintah first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD : Program Pembangunan Desa Sudah Dibuktikan Ganjar Pranowo di Jateng](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-program-pembangunan-desa-sudah-dibuktikan-ganjar-pranowo-di-jateng/): JAKARTA – Mahfud MD Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 menegaskan, program desa yang dulu dijalankan Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah lebih maju. Menurut Mahfud, yang menjadi persoalan yaitu negara terlalu mengintervensi dari sisi administrasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di Jakarta Convention Center […] The post Mahfud MD : Program Pembangunan Desa Sudah Dibuktikan Ganjar Pranowo di Jateng first appeared on Majalah Hukum. - [Ganjar Respon Soal Penangkapan Relawan Palti Hutabarat Terkait Kasus Dugaan Hoaks](https://bsdrlawfirm.com/ganjar-respon-soal-penangkapan-relawan-palti-hutabarat-terkait-kasus-dugaan-hoaks/): JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons penangkapan relawannya, Palti Hutabarat, dalam kasus dugaan penyebaran hoaks rekaman pejabat Batubara, Sumatera Utara. Ganjar mengatakan saat ini tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tengah mendampingi Palti. “Tim hukum sedang ngecek, mendampingi,” ujar Ganjar di Potlot Studio, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024). Ganjar […] The post Ganjar Respon Soal Penangkapan Relawan Palti Hutabarat Terkait Kasus Dugaan Hoaks first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Ungkap Kejahatan Siber Bermodus ‘Love Scaming’ Jaringan Internasional](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-ungkap-kejahatan-siber-bermodus-love-scaming-jaringan-internasional/): JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kejahatan siber dengan modus “love scaming” jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia dan menyasar korban dari berbagai negara. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ada 21 pelaku yang ditangkap oleh pihaknya, di mana tiga di antaranya ditetapkan sebagai […] The post Bareskrim Ungkap Kejahatan Siber Bermodus ‘Love Scaming’ Jaringan Internasional first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi Proyek PJKA Besitang-Langsa](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-tetapkan-6-tersangka-kasus-korupsi-proyek-pjka-besitang-langsa/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembuatan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa. “Hari ini tim penyidik telah memanggil 12 orang saksi yang 6 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai alat bukti yang ada,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024). Kuntadi mengatakan, […] The post Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi Proyek PJKA Besitang-Langsa first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Survei LSI, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melonjak Usai Debat Ketiga Pilpres 2024](https://bsdrlawfirm.com/hasil-survei-lsi-elektabilitas-ganjar-mahfud-melonjak-usai-debat-ketiga-pilpres-2024/): JAKARTA – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam tren positif. Pasalnya, sebulan sebelum hari pemilihan elektabilitas paslon yang didukung Partai Perindo itu mengalami peningkatan. “Posisi kedua Ganjar-Mahfud dengan elektabilitas sebesar 24.8 persen,” tulis hasil survei LSI Denny […] The post Hasil Survei LSI, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melonjak Usai Debat Ketiga Pilpres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Firli Bahuri Diperiksa 3 Jam di Bareskrim, Status Belum Ditahan](https://bsdrlawfirm.com/firli-bahuri-diperiksa-3-jam-di-bareskrim-status-belum-ditahan/): JAKARTA – Firli Bahuri Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah rampung diperiksa di Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Usai diperiksa, Firli masih belum ditahan. Diketahui, Firli Bahuri keluar dari ruang pemeriksaan Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/1/2024) sekira pukul 12.10 WIB. Ia keluar […] The post Firli Bahuri Diperiksa 3 Jam di Bareskrim, Status Belum Ditahan first appeared on Majalah Hukum. - [Usut Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu, KPK Geledah 3 Tempat](https://bsdrlawfirm.com/usut-kasus-korupsi-bupati-labuhanbatu-kpk-geledah-3-tempat/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK menyatakan, pihaknya baru saja menggeledah beberapa tempat yang diduga ada kaitannya dengan perkara tersebut. Pertama, lokasi yang dilakukan penggeledahan adalah Kantor Bupati Labuhanbatu. “Dengan […] The post Usut Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu, KPK Geledah 3 Tempat first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Robot Trading, Wahyu Kenzo Divonis 10 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-robot-trading-wahyu-kenzo-divonis-10-tahun-penjara/): MALANG – Terdakwa penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) Dinar Wahyu Septian Dyfrig alias Wahyu Kenzo terbukti bersalah dan divonis hukuman penjara selama 10 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024). Kun Triharyanto Wibowo sebagai Ketua Majelis Hakim mengatakan, Wahyu Kenzo dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 106 […] The post Kasus Robot Trading, Wahyu Kenzo Divonis 10 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Menkominfo : Tak Ada Menteri yang Mundur dari Kabinet Indonesia Maju](https://bsdrlawfirm.com/menkominfo-tak-ada-menteri-yang-mundur-dari-kabinet-indonesia-maju/): JAKARTA – Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan, tidak ada satu pun menteri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin merencanakan mundur dari jabatannya. Budi menyampaikan hal itu untuk menepis informasi yang beredar terkait isu rencana 15 menteri yang ingin mundur dari […] The post Menkominfo : Tak Ada Menteri yang Mundur dari Kabinet Indonesia Maju first appeared on Majalah Hukum. - [Hengkang dari PDIP, Maruarar Resmi Dukung Prabowo-Gibran](https://bsdrlawfirm.com/hengkang-dari-pdip-maruarar-resmi-dukung-prabowo-gibran/): JAKARTA – Maruarar Sirait, politikus yang baru saja hengkang dari PDIP, menyatakan sikap mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sebab, dia meyakini Prabowo-Gibran bisa melanjutkan berbagai keberhasilan Presiden Jokowi. “Saya sudah berdoa, saya sudah berkonsultasi dengan keluarga, dan saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya dukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Saya […] The post Hengkang dari PDIP, Maruarar Resmi Dukung Prabowo-Gibran first appeared on Majalah Hukum. - [Bobby Nasution Menang Lawan Warga Terkait Gugatan Penundaan Underpass Juanda](https://bsdrlawfirm.com/bobby-nasution-menang-lawan-warga-terkait-gugatan-penundaan-underpass-juanda/): JAKARTA – Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan menang lawan warga dalam gugatan terkait penundaan pembangunan underpass di Jalan Juanda, Medan. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menerima eksepsi yang disampaikan tergugat. “Menolak permohonan penundaan penggugat dan penggugat II intervensi 1 sampai dengan penggugat II Intervensi 8,” demikian putusan PTUN Medan dikutip dari […] The post Bobby Nasution Menang Lawan Warga Terkait Gugatan Penundaan Underpass Juanda first appeared on Majalah Hukum. - [Jadwal Kampanye Akbar Terakhir 10 Februari 2024](https://bsdrlawfirm.com/jadwal-kampanye-akbar-terakhir-10-februari-2024/): JAKARTA – Jadwal kampanye akbar atau rapat umum Pilpres 2024 telah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pada hari terakhir kampanye 10 Februari 2024, Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran berkampanye di DKI Jakarta, sementara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah. Masa kampanye Pilpres 2024 akan berakhir pada 10 Februari 2024. Pada hari terakhir itu, KPU telah menentukan wilayah yang […] The post Jadwal Kampanye Akbar Terakhir 10 Februari 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Anies Baswedan : Saya dan Gus Imin Berkomitmen Kembalikan Wibawa KPK](https://bsdrlawfirm.com/anies-baswedan-saya-dan-gus-imin-berkomitmen-kembalikan-wibawa-kpk/): JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan berkomitmen akan kembalikan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk capres-cawapres di KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). “Saya dan Gus Imin (Muhaimin Iskandar) berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK dan itu artinya […] The post Anies Baswedan : Saya dan Gus Imin Berkomitmen Kembalikan Wibawa KPK first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Periksa Dua Pejabat Bea Cukai Dumai dan Biro BKPM Terkait Kasus Korupsi Impor Gula di Kemendag](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-periksa-dua-pejabat-bea-cukai-dumai-dan-biro-bkpm-terkait-kasus-korupsi-impor-gula-di-kemendag/): JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) periksa dua pejabat bea cukai Dumai, Riau, inisial GPHP dan DM pada Kamis (18/1/2024). Keduanya diperiksa terkait lanjutan pengusutan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu, juga memeriksa RJH yang diketahui dari pihak Badan Koordinasi Penanaman […] The post Kejagung Periksa Dua Pejabat Bea Cukai Dumai dan Biro BKPM Terkait Kasus Korupsi Impor Gula di Kemendag first appeared on Majalah Hukum. - [Saan Mustopa : DPR Tak Semua Sepakat Percepat Pilkada 2024 ke September](https://bsdrlawfirm.com/saan-mustopa-dpr-tak-semua-sepakat-percepat-pilkada-2024-ke-september/): JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 masih menjadi masalah yang harus dibicarakan bersama. Sebab, ia melihat sembilan fraksi yang ada di DPR tak semuanya sepakat untuk mempercepat pilkada dari November ke September. Saan berkaca pada pengalaman pembahasan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang […] The post Saan Mustopa : DPR Tak Semua Sepakat Percepat Pilkada 2024 ke September first appeared on Majalah Hukum. - [JK Sebut Pelanggaran Terkait Videotron Anies Diturunkan](https://bsdrlawfirm.com/jk-sebut-pelanggaran-terkait-videotron-anies-diturunkan/): MAKASSAR – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai tayangan videotron pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diturunkan di beberapa daerah merupakan sebuah pelanggaran. “Itu semua (kampanye) ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi, selama ada izinnya (videotron), (penurunan videotron AMIN) itu adalah pelanggaran,” ujar JK kepada […] The post JK Sebut Pelanggaran Terkait Videotron Anies Diturunkan first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Undang Seluruh Paslon Capres-Cawapres 2024 Bahas Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/kpk-undang-seluruh-paslon-capres-cawapres-2024-bahas-hambatan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengundang semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres – cawapres) 2024 untuk mengikuti program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas). Kegiatan tersebut rencananya dimulai malam hari. Nawawi Pomolango selaku Ketua Sementara KPK mengatakan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi komisi antirasuah dalam pemberantasan tindak […] The post KPK Undang Seluruh Paslon Capres-Cawapres 2024 Bahas Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Kuntadi : Temuan Aktivitas Peleburan Emas Ilegal Diduga Dilakukan PT Antam](https://bsdrlawfirm.com/kuntadi-temuan-aktivitas-peleburan-emas-ilegal-diduga-dilakukan-pt-antam/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya aktivitas peleburan emas ilegal yang diduga dilakukan PT Aneka Tambang (Antam). Temuan tersebut terungkap dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam pengusutan korupsi tata niaga dan impor komoditas emas. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jampidsus mengatakan, peleburan emas ilegal itu berada […] The post Kuntadi : Temuan Aktivitas Peleburan Emas Ilegal Diduga Dilakukan PT Antam first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Politikus PKS Terkait Fraksi PDIP Solo Minta Gibran Mundur dari Wali Kota](https://bsdrlawfirm.com/respon-politikus-pks-terkait-fraksi-pdip-solo-minta-gibran-mundur-dari-wali-kota/): JAKARTA – Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto memberi tanggapan terkait pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Sukasno beralasan efektivitas kerja Gibran berkurang setelah maju menjadi cawapres. “Kaitan sama mundur atau tidak mundur yaitu kan sudah diatur di undang-undang,” ujar […] The post Respon Politikus PKS Terkait Fraksi PDIP Solo Minta Gibran Mundur dari Wali Kota first appeared on Majalah Hukum. - [Maruarar Sirait Keluar dari PDIP](https://bsdrlawfirm.com/maruarar-sirait-keluar-dari-pdip/): JAKARTA – Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara datang ke kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024). Kedatangannya dalam rangka menyamapaikan keputusannya untuk pamit dari partai berlambang kepala banteng itu. Di sana, ia bertemu dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Rudianto Tjen. Tak lupa, Ara berterima kasih kepada Ketua […] The post Maruarar Sirait Keluar dari PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Maruarar Sirait Keluar dari PDIP](https://bsdrlawfirm.com/maruarar-sirait-keluar-dari-pdip/): JAKARTA – Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara datang ke kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024). Kedatangannya dalam rangka menyamapaikan keputusannya untuk pamit dari partai berlambang kepala banteng itu. Di sana, ia bertemu dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Rudianto Tjen. Tak lupa, Ara berterima kasih kepada Ketua […] The post Maruarar Sirait Keluar dari PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Ahmad Muzani : Amendemen UUD Tidak Beri Ruang Pemakzulan](https://bsdrlawfirm.com/ahmad-muzani-amendemen-uud-tidak-beri-ruang-pemakzulan/): JAKARTA – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengada-ada. Sebab berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 tak memberi ruang untuk memakzulkan presiden. Muzani menegaskan, pandangan dalam amendemen tersebut membuat sistem pemerintahan yang presidensial memberi penguatan kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai presiden. Tujuannya […] The post Ahmad Muzani : Amendemen UUD Tidak Beri Ruang Pemakzulan first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Gelar Sidang Etik 93 Pegawai : Total Pungli di Rutan KPK Capai Rp6 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-gelar-sidang-etik-93-pegawai-total-pungli-di-rutan-kpk-capai-rp6-miliar/): JAKARTA –  Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap 93 orang pegawai lembaga antirasuah yang diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Total jumlah pegawai tersebut akan dibagi menjadi sembilan berkas perkara. