JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (27/6/2023).
Mereka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Moh Ramdon (MR), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Haryono (BH), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raharjo (RH).
“Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MR, BH, dan RH untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 16 Juli 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” ujar Asep Guntur Rahayu selaku Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).
Tersangka MR, BH, dan RH disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Saat ini KPK telah menetapkan 13 orang tersangka termasuk 3 tersangka baru, yaitu sebagai berikut:
- MAW (Mukti Agung Wibowo) Bupati Pemalang periode 2021 s/d 2026;
- AJW (Adi Jumal Widodo), Swasta/Komisaris PD Aneka Usaha;
- SM (Slamet Masduki), Pj Sekda;
- SG (Sugiyanto), Kepala BPBD;
- YN (Yanuarius Nitbani), Kadis Kominfo;
- MS (Mohammad Saleh), Kadis PU;
- AR (Abdul Rachman), PNS/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- MA (Mubarak Ahmad), PNS/Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- SR (Suhirman), PNS/Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- SI (Sodik Ismanto), PNS/Sekretaris DPRD;
- MR (Moh Ramdon), PNS/Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- BH (Bambang Haryono), PNS/Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- RH (Raharjo), PNS/Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
The post Usut Kasus Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru first appeared on Majalah Hukum.
