Bantuan Hukum Gratis

Advokat sebagai profesi mulia (oficium nobile) juga memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Sebab bantuan hukum adalah hak asasi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan menurut perspektif UU Advokat, memberikan bantuan hukum adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap advokat. Hal ini sebagai salah satu impementasi dari prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) tanpa membedakan kemampuan ekonominya.

Kami memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi namun membutuhkan jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Bantuan hukum juga kami berikan sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan: “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”. Selain itu, Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat, menyatakan: “advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”

Kami siap memberikan bantuan hukum mengingat fakta bahwa betapa susahnya bahkan hampir mustahil masyarakat miskin mendapatkan keadilan karena sistem dan struktur demikian timpang yang memposisikan orang miskin pada posisi yang lemah (tidak adil) saat berhadapan dengan hukum. Bahkan seolah-olah hanya orang kaya yang berhak atas keadilan karena bisa membayar pengacara dan membiayai akomodasi perkara.

Kehadiran kami sebagai advokat membantu masyarakat miskin pencari keadilan, kami lakukan sebagai bagian dari layanan jasa hukum kami kaksudkan untuk menyeimbangkan posisi yang timpang tersebut sehingga dapat memberikan keadilan kepada mereka yang terkena masalah hukum.

Sehingga, klien yang mampu membayar jasa kami layani, demikian juga, orang miskin juga kami layani dengan kualitas kerja yang sama tanpa perbedaan, sehingga tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari advokat dan tidak memperhatikan latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata socio-ekonomi, warna kulit dan gender.

Tujuan mulianya adalah mewujudkan negara hukum yang ideal, yakni peradilan yang bebas dan tidak memihak (independece judiciary), proses hukum yang benar dan adil (the due process of law) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebab tanpa tegaknya nilai-nilai negara hukum di atas, percuma saja adanya profesi advokat.

Bantuan hukum (pro bono) bisa kami berikan berupa pendampingan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis, seperti:

  • Pendampingan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan persidangan (mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung) ;
  • Mendampingi dalam negosiasi, dan mediasi guna tercapai kesepakatan perdamaian;
  • Memberikan konsultasi dan pendapat hukum secara gratis, dan sebagainya.

Selain itu kami sebagai advokat juga memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mencerdaskan masyarakat di bidang hukum dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan hak-hak masyarakat, misalnya:

  • Mengadakan penyuluhan serta pelatihan-pelatihan hukum kepada masyarakat luas, seperti di rumah tahanan, di sekolah, univeristas, kelurahan, dan sebagainya.
  • Menulis artikel dan/atau buku terkait hukum agar bisa diakses dan dibaca oleh masyarakat, dan sebagainya. (BSDR)