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan 93 pegawai KPK yang melakukan pungli itu bervariasi […] The post Dewas KPK Gelar Sidang Etik 93 Pegawai : Total Pungli di Rutan KPK Capai Rp6 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Resmi Jadi Tersangka Dugaan Terima Suap Rp1,7 Miliar](https://bsdrlawfirm.com/bupati-labuhanbatu-erik-adtrada-resmi-jadi-tersangka-dugaan-terima-suap-rp17-miliar/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu. Erik Adtrada diduga menerima suap sebesar Rp1,7 miliar. Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, konstruksi perkara dugaan […] The post Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Resmi Jadi Tersangka Dugaan Terima Suap Rp1,7 Miliar first appeared on Majalah Hukum. - [Airlangga : Tidak Ada Proses Pemakzulan Presiden Jokowi di DPR](https://bsdrlawfirm.com/airlangga-tidak-ada-proses-pemakzulan-presiden-jokowi-di-dpr/): LOMBOK TENGAH – Airlangga Hartarto  selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, memastikan kabar rencana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak benar. Karena itu, ia enggan menanggapinya lebih lanjut. “(Pemakzulan) Pak Jokowi tidak ada, Golkar, tidak ada sama sekali di DPR,” ujar Airlangga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (14/1/2024). Menurut Airlangga, proses […] The post Airlangga : Tidak Ada Proses Pemakzulan Presiden Jokowi di DPR first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan 100 Caleg](https://bsdrlawfirm.com/kpk-dalami-laporan-ppatk-terkait-transaksi-mencurigakan-100-caleg/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan 100 calon anggota legislatif alias caleg. Dalam temuannya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan pihak yang dimaksud itu mencapai Rp51,4 triliun. Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menyatakan, lembaganya bisa menindaklanjuti temuan yang dimaksud jika terdapat unsur penyelenggara […] The post KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan 100 Caleg first appeared on Majalah Hukum. - [Jelang Pemilu 2024, Banyak Aliran Dana dari Luar Negeri ke Partai Politik](https://bsdrlawfirm.com/jelang-pemilu-2024-banyak-aliran-dana-dari-luar-negeri-ke-partai-politik/): Majalahukum.com – Seiring dengan mendekatnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, fenomena aliran dana dari luar negeri ke partai politik semakin menjadi sorotan. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Aliran dana dari luar negeri ke partai politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi di negara kita. Meskipun partai politik […] The post Jelang Pemilu 2024, Banyak Aliran Dana dari Luar Negeri ke Partai Politik first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Tanggapi Temuan PPATK Terkait Aliran Dana Rp195 Miliar ke Bendahara Parpol](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-tanggapi-temuan-ppatk-terkait-aliran-dana-rp195-miliar-ke-bendahara-parpol/): SAMPANG – Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden RI merespon laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai temuan aliran dana sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik. “Sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ke kejaksaan, dan ke kepolisian,” ujar Mahfud usai mengunjungi […] The post Mahfud MD Tanggapi Temuan PPATK Terkait Aliran Dana Rp195 Miliar ke Bendahara Parpol first appeared on Majalah Hukum. - [M. Husen Divonis 20 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan dan Pengecoran Jasad di Semarang](https://bsdrlawfirm.com/m-husen-divonis-20-tahun-penjara-kasus-pembunuhan-dan-pengecoran-jasad-di-semarang/): SEMARANG – Majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Muhammad Husen. Ia merupakan pelaku pembunuhan terhadap Irwan Hutagalung (53 tahun) yang jasadnya dimutilasi dan ditemukan dalam kondisi dicor beton pada Mei 2023 di Semarang. Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Sarwedi pada sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024). Putusan ini lebih ringan […] The post M. Husen Divonis 20 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan dan Pengecoran Jasad di Semarang first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung : Kerugian Negara Capai Ratusan Triliun Terkait Korupsi Timah di Bangka](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-kerugian-negara-capai-ratusan-triliun-terkait-korupsi-timah-di-bangka/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut estimasi kerugian negara terkait korupsi pengelolaan pertambangan timah oleh PT Timah Tbk di Provinsi Bangka mencapai ratusan triliun. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengatakan, angka pasti nilai kerugian tersebut masih dalam penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kasus timah itu, perkiraan kerugian […] The post Kejagung : Kerugian Negara Capai Ratusan Triliun Terkait Korupsi Timah di Bangka first appeared on Majalah Hukum. - [Usai Hadiri HUT PDIP ke-51, Risma : Masyarakat Wajib Tolong Menolong](https://bsdrlawfirm.com/usai-hadiri-hut-pdip-ke-51-risma-masyarakat-wajib-tolong-menolong/): JAKARTA – Tri Rismaharini selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 PDI Perjuangan, dengan mengingatkan mengenai kewajiban masyarakat untuk menolong sesama. “Kita ini secara pribadi itu diwajibkan kalau kita mampu, kalau Islam 2,5 persen untuk zakat, kalau agama Kristen atau Katolik diwajibkan (memberikan) persepuluhan. Artinya apa? Kewajiban kita pribadi itu […] The post Usai Hadiri HUT PDIP ke-51, Risma : Masyarakat Wajib Tolong Menolong first appeared on Majalah Hukum. - [HUT PDIP ke-51, Megawati : Ganjar-Mahfud Penuhi Syarat Jadi Pemimpin Negara](https://bsdrlawfirm.com/hut-pdip-ke-51-megawati-ganjar-mahfud-penuhi-syarat-jadi-pemimpin-negara/): JAKARTA – Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dinilai telah memenuhi syarat menjadi pemimpin negara. Hal tersebut diungkap Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-51 PDIP. “Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama PPP, Perindo, Hanura dan para relawan, meyakini bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD […] The post HUT PDIP ke-51, Megawati : Ganjar-Mahfud Penuhi Syarat Jadi Pemimpin Negara first appeared on Majalah Hukum. - [Terlibat Kasus Penggelapan Motor di Jatim, Tiga Anggota TNI AD Jadi Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/terlibat-kasus-penggelapan-motor-di-jatim-tiga-anggota-tni-ad-jadi-tersangka/): JAKARTA – Tiga anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor (ranmor) dan disimpan di Gudbalkir (gudang pengembalian dan pengiriman) Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad), Sidoharjo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. “Betul sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi kepada wartawan, Rabu (10/1/2024). Ketiga anggota TNI AD tersebut yakni Mayor […] The post Terlibat Kasus Penggelapan Motor di Jatim, Tiga Anggota TNI AD Jadi Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT PELNI, Ali Fikri : Sudah Ada Tersangka](https://bsdrlawfirm.com/kpk-selidiki-kasus-dugaan-korupsi-pt-pelni-ali-fikri-sudah-ada-tersangka/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya. “Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi […] The post KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT PELNI, Ali Fikri : Sudah Ada Tersangka first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Bakal Undang Tiga Capres Bicarakan Pemberantasan Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/kpk-bakal-undang-tiga-capres-bicarakan-pemberantasan-korupsi/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang tiga calon presiden (Capres) untuk membicarakan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK siap menyediakan forum bagi tiga Capres guna beradu gagasan pada 17 Januari 2024. Ali Fikri selaku Juru Bicara KPK mengungkapkan KPK sudah mengirimkan undangan kepada tiga Capres yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. “Betul, diundang […] The post KPK Bakal Undang Tiga Capres Bicarakan Pemberantasan Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Wapres Ma’ruf Amin akan Wakili Pemerintah Hadiri HUT PDIP](https://bsdrlawfirm.com/wapres-maruf-amin-akan-wakili-pemerintah-hadiri-hut-pdip/): SLEMAN– Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku diundang dalam Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Dirinya dijadwalkan hadir mewakili pemerintah menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa hadir lantaran ada kunjungan ke luar negeri. “Saya diundang. Ini kan Pak Presiden pergi ke luar negeri. Ya mungkin saya harus hadir mewakili pemerintah untuk […] The post Wapres Ma’ruf Amin akan Wakili Pemerintah Hadiri HUT PDIP first appeared on Majalah Hukum. - [Pakar Hukum Ingatkan KPU Telah Melawan Hukum Terkait Tolak Putusan PTUN](https://bsdrlawfirm.com/pakar-hukum-ingatkan-kpu-telah-melawan-hukum-terkait-tolak-putusan-ptun/): JAKARTA – Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof John Pieris, menyebut penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukan nama Irman Gusman dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2024, merupakan tindakan yang tidak terpuji. KPU tidak menghormati asas negara hukum, dengan mengabaikan putusan PTUN. Menurut […] The post Pakar Hukum Ingatkan KPU Telah Melawan Hukum Terkait Tolak Putusan PTUN first appeared on Majalah Hukum. - [TPN Ganjar-Mahfud Gugat Prabowo Terkait Beli Jet Bekas yang Pernah Ditolak pada 2009](https://bsdrlawfirm.com/tpn-ganjar-mahfud-gugat-prabowo-terkait-beli-jet-bekas-yang-pernah-ditolak-pada-2009/): JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti sejumlah kebijakan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan (Menhan) terkait alat utama sistem senjata (alutsista). Salah satunya adalah pembelian 12 jet tempur bekas buatan Prancis Mirage 2000-5 dari Qatar. Meski pembelian itu akhirnya dibatalkan Menhan Prabowo. Namun, kebijakan itu menjadi sasaran empuk bagi kubu lawan untuk menggugat kebijakan […] The post TPN Ganjar-Mahfud Gugat Prabowo Terkait Beli Jet Bekas yang Pernah Ditolak pada 2009 first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Tutup Mata! Beberapa Caleg DPRD Humbahas Bersaing 1 Juta per Suara Pemilih](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-tutup-mata-beberapa-caleg-dprd-humbahas-bersaing-1-juta-per-suara-pemilih/): Doloksanggul, MH – Politik uang telah menjadi isu yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini dilakukan oleh beberapa calon legislatif (caleg) yang berlomba-lomba untuk memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan. Mereka berani menawarkan harga 1 juta rupiah hanya untuk mendapatkan satu suara pemilih. Informasi itu diperoleh tim […] The post Bawaslu Tutup Mata! Beberapa Caleg DPRD Humbahas Bersaing 1 Juta per Suara Pemilih first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Ditjen Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta](https://bsdrlawfirm.com/eks-ditjen-pajak-rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-dan-denda-rp500-juta/): JAKARTA – Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rafael terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). […] The post Eks Ditjen Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Ditjen Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta](https://bsdrlawfirm.com/eks-ditjen-pajak-rafael-alun-divonis-14-tahun-penjara-dan-denda-rp500-juta/): JAKARTA – Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rafael terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). […] The post Eks Ditjen Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta first appeared on Majalah Hukum. - [Haris Azhar dan Fatia Diputuskan Tak Bersalah di Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut](https://bsdrlawfirm.com/haris-azhar-dan-fatia-diputuskan-tak-bersalah-di-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-luhut/): JAKARTA – Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanty diputuskan tak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan begitu, Haris dan Fatia lolos dari hukuman pidana. Hal tersebut diumumkan Majelis hakim dalam sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Senin (8/1/2024). Majelis hakim membebaskan […] The post Haris Azhar dan Fatia Diputuskan Tak Bersalah di Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut first appeared on Majalah Hukum. - [Etika Pendukung Capres-Cawapres 2024](https://bsdrlawfirm.com/etika-pendukung-capres-cawapres-2024/): Majalahukum.com – Etika dalam politik adalah aspek penting yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terkait, termasuk pendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam mendukung calon yang mereka pilih, para pendukung harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang akan mencerminkan integritas dan kualitas dari calon yang mereka dukung. Pertama-tama, etika pendukung […] The post Etika Pendukung Capres-Cawapres 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan KPU Tempatkan Ganjar di Podium Tengah](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kpu-tempatkan-ganjar-di-podium-tengah/): JAKARTA – Ganjar Pranowo berdiri di podium bagian tengah pada Debat Ketiga Pilpres 2024 , Minggu (7/1/2024) malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan alasan menempatkan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo di podium bagian tengah. Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri menjelaskan bahwa tata letak podium tersebut disesuaikan dengan giliran kesempatan capres untuk menyampaikan […] The post Penjelasan KPU Tempatkan Ganjar di Podium Tengah first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi TKN Prabowo-Gibran Hampiri Moderator di Debat Kedua Capres 2024, Hasyim Asy’ari : Tidak Patut](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-tkn-prabowo-gibran-hampiri-moderator-di-debat-kedua-capres-2024-hasyim-asyari-tidak-patut/): JAKARTA – Hasyim Asy’ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka yang menghampiri moderator. Hal tersebut terjadi saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Hasyim menilai, hal itu tak patut untuk dilakukan oleh keduanya. Sebab, KPU bersama tim pasangan […] The post Tanggapi TKN Prabowo-Gibran Hampiri Moderator di Debat Kedua Capres 2024, Hasyim Asy’ari : Tidak Patut first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM: Caleg DPR RI Satu-Satunya dari Keluarga Besar Toga Simamora di Pemilu 2024 Dapil Sumut II](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-s-si-s-ip-sh-mh-mm-caleg-dpr-ri-satu-satunya-dari-keluarga-besar-toga-simamora-di-pemilu-2024-dapil-sumut-ii/): Jakarta, MH – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih wakil rakyat di tingkat legislatif. Salah satu calon legislatif yang patut mendapatkan perhatian adalah Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM. Bernard Simamora merupakan satu-satunya caleg DPR RI dari keluarga besar Toga Simamora yang akan bertarung di Pemilu 2024 dapil Sumut […] The post Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM: Caleg DPR RI Satu-Satunya dari Keluarga Besar Toga Simamora di Pemilu 2024 Dapil Sumut II first appeared on Majalah Hukum. - [Pertemuan Jokowi-Prabowo, Analis PDIP Terkait Pembelian Pesawat Bekas Tak Izin Presiden](https://bsdrlawfirm.com/pertemuan-jokowi-prabowo-analis-pdip-terkait-pembelian-pesawat-bekas-tak-izin-presiden/): JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan analisisnya terkait pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.  Salah satu analisis Hasto yakni terkait pembelian pesawat bekas. “Kalau dalam perspektif Pak Prabowo, tentu melakukan konfirmasi. Karena pasti menjelang debat ini (debat ketiga Pemilu Presiden 2024) banyak […] The post Pertemuan Jokowi-Prabowo, Analis PDIP Terkait Pembelian Pesawat Bekas Tak Izin Presiden first appeared on Majalah Hukum. - [Pertemuan dengan Airlangga, Presiden Jokowi : Nyaman](https://bsdrlawfirm.com/pertemuan-dengan-airlangga-presiden-jokowi-nyaman/): JAKARTA – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran, di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024), dilakukan di tengah perasaan nyaman Jokowi dengan Partai Golkar. Sebelumnya, Jokowi sempat diterpa isu akan bergabung dengan Partai Golkar. Isu tersebut diawali ketika Presiden terlihat mengenakan dasi berwarna kuning saat akan melakukan […] The post Pertemuan dengan Airlangga, Presiden Jokowi : Nyaman first appeared on Majalah Hukum. - [Prediksi Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran, PRC : Elektabilitas Prabowo-Gibran Turun 47,8% Jadi 42,4%](https://bsdrlawfirm.com/prediksi-pilpres-2024-berlangsung-dua-putaran-prc-elektabilitas-prabowo-gibran-turun-478-jadi-424/): JAKARTA – Politika Reserach and Consulting (PRC) memperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Perkiraan itu didasari atas tren penurunan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei terbaru. “Elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran terjadi penurunan dari survei November 2023 sebesar 47,8 persen menjadi 42,4 persen pada Desember 2023,” ungkap Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo […] The post Prediksi Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran, PRC : Elektabilitas Prabowo-Gibran Turun 47,8% Jadi 42,4% first appeared on Majalah Hukum. - [Politisasi Bansos Dapat Dikatakan Praktik Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/politisasi-bansos-dapat-dikatakan-praktik-korupsi/): Majalahukum.com – Politisasi bansos adalah fenomena yang sering terjadi di Indonesia, di mana bantuan sosial yang seharusnya diberikan secara objektif dan adil kepada masyarakat yang membutuhkan, justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Praktik ini dapat dikatakan sebagai bentuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Saat bansos dipolitisasi, pemerintah atau pihak yang berwenang menggunakan bantuan sosial sebagai […] The post Politisasi Bansos Dapat Dikatakan Praktik Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Pembunuhan Mahasiswi Ubaya, Roy Divonis 20 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-pembunuhan-mahasiswi-ubaya-roy-divonis-20-tahun-penjara/): SURABAYA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Rochmad Bagus Apriyatna alias Roy, selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) Angeline Nathania dengan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Kimiarsa menilai jika terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan dan juga dari […] The post Kasus Pembunuhan Mahasiswi Ubaya, Roy Divonis 20 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Nawawi Pomolango : KPK Tolak Sidang Harun Masiku Secara In Absentia](https://bsdrlawfirm.com/nawawi-pomolango-kpk-tolak-sidang-harun-masiku-secara-in-absentia/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau menempuh persidangan in absentia bagi buronan kasus korupsi Harun Masiku. KPK menunjukkan sidang semacam itu ditujukan bagi upaya pengembalian kerugian negara. Persidangan in absentia merupakan proses persidangan yang tidak dihadiri oleh terdakwa dalam perkara pidana. Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. “In absentia ini bagus pada kasus-kasus […] The post Nawawi Pomolango : KPK Tolak Sidang Harun Masiku Secara In Absentia first appeared on Majalah Hukum. - [Presiden Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE](https://bsdrlawfirm.com/presiden-jokowi-resmi-teken-revisi-uu-ite/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi UU ITE ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perubahan di Pasal 27. Ada dua pasal baru yang disisipkan di Pasal 27, yakni […] The post Presiden Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE first appeared on Majalah Hukum. - [Jusuf Kalla Yakin Pilpres 2024 Berjalan Dua Putaran](https://bsdrlawfirm.com/jusuf-kalla-yakin-pilpres-2024-berjalan-dua-putaran/): JAKARTA – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meyakini Pilpres 2024 akan berjalan dua putaran. Menurutnya, dengan adanya tiga pasang calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), maka pilpres satu putaran sulit terwujud. “Saya kira tidak mudah pada dewasa ini ya,” ujar JK usai melayat ke rumah duka ekonom senior, Rizal Ramli di Jalan Bangka […] The post Jusuf Kalla Yakin Pilpres 2024 Berjalan Dua Putaran first appeared on Majalah Hukum. - [Mardiono : Pejuang PPP yang Dukung Prabowo-Gibran itu Penyusup](https://bsdrlawfirm.com/mardiono-pejuang-ppp-yang-dukung-prabowo-gibran-itu-penyusup/): JAKARTA – Muhamad Mardiono selaku Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, kader PPP yang mengatasnamakan Pejuang PPP dan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan penyusup. Mardiono pun mengaku telah memecat dan mencabut keanggotaan kader-kader tersebut. “Begini ya, jadi penyusupan di mana-mana itu ada. Jangankan di sebuah organisasi. Kadang-kadang […] The post Mardiono : Pejuang PPP yang Dukung Prabowo-Gibran itu Penyusup first appeared on Majalah Hukum. - [Hari Ini Rafael Alun Jalani Sidang Pembacaan Vonis](https://bsdrlawfirm.com/hari-ini-rafael-alun-jalani-sidang-pembacaan-vonis/): JAKARTA – Rafael Alun Trisambodo selaku mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu dijadwalkan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Kamis (4/1/2024) hari ini. Rafael Alun terjerat kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyebut Rafael menerima gratifikasi Rp 16,6 […] The post Hari Ini Rafael Alun Jalani Sidang Pembacaan Vonis first appeared on Majalah Hukum. - [Roy Suryo Dilaporkan ke Bareskrim Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoax](https://bsdrlawfirm.com/roy-suryo-dilaporkan-ke-bareskrim-dugaan-ujaran-kebencian-dan-hoax/): JAKARTA – Cyber Indonesia melaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Periode 2013-2014 Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Roy dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong terkait tuduhannya pada cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres kedua Pemilu 2024. “Tweet akun @KMRTRoySuryo1 ini diduga pemiliknya adalah RS, mantan menteri pemuda dan olahraga, dia juga mantan […] The post Roy Suryo Dilaporkan ke Bareskrim Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoax first appeared on Majalah Hukum. - [TKN Tak Tahu dari Mana Susu yang Dibagikan Gibran di CFD](https://bsdrlawfirm.com/tkn-tak-tahu-dari-mana-susu-yang-dibagikan-gibran-di-cfd/): JAKARTA – Habiburokhman selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mendampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran terkait aksinya bagi-bagi susu di arena car free day (CFD) beberapa waktu lalu. Gibran pun datang di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu (3/1/2024) untuk memberikan klarifikasinya. Selain membantah Gibran melakukan kegiatan politik di […] The post TKN Tak Tahu dari Mana Susu yang Dibagikan Gibran di CFD first appeared on Majalah Hukum. - [PPLN : Penoblosan di Jerman akan Gunakan Metode Pos Pada 10 Februari 2024](https://bsdrlawfirm.com/ppln-penoblosan-di-jerman-akan-gunakan-metode-pos-pada-10-februari-2024/): JAKARTA – Roni Susman selaku Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Berlin menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan coblosan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jerman untuk Pemilu 2024, dengan metode pos pada 10 Januari 2024 dan metode tempat pemungutan suara (TPS) pada 10 Februari 2024. Roni mengatakan, metode kotak suara keliling (KSK) tidak akan diterapkan di […] The post PPLN : Penoblosan di Jerman akan Gunakan Metode Pos Pada 10 Februari 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Orang Baik Harus Berpolitik, Agar Negara Tidak Dikuasai Penjahat](https://bsdrlawfirm.com/orang-baik-harus-berpolitik-agar-negara-tidak-dikuasai-penjahat/): Di dalam masyarakat, terdapat dua kelompok orang yang berbeda dalam pandangan mereka terhadap politik. Ada yang beranggapan bahwa politik adalah dunia yang kotor dan penuh dengan penipuan, korupsi, dan kejahatan. Namun, ada juga yang percaya bahwa orang baik harus terlibat dalam politik untuk menjaga keadilan dan menghindari negara dikuasai oleh penjahat. Seperti halnya dalam kehidupan […] The post Orang Baik Harus Berpolitik, Agar Negara Tidak Dikuasai Penjahat first appeared on Majalah Hukum. - [Gibran Cawapres, Tidak Merepresentasikan Anak Muda Indonesia](https://bsdrlawfirm.com/gibran-cawapres-tidak-merepresentasikan-anak-muda-indonesia/): Baru-baru ini, berita tentang Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024, telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Kebanyakan dari kita mungkin berharap bahwa pemimpin masa depan akan mewakili aspirasi dan kepentingan anak muda Indonesia. Namun, dengan penunjukan Gibran sebagai cawapres […] The post Gibran Cawapres, Tidak Merepresentasikan Anak Muda Indonesia first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Telusuri Logistik Pemilu 2024 Untuk Pulau Nias di Gudang Milik Warga](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-telusuri-logistik-pemilu-2024-untuk-pulau-nias-di-gudang-milik-warga/): JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menulusuri keberadaan logistik pemilu untuk empat kabupaten dan satu kota di Pulau Nias ditemukan di sebuah gudang milik seorang warga di Kota Gunungsitoli pada Sabtu, 30 Desember 2023. “Ya, pengawas langsung melakukan penelusuran,” ujar Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslusaat dihubungi, Rabu (3/1/2024). Loly mengatakan, penelusuran dilakukan pengawas Bawaslu di […] The post Bawaslu Telusuri Logistik Pemilu 2024 Untuk Pulau Nias di Gudang Milik Warga first appeared on Majalah Hukum. - [Ancaman