Hukum Pertanahan

Manusia terus bertambah, sedangkan tanah tidak. Kebutuhan dan keinginan untuk memiliki tanah makin besar, sehingga tanah menjadi “rebutan” semua pihak. Akibatnya harga tanah yang terus melambung tinggi dan persediaannya yang semakin hari semakin terbatas menjadi bagian dari salah satu sebab banyaknya sengketa tanah. Hal itu pula memicu berbagai bentuk ketidak adilan dalam pembagian tanah. Itu sebabnya sengketa tanah tidak dapat dihindarkan dan kerap menjadi sengketa di Pengadilan. Tidak jarang juga terdapat beberapa oknum yang berprofesi sebagai tuan tanah ataupun sebagai mafia tanah yang merekayasa berbagai hal sehingga tanah yang sebenarnya telah jelas kepemilikannya menjadi tanah sengketa dengan berbagai macam cara dan argumentasi, apalagi tanah tersebut merupakan tanah yang sangat strategis lokasinya. Dalam banyak kasus, pemilik sejati tanah banyak yang kehilangan haknya oleh rekayasa pihak lain, bahkan dikriminalisasi, sehingga harus ada perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah bagi yang berhak memilikinya, dan hal ini sangat penting sebagai bagian dari hak yang harus dilindungi oleh negara.

Seringkali sengketa tanah diciptakan secara sengaja dibuat-buat oleh oknum yang ingin menguasai bahkan memiliki tanah, apalagi kadangkala kondisi tersebut justru didukung oleh penguasa setempat baik Preman maupun Pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk itu, yang menimbulkan terabaikannya keadilan dan kepastian hukum. Kalau menghadapi permasalah seperti disebukan ini, sebaiknya menggunakan jasa pengacara sengketa tanah yang jujur, profesional dan berintegritas dalam memberikan jasa hukumnya tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi masih menggunakan nurani untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa tanah kliennya.

Pengacara sengketa tanah akan meminta fakta hukum yang sesungguhnya tentang kondisi sengketa tanah yang sedang dialami kliennya, kemudian akan memberikan analisis berdasarkan fakta dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga penyelesaian sengketa tanah yang dialami klien tertangani dengan baik sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pengacara pertanahan harus jeli dalam memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum tanah yang dialami oleh kliennya. Hal ini penting mengingat betapa rumitnya masalah tanah, karena tidak hanya berhubungan dengan orang perorang semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan dalam hal ini Pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional bahkan Pemerintah Daerah.

Pengacara pertanahan memanfaatkan langkah-langkah hukum preventif seperti mencari letak persoalan dan permasalahan tanah yang sesungguhnya, apakah cukup dengan penyelesaian di tingkat lembaga ekskutif saja, atau perlu melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif sekaligus. Hal ini memerlukan kejelian dan cara berfikir yang komprehensif tersedniri menngingat kerumitan permasalahan tanah tidak hanya diselesaikan melalui jalur formal yang tersedia di ekskutif saja, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga independen lainnya guna efektifitas penyelesaian sengketa tanah yang dihadapi oleh klien.

Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri hanyalah salah satu jalur penyelesaian sengketa tanah, akan tetapi bisa saja perlu adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN. Pengacara sengketa tanah harus memanfaatkan beberapa lembaga peradilan, tidak hanya sengketa kepemilikan, akan tetapi juga berkaitan dengan sengketa keabsahan dari produk yang dikeluarkan oleh negara yang sah dan berdaulat. Persoalan tanah tidak hanya persoalan Privat, akan tetapi juga persoalan Publik yang melibatkan Negara dalam pengesahan sertifikat oleh Negara dalam hal ini Badan Pertenahan Nasional/ATR BPN.

Personil kami terspesialisasi sebagai pengacara sengketa tanah yang tidak hanya ahli dibidang hukum perdata/privat, akan tetapi juga ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Selain itu juga tidak kalah pentingnya pengalaman yang memadai yang sudah begitu banyaknya telah berkecimpung dalam hal penyelesaian sengketa tanah baik di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Pengembangan kantor Pengacara profesional di bidang penyelesaian sengketa tanah baik. (BSDR)