Oleh M Hernowo
Selain militer, Nahdlatul Ulama atau NU adalah pihak yang paling sering diperbincangkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Arah angin dukungan kelompok ini selalu diperhitungkan oleh mayoritas peserta pesta demokrasi di Tanah Air.
Datangnya era reformasi pada tahun 1998, yang membuat militer kembali ke barak dan tidak terlibat lagi dalam aktivitas sosial politik praktis, telah menurunkan peran mereka dalam pemilihan umum. Namun, tidak demikian dengan nahdliyin, sebutan untuk warga NU. Mereka justru semakin diperebutkan.
Tingginya minat terhadap nahdliyin terlihat jelas, misalnya, dalam pemilihan presiden 2004. Saat itu tokoh NU diperebutkan berbagai pihak, mulai dari Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi yang digandeng Megawati Soekarnoputri, Salahuddin Wahid yang mendampingi Wiranto, hingga Jusuf Kalla yang akhirnya memenangi pertarungan bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Besarnya daya tarik nahdliyin ini terutama disebabkan oleh besarnya jumlah mereka. Meski tidak ada data pasti, sekitar 30 persen pemilih di Indonesia diyakini warga NU. Jadi, jika Pemilu 2009 diikuti 172 juta pemilih, 51,6 juta di antaranya merupakan nahdliyin. ”Warga NU merupakan potensi besar di pemilu. Untuk memenangi pemilu, sebuah partai politik cukup menampung semua suara mereka,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Masalahnya, suara nahdliyin diduga tidak sebulat suara pemilih tradisional lain di Indonesia, misalnya kaum nasionalis. Gejala ini, misalnya, terlihat dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (Jatim), tempat budaya NU paling mengakar, Juli lalu.
Kaum nahdliyin, yang diperkirakan mencapai 70 persen atau 21 juta dari 30 juta pemilih di Jatim, terutama terkonsentrasi di Pulau Madura dan wilayah timur provinsi itu yang disebut dengan kawasan tapal kuda. Sedangkan bagian barat Jatim, yang biasa disebut wilayah Mataraman, menjadi basis kaum nasionalis.
”Nasionalis kuat di Mataraman karena di wilayah itu banyak berdiam orang abangan dan keyakinan tradisional. Mereka merasa aman jika bergabung dengan parpol nasionalis,” kata Ayu Sutarto, budayawan dari Universitas Jember, Jatim.
Dalam Pilkada Jatim lalu, sebanyak 27,73 persen dari 3.605.106 suara yang diperoleh pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam berasal dari wilayah Mataraman. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), parpol yang disebut mewakili kepentingan kaum nasionalis di Indonesia. Suara yang diperoleh pasangan itu tidak berbeda jauh dari suara PDI-P pada Pemilu 2004 di Jatim yang mencapai 4.325.918 suara.
Relatif solidnya suara kaum nasionalis ini berbanding terbalik dengan suara yang diperoleh pasangan yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmady-Suhartono. Mereka hanya mendapat 1.397.291 suara.
Selain merupakan perolehan suara terkecil dibandingkan dengan empat pasangan lain peserta pilkada, perolehan suara pasangan itu juga jauh di bawah perolehan PKB pada Pemilu 2004 di Jatim yang mencapai 6.297.366 suara.
Agak sulit diterima jika rendahnya perolehan suara pasangan Achmady-Suhartono karena suara kaum nahdliyin juga diperebutkan calon lain seperti Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf, yang akhirnya maju ke putaran kedua pada November mendatang, atau mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah NU Jatim Ali Maschan Moesa. Sebab, suara kaum nasionalis juga diperebutkan oleh Soekarwo yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf dan Soenarjo yang berdampingan dengan Ali Maschan.
”Hasil Pilkada Jatim, pertama, menunjukkan kekalahan calon yang didukung PKB karena pilkada lebih ditentukan oleh figur. Kedua, kekalahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Ketiga, baru kekalahan PKB sebagai sebuah partai,” kata Qodari. Kekalahan PKB ini diduga terutama disebabkan oleh konflik berlarut-larut yang terjadi dalam partai itu.
Terfragmentasi
Melihat hasil Pilkada Jatim, suara kaum nahdliyin diperkirakan juga akan terpecah pada Pemilu 2009. ”Jika PKB berhasil menyelesaikan konfliknya dan Gus Dur kembali aktif di parpol itu, suara nahdliyin tetap akan banyak yang diberikan ke PKB. Sisanya tersebar ke sejumlah parpol seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan rumah lama NU, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagai rumah baru NU, hingga Golkar dan PDI-P,” duga Qodari.
Jika konflik di PKB tidak juga terselesaikan hingga Pemilu 2009 dan Gus Dur menyatakan golput, Qodari memperkirakan suara PKB dapat turun hingga sekitar 50 persen dibandingkan dengan perolehan mereka pada Pemilu 2004 yang mencapai 12.002.885. Sebab, bagaimanapun, Gus Dur adalah roh PKB.
Kemungkinan terjadi perpindahan suara dari PKB ini sudah diantisipasi sejumlah parpol seperti PKNU.
Namun, meski PKB solid, parpol itu tetap akan sulit memperoleh suara semua nahdliyin. Sebab, seperti dituturkan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan, fragmentasi suara nahdliyin ke beberapa kekuatan politik bukan hal yang baru terjadi. Fenomena ini sudah terlihat terutama sejak 1984 ketika NU menyatakan kembali ke Khittah 1926, yaitu kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.
”Sebelum 1984, suara NU memang terkonsentrasi ke parpol tertentu, khususnya PPP. Namun, setelah itu hingga sekarang, warga NU tersebar di mana-mana,” tutur Kacung.
Airlangga Pribadi Usman, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, berpendapat, semakin independennya pilihan nahdliyin merupakan kemajuan penting dalam demokrasi. Sebab, hal ini membuat parpol tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan tradisional atau aspek primordial untuk memperoleh suara nahdliyin. Apalagi di tengah semakin banyaknya parpol yang dapat dipilih nahdliyin.
Sumber : Kompas