Pseudo Demokrasi di Pemilu 2024 dan Pemerintah](https://bsdrlawfirm.com/ancaman-pseudo-demokrasi-di-pemilu-2024-dan-pemerintah/): Majalahukum.com – Pseudo demokrasi adalah suatu kondisi di mana sebuah negara atau pemerintahan mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, namun pada kenyataannya terdapat banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ancaman pseudo demokrasi dapat terjadi baik dalam konteks pemilu maupun dalam pemerintahan. Ancaman Pseudo Demokrasi di Pemilu 2024 Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting. Namun, terdapat […] The post Ancaman Pseudo Demokrasi di Pemilu 2024 dan Pemerintah first appeared on Majalah Hukum. - [Kepemimpinan : Pengertian dan Tipe-tipe](https://bsdrlawfirm.com/kepemimpinan-pengertian-dan-tipe-tipe/): Majalahukum.com – Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan tim atau kelompok kerja agar mencapai hasil yang diinginkan. Dalam dunia bisnis dan organisasi, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan. Terdapat beberapa tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang membedakan cara mereka memimpin […] The post Kepemimpinan : Pengertian dan Tipe-tipe first appeared on Majalah Hukum. - [Program Makan Gratis Terlihat Mulia, Tapi Apakah Kebijakan Itu Tahan Uji?](https://bsdrlawfirm.com/program-makan-gratis-terlihat-mulia-tapi-apakah-kebijakan-itu-tahan-uji/): (Artikel #2 dari 30 Artikel Mengapa Program MBG Layak Dibatakan) Oleh : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., Advokat & Konsultan Hukum. Ada kebijakan yang secara moral terasa hampir mustahil ditolak: memberi makan anak-anak. Ia menyentuh naluri paling dasar, melindungi generasi berikutnya. Di ruang publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dibingkai sebagai bentuk kasih […] - [Program Makan Bergizi Gratis, Bom Waktu Anggaran?](https://bsdrlawfirm.com/program-makan-bergizi-gratis-bom-waktu-anggaran/): (Artikel #1 dari 30 Artikel Mengapa Program MBG Layak Dibatakan) Bel sekolah berbunyi. Anak-anak keluar kelas, lalu berbaris. Di ujung antrean, mereka menerima seporsi makanan yang terlihat “sepele”: nasi atau sumber karbohidrat lain, lauk berprotein, sayur, buah, kadang susu. Bagi banyak keluarga, porsi itu bukan sekadar makan siang; ia bisa menjadi “jaring pengaman” harian yang […] - [Pengertian Akta Perdamaian (Van Dading)](https://bsdrlawfirm.com/pengertian-akta-perdamaian-van-dading/): Akta Perdamaian, atau dikenal dalam istilah Belanda sebagai akte van dading, adalah bentuk kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam perkara perdata, akta ini menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi atau semi-litigasi. Jika dibuat dalam rangka penyelesaian […] - [Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Konsekuensi Hukumnya](https://bsdrlawfirm.com/ujaran-kebencian-di-media-sosial-dan-konsekuensi-hukumnya/): Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat bertemunya ragam opini, ekspresi, dan komunikasi lintas batas. Namun, di balik kemajuan teknologi informasi, media sosial juga menjadi ladang subur bagi munculnya ujaran kebencian (hate speech) yang kian marak. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi […] - [Soeharto dan Jejak Kontroversi Gelar Pahlawan: Mengapa Penolakannya Masif?](https://bsdrlawfirm.com/soeharto-dan-jejak-kontroversi-gelar-pahlawan-mengapa-penolakannya-masif/): Di tahun-tahun terakhir, nama Soeharto kembali mengisi ruang perdebatan publik. Bukan soal kepemimpinannya semata, tapi terkait wacana untuk menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Sebagian kalangan, termasuk loyalis Orde Baru dan segelintir tokoh politik, menilai bahwa Soeharto layak dikenang sebagai tokoh penyelamat bangsa. Namun, suara yang jauh lebih keras terdengar dari berbagai arah: penolakan yang nyaring dan […] - [Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Ditolak di Mana-Mana?](https://bsdrlawfirm.com/usulan-soeharto-sebagai-pahlawan-nasional-ditolak-di-mana-mana/): Oleh: Bernard Simamora Wacana pengangkatan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat ke ruang publik, seperti hantu masa lalu yang enggan pergi. Setiap kali isu ini dimunculkan, respons masyarakat tidak pernah tenang: gelombang penolakan datang dari aktivis, akademisi, korban pelanggaran HAM, hingga generasi reformasi. Pertanyaannya sederhana namun tajam: layakkah Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional? Jawaban […] - [Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL](https://bsdrlawfirm.com/perbuatan-melawan-hukum-dalam-praktik-pelaksanaan-lelang-oleh-kpknl/): Dalam praktik penanganan perkara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), banyak gugatan hukum yang diajukan terhadap bank sebagai kreditur, di mana KPKNL turut digugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Umumnya, dasar gugatan tersebut adalah dugaan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep hukum ini secara tepat. Pengertian Perbuatan Melawan […] - [Jika Bank Melelang Barang Jaminan di Bawah Harga Pasar](https://bsdrlawfirm.com/jika-bank-melelang-barang-jaminan-di-bawah-harga-pasar/): Pertanyaan: Bolehkah bank menjual barang jaminan di bawah harga pasar? Misalnya, A meminjam uang ke Bank B sebesar Rp 50 juta pada tahun 2009 dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas rumah senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2012, harga rumah tersebut naik menjadi Rp 700 juta. Karena wanprestasi, A masih menyisakan utang sebesar Rp 22 […] - [Menakar Keseimbangan Hak dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Kredit: Akar Kredit Macet dan Solusinya](https://bsdrlawfirm.com/menakar-keseimbangan-hak-dan-tanggung-jawab-dalam-perjanjian-kredit-akar-kredit-macet-dan-solusinya/): Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit merupakan fondasi utama dalam relasi antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan hukum ini tidak sekadar bersifat transaksional, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi rujukan utama dalam menilai bagaimana kedudukan para pihak dan bagaimana negara mengatur risiko, termasuk risiko […] - [Terjebak Kredit Macet? Begini Langkah Cerdas Menyelesaikannya Jika Ada Jaminan](https://bsdrlawfirm.com/terjebak-kredit-macet-begini-langkah-cerdas-menyelesaikannya-jika-ada-jaminan/): Banyak orang mengira bahwa ketika kredit macet, maka harta yang dijaminkan langsung bisa disita dan dilelang oleh bank. Padahal, prosesnya tidak sesederhana itu. Kredit macet, atau dalam istilah hukumnya disebut wanprestasi, terjadi saat debitur (peminjam) tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau sudah begini, apa yang sebenarnya bisa dan boleh dilakukan oleh kreditur (pihak […] - [Terjebak Kredit Macet? Ini Langkah Cerdas yang Bisa Dilakukan Debitur](https://bsdrlawfirm.com/terjebak-kredit-macet-ini-langkah-cerdas-yang-bisa-dilakukan-debitur/): Menghadapi kredit macet bukan perkara sepele. Ketika cicilan mulai tertunggak dan telepon dari pihak penagih makin sering masuk, banyak orang merasa panik, malu, bahkan depresi. Tapi tenang dulu—kredit macet bukan akhir segalanya. Masih ada sejumlah langkah bijak dan sah secara hukum yang bisa Anda ambil untuk keluar dari situasi ini. Berikut ini adalah langkah-langkah penting […] - [Camat, Lurah, Kepala Desa Berkolaborasi dengan Mafia Tanah: Hilangkan Buku C, Ganti Kohir Atas Nama Pembayar](https://bsdrlawfirm.com/camat-lurah-kepala-desa-berkolaborasi-dengan-mafia-tanah-hilangkan-buku-c-ganti-kohir-atas-nama-pembayar/): Bandung – Fenomena perampasan tanah rakyat melalui manipulasi data administrasi desa bukan isapan jempol belaka. Di balik konflik agraria yang terus memanas di berbagai wilayah Indonesia, terbongkar praktik kejahatan yang melibatkan oknum birokrasi tingkat bawah hingga menengah: camat, lurah, hingga kepala desa. Mereka diduga berkolaborasi dengan mafia tanah untuk menghilangkan jejak kepemilikan sah masyarakat dengan […] - [Antinomi Hukum: Ketika Rakyat Jadi Korban Duel Aturan](https://bsdrlawfirm.com/antinomi-hukum-ketika-rakyat-jadi-korban-duel-aturan/): Oleh: Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Di Indonesia, bukan hanya satu hukum yang berlaku, tapi kadang dua atau lebih—dan ironisnya, saling bertabrakan. Inilah yang disebut antinomi hukum. Satu aturan bilang A, aturan lain bilang B. Dua-duanya sah, tapi saling meniadakan. Yang bingung? Rakyat. Yang diuntungkan? Pihak yang paham celah—biasanya, yang punya kuasa atau […] - [Antinomi Hukum: Ketika Dua Aturan Sama-Sama Benar Tapi Bertabrakan](https://bsdrlawfirm.com/antinomi-hukum-ketika-dua-aturan-sama-sama-benar-tapi-bertabrakan/): Oleh: Bernard Simamora Bayangkan kamu sedang berkendara di jalan raya. Di satu sisi ada rambu yang menyuruhmu lurus, tapi di sisi lain ada petugas yang mengarahkanmu belok kanan. Kamu bingung, harus ikut yang mana? Nah, kebingungan seperti itu juga sering terjadi dalam dunia hukum. Itulah yang disebut antinomi hukum—dua aturan hukum yang sah, tapi saling […] - [Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata](https://bsdrlawfirm.com/gugatan-intervensi-dalam-perkara-perdata/): Interaksi sosial antara sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik, dimana masing-masing pihak mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan. Dalam menyelesaikan konflik secara hukum haruslah dilakukan sesuai ketentuan hukum, ini agar tercapai keadilan bagi masing-masing pihak. Menurut […] - [Penetapan Ahli Waris Fiktif, Senjata Mafia Tanah Merampas Hak Rakyat](https://bsdrlawfirm.com/penetapan-ahli-waris-fiktif-senjata-mafia-tanah-merampas-hak-rakyat/): Oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M. Di balik deretan bangunan mewah yang tiba-tiba menjulang di pinggiran kota, ada kisah kelam tentang tanah yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik sahnya. Modusnya rapi, melibatkan dokumen resmi, tanda tangan aparat, bahkan ketukan palu hakim. Di tengah pusaran itu, penetapan ahli waris alias PAW fiktif oleh pengadilan […] - [Penjelasan Singkat Kewenangan Peradilan Agama](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-singkat-kewenangan-peradilan-agama/): Kata “kekuasaan” sering kali disebut sebagai “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai “kewenangan” dan terkadang sebagai “kekuasaan”. Dalam konteks peradilan, kekuasaan atau kewenangan memiliki keterkaitan dengan hukum acara dan mencakup dua aspek utama, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan Relatif Kewenangan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan […] - [Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen](https://bsdrlawfirm.com/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/): Pemalsuan dokumen merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan dengan menciptakan atau mengubah suatu dokumen dengan maksud menipu pihak lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemalsuan dokumen diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan keabsahan berbagai dokumen. Objek pemalsuan dapat berupa dokumen resmi, identitas, maupun kontrak. Pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat […] - [Langkah Hukum Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama](https://bsdrlawfirm.com/langkah-hukum-pembatalan-penetapan-ahli-waris-pengadilan-agama/): Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dari seorang mujtahid atau fakih atas permintaan seseorang yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Azis Dahlan et al. dalam Ensiklopedi Hukum Islam (hal. 326). Dari definisi tersebut, Penetapan Ahli Waris dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan hukum waris. Jawaban ini mencakup siapa yang menjadi […] - [Dissenting Opinion dan Occuring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi](https://bsdrlawfirm.com/dissenting-opinion-dan-occuring-opinion-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/): Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan penting dalam memutuskan sengketa konstitusional yang timbul di negara ini. Namun, terkadang dalam proses pengambilan keputusan, terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim MK. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu dissenting opinion dan occurring opinion. Dissenting Opinion Dissenting opinion, atau pendapat terpisah, adalah pendapat […] - [Prioritas Majelis Hakim: Keadilan, Kemanfaatan Hukum, atau Kepastian Hukum?](https://bsdrlawfirm.com/prioritas-majelis-hakim-keadilan-kemanfaatan-hukum-atau-kepastian-hukum/): Dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik, tugas utama dari majelis hakim adalah untuk menegakkan keadilan, memastikan kemanfaatan hukum, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, seringkali muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih menjadi prioritas bagi majelis hakim: keadilan, kemanfaatan hukum, atau kepastian hukum? Keadilan Keadilan adalah prinsip yang menjadi dasar dalam sistem […] - [Mana Prioritas Hakim: Keadilan atau Kepastian Hukum?](https://bsdrlawfirm.com/mana-prioritas-hakim-keadilan-atau-kepastian-hukum/): Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat dua prinsip penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai mana yang lebih menjadi prioritas bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Apakah keadilan ataukah kepastian hukum? Keadilan adalah prinsip yang menjadi dasar dalam setiap sistem hukum. Hakim […] - [Bagaimana Jika Pengadilan Menghasilkan Ketidakadilan?](https://bsdrlawfirm.com/bagaimana-jika-pengadilan-menghasilkan-ketidakadilan/): Di negara kita, pengadilan adalah lembaga yang bertugas menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum. Namun, terkadang ada situasi di mana pengadilan melalui putusan majelis hakim justru menghadirkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaktepatan dalam menerapkan hukum, adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau mungkin karena faktor subjektivitas dari para […] - [Hukum Pajak: Pengertian, Aturan, dan Jenisnya](https://bsdrlawfirm.com/hukum-pajak-pengertian-aturan-dan-jenisnya/): Majalahukum.com – Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Untuk menjalankan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, diperlukan hukum pajak yang jelas dan terstruktur. