Kepolisian telah menetapkan 230 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya sebanyak 218 tersangka.
“Sebagian besar kasus tersebut dinaikkan jadi penyidikan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Rincian para tersangka itu adalah di Riau sebanyak 47 tersangka, Sumatera Selatan 27 tersangka, Jambi 14 orang tersangka, Kalimantan Selatan dua tersangka, Kalimantan Tengah 66 tersangka, Kalimantan Barat 62 tersangka, dan Kalimantan Timur 12 tersangka.
Dedi menerangkan untuk tersangka korporasi belum ada perubahan, masih lima. Lima perusahaan itu adalah PT SSS di Riau, PT Bumi Hijau Lestari di Sumatera Selatan, PT Palmindo Gemilang Kencana di Kalimantan Tengah, dan PT SAP dan Sizu di Kalimantan Barat.
Ia mengatakan penyebab kebakaran hutan adalah ulah manusia. Berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kata Dedi, pemantauan lahan tersebut akan dilakukan hingga tahun depan. Jika lahan kedapatan menjadi perkebunan, tegasnya, polisi akan menindaklanjutinya.
“99 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia. Kemudian 80 persen terbakar wilayah hutan maupun kebun yang tidak ada sawitnya dan tanaman industrinya,” tutur Dedi.
Sementara itu, karhutla dan asapnya masih mengganggu sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan. Di Provinsi Riau telah ditetapkan siaga darurat, dan ditegaskan kembali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas di Pekanbaru pada Senin (16/9) malam.
Kemudian, seperti dilansir Antara, Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah telah menetapkan darurat karhutla selama 15 hari lewat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/435/2019. Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Supriyanto mengatakan status tanggap darurat karhutla terhitung mulai tanggal 16-30 September.
Selanjutnya, Pemkot Palangka Raya akan melengkapi 15 indikator yang harus segera dibentuk saat status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan ditetapkan. Saat ini pun dalam rangka menanggulangi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu pun telah mendirikan 12 ruang oksigen.
Sementara itu Pemprov Kalteng mengatakan akan menyurati Jokowi perihal karhutla yang terjadi di wilayahnya.
“Kami akan menyurati Presiden dan menegaskan, nantinya pemprov siap diberi tanggung jawab penuh menangani karhutla, asalkan didukung pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Rabu.
Sugianto menginginkan, pengelolaan dana bantuan dari pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada pemprov, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla bisa dilakukan secara maksimal. Termasuk pengaturan kebutuhan helikopter water bombing atau pengeboman air, pemprov menghendaki adanya regulasi yang lebih mudah, sehingga saat daerah memerlukan dapat segera dipenuhi dan tidak harus melalui proses yang cukup panjang.
“Tujuannya agar pencegahan maupun penanggulangan karhutla bisa dilakukan secara maksimal. Terlebih yang mengerti sepenuhnya kondisi di wilayah adalah pemerintah daerah,” tegasnya.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh tim yang tersebar di berbagai wilayah di Kalteng, guna mengetahui kondisi terkini karhutla.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190918160820-20-431622/tersangka-karhutla-bertambah-jadi-230-orang
