Koalisi partai besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa menjadi koalisi ideal bila dilihat dari sisi kepemerintahan. Jika kedua partai ini benar-benar berkoalisi dan memenangi pemilu presiden, susunan dalam pemerintahan bisa lebih baik, kabinet tak harus reshuffle berkali-kali, dan rakyat bisa mendapatkan manfaat.
Hal itu diungkapkan Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, hari Selasa (26/8).
Namun, kemarin, pada acara silaturahim antara pengurus dan fungsionaris DPP PDI-P dengan masyarakat dari berbagai kalangan di Graha Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri masih meragukan untuk berkoalisi tersebut. Ia menyarankan pengurus DPP dan DPD PDI-P untuk meninjau kembali secara logis cara berkoalisi tersebut.
Megawati berada di Lampung dalam rangka kampanye Megawati selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (28/8).
Anies, ketika ditemui seusai seminar dan peluncuran buku Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia di Gedung Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, menganjurkan wacana koalisi itu dikembangkan lebih jauh.
Menurut Anies, keduanya memang memiliki sejarah yang berbeda, tetapi dalam pilkada di berbagai tempat muncul koalisi partai dengan berbagai ideologi yang bervariasi.
Hal itu menunjukkan semangat koalisi partai tak lagi berbasis agama apa pun, tetapi bersahabat pada agama, artinya sensitif terhadap aspirasi orang-orang yang beragama.
Kedua partai itu, kata Anies, mungkin mempunyai masa lalu yang berseberangan. Namun, menurut dia, sudah saatnya dipikirkan lagi eksistensi bukan ditentukan faktor sejarah, tetapi masa depan.
Sedangkan Megawati mengatakan, ia sudah terlalu sering mendapat bisikan mengenai koalisi untuk pemenangan. Akan tetapi, ia yakin model koalisi antarpartai politik belum ada.
Belum ada modelnya
”Belum ada lho, model koalisi itu. Dan tidak ada, lho, cara untuk berkoalisi itu. Kita ini kadang-kadang maunya ngomong apa saja, tetapi setelah itu bingung, termasuk bicara tentang koalisi,” ujar Megawati.
Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera KH Hilmi Aminuddin seusai dialog kebangsaan PKS di Jakarta, kemarin, juga mengatakan, ”Kita tidak bisa membicarakan soal koalisi dengan peta buta.”
”Meski kita mempunyai hasil Pemilu 2004, hasil itu belum ada legitimasinya. Jadi, kita tunggu saja hasil Pemilu 2009 nanti agar dasar koalisi kita jelas,” ujarnya.(NIT/MAM/HLN)
Sumber : Kompas