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian, aturan, dan jenis hukum pajak. Hukum pajak merujuk pada seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur pengenaan, pemungutan, dan penagihan pajak. Tujuan hukum […] The post Hukum Pajak: Pengertian, Aturan, dan Jenisnya first appeared on Majalah Hukum. - [Pendangkalan Makna Kata: Mengapa Fenomena Ini Semakin Marak Terjadi?](https://bsdrlawfirm.com/pendangkalan-makna-kata-mengapa-fenomena-ini-semakin-marak-terjadi/): Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam sistem sosial kita. Salah satu perubahan tersebut adalah pendangkalan makna kata yang semakin marak terjadi. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu komunikasi yang efektif dan mempengaruhi pemahaman kita tentang nilai-nilai penting dalam kehidupan. Pendangkalan makna kata adalah proses di mana makna asli suatu kata berubah atau […] - [Dugaan Kecurangan Pemilu, Nasdem Siap Bantu PDIP Realisasikan Hak Angket di DPR](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-kecurangan-pemilu-nasdem-siap-bantu-pdip-realisasikan-hak-angket-di-dpr/): JAKARTA – Partai Nasdem menyatakan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menggulirkan hak angket bersama PDI Perjuangan guna merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hermawi Taslim selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan para sekjen di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. […] The post Dugaan Kecurangan Pemilu, Nasdem Siap Bantu PDIP Realisasikan Hak Angket di DPR first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara](https://bsdrlawfirm.com/kasus-penodaan-agama-panji-gumilang-dituntut-1-tahun-6-bulan-penjara/): INDRAMAYU – Panji Gumilang selaku Pimpinan Ma’had Al-Zaytun Indramayu, dituntut hukuman satu tahun dan enam bulan penjara, dalam kasus dugaan tindak pidana perkara penodaan agama. Tuntutan tersebut disampaikan jaksa penuntut umum (JPU), dalam persidangan yang digelar di Pengadian Negeri (PN) Indramayu, Kamis (22/2/2024). “Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani perkara ini memutuskan […] The post Kasus Penodaan Agama, Panji Gumilang Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Mengenal Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI](https://bsdrlawfirm.com/mengenal-hak-angket-hak-interpelasi-dan-hak-menyatakan-pendapat-dpr-ri/): Sebagai sebuah lembaga legislatif, DPR RI memiliki beberapa hak yang diberikan oleh konstitusi untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka. Di antara hak-hak tersebut adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Dalam artikel ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang ketiga hak tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 79 […] - [Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Bombastis Tetapi Tidak Realistis](https://bsdrlawfirm.com/program-makan-siang-gratis-prabowo-gibran-bombastis-tetapi-tidak-realistis/): Sasarannya 82,9 juta anak Indonesia Belakangan ini, kita sering mendengar tentang program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran. Program ini bertujuan untuk memberikan makan siang gratis kepada 82,9 juta anak Indonesia. Tentu saja, ini adalah angka yang sangat besar dan menarik perhatian banyak orang. Anggaran Sekitar 400 Triliun per tahun Untuk mengimplementasikan program […] - [Jebakan Bahasa Politisi "Demi Bangsa dan Negara", Biasanya "Demi Bangsat dan Keluarga"](https://bsdrlawfirm.com/jebakan-bahasa-politisi-demi-bangsa-dan-negara-biasanya-demi-bangsat-dan-keluarga/): Di dunia politik, seringkali kita dihadapkan pada frasa-frasa yang terkesan mulia dan bernilai tinggi. Salah satu frasa yang sering digunakan oleh politisi adalah “demi bangsa dan negara”. Frasa ini seolah menjadi simbol dari kesetiaan dan pengabdian mereka terhadap masyarakat dan negara. Namun, tidak jarang juga kita menemukan fakta yang menyakitkan di balik frasa tersebut. Banyak […] - [Penjelasan Kalapas Sukamiskin Terkait Napi Korupsi Mardani Maming Muncul di Bandara](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-kalapas-sukamiskin-terkait-napi-korupsi-mardani-maming-muncul-di-bandara/): BANDUNG – Lapas Sukamiskin Bandung memberikan respons terhadap keberadaan narapidana korupsi Mardani Maming yang sempat muncul di Bandara di Surabaya, Senin (19/2/2024) kemarin. Mereka menyebut warga binaan tersebut tengah berangkat ke Banjarmasin transit melalui Surabaya untuk ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam rangka peninjauan kembali. Wachid Wibowo selaku Kepala Lapas Sukamiskin membenarkan bahwa nara korupsi Mardani […] The post Penjelasan Kalapas Sukamiskin Terkait Napi Korupsi Mardani Maming Muncul di Bandara first appeared on Majalah Hukum. - [Tanggapi Pertemuan Jokowi dan Paloh, Hasto Kristiyanto : Demokrasi dalam Masalah Besar](https://bsdrlawfirm.com/tanggapi-pertemuan-jokowi-dan-paloh-hasto-kristiyanto-demokrasi-dalam-masalah-besar/): JAKARTA – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024). Hasto menyinggung ihwal kualitas demokrasi dalam beberapa waktu terakhir. “Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka Pak […] The post Tanggapi Pertemuan Jokowi dan Paloh, Hasto Kristiyanto : Demokrasi dalam Masalah Besar first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung : Potensi Kerugian Korupsi PT Timah lebih Besar dari Kasus ASABRI dan Duta Palma](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-potensi-kerugian-korupsi-pt-timah-lebih-besar-dari-kasus-asabri-dan-duta-palma/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut potensi kerugian negara terkait korupsi penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk lebih besar dari angka kerugian negara dalam kasus PT ASABRI, dan PT Duta Palma. Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengatakan, penyidikan korupsi PT Timah Tbk bukan cuma merugikan keuangan negara, namun […] The post Kejagung : Potensi Kerugian Korupsi PT Timah lebih Besar dari Kasus ASABRI dan Duta Palma first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Kembali Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi IUP PT Timah 2015-2022](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-kembali-tetapkan-tersangka-baru-terkait-dugaan-korupsi-iup-pt-timah-2015-2022/): JAKARTA – Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022. “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik telah meningkatkan status 5 saksi menjadi tersangka,” ujar Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung, Jumat […] The post Kejagung Kembali Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi IUP PT Timah 2015-2022 first appeared on Majalah Hukum. - [Gus Yahya : Belum Ada Capres dan Cawapres yang Sampaikan Rencana Sowan ke PBNU](https://bsdrlawfirm.com/gus-yahya-belum-ada-capres-dan-cawapres-yang-sampaikan-rencana-sowan-ke-pbnu/): JAKARTA – KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengatakan belum ada calon presiden dan wakil presiden yang menyampaikan rencana sowan ke PBNU. Gus Yahya mendoakan capres-cawapres terpilih mendapatkan berkah dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Mengenai (rencana sowan) kandidat-kandidat, enggak ada. Belum ada yang […] The post Gus Yahya : Belum Ada Capres dan Cawapres yang Sampaikan Rencana Sowan ke PBNU first appeared on Majalah Hukum. - [Komeng Tembus 1 Juta Suara, Salah satu Visi Misinya Wujudkan Aspirasi Seniman Tanah Air](https://bsdrlawfirm.com/komeng-tembus-1-juta-suara-salah-satu-visi-misinya-wujudkan-aspirasi-seniman-tanah-air/): JAKARTA – Alfiansyah Bustami alias Komeng calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat sudah memperoleh lebih dari satu juta suara dalam Pemilihan Umum 2024. Hingga Jumat pukul 16.30 WIB, komedian itu tercatat telah memperoleh sebanyak 1.116.035 suara di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perolehan suaranya masih bisa bertambah mengingat […] The post Komeng Tembus 1 Juta Suara, Salah satu Visi Misinya Wujudkan Aspirasi Seniman Tanah Air first appeared on Majalah Hukum. - [Banding Eks Dirut BAKTI Kominfo Ditolak, Tetap Divonis 18 Tahun Penjara](https://bsdrlawfirm.com/banding-eks-dirut-bakti-kominfo-ditolak-tetap-divonis-18-tahun-penjara/): JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding Anang Achmad Latif mantan Dirut BAKTI Kominfo. Terdakwa tipikor dan TPPU dalam kasus BTS 4G itu tetap divonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Majelis banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai Anang terbukti secara sah […] The post Banding Eks Dirut BAKTI Kominfo Ditolak, Tetap Divonis 18 Tahun Penjara first appeared on Majalah Hukum. - [Bawaslu Sebut 2.413 TPS Berpeluang Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/bawaslu-sebut-2-413-tps-berpeluang-gelar-pemungutan-suara-ulang-pemilu-2024/): JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpeluang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024. Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu mengungkapkan bahwa ribuan TPS itu ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. “Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya […] The post Bawaslu Sebut 2.413 TPS Berpeluang Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Pemilu 2024 Sore Ini](https://bsdrlawfirm.com/pbnu-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-pemilu-2024-sore-ini/): JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) akan mengeluarkan sikap terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 , Jumat (16/2/2024) hari ini. Pernyataan sikap itu akan disampaikan di Plaza PBNU, Lantai 1 Gedung PBNU, pada pukul 16.00 WIB. Pernyataan itu akan disampaikan langsung oleh Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf berserta jajaran lainnya. “Agenda : Sikap PBNU […] The post PBNU Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Pemilu 2024 Sore Ini first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Sementara Real Count DPR RI, Atalia Praratya Unggul di Dapil Jabar I](https://bsdrlawfirm.com/hasil-sementara-real-count-dpr-ri-atalia-praratya-unggul-di-dapil-jabar-i/): BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis hasil sementara real count pemilihan anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hingga pukul 06.30 Wib, Jumat (16/2/2024) surat suara di dari 814 tempat pemungutan suara (TPS) telah masuk atau 9,06 persen dari total 8.984 TPS. Di dapil […] The post Hasil Sementara Real Count DPR RI, Atalia Praratya Unggul di Dapil Jabar I first appeared on Majalah Hukum. - [Dewas KPK Sebut Hampir Semua Tahanan Setor Uang di Rutan Tahanan](https://bsdrlawfirm.com/dewas-kpk-sebut-hampir-semua-tahanan-setor-uang-di-rutan-tahanan/): JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui hampir semua tahanan menyetorkan uang untuk mendapat keleluasaan di dalam Rutan KPK. Salah satunya agar mereka dapat menggunakan ponsel dengan bebas. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyangkut putusan pelanggaran etik berat terhadap 78 pegawai KPK. Mereka terjerat kasus pungli di Rutan […] The post Dewas KPK Sebut Hampir Semua Tahanan Setor Uang di Rutan Tahanan first appeared on Majalah Hukum. - [Menko Mavest Luhut Pandjaitan Ungkap Tak Ingin Jadi Menteri Jika Ditawari](https://bsdrlawfirm.com/menko-mavest-luhut-pandjaitan-ungkap-tak-ingin-jadi-menteri-jika-ditawari/): BADUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tidak lagi memiliki keinginan untuk menjadi menteri jika ditawari oleh presiden terpilih pada Pemilu 2024. Luhut mengaku tidak mendapatkan restu dari sang istri Devi Simatupang. Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya. […] The post Menko Mavest Luhut Pandjaitan Ungkap Tak Ingin Jadi Menteri Jika Ditawari first appeared on Majalah Hukum. - [Bareskrim Benarkan Connie Dilaporkan Dugaan Pencemaran Naman Baik dan Hoaks](https://bsdrlawfirm.com/bareskrim-benarkan-connie-dilaporkan-dugaan-pencemaran-naman-baik-dan-hoaks/): JAKARTA – Markas Besar (Mabes) Polri membenarkan Connie Rakahundini Bakrie yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kombes Erdi Chaniago selaku Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divis Humas Polri mengatakan, pelaporan tersebut terdaftar dalam LP/B/52/II/2024/SPKT/Bareskrim Polri. “Pelapor dalam kasus ini adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Perkasa Roeslani,” ujar Erdi dalam siaran pers yang diterima […] The post Bareskrim Benarkan Connie Dilaporkan Dugaan Pencemaran Naman Baik dan Hoaks first appeared on Majalah Hukum. - [Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp 1,77 Triliun](https://bsdrlawfirm.com/eks-dirut-pt-pertamina-karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-177-triliun/): JAKARTA – Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 1,77 triliun. Karen bahkan didakwa ikut mencicipi uang haram dari proyek yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi […] The post Eks Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp 1,77 Triliun first appeared on Majalah Hukum. - [Budi Said Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel Terkait Kasus Korupsi Jual Beli 7 Ton Emas Antam](https://bsdrlawfirm.com/budi-said-ajukan-praperadilan-ke-pn-jaksel-terkait-kasus-korupsi-jual-beli-7-ton-emas-antam/): JAKARTA – Tersangka Budi Said (BS) mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait perkara korupsi pembelian 7 ton emas PT Aneka Tambang (ANTAM). Praperadilan tersebut diajukan menyusul keputusan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang menetapkan konglomerat asal Surabaya, Jawa Timur (Jatim) itu sebagai tersangka […] The post Budi Said Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel Terkait Kasus Korupsi Jual Beli 7 Ton Emas Antam first appeared on Majalah Hukum. - [Pemilu 2024 Diwarnai Berbagai Pengkhianatan](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-2024-diwarnai-berbagai-pengkhianatan/): Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses demokratis yang penting bagi negara Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali menggelar Pemilu untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. Namun, sayangnya, Pemilu kali ini diwarnai oleh kehadiran penghianat dan penghianatan yang akut. Penghianat adalah individu yang melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara, partai politik, atau pemimpin yang dipilih oleh […] The post Pemilu 2024 Diwarnai Berbagai Pengkhianatan first appeared on Majalah Hukum. - [Rumor Korupsi Jelang Pemilu 2024 Jadi Pertimbangan Memilih Capres](https://bsdrlawfirm.com/rumor-korupsi-jelang-pemilu-2024-jadi-pertimbangan-memilih-capres/): Majalahukum.com – Rumor korupsi yang muncul menjelang pemilihan umum (pemilu) seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon presiden (capres). Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika rumor korupsi menjadi pertimbangan serius bagi pemilih. Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Pemilih memiliki tanggung jawab untuk […] The post Rumor Korupsi Jelang Pemilu 2024 Jadi Pertimbangan Memilih Capres first appeared on Majalah Hukum. - [Pemilu 2024, Pertimbangkan Juga Rekam Jejak Partai Politik Agar Tidak Salah Pilih!](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-2024-pertimbangkan-juga-rekam-jejak-partai-politik-agar-tidak-salah-pilih/): Pemilihan umum (Pemilu) adalah momen yang penting bagi setiap negara demokratis. Melalui Pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di pemerintahan. Namun, dalam memilih partai politik atau calon, penting bagi kita sebagai pemilih untuk mempertimbangkan rekam jejak partai politik tersebut. Rekam jejak partai politik adalah catatan tentang […] The post Pemilu 2024, Pertimbangkan Juga Rekam Jejak Partai Politik Agar Tidak Salah Pilih! first appeared on Majalah Hukum. - [Mengapa Perlu Rekam Jejak Sebelum Menjatuhkan Pilihan Dalam Pemilu 2024?](https://bsdrlawfirm.com/mengapa-perlu-rekam-jejak-sebelum-menjatuhkan-pilihan-dalam-pemilu-2024/): Memilih pemimpin yang tepat adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Dalam pemilihan umum (pemilu), setiap warga negara memiliki hak untuk memilih calon yang mereka yakini akan mewakili dan memajukan kepentingan mereka. Namun, sebelum menjatuhkan pilihan dalam Pemilu 2024, sangat penting untuk mempertimbangkan rekam jejak calon tersebut. Apa itu Rekam Jejak? Rekam jejak adalah catatan […] The post Mengapa Perlu Rekam Jejak Sebelum Menjatuhkan Pilihan Dalam Pemilu 2024? first appeared on Majalah Hukum. - [Mengapa Perlu Memilih Kandidat Baru Anggota DPR RI Pada Pemilu 2024, dan Anggota DPR RI Sebelumnya Tidak Usah Dipilih Lagi?](https://bsdrlawfirm.com/mengapa-perlu-memilih-kandidat-baru-anggota-dpr-ri-pada-pemilu-2024-dan-anggota-dpr-ri-sebelumnya-tidak-usah-dipilih-lagi/): Masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam memilih wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pemilihan Anggota DPR dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu 2024 akan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih kandidat baru sebagai anggota DPR RI. Ada beberapa alasan mengapa perlu memilih kandidat baru anggota DPR RI […] The post Mengapa Perlu Memilih Kandidat Baru Anggota DPR RI Pada Pemilu 2024, dan Anggota DPR RI Sebelumnya Tidak Usah Dipilih Lagi? first appeared on Majalah Hukum. - [Mengapa Anggota DPR RI Perlu Diganti Pada Pemilu 2024?](https://bsdrlawfirm.com/mengapa-anggota-dpr-ri-perlu-diganti-pada-pemilu-2024/): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum. Setiap periode, anggota DPR RI berjumlah 575 orang, dan kedepan berjumlah 580 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, mengapa perlu adanya pergantian anggota DPR RI periode melalui pemilu pada tahun 2024? 1. Menjaga Prinsip Demokrasi Pemilihan umum […] The post Mengapa Anggota DPR RI Perlu Diganti Pada Pemilu 2024? first appeared on Majalah Hukum. - [Mengapa Indonesia Butuh Partai Baru Seperti PSI dan Mengapa Partai Lama Tidak Cukup?](https://bsdrlawfirm.com/mengapa-indonesia-butuh-partai-baru-seperti-psi-dan-mengapa-partai-lama-tidak-cukup/): Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satu partai politik baru yang muncul di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran PSI dan partai-partai baru lainnya menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia membutuhkan partai baru seperti PSI dan mengapa partai lama yang sudah ada dianggap tidak cukup. Representasi yang Lebih Diversifikasi Salah satu alasan mengapa Indonesia membutuhkan partai baru […] The post Mengapa Indonesia Butuh Partai Baru Seperti PSI dan Mengapa Partai Lama Tidak Cukup? first appeared on Majalah Hukum. - [Mengapa Harus Ada Partai Politik di Suatu Negara?](https://bsdrlawfirm.com/mengapa-harus-ada-partai-politik-di-suatu-negara/): Partai politik merupakan entitas yang penting dalam sistem politik suatu negara. Mereka memainkan peran krusial dalam menjalankan demokrasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan alasan mengapa partai politik harus ada di suatu negara. Mewakili Kepentingan Masyarakat Salah satu alasan utama mengapa partai politik harus ada adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Partai […] The post Mengapa Harus Ada Partai Politik di Suatu Negara? first appeared on Majalah Hukum. - [Pengertian Politik Menurut Para Ahli, Konsep, dan Contoh Perilakunya](https://bsdrlawfirm.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-konsep-dan-contoh-perilakunya/): Pengertian politik perlu dipahami oleh setiap orang. Pasalnya, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Konsep politik diterapkan di seluruh dunia. Politik biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Istilah ini bisanya mengacu pada bagaimana cara negara diatur, serta cara pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga bisa dilihat pada perusahaan, sekolah, dan organisasi. Politik merupakan […] The post Pengertian Politik Menurut Para Ahli, Konsep, dan Contoh Perilakunya first appeared on Majalah Hukum. - [Membiasakan Politik sebagai Seni Bernegara](https://bsdrlawfirm.com/membiasakan-politik-sebagai-seni-bernegara/): Politik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, seringkali politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan penuh dengan kepentingan pribadi. Padahal, politik sebenarnya dapat menjadi seni bernegara yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Untuk membiasakan politik sebagai seni bernegara, kita perlu mengubah persepsi dan sikap terhadap politik. Pertama-tama, kita harus menghilangkan sikap apatis […] The post Membiasakan Politik sebagai Seni Bernegara first appeared on Majalah Hukum. - [Dalam Banyak Hal, Komentator Selalu Merasa Lebih Pintar Dari Pelaku](https://bsdrlawfirm.com/dalam-banyak-hal-komentator-selalu-merasa-lebih-pintar-dari-pelaku/): Ada pepatah yang mengatakan “Mudah menjadi komentator, sulit menjadi pelaku”. Pepatah ini menggambarkan fenomena di mana komentator sering kali merasa lebih pintar daripada pelaku dalam berbagai hal. Apakah ini benar? Mari kita telaah lebih lanjut. Komentator adalah orang yang memberikan pendapat, komentar, atau analisis tentang suatu peristiwa atau situasi. Mereka seringkali berada di luar lapangan […] The post Dalam Banyak Hal, Komentator Selalu Merasa Lebih Pintar Dari Pelaku first appeared on Majalah Hukum. - [Ayo Berdemokrasi Dengan Sehat Pada Pemilu 2024!](https://bsdrlawfirm.com/ayo-berdemokrasi-dengan-sehat-pada-pemilu-2024/): Pemilihan umum (Pemilu) adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Pada Pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang akan mewakili kepentingan publik. Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menentukan arah dan masa depan negara ini. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berdemokrasi dengan sehat dalam Pemilu […] The post Ayo Berdemokrasi Dengan Sehat Pada Pemilu 2024! first appeared on Majalah Hukum. - [Pemilu 14 Februari 2024, Ayo Berbondong-Bondong ke TPS Jangan Golput!](https://bsdrlawfirm.com/pemilu-14-februari-2024-ayo-berbondong-bondong-ke-tps-jangan-golput/): Tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi hari yang penting bagi negara kita. Ya, itu adalah hari Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Jadi, mari kita berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jangan golput! Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi kita. Ini adalah saat di mana kita memiliki kesempatan untuk […] The post Pemilu 14 Februari 2024, Ayo Berbondong-Bondong ke TPS Jangan Golput! first appeared on Majalah Hukum. - [Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak DPRD Dalam Pemerintahan](https://bsdrlawfirm.com/tugas-fungsi-wewenang-dan-hak-dprd-dalam-pemerintahan/): Uraian mengenai tugas, fungsi, kewenangan dan hak DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dirasa urgen saat ini, mengingat tidak beberapa lama lagi akan dilantik anggota DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. […] The post Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak DPRD Dalam Pemerintahan first appeared on Majalah Hukum. - [Peran Penting Anggota DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten](https://bsdrlawfirm.com/peran-penting-anggota-dprd-dalam-pemerintahan-daerah-kabupaten/): Oleh Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM *) Pemerintahan daerah kabupaten adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan daerah kabupaten dibantu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki peran yang sangat vital. Anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat yang […] The post Peran Penting Anggota DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten first appeared on Majalah Hukum. - [Why Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM Should Be Elected as a Member of Parliament in the 2024 General Election for North Sumatra II Electoral District](https://bsdrlawfirm.com/why-bernard-simamora-s-si-s-ip-sh-mh-mm-should-be-elected-as-a-member-of-parliament-in-the-2024-general-election-for-north-sumatra-ii-electoral-district/): As the 2024 General Election approaches, it is crucial for voters in the North Sumatra II Electoral District to carefully consider their choices for the Member of Parliament. One candidate who stands out is Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM. With his impressive qualifications and dedication to public service, Simamora is a strong contender […] The post Why Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM Should Be Elected as a Member of Parliament in the 2024 General Election for North Sumatra II Electoral District first appeared on Majalah Hukum. - [Tidak Mau Menjadi Pemenang Melalui Kecurangan Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/tidak-mau-menjadi-pemenang-melalui-kecurangan-pemilu-2024/): Oleh Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM Menjelang tahun 2024, atmosfer politik di Indonesia semakin memanas. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sorotan utama, di mana masyarakat berharap dapat memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berkualitas. Namun, ada satu hal yang sangat saya tekankan: Saya, Bernard Simamora, Calon DPR RI 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara II […] The post Tidak Mau Menjadi Pemenang Melalui Kecurangan Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Kehadiran Bawaslu di Tiap TPS Diperlukan, Denny Tewu : Agar Pemilu Jurdil](https://bsdrlawfirm.com/kehadiran-bawaslu-di-tiap-tps-diperlukan-denny-tewu-agar-pemilu-jurdil/): JAKARTA – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan partai peserta pemilihan umum (pemilu) mengalami kesulitan untuk menyediakan saksi-saksi saat digelarnya pemilu akibat terbatasnya anggaran partai maupun calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Untuk itu menurut Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Sulawesi utara (Sulut) nomor urut 1 Denny Tewu, agar dapat menjaga integritas […] The post Kehadiran Bawaslu di Tiap TPS Diperlukan, Denny Tewu : Agar Pemilu Jurdil first appeared on Majalah Hukum. - [Respon Gibran Rakabuming Ditanya Soal Ketua KPU Divonis DKPP Langgar Kode Etik](https://bsdrlawfirm.com/respon-gibran-rakabuming-ditanya-soal-ketua-kpu-divonis-dkpp-langgar-kode-etik/): SOLO – Gibran Rakabuming Raka cawapres nomor urut 2, beri tanggapan singkat ketika ditanya soal vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait penerimaan pendaftaran dirinya untuk ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam sidang putusan di DKPP di Jakarta, Senin (5/2/2024). Gibran hanya memberi jawaban singkat. Menurut dia, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah memberikan respon […] The post Respon Gibran Rakabuming Ditanya Soal Ketua KPU Divonis DKPP Langgar Kode Etik first appeared on Majalah Hukum. - [DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU Terkait Pelaporan Etik](https://bsdrlawfirm.com/dkpp-jatuhkan-sanksi-peringatan-keras-ke-ketua-dan-anggota-kpu-terkait-pelaporan-etik/): JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir. “Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian,” ujar Heddy Lugito selaku Ketua DKPP saat membacakan putusan di Gedung DKPP yang disiarkan di YouTube […] The post DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU Terkait Pelaporan Etik first appeared on Majalah Hukum. - [Kritik Prabowo Soal Program Makan Siang Gratis, Ganjar Sebut Kurang Efektif Atasi Stunting](https://bsdrlawfirm.com/kritik-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-ganjar-sebut-kurang-efektif-atasi-stunting/): JAKARTA – Ganjar Pranowo Calon presiden (capres) nomor urut 3, mengkritik program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka untuk mengatasi stunting. Menurut Ganjar, program tersebut kurang efektif karena pencegahan stunting seharusnya dimulai sejak bayi dalam kandungan. Dalam debat Pilpres 2024, awalnya Prabowo meminta pendapat Ganjar soal gagasan memberi […] The post Kritik Prabowo Soal Program Makan Siang Gratis, Ganjar Sebut Kurang Efektif Atasi Stunting first appeared on Majalah Hukum. - [Capres No. Urut 3 Ganjar Pranowo Sebut Poliyik Dinasti Harus Dilawan](https://bsdrlawfirm.com/capres-no-urut-3-ganjar-pranowo-sebut-poliyik-dinasti-harus-dilawan/): JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan bahwa politik dinasti harus dilawan. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menutup Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Awalnya, Ganjar mengatakan bahwa kekecewaan dan kemarahan rakyat tidak boleh terulang. Pasalnya, akan rakyat justru akan muncul menjadi apatis. Dia […] The post Capres No. Urut 3 Ganjar Pranowo Sebut Poliyik Dinasti Harus Dilawan first appeared on Majalah Hukum. - [Helmut Hermawan Minta Kasusnya Dihentikan Usai Praperadilan Eks Wamenkumham Dikabulkan](https://bsdrlawfirm.com/helmut-hermawan-minta-kasusnya-dihentikan-usai-praperadilan-eks-wamenkumham-dikabulkan/): JAKARTA – Kuasa hukum Helmut Hermawan selaku Direktur PT Citra Lampia Mandiri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap kliennya. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. “Karena persoalan Helmut dengan Eddy, Yogi dan Yosi satu rumpun, satu rangkaian,” ujar […] The post Helmut Hermawan Minta Kasusnya Dihentikan Usai Praperadilan Eks Wamenkumham Dikabulkan first appeared on Majalah Hukum. - [Resmi, Ahok Mundur Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina](https://bsdrlawfirm.com/resmi-ahok-mundur-sebagai-komisaris-utama-pt-pertamina/): JAKARTA – PT Pertamina (Persero) turut buka suara terkait pengunduran diri Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diumumkan kemarin, Jumat (02/02/2024). Fadjar Djoko Santoso selaku VP Corporate Communication Pertamina membenarkan bahwa Ahok telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024. Surat pengunduran diri tersebut sudah dikirimkan ke […] The post Resmi, Ahok Mundur Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina first appeared on Majalah Hukum. - [Hindari Polarisasi dan Hoaks Jelang Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/hindari-polarisasi-dan-hoaks-jelang-pemilu-2024/): Majalahukum.com – Indonesia sedang memasuki masa yang penting dalam perjalanan demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilu. Namun, jelang pemilu seringkali muncul fenomena polarisasi dan penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Polarisasi adalah kondisi di mana masyarakat terpecah belah menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Hal ini sering terjadi ketika […] The post Hindari Polarisasi dan Hoaks Jelang Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Penjelasan Istana Soal Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam](https://bsdrlawfirm.com/penjelasan-istana-soal-alasan-jokowi-tunjuk-tito-karnavian-sebagai-plt-menko-polhukam/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Plt Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang telah mengundurkan diri. Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menjelaskan alasan Presiden menunjuk Tito. Menurutnya, Tito Karnavian termasuk dalam jajaran menteri-menteri di bidang Kemenko Polhukam. “Pak […] The post Penjelasan Istana Soal Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam first appeared on Majalah Hukum. - [Siskaeee Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/siskaeee-kembali-ajukan-gugatan-praperadilan-ke-pn-jaksel/): JAKARTA – Kuasa hukum tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting mengatakan bahwa pihaknya kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. “Kami kuasa hukumnya (Siskaeee) sudah mendaftarkan kembali permohonan praperadilan pada tanggal 1 Februari 2024 […] The post Siskaeee Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Mundur, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Plt Menko Polhukam](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-mundur-jokowi-tunjuk-tito-karnavian-sebagai-plt-menko-polhukam/): JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pada Jumat (2/2/2024). Untuk menggantikan Mahfud, Jokowi pun menunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam hingga ditunjuk menteri definitif. “Pada hari ini, Jumat, 2 Februari […] The post Mahfud MD Mundur, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Plt Menko Polhukam first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Sita 1 Unit Rumah Mewah Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jaksel](https://bsdrlawfirm.com/kpk-sita-1-unit-rumah-mewah-eks-mentan-syahrul-yasin-limpo-di-jaksel/): JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 1 unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). “Menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan aset recovery dari hasil korupsi, kemarin tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan 1 unit rumah yang diduga milik tersangka SYL yang berada […] The post KPK Sita 1 Unit Rumah Mewah Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jaksel first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Tegaskan Mundur dari Menko Polhukam Bukan karena Konflik tapi Kontestasi Politik](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-tegaskan-mundur-dari-menko-polhukam-bukan-karena-konflik-tapi-kontestasi-politik/): JAKARTA – Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan karena konflik politik, melainkan kontestasi politik yang sedang dijalaninya. Hal itu ia sampaikan saat berpamitan kepada pegawai Kemenko Polhukam setelah berolahraga di kawasan Monumen Nasional (Monas). “Karena secara resmi saya sudah mengajukan surat berhenti, minta berhenti […] The post Mahfud MD Tegaskan Mundur dari Menko Polhukam Bukan karena Konflik tapi Kontestasi Politik first appeared on Majalah Hukum. - [Kejagung Resmi Tetapkan Eks Petinggi Antam Kasus Korupsi](https://bsdrlawfirm.com/kejagung-resmi-tetapkan-eks-petinggi-antam-kasus-korupsi/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 1 Februari 2024 kembali menetapkan tersangka dugaan korupsi pembelian emas PT Aneka Tambang (Antam), kali ini mengumumkan general manager (GM) PT Antam tahun 2018, Abdul Hadi Aviciena (AHA), sebagai tersangka. AHA menjadi tersangka kedua dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ditaksir sebanyak 1,3 ton emas atau setotal […] The post Kejagung Resmi Tetapkan Eks Petinggi Antam Kasus Korupsi first appeared on Majalah Hukum. - [Dianggap Ikut Campur Pemilu 2024, Presiden Jokowi Disebut Tabrak 33 UU](https://bsdrlawfirm.com/dianggap-ikut-campur-pemilu-2024-presiden-jokowi-disebut-tabrak-33-uu/): JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap terlalu ikut campur dan berpihak pada Pemilu 2024. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dinilai sebagai sikap terlalu ikut campurnya Jokowi dalam urusan Pemilu 2024. “Presiden Jokowi semakin tergelincir dalam ambisi,” ujar Johan O Silalahi selaku pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI), Kamis […] The post Dianggap Ikut Campur Pemilu 2024, Presiden Jokowi Disebut Tabrak 33 UU first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-anggota-dpr-fraksi-pdip-ribka-tjiptaning-terkait-kasus-dugaan-korupsi-sistem-proteksi-tki-di-kemnaker/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ribka Tjiptaning Proletariyati Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI tahun anggaran 2012, Kamis (1/2/2024). Ribka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker 2011-2015 […] The post KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker first appeared on Majalah Hukum. - [PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej](https://bsdrlawfirm.com/pn-jaksel-kabulkan-praperadilan-eddy-hiariej/): JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di Ruang Sidang Utama PN Jaksel, Jakarta, Selasa (30/1/2024). Gugatan diajukan lantaran Eddy tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus […] The post PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej first appeared on Majalah Hukum. - [Hasil Penggeledahan di Sidoarjo, KPK Amankan Mata Uang Asing dan 3 Mobil](https://bsdrlawfirm.com/hasil-penggeledahan-di-sidoarjo-kpk-amankan-mata-uang-asing-dan-3-mobil/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di Sidoarjo , Jawa Timur pada Selasa (30/1/2024). Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus pemotongan dan penerimaan uang insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang sudah didapati satu tersangka. Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK mengatakan tempat penggeledahan yang dimaksud adalah Pendopo Delta Wibawa, […] The post Hasil Penggeledahan di Sidoarjo, KPK Amankan Mata Uang Asing dan 3 Mobil first appeared on Majalah Hukum. - [Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Istana : Kami Hargai Keputusan Mahfud MD](https://bsdrlawfirm.com/mahfud-md-mundur-dari-menko-polhukam-istana-kami-hargai-keputusan-mahfud-md/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI menyampaikan, keputusan pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus dihormati. Pasalnya, hal itu merupakan hak dan pilihan politik pribadi dari Mahfud. “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, beliau menghargai keinginan dari Menko Polhukam untuk […] The post Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Istana : Kami Hargai Keputusan Mahfud MD first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Ingatkan Pemilih Tidak Merekam saat Nyoblos di TPS Pemilu 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpu-ingatkan-pemilih-tidak-merekam-saat-nyoblos-di-tps-pemilu-2024/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan pemilih untuk tidak merekam proses mencoblos di balik bilik suara saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu dilakukan guna menjaga azas kerahasian pada Pemilu 2024. “Kalau membawa handphone saja boleh, tapi tidak boleh merekam,” ujar Hasyim Asy’ari selaku Ketua, Rabu (31/1/2024). Menurut Hasyim, azas kerahasian pada […] The post KPU Ingatkan Pemilih Tidak Merekam saat Nyoblos di TPS Pemilu 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [KPU kembali pilih JCC Untuk Lokasi Debat Pilpres 2024 Kelima Pada 4 Februari 2024](https://bsdrlawfirm.com/kpu-kembali-pilih-jcc-untuk-lokasi-debat-pilpres-2024-kelima-pada-4-februari-2024/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menunjuk Jakarta Convention Center (JCC) Senayan sebagai lokasi untuk digelarnya debat kelima yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Anggota KPU August Mellaz setelah menggelar rapat koordinasi bersama tim pasangan calon (paslon) serta pihak televisi penyelenggara yang digelar di Kantor KPU, Jalan […] The post KPU kembali pilih JCC Untuk Lokasi Debat Pilpres 2024 Kelima Pada 4 Februari 2024 first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Film Porno Lokal, Tersangka Siskaeee Cabut Gugatan Praperadilan](https://bsdrlawfirm.com/kasus-film-porno-lokal-tersangka-siskaeee-cabut-gugatan-praperadilan/): JAKARTA – Selebgram Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee mencabut gugatan praperadilan yang sudah diajukan di Pengadilan Negeri Jaksel terkait sah tidaknya penetapan tersangka pemeran film porno lokal. Semestinya sidang perdana gugatan praperadilan Siskaeee dijadwalkan pada Senin (22/1/2024) lalu. Namun, sidang ditunda karena pihak Polda Metro Jaya tidak hadir dalam persidangan tersebut. “Kita mencabut gugatan praperadilan,” […] The post Kasus Film Porno Lokal, Tersangka Siskaeee Cabut Gugatan Praperadilan first appeared on Majalah Hukum. - [Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan : Masyarakat Hindari Pinjaman Online](https://bsdrlawfirm.com/wakil-ketua-mpr-sjarifuddin-hasan-masyarakat-hindari-pinjaman-online/): JAKARTA – Sjarifuddin Hasan selaku Wakil Ketua MPR RI meminta masyarakat untuk menjauhi pinjam online (Pinjol) yang dianggap sangat merugikan konsumen. “Masyarakat agar tidak masuk dalam lingkaran jebakan Pinjol. Memang pada saat menerima pinjaman dari Pinjol seakan-akan bisa mengatasi masalah keuangan, tetapi pada saat mengembalikan pinjaman akan muncul masalah-masalah yang luar biasa,” ujarnya dalam keterangan […] The post Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan : Masyarakat Hindari Pinjaman Online first appeared on Majalah Hukum. - [Terkait Pernyataan Jokowi Presiden boleh Berkampanye, Pakar : itu Misleading](https://bsdrlawfirm.com/terkait-pernyataan-jokowi-presiden-boleh-berkampanye-pakar-itu-misleading/): JAKARTA – Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti menilai klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye, cukup menyesatkan. Sebab Jokowi hanya menampilkan satu ayat khususnya saat membeberkan Pasal 299 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Itu sebenarnya misleading. Jadi yang di-print oleh Pak Jokowi atau […] The post Terkait Pernyataan Jokowi Presiden boleh Berkampanye, Pakar : itu Misleading first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Periksa Politikus NasDem Rajiv Terkait Kasus Eks Mentan SYL](https://bsdrlawfirm.com/kpk-periksa-politikus-nasdem-rajiv-terkait-kasus-eks-mentan-syl/): JAKARTA – Politikus Partai NasDem Rajiv memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa (30/1/2024). Rajiv tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.39 WIB. Ia datang seorang diri. Rajiv menjelaskan kehadirannya hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah pada […] The post KPK Periksa Politikus NasDem Rajiv Terkait Kasus Eks Mentan SYL first appeared on Majalah Hukum. - [Aiman Sambangi Kantor Dewan Pers Minta Perlindungan Sebagai Wartawan](https://bsdrlawfirm.com/aiman-sambangi-kantor-dewan-pers-minta-perlindungan-sebagai-wartawan/): JAKARTA – Aiman Witjaksono bersama dengan tim kuasa hukumnya menyambangi Kantor Dewan Pers , Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat untuk kedua kalinya. Pertemuan kedua ini bertujuan untuk menindaklanjuti pertemuan pertama pada Jumat 26 Januari 2024. “Sebagaimana surat permohonan kita ini ditindak lanjut oleh Dewan Pers inti dari pertemuan hari ini adalah pertama melakukan klarifikasi hal-hal apa […] The post Aiman Sambangi Kantor Dewan Pers Minta Perlindungan Sebagai Wartawan first appeared on Majalah Hukum. - [Capres Anies Baswedan Berkomitmen Beri BPJS Ketenagakerjaan Khusus Ojol](https://bsdrlawfirm.com/capres-anies-baswedan-berkomitmen-beri-bpjs-ketenagakerjaan-khusus-ojol/): JAKARTA – Anies Baswedan Calon Presiden Nomor Urut 1 berkomitmen untuk memberikan jaminan kerja dan jaminan kesehatan khusus untuk para pengemudi ojek online (ojol). Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Desak dan Slepet Amin di JIExpo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024). “Bahkan dalam catatan kami semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan […] The post Capres Anies Baswedan Berkomitmen Beri BPJS Ketenagakerjaan Khusus Ojol first appeared on Majalah Hukum. - [Potensi Polarisasi Pemilu 2024 Menurun Drastis](https://bsdrlawfirm.com/potensi-polarisasi-pemilu-2024-menurun-drastis/): JAKARTA – Potensi polarisasi pada Pemilu 2024 masih tetap ada meski sudah menurun drastis dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Berkurangnya potensi polarisasi tersebut dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya tidak ikutnya petahana di Pilpres 2024. Penilaian tersebut diungkapkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Dewasa Berdemokrasi […] The post Potensi Polarisasi Pemilu 2024 Menurun Drastis first appeared on Majalah Hukum. - [Approval Rating Jokowi Potensi Kian Turun Berlanjut Unfollow Medsos](https://bsdrlawfirm.com/approval-rating-jokowi-potensi-kian-turun-berlanjut-unfollow-medsos/): JAKARTA – Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki potensi kian menurun seiring berlanjutnya gerakan unfollow atau berhenti mengikuti akun media sosial X Jokowi. Sebagaimana diketahui, gerakan unfollow warganet atau netizen itu sebagai bentuk kekecewaan atas pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. Beberapa yang […] The post Approval Rating Jokowi Potensi Kian Turun Berlanjut Unfollow Medsos first appeared on Majalah Hukum. - [Kasus Korupsi di Pemkab Sidoarjo, KPK Bidik Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali](https://bsdrlawfirm.com/kasus-korupsi-di-pemkab-sidoarjo-kpk-bidik-bupati-sidoarjo-ahmad-muhdlor-ali/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir pekan lalu. KPK menduga uang hasil korupsi itu mengalir ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Diketahui, pihak yang ditetapkan tersangka ialah Kasubag Umum dan […] The post Kasus Korupsi di Pemkab Sidoarjo, KPK Bidik Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali first appeared on Majalah Hukum. - [Dugaan Iriana Acungkan Dua Jari, Istana : Kami Serahkan ke Bawaslu](https://bsdrlawfirm.com/dugaan-iriana-acungkan-dua-jari-istana-kami-serahkan-ke-bawaslu/): JAKARTA – Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI memberikan tanggapannya soal laporan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi yang diduga mengacungkan pose dua jari dari dalam mobil kepresidenan. Aksi yang terekam tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh relawan Ganjar-Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Ari pun menyerahkan kepada Bawaslu. “Biarkan […] The post Dugaan Iriana Acungkan Dua Jari, Istana : Kami Serahkan ke Bawaslu first appeared on Majalah Hukum. - [KPK Tahan Satu Tersangka Baru Kasus Korupsi TKI di Kemenker](https://bsdrlawfirm.com/kpk-tahan-satu-tersangka-baru-kasus-korupsi-tki-di-kemenker/): JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka lagi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI tahun anggaran 2012. Tersangka baru tersebut ialah Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia. Karunia awalnya diperiksa oleh KPK pada Senin (29/1/2024). Pada sore harinya, KPK memutuskan menahan Karunia. […] The post KPK Tahan Satu Tersangka Baru Kasus Korupsi TKI di Kemenker first appeared on Majalah Hukum. - [Gagasan Terbaik Seorang Politisi Adalah Rekam Jejak, Jadi Jangan Terjebak!](https://bsdrlawfirm.com/gagasan-terbaik-seorang-politisi-adalah-rekam-jejak-jadi-jangan-terjebak/): Seorang politisi adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewakili kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang politisi harus memiliki gagasan-gagasan terbaik yang dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang politisi adalah rekam jejaknya. Rekam jejak seorang politisi mencerminkan kualitas dan integritasnya sebagai pemimpin. Hal ini penting […] The post Gagasan Terbaik Seorang Politisi Adalah Rekam Jejak, Jadi Jangan Terjebak! first appeared on Majalah Hukum. - [Menentukan Pilihan Capres Pada Pemilu 2024 Utamakan Hari Nurani, Hal Lainnya Lupakan!](https://bsdrlawfirm.com/menentukan-pilihan-capres-pada-pemilu-2024-utamakan-hari-nurani-hal-lainnya-lupakan/): Memilih calon presiden pada pemilihan umum adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Namun, terkadang proses pemilihan ini bisa menjadi rumit dan membingungkan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti program kerja, rekam jejak, dan visi misi calon. Namun, dalam menentukan pilihan capres pada pemilu 2024, ada satu hal yang harus kita utamakan: […] The post Menentukan Pilihan Capres Pada Pemilu 2024 Utamakan Hari Nurani, Hal Lainnya Lupakan! first appeared on Majalah Hukum. - [Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM, Caleg DPR RI PSI Dapil Sumut II Pemilu 2024 Siap Menangkan Kontestasi](https://bsdrlawfirm.com/bernard-simamora-s-si-s-ip-sh-mh-mm-caleg-dpr-ri-psi-dapil-sumut-ii-pemilu-2024-siap-menangkan-kontestasi/): Gunungsitoli, PI – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan menjadi perwakilan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Salah satu calon legislatif yang siap berkontestasi dalam Pemilu 2024 adalah Bernard Simamora, S.Si., […] The post Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM, Caleg DPR RI PSI Dapil Sumut II Pemilu 2024 Siap Menangkan Kontestasi first appeared on Majalah Hukum. - [KPU Usut Pemotongan Anggaran Konsumsi KPPS di Sleman](https://bsdrlawfirm.com/kpu-usut-pemotongan-anggaran-konsumsi-kpps-di-sleman/): JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mengusut kasus dugaan pemotongan anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anggaran konsumsi Rp15.000 disunat menjadi menjadi Rp2.500 per orang. “Memang itu ada insiden ke sana, tapi segera itu ditelusuri oleh pihak KPU. Kalau di daerah itu yang muncul kan di Sleman […] The post KPU Usut Pemotongan Anggaran Konsumsi KPPS di Sleman first appeared on Majalah Hukum. - [OJK Catat 103 Fintech Legal dan Blokir 337 Fintech Ilegal, 42% Korban adalah Guru](https://bsdrlawfirm.com/ojk-catat-103-fintech-legal-dan-blokir-337-fintech-ilegal-42-korban-adalah-guru/): JAKARTA – Pinjaman online ilegal semakin marak. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hanya ada 103 fintech berizin atau pinjaman online legal pada 2023. Sementara itu, angka pinjol ilegal jauh lebih besar. Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan telah melakukan pemblokiran terhadap 337 pinjol ilegal yang berbentuk website dan aplikasi per November […] The post OJK Catat 103 Fintech Legal dan Blokir 337 Fintech Ilegal, 42% Korban adalah Guru first appeared on Majalah Hukum. - [Hadapi 2 Kasus Korupsi, Kejagung Sebut Korupsi Tata Niaga Emas dan Korupsi Emas Antam, Dua Kasus Berbeda](https://bsdrlawfirm.com/hadapi-2-kasus-korupsi-kejagung-sebut-korupsi-tata-niaga-emas-dan-korupsi-emas-antam-dua-kasus-berbeda/): JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menangani dua kasus besar terkait korupsi komoditas emas di Indonesia. Dua kasus dalam penyidikan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu kasus berbeda dan tak saling terkait penanganannya. Kasus pertama korupsi dalam tata niaga dan impor komoditas emas. Kasus kedua korupsi dalam transaksi jual beli […] The post Hadapi 2 Kasus Korupsi, Kejagung Sebut Korupsi Tata Niaga Emas dan Korupsi Emas Antam, Dua Kasus Berbeda first appeared on Majalah Hukum. ## Pages - [Konsultasi Hukum](https://bsdrlawfirm.com/konsultasi-hukum/): Apabila anda menghadapi masalah hukum, khususnya kasus keperdataan seperti : Wanprestasi, Masalah Warisan, Masalah Utang Piutang, Pelanggaran Hak Cipta, Pelanggaran Hak Paten, Sengketa Kepemilikan Barang, Perebutan Hak Asuh Anak, Perceraian (Muslim/Nonmuslim), Harta Bersama (Gono-Gini), Pencemaran Nama Baik, Sengketa Tanah, Sengketa Bisnis, Sengeketa Tanah, Sengketa perburuhan/hubungan industrial, Dan lain-lain, anda bisa konsultasikan secara gratis dengan tim […] - [Contact](https://bsdrlawfirm.com/contact/): [vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]This page is to contact Newsmag Travel Demo with specific website feedback. If you have any other enquiries about our website please use the contact form below. For Advertising & Sponsorship opportunities please visit our advertisement section.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text custom_title=”Contact Details”]Newsmag Comunication Service123 California St. Doargo (650) 123-2558 (main number)(650) 123-0247 (fax) Email: contact@yoursite.com[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text […] - [Home](https://bsdrlawfirm.com/): [tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_trending_now sort=”random_posts”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_big_grid td_grid_style=”td-grid-style-1″ category_id=””][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”td-ss-row”][vc_column width=”2/3″][td_block_7 limit=”30″ category_id=”382″ custom_title=”Klinik Hukum” ajax_pagination=”load_more” m10_el=”27″ m10_tl=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space][td_block_video_youtube playlist_source=”channel_id” channel_id=”UCaRxt89IRbwtbXYTz9jm33g” username=”bernardsimamo” limit=”30″ playlist_auto_play=”1″ cache_timeout=”3600″ playlist_title=”Bernard Simamora Tutorial Yotube “][td_block_ad_box spot_id=”sidebar” spot_title=”- Advertisement -“][td_block_7 custom_title=”Terkini” limit=”9″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”td-image-ad”][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_9 border_top=”no_border_top” limit=”27″ td_ajax_filter_type=”td_category_ids_filter” ajax_pagination=”load_more” custom_title=”Informasi Penting” sort=”popular”][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone] - [Login/Register](https://bsdrlawfirm.com/tds-login-register/): [tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tds_create_account][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone] - [My account](https://bsdrlawfirm.com/tds-my-account/): [tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row ][vc_column][tds_my_account][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone] - [Checkout](https://bsdrlawfirm.com/tds-checkout/): [tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tds_payment][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone] - [Contact Us Page](https://bsdrlawfirm.com/contact-us-page/): [people_contacts] - [My account](https://bsdrlawfirm.com/my-account/) - [Checkout](https://bsdrlawfirm.com/checkout/) - [Cart](https://bsdrlawfirm.com/cart/) ## Optional - [Agent (MCP protocol)](websites-agents.hostinger.com/bsdrlawfirm.com/mcp) [comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)